Category Archives: Urusan Pemerintahan Absolut

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Arbitrase sengketa

Hukum Positif Indonesia-

Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.

Mengingat proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka untuk perkara perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengeketa.

Arbitrase

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbiterase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Selanjutnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, demikian disebuktan dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hasil dari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengeketa  dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dimana kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48/2009).

Ketentuan lebih lanjut mengenai arbiterse dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (RenTo)(151219)

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

By: Rendra Topan

Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT)

Pengguna lahan mempunyai kewajiban untuk membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam, dengan tarif berdasarkan pada:

  1. Lokasi/wilayah.
  2. Jangka waktu penggunaan.
  3. Luas.
  4. Peruntukan lahan.

Dasar besaran tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) sebagaimana tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan.

Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT)

Penetapan uang wajib tahunan alokasi lahan terbagi atas:

  1. Uang Wajib Tahunan (UWT) alokasi lahan berdasarkan nilai penawaran pemohon alokasi lahan dalam permohonan alokasi lahan.
  2. Uang Wajib Tahunan (UWT) perpanjangan alokasi lahan atau pembaruan alokasi yang ditetapkan berdasarkan tarif UWT yang berlaku.

Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun

Lebih lanjut diatur juga mengenai pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan, bahwa pembayaran UWT atas alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun dikenakan secara bertahap, yaitu:

  1. Pada saat pemberian alokasi lahan, UWT dihitung berdasarkan luas lahan.
  2. Pada saat dijual, UWT dihitung berdasarkan koefisien luas ruang per unit atau NFA yang dijual secara strata title bagi apartemen/perkantoran/rumah susun.

Khusus untuk pembayaran UWT perpanjangan alokasi lahan dengan peruntukan apartemen/perkantoran/rumah susun, dimana ruang terbuka yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal menjadi tanggung jawab pengguna lahan atau penghuni melalui pengelola/perhimpunan penghuni sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (RenTo)(051219)

Permohonan dan Pemberian Grasi

permohonan grasi oleh presiden

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pengertian Grasi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa pengertian grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dimana terpidana yang dimaksud adalah adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1 UU No. 22/2002).

Ketentuan Permohonan Grasi

Berdasarkan pengertian pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ditetapkan ruang lingkup atau batasan permohonan grasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu:

  1. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan permohonan tersebut diajukan oleh terpidana kepada presiden.
  2. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau putusan pidana penjara paling rendah dua tahun.
  3. Permohona grasi hanya dapat diajukan satu kali.

Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi

Hal lain yang diatur dalam undang-undang mengenai grasi sebagaimana tersebut di atas adalah:

  1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis selain diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan oleh keluarganya atas persetujuan terpidana kepada presiden.
  2. Permohonan grasi bagi terpidana mati dapat diajukan oleh keluarganya tanpa adanya persetujuan dari terpidana.
  3. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Permohonan grasi diajukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani pidana, untuk kemudian diteruskan kepada presiden serta salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus pidana dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari, terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.
  5. Salinan permohonan grasi yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama diteruskan kepada Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara terpidana paling lama dua puluh hari sejak tanggal diterimanya salina permohonan grasi.

Bentuk Pemberian Grasi

Permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya, merupakan kewenangan dan hak prerogative presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa (Pasal 4 UU No.22/2002):

  1. Peringanan atau perubahan jenis pidana.
  2. Pengurangan jumlah pidana.
  3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertimbangannya secara tertulis kepada presiden paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya salinan permohona dan berkas perkara. (RenTo)(271119)

Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

perubahan pasal dasa hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan penutup.

Penysisipan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 

Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak ada berkenaan dengan ketentuan peralihan.

Pasal 69A 

  1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 
  2. Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun. 
  3. Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3). 
  4. Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 

Pasal 69B 

  1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 69C 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah. 

Perubahan Pasal 46, Pasal 47 dan Penyisipan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan penyisipan Pasal 47A Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Perubahan Pasal 46

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 46 

(1)  Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)  Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.
Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

    

Perubahan Pasal 47

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 47

(1)  Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2)  Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:  
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.   
Pasal 47 

(1)  Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

 (2)  Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. 

(3)  Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.    

Penyisipan Pasal 47A

Pasal 47A 

  1. Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
  2. Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Perubahan Pasal 45, dan Penyisipan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 45, dan penyisipan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Perubahan Pasal 45

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 45

(1)  Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.  
Pasal 45 

(1)  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.  

Penyisipan Pasal 45A

  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
  • a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  • b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
  • c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  • d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
  1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena: 
  • a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
  • b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  • c. permintaan sendiri secara tertulis.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Penyisipan Pasal 43A UU No.19/2019 Berkenaan dengan Persyaratan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disampaikan penyisipan ketentuan Pasal 43A  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada  undang-undang sebelumnya tidak tercantum ketentuan tersebut, berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 43A 

  1. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  • b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
  • c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan 
  • d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
  2. Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila: 
  • a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; 
  • b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
  • c. permintaan sendiri secara tertulis. 
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Hukum Positif Indonoesia-

Kamis ini (31/10), Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas dengan topik “Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, di Kantor Presiden, Jakarta. Berikut  butir-butir Pengantar Presiden dalam rapat tersebut yang disadur dari @setkabgoid.

  • Hal pertama, Presiden menyampaikan mengenai politik dan keamanan terlebih dahulu. Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak.
  • Presiden mencontohkan misalnya di Chili. Dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.
  • Presiden menambahkan, itu pun juga tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Presiden mengatakan, pengalaman seperti ini harus dibaca dan dijadikan pengalaman.
  • Presiden mengingatkan untuk harus selalu waspada sejak awal. Jangan sampai, misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu.
  • Menurut Presiden, kelihatannya ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat, padahal supaya agar semuanya tahu.
  • Tambah Presiden, tahun 2019, pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat, yang pergi ke rumah sakit, ke rumah sakit yang ada di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran).
  • Jadi anggaran total yang pemerintah subsidikan ke sana 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini. Tahun 2020, subsidi yang diberikan kepada BPJS sudah 48,8 triliun, ini angka yang besar sekali.
  • Presiden menegaskan, jangan sampai kesannya ini bersubsidi di APBN, dari APBN itu besar sekali, tetapi kalau cara menerangkan tidak pas, hati-hati ini bisa dipikir kita berikan beban yang berat pada masyarakat miskin.
  • Padahal, menurut Presiden, sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang diberikan.
  • Selanjutnya, Presiden memperingatkan, untuk hati-hati mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Presiden meminta serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara.
  • Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang dan undang-undang yang kontroversial. Dijelaskan sebetulnya seperti apa, karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan.
  • Presiden menambahkan, ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga tidam mengerti substansi, masalahnya dimana. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menkopolhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini.
  • Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery. Kemarin Presiden sudah menugaskan ke Menkopolhukam agar dijaga, dikawal. Begitu juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar dikawal dan dijaga supaya bisa diselesaikan.
  • Presiden melanjutkan, termasuk di sektor pertahanan, harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan, terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri dan juga untuk memenuhi minimum essential force, yang sudah ditargetkan.
  • Menurut Presiden, sedapat mungkin jangan sampai impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir.
  • Presiden menyarankan kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta, terus dilakukan dan bahkan Presiden ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa diekspor.
  • Kemudian, Presiden meminta juga dari pengalaman selama ini program2 yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum, agar juga dilihat seperti kemarin dalam bidang ekonomi.
  • Presiden menyampaikan, banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya.
  • Selain itu juga: 
  1. menurut Presiden, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, yang banyak ketakutan terhadap aparat hukum, tolong juga jangan sampai terjadi lagi.
  2. Dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa diselesaikan berhenti di tengah jalan, karena memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu. Misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak yang tidak senang karena memang banyak senang yang impor.
  • Presiden menambahkan, suka barang impor, jadi kalau ingin membangun refinery, larinya nanti ke petrochemical. Presiden mengetahui, banyak yang tidak senang, tetapi untuk negara, ini adalah sebuah keharusan, sehingga neraca perdagangan, neraca transaksi, berjalan & bisa diperbaiki.
  • Presiden juga memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK, sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
  • Presiden berkata apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa dilihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi.
  • Menurut Presiden, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis, justru yang digigit. Presiden memperingatkan, akan balik yang Presiden yang menggigit mereka.
  • Presiden menegaskan, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, ini harus dibalik.
  • Presiden memerintahkan:
  1. instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha.
  2. memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya Mens Rea, yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari, tetapi jika ada niat jahat, silakan diselesaikan.
  • Yang terakhir, Presiden berpesan, harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme, atau istilah lain yang bisa kita gunakan misalnya Manipulator Agama. Presiden menyerahkan kepada Menkopolhukam untuk mengkoordinasi masalah ini.

Sumber: @setkabgoid

Perubahan Pasal 38, Pasal 40 dan Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan Perubahan Pasal 38, Pasal 40 dan Perubahan Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 38 

(1)  Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 40 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. 

Pasal 43 

(1)  Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(2)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi.  
Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pasal 40 

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi dapatmenghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 

(2)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 

(3)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. 

(4)  Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1)  Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3)  Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.