Category Archives: Yustisi

Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris

Hukum Positif Indonesia-

Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang berkenaan dengan legalitas.

Berikut ini disampaikan beberapa istilah berkenaan dengan sebutan akta notaris, yang dapat menambah pemahaman tentang akta notaris.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tentang jabatan notaris.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan akta”.

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demikian kamus hukum berkenaan dengan istilah yang biasa digunakan dalam keseharian pembuatan akta notaris. (RenTo)(110720)

Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Hukum Positif Indonesia-

Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian notaris dilakukan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya  meliputi meliputi bidang kenotariatan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengangkatan Notaris

Pengangkatan notaris diatur dalam ketentuan Pasal 3Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan syarat pengangkatan sebagai berikut:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Berumur paling sedikit dua puluh tujuh tahun.
  4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
  5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
  6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
  7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap sebagai jabatan notaris.
  8. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pemberhentian Notaris

Pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemberhentian notaris dapat dibedakan menjadi:

  • Pemberhentian dengan hormat.
  • Pemberhentian sementara.

Pemberhentian dengan Hormat

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disebabkan hal-hal sebgai berikut:

  1. Meninggal dunia.
  2. Telah berumur enam puluh lima tahun.
  3. Permintaan sendiri.
  4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
  5. Merangkap jabatan baik itu sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabtan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Pemberhentian notaris dengan alasan telah berumur enam puluh lima tahun, dapat diperpanjang sampai enam puluh tujuh tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan, demikian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pemberhentian Sementara

Pemberhentian sementara notaris diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Alasan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya adalah sebagai berikut:

  1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
  2. Berada di bawah pengampuan.
  3. Melakukan perbuatan tercela.
  4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
  5. Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum dilakukan pemberhentian sementara terhadap notaris oleh menteri melalui majelis pengawas pusat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang.

Notaris yang telah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses pailit dan berada dalam pengampuan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipuluhkan haknya. Demikian juga notaris yang alasan pemberhentian sementaranya berdasarkan melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban, larangan, dan kode etik dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara untuk alasan tersebut berakhir, yaitu paling lama enam bulan.

Sumpah/Janji Notaris

Sumpah/janji notaris sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

  • Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang tentang jabatan notaris serta peraturan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
  • Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
  • Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
  • Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabtan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan meberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. (RenTo)(110720)

Jabatan Notaris Sebagai Profesi

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kebutuhannya, masih terdapat istilah lainnya bagi notaris selain pengertian sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

  1. Pejabat sementara notaris; adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia.
  2. Notaris pengganti; adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris yang menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

  1. membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
  2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta.
  3. Menyimpan akta.
  4. Memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta.

Kewenangan sebagaimana tersebut diatas menjadi kewenangan notaris sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris Lainnya

Di samping kewenangan sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat kewenangan notaris lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  2. Membuktikan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  3. Membuat kopi dari surat asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian, sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  7. Membuat akta risalah lelang.

Masih terdapat kewenangan notaris lainnya selain yang telah disebutkan di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
  3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
  4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
  5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
  7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
  8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
  9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
  10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
  11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
  12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarnya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
  13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
  14. Menerima magang calon notaris.

Salah satu kewajiban notaris yaitu menyimpan minuta kata menjadi tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.

Kewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuata hukum, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, berlaku juga terhadap calon notaris yang sedang melakukan kegiatan magang pada kantor notaris, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi notaris diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

  1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
  2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  3. Merangkap sebagai pegawai negri.
  4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
  5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
  6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
  7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
  8. Menjadi notaris pengganti.
  9. Melakukan pekerjaan laian yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut di atas oleh notaris dapat dikenai sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pemberhentian sementara.
  3. Pemberhentian dengan hormat.
  4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi terhadap notaris sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh menteri melalui majelis pengawas sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(110720)

Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf  adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi:

  1. Ius poenale (objektif).
  2. Ius puniendi (subjektif).

Ius Poenale (Objektif)

Ius poenale merupakan hukum pidana yang pengertiaannya didasarkan atas norma dan perbuatannya (objektif). Para ahli hukum berpendapat mengenai hukum pidana objektif, di antaranya adalah Hazawinkel-Suringa yang memberikan pengertian hukum pidana meliputi:

  1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang wenang.
  2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat  apa negara dapat memberikan reaksi terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
  3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu ahli hukum lainnya yaitu Mulyatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana itu memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dikenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ius Puniendi (Subjektif)

Ius puniendi merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif).

Pengertian hukum pidana subjektif dibedakan menjadi:

  1. Pengertian hukum pidana secara subjektif dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara/alat-alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
  2. Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian hukum pidana baik objektif maupun subjektif, maka hukum pidana dikelompokan menjadi:

  1. Hukum pidana materil.
  2. Hukum pidana formil.

Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman hukumannya apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Sebagai contoh hukum pidana materil yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Pidana Formil

Hukum pidana dalam arti formil yaitu norma-norma yang menentukan tata cara bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam hukum materiil.

Di Indonesia hokum pidana formil diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan

Dalam penegakan hukum pidana terdapat batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batasan pemberlakuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
  2. Setelah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana selesai, apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perbuatan tersebut, maka yang diterapkan adalah peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku tindak pidana dimaksud.
  3. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang malakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  4. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional) .
  5. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  6. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  7. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam BAB XXVIII Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  8. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIX Buku Kedua, dan BAB IX Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).

Pidana

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut. (RenTo)(130420)

Pancasila dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Hukum Positif  Indonesia-

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lima dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah:

  1. Ketuhananan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila inilah yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila bersumber dari norma hukum yang ada di nusantara dengan berbagai macam suku, adat, dan agama yang dirumuskan menjadi satu kesatuan yang utuh yang dicerminkan dengan kalimat BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Untuk memudahkan pemahaman seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila-sila dalam Pancasila tersebut diejawantahkan dalam butir-butir Pancasila yang terdiri dari 36 butir. Butir-butir Pancasila untuk setiap silanya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepecayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Persatuan Indonesia

  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadian sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

  1. Sebagai warag negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputsan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepntingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secra moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha  yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai luhar Pancasila yang tercermin dari butir-butirnya harus selalu menjadi pedoman dan dihayati, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai tujuan luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam aline IV  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(150220)

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Arbitrase sengketa

Hukum Positif Indonesia-

Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.

Mengingat proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka untuk perkara perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengeketa.

Arbitrase

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbiterase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Selanjutnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, demikian disebuktan dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hasil dari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengeketa  dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dimana kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48/2009).

Ketentuan lebih lanjut mengenai arbiterse dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (RenTo)(151219)

Permohonan dan Pemberian Grasi

permohonan grasi oleh presiden

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pengertian Grasi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa pengertian grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dimana terpidana yang dimaksud adalah adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1 UU No. 22/2002).

Ketentuan Permohonan Grasi

Berdasarkan pengertian pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ditetapkan ruang lingkup atau batasan permohonan grasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu:

  1. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan permohonan tersebut diajukan oleh terpidana kepada presiden.
  2. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau putusan pidana penjara paling rendah dua tahun.
  3. Permohona grasi hanya dapat diajukan satu kali.

Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi

Hal lain yang diatur dalam undang-undang mengenai grasi sebagaimana tersebut di atas adalah:

  1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis selain diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan oleh keluarganya atas persetujuan terpidana kepada presiden.
  2. Permohonan grasi bagi terpidana mati dapat diajukan oleh keluarganya tanpa adanya persetujuan dari terpidana.
  3. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Permohonan grasi diajukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani pidana, untuk kemudian diteruskan kepada presiden serta salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus pidana dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari, terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.
  5. Salinan permohonan grasi yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama diteruskan kepada Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara terpidana paling lama dua puluh hari sejak tanggal diterimanya salina permohonan grasi.

Bentuk Pemberian Grasi

Permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya, merupakan kewenangan dan hak prerogative presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa (Pasal 4 UU No.22/2002):

  1. Peringanan atau perubahan jenis pidana.
  2. Pengurangan jumlah pidana.
  3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertimbangannya secara tertulis kepada presiden paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya salinan permohona dan berkas perkara. (RenTo)(271119)

Perubahan Terhadap Ketentuan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia

Perubahan Terhadap Ketentuan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundangan-Hukum Posistif Indonesia

By: Rendra Topan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan kepastian hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ketentuan yang Diubah

Hal-hal mendasar dalam perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Ketentuan umum, yang merupakan pengertian dari istilah yang digunakan. (Pasal 1)
  2. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (Pasal 20 – Pasal 23)
  3. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. (Pasal 26)
  4. Penyusunan rancangan undang-undang. (Pasal 47 dan Pasal 49)
  5. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah. (Pasal 54)
  6. Penyusunan rancangan peraturan presiden. (Pasal 55)
  7. Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi. (Pasal 58)
  8. Pembahasan rancangan undang-undang. (Pasal 71A)
  9. Pengundangan peraturan perundang-undangan. (Pasal 85) 
  10. Penterjemahan peraturan perundang-undangan dalam bahasa asing. (Pasal 91)
  11. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. (Pasal 95A – Pasal 95B)
  12. Ketentuan Peralihan. (Pasal 99A)

Pada artikel ini hanya disadur ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu tentang ketentuan umum yang memuat pengertian dan istilah.

Ketentuan Umum

  1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. 
  2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. 
  3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 
  5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menj alankan Undang- Undang sebagaimana mestinya.
  6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 
  7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 
  8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
  9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 
  10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah KabupatenlKota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 
  11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
  12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. 
  13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
  14. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  16. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
  17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selengkapnya mengenai perubahan yang dilakukan terhapdap ketentuan pasal-pasal penyusunan program legislasi Nasional, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah, penyusunan rancangan undang-undang, penyusunan rancangan peraturan pemerintah, penyusunan rancangan peraturan presiden, dan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal lain yang menjadi catatan dalam perubahan ini adalah penambahan BAB XA Pasal 95A dan Pasal 95B tentang pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, dan BAB XIIA Pasal 99A tentang ketentuan peralihan yang disisipkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana kedua BAB dan ketentuan pasalnya tersebut tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . (RenTo)(241019)

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

By: Rendra Topan

Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Sesuai dengan pengertian dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Mencermati pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh presiden berdasarkan alasan yang memaksa berkenaan dengan stabilitas nasional. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang, hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahapan Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (masa sidang I setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan)
  2. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. 
  3. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
  4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. 
  5. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
  6.  Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Tata cara penyusunan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara teknis diatur dengan peraturan presiden. (RenTo)(300919)

Peradilan Umum

Peradilan Umum-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang terdiri atas:

  1. Pengadilan Negeri
  2. Pengadilan Tinggi
  3. Pengadilan Khusus

Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai susunan terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Hakim anggota
  3. Panitera
  4. Sekretaris
  5. Juru sita

Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dimana daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang mempunyai susunan terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Hakim anggota
  3. Panitera
  4. Sekretaris 

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dimana daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan tinggi mempunyai kewenagan dan tugas untuk:

  1. Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
  2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, masing-masing dapat memberikan kerangan, pertimbangan, dan nasihat tentnag hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Khusus

Pengadilan khsusus dapat dibentuk dilingkungan peradilan umum yang keberadaannya ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 UU No. 49/2009).

Pengertian dari Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 

Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim adhoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh pengadilan khusus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (RenTo)(230919)