Category Archives: Urusan Pemerintahan Konkuren

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Photo by sergio souza on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan pesisir.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hal-hal berkenaan dengan muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi teknis yang menjadi muatan perairan pesisir tersebut harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pedoman dalam Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

  • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  • Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  • Recana zonasi kawasan antarwilayah.
  • Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, rencana tata ruang wilayah provinsi juga disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Rencana pembangunan jangka panjang provinsi.
  • Rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.
  • Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah provinsi.
  • Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Arahan pemanfaatan raung wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi.
  • Arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kegunaan Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor.
  • Penetapan lokasi, dan fungsi ruang untuk investasi.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mempunyai tahapan sebagai berikut:

  • Persiapan penyusunan, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodelogi yang digunakan.
  • Pengumpulan Data, terdiri atas:
    • Data wilayah admininstrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  • Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisis potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis.
  • Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rancangan peraturan tentang rencana ruang wilayah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. (RenTo)(280621)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Photo by Skylar Kang on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan oleh menteri, khusus untuk ruang laut dirumuskan berdsarkan materi teknis yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pedoman dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal pokok yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut:

  • Rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
  • Ketentuan hukum laut internasional.
  • Perjanjian internasional.
  • Perkembangan permasalahan regional dan globalserta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional.
  • Upaya pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
  • Kondisi dan potensi sosial masyarakat.
  • Pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi.
  • Kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata raung wilayah kota.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

  • Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
  • Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
  • Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk kawasan konservasi di laut, dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional nasional termasuk kawasan pemanfaatan umum.
  • Alur migrasi biota laut.
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Penetapan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Penetapan lokasi kawasan antarwilayah.
  • Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  • Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan.
  • Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
  • Strategi kebijakan pengembangan kawasan antarwilayah.
  • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
  • Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman atau acuan dalam:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kasawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional

Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional meliputi:

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terdiri atas lima tahapan yaitu:

  1. Penyusunan kerangka acuan kerja, terdiri atas:
    • Penyusunan kerangka acuan kerja.
    • Penetapan metodologi yang digunakan.
  2. Pengumpulan data, terdiri atas:
    • Data wilayah administrasi.
    • Data dan informasi kependudukan.
    • Data dan informasi bidang pertanahan.
    • Data dan informasi kebencanaan.
    • Data dan informasi kelautan.
    • Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.
  3. Pengolahan data dan analisis, terdiri atas:
    • Analisi potensi dan permasalahan regional dan global.
    • Analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian kingkungan hidup strategis.
  4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah nasional.
  5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas adalah peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar lainnya yang merupakan peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. (RenTo)(230621)

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian dari Perencanaan Tata Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

Dalam melakukan penyusunan rencana umum tata ruang sampai dengan penetapan rencana umum tata ruang mempunyai batas waktu guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Batasan waktu tersebut adalah 18 bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa, “jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang”.

Uraian lebih rinci mengenai penyusunan rencana tata ruang baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diuraikan dalam judul tersendiri. (RenTo)(100621)

Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan tata ruang bertujuan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Perencanaan tata ruang ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana umum tata ruang secara berjenjang terdiri atas:

  • Rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  • Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Penyusunan rencana umum tata ruang, terdiri atas:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Penetapan rencana umum tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
  • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana Rinci Tata Ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

  • Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW), dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan rencana rinci tata ruang, meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan.
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
  • Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah(RZ KAW),
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN).
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

Penetapan rencana rinci tata ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
  • Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Penijauan kembali ini dibedakan menjadi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

Penijauan kembali dilakukan secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. (RenTo)(100621)

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Photo by Michael Block on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang  secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan Tata Ruang.
  2. Pemanfaatan Ruang.
  3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  4. Pengawasan Penataan Ruang.
  5. Pembinaan Penataan Ruang.
  6. Kelembagaan Penataan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pula ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR).

Perencanaan tata ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penyusunan Rencana RInci Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Umum Tata Ruang.
  • Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.
  • Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang.

Selengkapnya uraian perencanaan tata ruang…

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk memwujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

Pemanfataan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian penataan ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
  • Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
  • Pemberian Insentif dan Disinsentif.
  • Pengenaan Sanksi.
  • Sengketa Penataan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Lingkup Pengawasan Penataan Ruang.
  • Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembinaan penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang.
  • Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang.

Kelembagaan Penataan Ruang

Kelembagaan penataan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang diimplementasikan dengan membentuk forum penataan ruang. Forum penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (RenTo)(100621)

Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan terdiri atas:

  • Satuan pendidikan dasar; terdiri atas Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
  • Satuan pendidikan menengah; terdiri atas Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rasio Luasan Lahan Satuan Pendidikan

Pemerintah mengatur rasio luasan lahan satuan pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 6  rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,9 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,1 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 10,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 5,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 10,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 5,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,1 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dengan 6 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 28 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 6 x 28 x 12,7 m = 2.133,6 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 1.340 m2
  • Gedung dua lantai 6 x 28 x 7 m = 1.176 m2;bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 790 m2
  • Gedung tiga lantai 6 x 28 x 4,9 m = 823,2 m2;bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 710 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 3 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 22,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai – (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 4 – 6 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 16,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 8,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 9 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,7 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 15 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,5 (m2/peserta didik).
  •  Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 16 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 21 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,6 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 22 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 11,4 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,1 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,3 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dengan 3 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 32 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 3 x 32 x 22,7 m = 2.179,2 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 1.440 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Rasio Luasan Lahan Minimum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Terhadap Peserta Didik

  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 3 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 36,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai – (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 4 – 6 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 22,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 12,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai – (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 7 – 9 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 18,4 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 9,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 6,7 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 10 – 12 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 16,3 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 8,7 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 6,0 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 13 – 15 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 14,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,4 (m2/peserta didik).
  •  Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 16 – 18 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 14,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 5,1 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 19 – 21 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,5 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,9 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 22 – 24 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 13,2 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 7,0 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,8 (m2/peserta didik).
  • Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 25 – 27 rombel:
    • Untuk gedung satu lantai 12,8 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung dua lantai 6,9 (m2/peserta didik).
    • Untuk gedung tiga lantai 4,7 (m2/peserta didik).

Sebagai contoh Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dengan 3 rombangan belajar, sesuai dengan ketentuan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 32 peserta didik, maka luasan lahan yang diperlukan adalah:

  • Gedung satu lantai 3 x 32 x 36,5 m = 3.504 m2; bagi satuan pendidikan yang rombongan belajar dan jumlah peserta didiknya kurang dari maksimum kelas, maka luasan lahan yang diperlukan 2.170 m2

Luasan lahan sebagaimana tersebut di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan Lainnya Mengenai Lahan Satuan Pendidikan

Lahan yang digunakan untuk kepentingan pendirian satuan pendidikan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
  2. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
  3. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
    • Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
    • Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
    • Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
  4. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
  5. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Selain lahan, masih terdapat persyaratan sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti gedung, perlengkapan proses pembelajaran, dan lainnya dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. (RenTo)(090321)

Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Secara keseluruhan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diletakan secara mendatar, terdiri atas:

  • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah pemerintahan.
  • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.
  • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode Wilayah Pemerintahan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan yang berupa numerik yang terdiri dari 6 (enam) digit dapat diidentifkasi berdasarkan kode administrasi wilayah pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kode wilayah pemerintahan diidentifikasi sebagai berikut:

  • Kode wilayah provinsi; terdiri dari dua digit, angka pertama dan angka kedua.
  • Kode wilayah kabupaten/kota; terdiri dari dua digit, angka ketiga dan angka keempat.
  • Kode wilayah kecamatan; tediri dari dua digit, angka kelima dan angka keenam
Kode wilayah pemerintahan provinsi (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kabupaten/kota (contoh)
Kode wilayah pemerintahan kecamatan (contoh)

Berdasarkan kode wilayah pemerintah sebagaimana tersebut di atas kita dapat mengetahui asal usul seseorang menurut Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai contoh; seseorang berasal dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, maka pada pada NIK akan tercantum 11 01 01 XX XX XX XX XX.

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kelahiran

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran terdiri dari 6 (enam) digit pada urutan angka ketujuh sampai angka keduabelas.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan kelahiran diidentifikasi sebagai berikut:

  • Tanggal kelahiran; terdiri dari dua digit, yakni pada angka ketujuh dan angka kedelapan. Khusus bagi penduduk yang berjenis kelamin perempuan ditambahkan angka 40.
  • Bulan kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesembilan dan angka kesepuluh.
  • Tahun kelahiran; terdiri dari 2 (dua) digit, yakni pada angka kesebelas dan angka keduabelas.

Berdasarkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran, maka pada NIK akan dituliskan setelah kode wilayah pemerintahan sebagai berikut (contoh): XX XX XX 010121 XX XX

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Penerbitan

Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan penerbitan maksudnya adalah penerbitan didasarkan pada nomor urut Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat dimana penduduk mendaftarkan biodatanya, sehingga identifikasi berdasarkan kode wilayah pemerintahan didasarkan pada wilayah pendaftaran administrasi kependudukan. (RenTo)(130221)

Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan di atas sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka administrasi kependudukan terdiri dari beberapa kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berupa:

  • Pendaftaran penduduk.
  • Pencatatan sipil.
  • Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  • Pendayagunaan dokumen dan data kependudukan untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Urusan administrasi kependudukan sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan secara nasional diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam urusan administrasi kependudukan meliputi:

  • koordinasi antarinstansi dan antardaerah;
  • penetapan sistem, pedoman, dan standar;
  • fasilitasi dan sosialisasi;
  • pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi;
  • pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
  • menyediakan blangko KTP-el bagi kabupatenlkota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • menyediakan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el bagi Perwakilan Republik Indonesia;
  • pemanfaatan dan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan
  • pengawasan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah provinsi dilakukan oleh gubernur, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan kewenangan gubernur tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan pada daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota, dengan kewenangannya sebagai berikut:

  • koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  • pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  • pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  • penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
  • penyajian Data Kependudukan berskala kabupatenlkota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
  • koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dokumen administrasi kependudukan adalah berupa:

  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Identitas Anak (KIA); adalah identitas resmi anak sebaai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
  • Kartu Keluarga (KK); adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  • Akta Pencatatan Sipil; adalah merupakan akta yang berisikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang terdaftar dalam pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dasar penerbitan dokumen adminstrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah biodata penduduk yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk angka disebut dengan Nomor Induk Kependudukan.

Dalam proses pembuatan dokumen administrasi kependudukan tersebut dapat terjadi kesalahan yang mengakibatkan tidak validnya dokumen dimaksud.

Dokumen kependudukan tidak valid adalah dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sahih.

Dokumen administrasi kependudukan yang dinyatakan tidak valid tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, yaitu:

Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tidak Valid

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Gagal encode.
  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) Tidak Valid

Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.
  • Perubahan elemen data.

Akta Pencatatan Sipil Tidak Valid

Akta Pencatatan Sipil dinyatakan tidak valid dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Rusak.
  • Gagal cetak.

Dokumen kependudukan yang tidak valid sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dilakukan pemusnahan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.

Ketentuan Mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
  • Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Karateristik Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan penjelasan sebagai berikut:
    • 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
    • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40.
    • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  • Posisi 16 (enam belas) digit tersebut diletakan secara mendatar.
  • diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili WNI.
  • Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota tempat domisili orang tuanya.

Untuk kepastian hukum mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah jika terdapat perbedaan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen kependudukan lainnya, maka yang berlaku adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. (RenTo)(120221)

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria  usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria:

  1. Usaha Mikro
  2. Usaha Kecil
  3. Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah

Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

Termasuk kelompok manakah jenis usaha anda? Silahkan dicocokan jenis kegiatan berusaha anda berdasarkan kriteria tersebut di atas. (RenTo)(041220)

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang uraikan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ruang Lingkup Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha sebagaimana tersebut di atas meliputi:

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaiman disebutkan dalam penjelsan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi, demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha didasarkan pada:

  • Penilaian tingkat bahaya.
  • Potensi terjadinya bahaya.

Penilaian Tingkat Bahaya

Penilaian tingkat bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

  1. Kesehatan.
  2. Keselamatan.
  3. Lingkungan.
  4. Pemanfataan dan pengelolaan sumber daya.

Selain aspek tersebut di atas, masih terdapat aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha bagi kegiatan tertentu.

Indikator yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat bahaya terdiri dari:

  • Jenis kegiatan usaha.
  • Kriteria kegiatan usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha.
  • Keterbatasan sumber daya.
  • Risiko volatilitas.

Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Penilaian potensi terjadinya bahaya dalam rangka penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan berusaha meliputi:

  • Hampir tidak mungkin terjadi.
  • Kemungkinan kecil terjadi.
  • Kemungkinan terjadi.
  • Hampir pasti terjadi.

Tingkatan Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai aspek dan indikator penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, maka tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah.
  • Kegiatan usaha bersiko menengah.
  • Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan yang dimilki cukup dengan pemberian nomor induk berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha, yang mempunyai fungsi sebagai:

  • Merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
  • Merupakan identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibedakan menjadi:

  • Kegiatan usaha berisiko menengah rendah.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.

Perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah berisiko menengah rendah adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar ini merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha

Sedangkan perizinan berusaha bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi adalah berupa:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat standar; sertifikat standar usaha ini merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Dalam hal Kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi produk berkenaan dengan sertifikat standar, maka penerbitan sertifikat standar produk tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pemberian perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi adalah dalah bentuk:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Izin; izin ini merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Terhadap semua kegiatan berusaha mulai kegiatan berusahan risiko rendah sampai dengan risiko tinggi dilakukan pengawasan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pelaku usaha.

Mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal-hal yang disederhanakan yang merupakan persayaratan dasar perizinan berusaha meliputi:

  1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  2. Persetujuan lingkungan.
  3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk itu pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai dengan standar.

Bagi daerah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan persyaratan dasar perizinan, pengajuan permohanan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya oleh pengusaha diajukan kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah pusat akan memberikan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang telah diajukan sesuai dengan rencana tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang pulau/kepulauan.
  3. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
  4. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian penataan ruang, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur hal tersebut sebelumnya.

Adapun undang-undang yang diubah dalam rangka penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha berkenaan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Persetujuan Lingkungan

Penyederhaan persyaratan dasar perizinan dilakukan juga oleh pemerintah dalam hal perizinan lingkungan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Berikutnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan yang berkenaan dengan persetujuan bangunan gegung dan sertifikat laik fungsi, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undang yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Bukan hanya penyederhanaan persyaratan dasar kegiatan berusaha, tetapi pemerintah juga melakukan penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan mengubah ketentuan peraturan perundang-undangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perizinan berusaha sektor yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangnya adalah sebagai berikut:

Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu

Sektor tertentu yang diubah ketentuan peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut:

Semua perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(151120)

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan uang pesangon, yaitu dihapuskannya ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada matiks tersebut di bawah ini:

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Uang Pesangon
Besaran nilai uang pesangon adalah, sebagai berikut (Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003):
Masa kerja < 1 tahun adalah satu bulan upah.
Masa kerja >1 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >2 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >3 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >4 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >5 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >7 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >8 tahun adalah sembilan bulan upah.

Uang Penghargaan
Besaran uang penghargaan masa kerja adalah, sebagai berikut (Pasal 56 ayat (3) UU No. 13/2003):
Masa kerja >3 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >9 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >12 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >15 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >18 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >21 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >24 tahun adalah sepuluh bulan upah.

Uang Penggantian Hak
Sementara itu untuk uang penggantian hak, meliputi (Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003):
*Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
*Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja.
*Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
*Hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
Uang Pesangon; Pasal 156 ayat (2) Perubahan  
*masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
*masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.  

Uang Penghargaan; Pasal 156 ayat (3) Perubahan
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.  

Uang Penggantian Hak; Pasal 156 ayat (4) Perubahan
*cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
*biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
*hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
rendratopan.com

Baca juga: Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.