By: Rendra Topan Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas: Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV Tipe I Tipe I, […]

By: Rendra Topan Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada Pasal 23 – 46 Peraturan Presiden Nomor 16 […]

By: Rendra Topan Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam […]

By: Rendra Topan Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesipaksi teknis/KAK dilakukan, yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]

By: Rendra Topan Pemaketan pengadaan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa […]

By: Rendra Topan Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 […]

By: Rendra Topan Perencanaan pengadaan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perencanaan pengadaan berdasarkan sumber keuangannya dibedakan menjadi: Perencanaan pengadaan yang sumber keuangannya berasal […]

By: Rendra Topan Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya diawali dengan perencanaan pengadaan tersebut. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 18 – Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang […]

By : Rendra Topan Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pemerintahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional. Dengan […]

By: Rendra Topan Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Pasal 8 – Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, yaitu […]