Category Archives: Kependudukan

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakan secara mendatar, terdiri atas:

  • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah pemerintahan.
  • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
  • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan yang berupa numerik yang terdiri dari 6 (enam) digit dapat diidentifkasi berdasarkan kode administrasi wilayah pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan diidentifikasi sebagai berikut:

  • Kode wilayah provinsi; terdiri dari dua digit, angka pertama dan angka kedua.
  • Kode wilayah kabupaten/kota; terdiri dari dua digit, angka ketiga dan angka keempat.
  • Kode wilayah kecamatan; tediri dari dua digit, angka kelima dan angka keenam
Kode wilayah pemerintahan provinsi (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kabupaten/kota (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kecamatan (contoh)

Berdasarkan kode wilayah pemerintah sebagaimana tersebut di atas kita dapat mengetahui asal usul seseorang menurut Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai contoh; seseorang berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, maka pada pada NIK akan tercantum 11 01 01 XX XX XX XX XX.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran terdiri dari 6 (enam) digit pada urutan angka ketujuh sampai angka keduabelas.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran diidentifikasi sebagai berikut:

  • Tanggal kelahiran; terdiri dari dua digit, yakni pada angka ketujuh dan angka kedelapan. Khusus bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan ditambahkan angka 40.
  • Bulan kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesembilan dan angka kesepuluh.
  • Tahun kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesebelas dan angka keduabelas.

Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka pada NIK akan dituliskan setelah kode wilayah pemerintahan sebagai berikut (contoh): XX XX XX 010121 XX XX

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan penerbitan maksudnya adalah penerbitan didasarkan pada nomor urut Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat dimana penduduk mendaftarkan biodatanya, sehingga identifikasi berdasarkan kode wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah pendaftaran administrasi kependudukan. (RenTo)(130221)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan di atas sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka administrasi kependudukan terdiri dari beberapa kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berupa:

  • Pendaftaran penduduk.
  • Pencatatan sipil.
  • Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  • Pendayagunaan dokumen dan data kependudukan untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Urusan administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan secara nasional diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan administrasi kependudukan meliputi:

  • koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
  • penetapan sistem, pedoman, dan standar;
  • fasilitasi dan sosialisasi;
  • pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi;
  • pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
  • menyediakan blangko KTP-el bagi kabupatenlkota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
  • pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
  • pengawasan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah provinsi dilakukan oleh gubernur, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan kewenangan gubernur tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  • penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala kabupatenlkota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dokumen administrasi kependudukan adalah berupa:

  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Identitas Anak (KIA); adalah identitas resmi anak sebaai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Keluarga (KK); adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  • Akta Pencatatan Sipil; adalah merupakan akta yang berisikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang terdaftar dalam pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dasar penerbitan dokumen adminstrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah biodata penduduk yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk angka disebut dengan Nomor Induk Kependudukan.

Dalam proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan tersebut dapat terjadi kesalahan yang mengakibatkan tidak validnya dokumen dimaksud.

Dokumen kependudukan tidak valid adalah dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sahih.

Dokumen administrasi kependudukan yang dinyatakan tidak valid tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, yaitu:

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tidak Valid

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Gagal encode.
  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) Tidak Valid

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Akta Pencatatan Sipil Tidak Valid

Akta Pencatatan Sipil dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.

Dokumen kependudukan yang tidak valid sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dilakukan pemusnahan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

Ketentuan Mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karateristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (RenTo)(120221)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia-

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
  2. Memperoleh perlindungan hukum

Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentang dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibedakan menjadi:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Terhadap Peyampaian Pendapat di Muka Umum

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

  1. Melindungi hak asasi manusia.
  2. Menghargai asas legalitas.
  3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat dimuka umum dibedakan menjadi:

  1. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan.
  2. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tidak hanya peserta penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikenakan sanksi, aparatur pemerintah pun dapat dikenakan kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu dalam hal sebagai berikut:

  • Menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan.

Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut di atas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081020)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga hilang atau tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya Kewarganegaraan  Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa  izin terlebih dahulu dari Presiden.
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewargangeraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
  9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannyauntuk tetap menjadi Warga Negara Indonesiakepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan mengenai hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan masuk dalam dinas militer tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. (RenTo)(160619)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Melalui Proses Pewarganegaraan

By: Rendra Topan

Pada artikel sebelumnya tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diuraikan secara umum tentang warga negara.

Selanjutnya pada kesempatan ini diuraikan tentang syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing melalui prores pewarganegaraan, yang terdiri dari:

Pengertian Pewarganegaraan

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Melalui Proses Pewarganegaraan

Selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan tentang syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui tata cara pearganegaraan, yaitu:

  1. Telah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit lima tahun berturut-turut, atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
  6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
  7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan adalah dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah dan menyatakan janji setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. (RenTo)(160619)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Administrasi Kependudukan

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka untuk itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2013 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kegiatan Administrasi Kependudukan

Rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam administrasi kependudukan inilah yang akan diuraikan secara singkat dalam artikel ini, yaitu:

  1. Pendaftaran Penduduk
  2. Pencatatan Sipil
  3. Data dan Dokumen Kependudukan

Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2006). 

Peristiwa kependudukan dalam pengertian tersebut di atas adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi kepindahan dan kedatangan, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Kegiatan yang merupakan bagian dari pendaftaran penduduk adalah sebagai berikut:

  1. Nomor Induk Kependudukan, wajib dimiliki oleh setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.
  2. Pendaftaran peristiwa kependudukan, yaitu: pindah alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia,  pindah datang antarnegara, penduduk pelintas batas.
  3. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
  4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri.

Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana (Pasal 1 angka 15 UU No. 23 Tahun 2006).

Kegiatan yang termasuk pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

  1. Pencatatan kelahiran, terdiri dari; Pencatatan kelahiran di Indonesia, pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang, dan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu
  2. Pencatatan lahir mati.
  3. Pencatatan perkawinan, terdiri dari; pencatatan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pencatatan pembatalan perkawinan.
  5. Pencatatan perceraian, terdiri dari; pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pencatatan pembatalan perceraian.
  7. Pencatatan kematian, terdiri dari; pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  8. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, terdiri dari; pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan pengakuan anak, dan pencatatan pengesahan anak.
  9. Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, terdiri dari; pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Pencatatan peristiwa penting lainnya, yaitu setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  11. Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri.

Data dan Dokumen Kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, demikian pengertian tentang data dan dokumen penduduk yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kegiatan yang merupakan bagian dari data dan dokumen kependudukan terdiri dari:

  1. Data kependudukan, data perseorangan.
  2. Dokumen kependudukan, dokumen resmi yang diterbitkan intansi yang berwenang.
  3. Perlindungan data dan dokumen kependudukan.

Kesemua kegiatan tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi pelaksana lainnya. (RenTo)(090319)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu untuk mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegraan Negara Indonesia
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan UU No. 62 Tahun 1958
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengertian Warga Negara

Warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah :

  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan Per UU-an dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Negara RI dengan negara lain sebelum UU No. 12 Tahun 2006 ini berlaku sudah menjadi WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing (WNA) dan ibu Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinanan yang sah dan ayahnya WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut 18 tahun atau belum menikah.
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibu nya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  • Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.
  • Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Thun 2006 
  • Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya  yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
  • Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.
  • Dalam hal status berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis paling lambat tiga tahun setelah menjacapai batas usia 18 tahun.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Asas Penyusunan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam penyusunannya menganut asas sebagai berikut:

  • Asas Kepentingan Nasional; adalah asas bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kelautanyang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
  • Asas Perlindungan Maksimum; adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam maupun di luar negeri.
  • Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan; adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  • Asas kebenaran substanstif; adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan start-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  • Asas Nondiskriminatif; adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas casar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender.
  • Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak Asasi manusia; adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus benjamín, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
  • Asas keterbukaan; adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
  • Asas publisitas; adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  menganut asas:

  • Asas Ius Sanguinis;
  • Asas Ius Soli;
  • Asas Kewarganegaraan Tunggal;
  • Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Jenis Warga Negara di Indonesia

Warga Negara di Indonesia terdiri dari:

  • Penduduk, yaitu orang yang memiliki domisili tetap di wilayah negara Indonesia yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing.
  • Bukan Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara Indonesia bersifat sementara sesuai dengan Visa yang diberikan negara melalui imigrasi.

Asas Kewarganegaraan

  1. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Keturunan dan Kelahiran.
    • Asas keturunan (ius sanguinis) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan, sedangkan Asas kelahiran (ius soli) adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
  2. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan, asas ini terbagi atas;
    • 1) Asas Kesatuan Hukum yaitu Asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami dan isteri untuk menjalankan hukum yang sama;
    • 2) Asas Persamaan Derajat yaitu Asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan pihak masing-masing

Unsur Kewarganegaraan

  • Unsur darah atau keturunan (ius sanguinis), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur daerah tempat lahir (ius soli), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur naturalisasi, terbagi atas;1) Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara (kewarganegaraan aktif); 2) Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.

Persoalan Kewarganegaraan

  • APARTRIDE, yaitu seseorang tidak memperoleh status kewarganegaraan  tertentu oleh karena ia lahir disuatu negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan dia sendiri merupakan keturanan dari negara yang menganut asasi ius soli.
  • BIPARTRIDE, yaitu  seseorang memiliki kewarganegaraan ganda oleh karena seseorang keturunan warga negara yan menganut ius sanguinis, lahir di negra yang menganut asas ius soli
  • MULTIPATRIDE, yaitu seseorang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan.

Tata Cara Orang Asing Menjadi Warga Negara Indonesia (UU No12 Tahun 2006)

Orang tasing dapat menjadi Warga Negara Indonesia dikarenkan beberapa sebab yaitu:

  • Karena Kelahiran
  • Karena Pengangkatan
  • Karena Perkawinan
  • Karena Pernyataan
  • Karena Pewarganegaraan

Seseorang dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dapat juga memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan berkenaan dengan hal tentang kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan orang perseorangan yang melanggar ketentuan kewarganegaraan dapat dikenakan sanksi pidana. (RenTo)(050319)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi