Category Archives: Urusan Pemerintahan Absolut

Moneter dan Fiskal, Perbankan, Urusan Pemerintahan Absolut

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Leave a comment
Spesimen

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mempunyai satuan mata uang yang dinamakan dengan rupiah sebagai alat tukar yang sah disimbolkan dengan Rp.

Macam dan Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang, rupiah tentunya mempunyai jenis dan nilai nominal atau harga.

Macam Rupiah

Rupiah terdiri dari dua macam yaitu:

  • Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
  • Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan  untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang uang, rupiah tentunya juga mempunyai harga atau nilai nominal. Harga rupiah merupakan nilai nomila yang tercantum pada setiap pecahan rupiah, dengan ketentuan bahwa satu rupiah adalah seratus sen.

Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan nilai nominal rupiah adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan nilai nominal pecahan rupiah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kondisi moneter.
  • Kepraktisan sebagai alat pembayaran.
  • Kebutuhan masyarakat.

Untuk setiap perubahan harga atau nilai nominal rupiah diatur dengan undang-undang.

Penggunaan Rupiah

Rupiah sebagai sebuah mata uang yang digunakan untuk alat tukar yang sah, wajib digunakan dalam hal:

  • Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
  • Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
  • Transaksi keuangan lainnya.

Dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya yaitu transaksi yang meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku dalam hal:

  • Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
  • Transaksi perdagangan internasional.
  • Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
  • Transaksi pembiayaan internasional.

Larangan dalam Penggunaan Rupiah

Larangan dalam penggunaan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penulis mengelompokan larangan terhadap penggunaan rupiah menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Larangan dalam Hal sebagai Alat Pembayaran

  1. Larangan dalam hal sebagai alat pembayaran.
  2. Larangan untuk meniru rupiah.
  3. Larangan merusak rupiah.
  4. Larangan memalsukan rupiah.
  5. Larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku untuk membuat rupiah.

Dalam penggunaan rupiah sebagai alat tukar, setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dalam rangka transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam pembayaran atau kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Larangan Meniru Rupiah

Setiap orang dilarang untuk meniru rupiah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau promosi, dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan tersebut.

Larangan Merusak Rupiah

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara, juga dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Larangan Memalsukan Rupiah

Setiap orang dilarang dilarang memalsukan rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahui merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang dikethauinya merupakan rupiah palsu.

Masih berkenaan dengan pemalsuan rupiah, setiap orang juga dilarang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Larangan Memproduksi Rupiah, dan Memperdagangkan Alat, serta Bahan Baku Pembuatan Rupiah

Berkenaan dengan larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku pembuatan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah

Pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 33 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara ringkas ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap larangan dalam hal penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan meniru rupiah, diancam dengan pidana kurungan apling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan merusak rupiahn diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan diancam pidana penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah terhadap pelanggaran mengimpor atau mengekspor rupiah sudah rusak.
  • Pelanggaran terhadap memalsukan rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap membawa keluaratau memasukkan rupiah palsu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- bagi pelaku pelanggaran terhadap mengimpor dan mengekspor rupiah palsu.
  • Demikian juga dengan pelaku pelanggaran terhadap pelaku yang memperoduksi, dan memperdagangkan alat serta bahan baku untuk membuat rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hukum acara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap penggunaan rupiah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dalam hal alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa barang yang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optic, dan semua bentuk data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. (RenTo)(130921)

Hukum Perdata, Moneter dan Fiskal, Perbankan

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Leave a comment
Photo by Expect Best on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bank

Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank tersebut di atas, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, dan cara serta proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya disebut dengan perbankan.

Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Melalui ketentuan Pasal 2 – 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan di Indonesia mempunyai asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

Asas Perbankan

Perbankan di Indonesia menganut asas demorasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan Perbankan Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis dan Usaha Bank

Bank dapat dibedakan berdasarkan jenis dan kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jenis Bank

Berdasarkan jenis bank terdiri dari:

  • Bank umum; adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
  • Bank Perkreditan Rakyat (BPR); adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada kegiatan bank umum, bank dapat mengkhususkan pada pelaksanaan kegiatan tertentu saja.     

Usaha Bank

Berdasarkan jenis bank tersebut di atas, kita dapat membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya sebagai berikut:

Usaha Bank Umum

Bank Umum mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menerbitkan surat pengakuan hutang.
  • Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    • Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    • Obligasi.
    • Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    • Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  • Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  • Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  • Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  • Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  • Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  • Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  • Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  • Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan usaha berupa:

  • Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kewajiban Bank Umum

Bank umum berkenaan dengan kegiatan usahanya berkewajiban untuk:

  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
  • Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
  • Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Larangan bagi Bank Umum

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank Umum dilarang untuk:

  • Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal:
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan usaha perasuransian.
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat berkenaan dengan kegiatan usahanya dilarang untuk:

  • Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  • Melakukan penyertaan modal.
  • Melakukan usaha perasuransian;
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan Pemberian Kredit

Untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal pemberian kredit baik yang dilakukan oleh Bank Umum maupun oleh Bank Perkreditan Rakyat, maka pemerintah mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.  
  • Batas maksimum sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia) atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    • Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    • Anggota dewan komisaris;
    • Anggota direksi;
    • Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi.
    • Pejabat bank lainnya;
    • Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak (pemegang saham dan keluarga, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, serta pejabat bank lainnya).
  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksanaan ketentuan pemberian kredit wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang pelasanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220721)

Acara Pidana, Urusan Pemerintahan Absolut, Yustisi

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Leave a comment
Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kewenangan penyidikan.

Uji materi ini didasarkan pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kasus pembalakan liar, kasus pertambangan, dan kasus penyelundupan lobster yang berdasarkan hasil penyidikan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Dalam hal tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, ” Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan

Pengertian penyidik tindak pidana asal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu dalam penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas gugatan uji materi yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tersebut di atas ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

  • Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  • Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap semua kasus yang sedang disidik. (RenTo)(020721)

Moneter dan Fiskal, Urusan Pemerintahan Absolut

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer melakukan penyederhanaan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hal yang menjadi objek peraturan menteri keuangan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Informasi Umum Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyampaikan secara singkat mengenai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang perhitungan dan tata caranya diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah mengalami beberapa kali perubahan, terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

  1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor barang kena pajak.
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pengertian dari Istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk diketahui bersama sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain:

  1. Daerah pabean; adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
  2. Barang kena pajak; adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  3. Penyerahan barang kena pajak; adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak.
  4. Jasa kena pajak; adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  5. Penyerahan jasa kena pajak; adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.
  6. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  8. Ekspor barang kena pajak berwujud; adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
  9. Pengusaha kena pajak; adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
  10. Ekspor barang kena pajak tidak berwujudadalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah daerah pabean di luar daerah pabean.
  11. Ekspor jasa kena pajak;adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak ke luar daerah pabean. 

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Berdasarkan uraian informasi umum mengenai Pajak Pertambahan Nilai di atas, maka subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, adalah pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Voucer

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, dibedakan menjadi:

  • Barang.
  • Jasa.

Objek Pajak berupa Barang

Objek pajak berupa barang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Pulsa dan Kartu Perdana.
  • Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Pulsa dan Kartu Perdana

Penyerahan pulsa dan kartu perdana yang merupakan barang kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh:

  1. Pengusaha penyelenggara telekomunikasi kepada penyelenggara distribusi tingkat pertama dan/atau pelanggaran telekomunikasi, dipungut oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi.
  2. Penyelenggara distribusi tingkat pertama kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua dan/atau pelanggan komunikasi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat pertama.
  3. Penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan komunikasi secara langsung, dipungut oleh penyelenggara distribusi, dipungut oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Token

Token yang merupakan listrik yang termasuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan token oleh penyedia tenaga listrik baik yang diserahkan secara langsung maupun melalui penyelenggara distribusi.

Objek Pajak berupa Jasa

Objek pajak berupa jasa sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer, terdiri atas:

  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token oleh penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara distribusi.
  • Jasa pemasaran dengan media voucer oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.
  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer penyelenggara voucer dan penyelenggara distrbusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Penyelenggara Voucer dan/atau penyelenggara distribusi.
  • Jasa penyelenggaraan program loyalis dan penghargaan pelanggaran (consumer loyalty/rewar program) oleh penyelenggara voucer, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh penyelenggara voucer.

Objek Pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer juga mengatur objek pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek pajak yang dibebaskan dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah sebagai berikut:

  1. Penyerahan jasa pemasaran dengan media voucher, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.
  2. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, terdiri dari:
    • Penyelenggara voucer kepada penyelenggara distribusi, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi selanjutnya, pembeli, dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau perdagangan melalui sistem eletronik.
  3. Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan berupa poin (point reward), terdiri dari:
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pemilik pelanggan (principal) kepada pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan.
    • Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh Pembeli dan/atau penerima jasa sebagai pelanggan kepada penyelenggara voucer.
    • Penyerahan voucer untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara voucer kepada pembeli dan/atau penerima jasa.
    • Pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang dan jasa kena pajak adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak dalam hal penyerahan pulsa dan kartu perdana adalah merupakan harga jual yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi, demikian juga terhadap harga jual penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi tingkat kedua sampai dengan pelanggan.

Sedangkan dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa penyelenggaran layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi token berupa penggantian, yaitu sebesar komisi pendapatan administrasi, atau selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan bea materai.

Selanjutnya yang menjadi dasar pengenaan pajak atas penyerahan jasa kena pajak berupa jasa pemasaran dengan media voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucer, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyality/reward programe) adalah berupa penggantian atau nilai lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih, dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemebrian komisi dan tidak terdapat selisih (margin). Subjek pajak dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan wajib membuat faktur pajakatas barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer. (RenTo)(010221)

Moneter dan Fiskal, Urusan Pemerintahan Absolut

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Leave a comment
Photo by Perfecto Capucine on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan oleh menteri terhadap pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud adalah:

  • Pedagang Luar Negeri
  • Penyedia Jasa Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri.

Baca juga: Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Selain pelaku usaha, pembeli barang atau penerima jasa juga dapat melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sendiri Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilkaukannnya.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pelaku usaha dimaksud harus memenuhi kriteria.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

  • nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ a tau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
  • jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Nilai transaksi dan jumlah traffic ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selaku penerima pelimpahan kewenangan dari menteri atas penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kriteria Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut:

  • Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/ atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; danjatau
  • Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia maksudnya adalah alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa terletak berlokasi berada di Indonesia, dan pemilihan negara saat registrasi di laman dan/ atau sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Dan Jasa Kena Pajak

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak adalah sebagai berikut:

  • Transaksi antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa secara langsung, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri atau jasa luar negeri tersebut.
  • Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Luar Negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Dalam Negeri.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean selain yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaiman tersebut pada jenis transakasi di atas, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak terdiri atas:

  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
  • Jasa Kena Pajak (JKP).

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud diantaranya adalah barang digital. Pemanfaatan barang digital merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

Apa yang dimaksud barang digital?

Barang digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik.

Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud meliputi:

  • a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak serupa lainnya;
  • b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  • c. Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  • d. Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
    • 1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
    • 2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk s1aran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
    • 3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  • e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  • f. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jasa Kena Pajak (JKP) diantaranya adalah jasa digital.

Apa yang dimaksud jasa digital?

Jasa digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.

Besaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak dimaksud adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pemebli barang atau penerima jasa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) membuat bukti pungut atas PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilakukan pembayaran.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dilakukan setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) setelah disetorkan, wajib dilaporkan secara triwulanan untuk tiga masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) untuk setiap masa pajak setidaknya memuat:

  • Jumlah pembeli barang atau penerima jasa.
  • Jumlah pembayaran.
  • Jumlah PPN yang dipungut.
  • Jumlah PPN yang disetor.

Laporan PPN sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (RenTo)(270920)

Tata Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Absolut

Indonesia National Single Window Sebagai Bentuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

Leave a comment
rendratopan.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia national single window merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian Indonesia National Single Window

Indonesia national single window mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia National Single Window merupakan sistem yang terintegrasi dan digunakan dalam rangka kegiatan pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang yang dilakukan hanya dengan melalui satu pintu, mulai dari penyampaian data dan informasi, pemrosesan data dan informasi, sampai dengan penyampaian keputusannya, serta berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Sistem Indonesia National Single Window

Indonesia National Single Window dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi yang disebut dengan sistem Indonesia National Single Window.

Sistem Indonesia National Single Window tersebut menggabungkan sistem-sistem dan informasi-informasi yang telah ada berkenaan dengan proses-proses sebagai berikut:

  1. Proses penanganan dokumen kepabeanan.
  2. Proses penanganan dokumen kekarantinaan.
  3. Proses penanganan dokumen perizinan.
  4. Proses penanganan dokumen kepelabuhan/kebandarudaraan, dan;
  5. Dokumen lainnya.

Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen yang berkenaan dengan ekspor dan impor.

Tujuan Sistem Indonesia National Single Window

Sistem Indonesia National Single Window bertujuan untuk menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pelaku usaha.

Kebijakan penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window dalam hal pembangunan, penerapan dan pengembangan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (RenTo)(030720)

Urusan Pemerintahan Absolut, Yustisi

Mengenal Hukum Pidana Indonesia

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf  adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi:

  1. Ius poenale (objektif).
  2. Ius puniendi (subjektif).

Ius Poenale (Objektif)

Ius poenale merupakan hukum pidana yang pengertiaannya didasarkan atas norma dan perbuatannya (objektif). Para ahli hukum berpendapat mengenai hukum pidana objektif, di antaranya adalah Hazawinkel-Suringa yang memberikan pengertian hukum pidana meliputi:

  1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang wenang.
  2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat  apa negara dapat memberikan reaksi terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
  3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu ahli hukum lainnya yaitu Mulyatno memberikan pengertian bahwa hukum pidana itu memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dikenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ius Puniendi (Subjektif)

Ius puniendi merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif).

Pengertian hukum pidana subjektif dibedakan menjadi:

  1. Pengertian hukum pidana secara subjektif dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara/alat-alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
  2. Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian hukum pidana baik objektif maupun subjektif, maka hukum pidana dikelompokan menjadi:

  1. Hukum pidana materil.
  2. Hukum pidana formil.

Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil yaitu norma-norma yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan disertai dengan ancaman hukumannya apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

Sebagai contoh hukum pidana materil yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum Pidana Formil

Hukum pidana dalam arti formil yaitu norma-norma yang menentukan tata cara bagaimana proses penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam hukum materiil.

Di Indonesia hokum pidana formil diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Batasan Pemberlakuan Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan

Dalam penegakan hukum pidana terdapat batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batasan pemberlakuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
  2. Setelah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana selesai, apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atas perbuatan tersebut, maka yang diterapkan adalah peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku tindak pidana dimaksud.
  3. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang malakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  4. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional) .
  5. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  6. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia (dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  7. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam BAB XXVIII Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).
  8. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XXIX Buku Kedua, dan BAB IX Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan (dibatasi oleh pengucualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional).

Pidana

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Lihat:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut. (RenTo)(130420)

Moneter dan Fiskal, Perdagangan, Urusan Pemerintahan Absolut

Pedoman Impor Barang Kiriman yang Masuk ke Indonesia

Leave a comment
Pajak, bea cukai
Photo by Roman Koval on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Impor barang kiriman diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Barang Kiriman

Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos, demikian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Jenis Barang Kiriman

Barang kiriminan dapat berupa:

  1. Kartu pos; adalah barang kiriman yang berbentuk komukiasi tertulis di atas kartu bergambar atau tidak bergambar.
  2. Surat; adalah barang kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individua tau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik.
  3. Dokumen; adalah barang kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca.
  4. Barang kiriman tertentu; adalah barang kiriman selain kartu pos, surat, dan dokumen, yang pengirimannya dilakukan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk yang tidak disertai dengan consignment note (dokumen pengiriman barang).

Apa itu Consignment Note?

Berdasarkan kententuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman disebutkan bahwa consignment note atau dokumen pengiriman barang adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang.

Hal-hal yang menjadi pedoman dalam melakukan impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman adalah:

  1. Pengangkutan, pembokaran, dan penimbunan.
  2. Tujuan pengeluaran barang kiriman dari kawasan pabean.
  3. Pengeluaran barang kiriman yang diimpor untuk dipakai.
  4. Pemeriksaan pabean.
  5. Penetapan tarif dan nilai pabean.
  6. Pengeluaran barang kiriman dengan PIB.
  7. Pengeluaran barang kiriman untuk impor sementara.
  8. Pengeluaran barang kiriman untuk diangkut ke TPS dikawasan pabean di kantor pabean lainnya.
  9. Pengeluaran barang kiriman untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat.
  10. Pengeluaran barang kiriman untuk diekspor kembali.

Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan

Berkenaan dengan pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan mempunyai tata cara sebagai berikut:

  1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean wajib menyerahakan pemberitahuan berupa inward manifest yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.
  2. Barang kiriman yang telah mendapat persetujuan dari kantor pabean,  kemudian dilakukan pembongkaran, untuk selanjutnya dapat dilakukan penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
  3. Penyelenggara pos melakukan perincian lebih lanjut tehadap rincian barang kiriman untuk setiap consignment note (dokumen pengiriman barang) atau setiap item barang kiriman. Hal ini dapat dilakukan oleh penyelenggara pos tanpa persetujuan kepala kantor pabean.

Tujuan Pengeluaran Barang Kiriman dari Kawasan Pabean

Barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara setelah dipenuhinya salah satu kewajiban pabean untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Diimpor untuk dipakai.
  2. Diimpor sementara.
  3. Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di kawasan pabean di kantor pabean lainnya.
  4. Ditimbun di tempat penimbunan berikat.
  5. Diekspor kembali.

Pengeluaran barang kiriman setelah mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem pelayan.

Pengeluaran Barang Kiriman yang Diimpor Untuk Dipakai

Terhadap barang kiriman yang diimpor untuk nilai pabean palig banyak FOB (Free on Board) US$3.00 (tiga dilar amerika) per penerima barang per kiriman diberikan pembebasan bea masuk, namun tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ata Barang Mewah dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga dikecualikan dari pajak penghasilan.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai lainnya berupa surat, kartu pos, dan dokumen, dibebaskan dari bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai yang merupakan barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

  1. Sejumlah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, atau tembakau lainnya yang berupa: 20 batang apabila dalam bentuk batang; 5 kapsul apabila dalam bentuk kapsul; 30 ml apabila dalam bentuk cair; 4 cartridge apabila dalam bentuk cartridege; 50 gram atau 50 ml apabila dalam bentuk lainnya.
  2. 350 ml minuman yang mengandung alkohol.

Pemeriksaan Pabean

Terhadap barang-barang yang diimpor dilakukan pemeriksaan pabean dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

Berdasarkan hasil pemeriksaan pabean terhadap barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB US$3.00 (tiga dolar amerika) samapai dengan US$1,500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang disampaikandengan consignment note berlaku ketentuan:

  1. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
  2. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.

Pengeluaran Barang dengan Persetujuan Impor Barang (PIB)

Barang kiriman dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lainnya yang perlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) setelah penerima barang atau kuasanya menyampaikan Persetujuan Impor Barang (PIB), dengan ketentuan:

  1. Memilki nilai pabean melebihi FOB US$1,500, dan penerima barang merupakan badan usaha.
  2. Mendapatkan fasilitas penundaan bea masuk dan/atau menggunakan tarif preferensi.

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Sementara

Pengeluaran barang kiriman untuk diimpor sementara dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lainnya

Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di kawasan pabean di kantor pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiriman kepada pejabat bea dan cukai yang menangani adminsitrasi manisfes di kantor pabean yang mengawasi TPS asal.

Baca juga: Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat

Barang kiriman dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diekspor Kembali

Barang kiriman melalui penyelenggara pos yang ditunjuk dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang perlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali dengan pertimbangan:

  1. Barang kiriman ditolak oleh penerima barang.
  2. Penerima barang tidak ditemukan.
  3. Barang kiriman salah kirim.
  4. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diimpor.

Kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(290220)

Tata Pemerintahan, Yustisi

Pancasila dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan

Leave a comment
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Hukum Positif  Indonesia-

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lima dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah:

  1. Ketuhananan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila inilah yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila bersumber dari norma hukum yang ada di nusantara dengan berbagai macam suku, adat, dan agama yang dirumuskan menjadi satu kesatuan yang utuh yang dicerminkan dengan kalimat BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Untuk memudahkan pemahaman seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sila-sila dalam Pancasila tersebut diejawantahkan dalam butir-butir Pancasila yang terdiri dari 36 butir. Butir-butir Pancasila untuk setiap silanya berisikan hal-hal sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepecayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Persatuan Indonesia

  1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadian sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

  1. Sebagai warag negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan itikad baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputsan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepntingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secra moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha  yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai luhar Pancasila yang tercermin dari butir-butirnya harus selalu menjadi pedoman dan dihayati, untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai tujuan luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam aline IV  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(150220)

Moneter dan Fiskal, Urusan Pemerintahan Absolut

Penyelenggaraan Impor Barang Kiriman di Indonesia

Leave a comment
Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan impor barang kiriman meliputi:

  1. Ruang lingkup dan tanggung jawab.
  2. Penyelenggara pos yang ditunjuk.
  3. Perusahaan jasa titipan.
  4. Pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi penyelenggara pos yang ditunjuk  dan perusahaan jasa titipan.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Impor Barang Kiriman

Ruang lingkup dan tanggung jawab penyelenggaraan impor barang kiriman diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos yang terdiri dari:

  1. Penyelenggara pos yang ditunjuk; adalah penyelenggara pos yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).
  2. Perusahaan jasa titipan; adalah penyelenggara pos yang memperoleh izin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

Penyelenggara pos sebagaimana tersebut diatas mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban untuk membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan impor barang kiriman. Demikian juga halnya dengan penerima bertanggung jawab terhadap kewajiban untuk membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor tersebut berkenaan dengan pemberitahuan pabean impor barang kiriman.

Penyelenggara Pos yang Ditunjuk

Penyelenggara pos yang ditunjuk diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, dimana penyelenggara pos yang ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Penyelenggara pos yang ditunjuk dalam hal untuk mendapat persetujuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union).
  2. Bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
  3. Bukti penetapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas nama penyelenggara pos yang ditunjuk atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal penyelenggara pos yang ditunjuk menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum.

Permohonan tersebut harus mengacu kepada format yang terdapat dalam Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Atas permohonan yang diajukan oleh penyelenggara jasa pos yang ditunjuk sebagaimana tersebut di atas, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Konfirmasi bukti penugasan dari pemerintah kepada instansi terkait.
  2. Penelitian atas persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. Penelitian bukti penetapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau konfirmasi bukti kerja sama kepada pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum.

Proses pemberian persetujuan atau penolakan berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk, Direktur Jenderal Bea dan Cukai membutuhkan waktu paling lama lima hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi telah diterima. 

Bentuk persetujuan terhadap permohonan dimaksud tertuang dalam surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, sedangkan bentuk penolakan terhadap permohonan dimaksud diberitahukan melalui surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasannya.

Perusahaan Jasa Titipan

Perusahaan jasa titipan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penyelenggara pos diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Berbeda dengan proses persetujuan pada penyelenggara pos yang ditunjuk dalam hal mendapat kan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan untuk perusahaan jasa titipan cukup mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.

Dalam mengajukan permohonan persetujuan dimaksud, perusahaan jasa titipan mengajukan permohonan dengan melampirkan:

  1. Izin penyelenggaraan pos.
  2. Bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
  3. Bukti penetapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas nama perusahaan jasa titipan atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS dalam hal perusahaan jasa titipan menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum.
  4. Daftar sarana dan prasarana di TPS yang paling sedikit terdiri dari alat pemindai, alat ukur/timbangan, kamera CCTV, dan ruang tempat pemeriksaan pabean.
  5. Diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS.
  6. Denah (layout) TPS termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS.

Format permohonanan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh perusahaan jasa titipan, kepala kantor pabean melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penelitian atas dokumen izin penyelenggaraan pos sebagai perusahaan jasa titipan dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait.
  2. Penelitian atas bukti persetujuan untuk dapat melakukan akses kepabeanan sebagai PPJK pada data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  3. Penelitian atas bukti penetapan TPS atau bukti kerja sama dengan pengusaha TPS yang diusahakan untuk umum.
  4. Penelitian atas ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan.
  5. Penelitian atas aspek pengawasan kepabeanan, yang meliputi kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan baran, dan adanya pembagian ruangan di dalam TPS.

Waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan tersebut paling lama lima hari kerja, terhitung sejak hasil konfirmasi diterima.

Persetujuan terhadap permohonan dimaksud diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pabean dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, sedangkan penolakan terhadap permohonan dimaksud, disamapaikan dengan surat pemberitahuan penolakan disertai dengan alasannya. (RenTo)(220120)

Urusan Pemerintahan Absolut, Yustisi

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Leave a comment
Arbitrase sengketa

Hukum Positif Indonesia-

Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara perdata, memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan karena memerlukan waktu yang cukup lama tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.

Mengingat proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka untuk perkara perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 – Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengeketa.

Arbitrase

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbiterase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Selanjutnya jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, demikian disebuktan dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hasil dari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengeketa  dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dimana kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48/2009).

Ketentuan lebih lanjut mengenai arbiterse dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (RenTo)(151219)