Skip to content

Category: Moneter dan Fiskal

Pedoman Impor Barang Kiriman yang Masuk ke Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Dalam […]

Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut […]

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban […]

Penggunaan Materai

By: Rendra Topan Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata materai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Materai […]

Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

By: Rendra Topan Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Untuk itu […]

Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Transaksi Keuangan Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan Tindak Pidana yang Hasilnya Termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengertian Transaksi Keuangan Transaksi keuangan menurut […]

Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce

By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on […]

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang […]