Pedoman Impor Barang Kiriman yang Masuk ke Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dalam […]
Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut […]
Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban […]
Penggunaan Materai
By: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata materai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Materai […]
Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan
By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Untuk itu […]
Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Transaksi Keuangan Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan Tindak Pidana yang Hasilnya Termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengertian Transaksi Keuangan Transaksi keuangan menurut […]
Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce
By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on […]
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang […]
Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat hal ini, maka pemerintah melalui Bank […]
