Category Archives: Urusan Pemerintahan Absolut

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

By: Rendra Topan

Setelah mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan pada artikel sebelumnya, berikutnya akan disampaikan mengenai materi muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
  3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
  4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
  5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi 

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.

Materi muatan peraturan daerah provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Materi muatan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (RenTo)(030719)

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

By: Rendra Topan

Pada uraian sebelumnya telah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangan secara garis besar dan asas-asas dalam pembentukan suatu  peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan  

Jenis dan hierarki  peraturan perundang-undangan diperlukan untuk kepastian hukum, dimana dalam hierarki atau tingkatannya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah peraturan yang lebih tinggi tidak boleh boleh bertentangan, dengan kata lain peraturan yang lebih rendah harus berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi.

Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hierarki tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden.
  6. Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tingkatan atau hierarki tersebut diatas, maka berlaku adagium hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang maksudnya adalah bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Berkenaan dengan undang-undang yang telah ditetapkan diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan jenis dan hirerarki peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Jenis Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Disamping jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Dewan Perwakilan Daerah.
  4. Mahkamah Agung.
  5. Mahkamah Konstitusi.
  6. Badan Pemeriksa Keuangan.
  7. Komisi Yudisial.
  8. Bank Indonesia.
  9. Menteri.
  10. Badan/Lembaga/Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah dari Undang-Undang.
  11. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.
  12. Gubernur.
  13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  14. Bupati/Walikota.
  15. Kepala Desa atau yang setingkat.

Jenis peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut di atas diakui keberadaannya  dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.(RenTo)(300619)

Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta merupakan negara hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mempunyai norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembuatan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

  1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
  2. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (Pasal 5 UU No.12/2011)

  1. Kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
  2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
  3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
  4. Dapat dilaksanakan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  6. Kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  7. Keterbukaan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas Materi Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan juga berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut: (Pasal 6 UU No.12/2011)

  1. Asas pengayoman; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
  2. Asas kemanusiaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara porposional.
  3. Asas kebangsaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Asas kekeluargaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
  5. Asas kenusantaraan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Asas bhinneka tunggal ika; adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  7. Asas keadilan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
  8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
  9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
  10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kesimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
  11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas tersebut di atas merupakan dasar dibuat atau dirumuskannya sebuah peraturan, dimana peraturan-peraturan tersebut dibedakan menurut tingkatan dan jenisnya.(RenTo)(300619)

Penggunaan Meterai

By: Rendra Topan

Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata meterai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Meterai merupakan kata yang mempunyai makna terdiri dari bea meterai dan benda meterai.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen, sedangkan benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Benda meterai berfungsi sebagai tanda pelunasan bea meterai atas dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai.

Pemerintah mengatur penggunaan materai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Pengenaan Bea Meterai

Bea meterai dikenakan atas dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu:

  1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata.
  2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai

Dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai sebagaimana telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata:

  1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
  2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
  3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
  4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
  7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
    • menyebutkan penerimaan uang; atau
    • berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea meterai sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah sebagai berikut:

  1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
    • surat penyimpanan barang;
    • konosemen;
    • surat angkutan penumpang dan barang;
    • bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
    • surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
    • surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana tersebut di atas;
  2. segala bentuk ljazah;
  3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
  4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  7. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
  8. surat gadai;
  9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
  10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Besaran Bea Meterai

Bea meterai hanya dikenakan satu untuk setiap dokumen, dengan nominal sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa meterai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tarif dan besarannya serta tata caranya ditentukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230619)(090221)

Urusan Pemerintahan Absolut

By: Rendra Topan

Urusan pemerintahan dapat dibedakan menjadi; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Urusan Pemerintahan Absolut

Pengertian urusan pemerintahan absolut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Politik luar negeri; contoh: dalam hal pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan lain-lain.
  2. Pertahanan; contoh: mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan lain sebagainya. 
  3. Keamanan; contoh: mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
  4. Yustisi; contoh: mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang berskala nasional.
  5. Moneter dan fiskal nasional, adalah kebijakan makro ekonomi. Contoh: mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain sebagainya.
  6. Agama; contoh: menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraaan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan, pemerintah daerah dapat memberikan hibah untuk menumbuhkembangkan kehidupan beragama, sebagai contoh pengembangan pendidikan bidang keagamaan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Absolut

Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan cara:

  1. Melaksanakan sendiri; maksudnya adalah urusan pemerintah absolut ini dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
  2. Melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Selain urusan pemerintah absolut ada juga urusan pemerintahan konkuren, yang akan diuraikan pada kesempatan berikutnya. (RenTo)(120619)

Urusan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia

By: Rendra Topan

Pada artikel berjudul kekuasaan pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari dari kata-kata urusan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan dengan urusan pemerintahan?

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelompokan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikelompokan menjadi:

  1. Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
  2. Urusan pemerintahan konkuren, adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
  3. Urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah, yangmana pengertian otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memudahkan dalam pemahaman urusan pemerintahan, penulis akan menyampaikannya dalam uraian tersendiri untuk setiap urusan pemerintahan sebagaimana telah disebutkan diatas pada artikel berikutnya.(RenTo)(080619)

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

By: Rendra Topan

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan

Pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan kewajiban, untuk itu terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan diwajibkan kepada para penyedia barang dan jasa untuk melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun pihak pelapor terdiri dari:

  1. Penyedia jasa keuangan
  2. Penyedia barang dan/jasa lain.

Penyedia Jasa Keuangan

Penyedia jasa keuangan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

  1. Bank
  2. Perusahaan Pembiayaan.
  3. Perusahaan Asuransi dan perusahaan pialang asuransi.
  4. Dana pensiun lembaga keuangan.
  5. Perusahaan efek
  6. Manajer investasi.
  7. Kostodian.
  8. Wali amanat.
  9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
  10. Pedagang valuta asing.
  11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
  12. Penyelenggara e-money atau e-wallet.
  13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
  14. Pegadaian.
  15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi.
  16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Penyedia Barang/Jasa lain

Penyedia barang/jasa lain juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan, khususnya transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyedia barang/jasa dimaksud adalah:

  1. Perusahaan properti/agen properti.
  2. Pedagang kendaraan bermotor.
  3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.
  4. Pedagang barang seni dan antic.
  5. Balai lelang.

Kewajiban Melakukan Pelaporan

Kewajiban untuk melakukan pelaporan ini dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas. Langkah-langkah dalam rangka rangka mengenali pengguna jasa antara lain dilakukan pada saat:

  1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa.
  2. Terdapat transaksi keuangan denganmata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme.
  4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Pengenalan terhadap pengguna jasa paling tidak memuat informasi tentang:

  1. Indentifikasi pengguna jasa.
  2. Verifikasi pengguna jasa
  3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Sanksi

Kewajiban pelaporan sebagai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila tidak dilakukan oleh pihak pelapor dapat dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk:

  1. Peringatan
  2. Teguran tertulis
  3. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.
  4. Denda administratif.

Sanksi administratif ini dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tidak terdapat unsur penyalahgunaan wewenang oleh pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dilakukan penuntutan.(RenTo)(240419)

Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, transaksi keuangan ini pratiknya terjadi pada semua lembaga keuangan baik bank ataupun bukan bank. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi pada lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka pemerintah mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk kepada transaksi keuangan yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
  2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010.
  3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi keuangan yang mencurigkan sebagaimana disebutkan di atas, patut dapat diduga sebagai usaha yang berhubungan dengan tindak pidana pidana pencucian uang.

Tindak Pidana yang Hasilnya Termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tindak pidana yang hasilnya digunakan dalam transaksi keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut:

  1. Korupsi.
  2. Penyuapan.
  3. Narkotika.
  4. Psikotropika.
  5. Penyelundupan tenaga kerja.
  6. Penyelundupan migran.
  7. Di bidang perbankan.
  8. Di bidang perasuransian.
  9. Kepabeanan.
  10. Cukai.
  11. Perdagangan orang.
  12. Perdagangan senjata gelap.
  13. Terorisme.
  14. Penculikan.
  15. Pencurian.
  16. Penggelapan.
  17. Penipuan.
  18. Pemalsuan uang.
  19. Perjudian.
  20. Prostitusi.
  21. Di bidang perpajakan.
  22. Di bidang kehutanan.
  23. Di bidang lingkungan hidup.
  24. Di bidang kelautan dan perikanan.
  25. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Untuk menjalan tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (RenTo)(240419)

Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pengertian dan Istilah

Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak.

Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah sejak dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun yang tentunya juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak  yang merupakan perlindungan terhadap anak adalah perlindungan dalam bidang hukum. Sebagai seorang anak tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dalam hal perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Untuk lebih jelasnya diatur juga mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012).

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012). 

Proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan anak dengan memperhatikan hak-hak anak lakukan dengan pendekatan yang disebut keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan dengan menggunakan keadilan restoratif diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang meliputi:

  1. Penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak.
  2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, wajib dilakukan dengan upaya diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaikan perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, yang bertujuan:

  1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
  2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
  3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupkan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan:

  1. Kepentingan korban.
  2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
  3. Penghindaran stigma negatif.
  4. Penghindaran pembalasan.
  5. Keharmonisan masyarakat.
  6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

  1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  2. Tindak pidana ringan.
  3. Tindak pidana tanpa korban.
  4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengecualian persetujuan kesepakatan diversi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh penyidik bersama palaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

  1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
  2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
  3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
  4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKPS) paling lama tiga bulan.
  5. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun berkedudukan sebagai anak, saat anak melakukan dugaan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hanya saja karena berkedudukan sebagai anak maka  proses penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (RenTo) (110419)

Advokat sebagai Sebuah Profesi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

By : Rendra Topan

Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama masyarakat di Indonesia mengerti tentang permasalahan hukum dan tata cara beracara dalam suatu persidangan pada lembaga peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Advokat

Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan kententuan undang-undang ini. 

Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang dberikan advokat berupa memberikan konsultansi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat setelah memenuhi syarat :

  1. Warga Negara Indoensia.
  2. Bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
  5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
  6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
  7. Magang paling sedikit dua tahun pada kantor advokat.
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  9. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak dan kewajiban advokat adalah sebagai berikut:

  1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  2. Bebas menjalankan tugasnya profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan.
  4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
  6. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  7. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat.

Larangan bagi Advokat

Disamping hal-hal tersebut di atas, seorang yang berprofesi advokat juga dilarang untuk:

  1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosila dan budaya.
  2. Memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
  3. Memegang jabatan yang lain yang meminta pengabdian sedemikan rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan  dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas  profesinya.
  4. Tidak melaksanakan tugas dan profesinya selama menjadi pejabat negara.

Sanksi bagi Advokat

Lebih lanjut seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat dikenakan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

  1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
  2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
  3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
  4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat martabat profesinya.
  5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.
  6. Melanggar sumpah/janji advokat, dan kode etik profesi advokat.

Secara khusus advokat juga mempunyai hak honarium atas jasa hukum yang telah  diberikan kepada kliennya, yang besarannya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tindakan Disiplin bagi Advokat

Jenis tindakan disiplin terhadap pelanggaran tersebut di atas  dapat berupa:

  1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis
  3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dau belas bulan.
  4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Untuk kepastian hukum bagi seorang yang berprofesi advokat, maka dibuatlah organisasi advokat yang bertugas membuat kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai pelaksanaan dari undang-undang advokat ini. (RenTo)(270219)