BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lingkup Peraturan dan Prinsip Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pihak yang Melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pasal 4 […]
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kilogram
By: Rendra Topan Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian rumah tangga, pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah dengan mengganti penggunaan minyak tanah […]
Bentuk Kontrak
By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan […]
Jenis Kontrak
By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor […]
Penetapan HPS
By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Tipe Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pelaksanaannya
By: Rendra Topan Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas: Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Tipe I Tipe I, […]
Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada Pasal 23 – 46 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Pengumuman RUP
By: Rendra Topan Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam […]
Konsolidasi Pengadaan
By: Rendra Topan Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesipaksi teknis/KAK dilakukan, yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]
Pemaketan Pengadaan
By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa […]
Spesifikasi Teknis atau KAK
By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Perencanaan Pengadaan
By: Rendra Topan Perencanaan pengadaan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perencanaan pengadaan berdasarkan sumber keuangannya dibedakan menjadi: Perencanaan pengadaan yang sumber keuangannya berasal […]
Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
By: Rendra Topan Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya diawali dengan perencanaan pengadaan tersebut. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 18 – Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
By : Rendra Topan Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional. Dengan […]
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
By: Rendra Topan Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 8 – Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, yaitu […]
