Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk penanganan bencana nonalam berupa pandemi COVID-19, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 23 Maret 2020.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
• Pejabat Pembuat Komitmen

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan kepada menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah yang berisikan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat pembuat komitmen melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia tersebut dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
2. Dalam hal pengadaan barang:

• Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia.
• Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
• Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

3. Dalam hal pengadaan konstruksi/jasalainnya/jasa konsultansi:

• Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
• Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
• Menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
• Melakukan pembayaran berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya)

4. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, pejabat pembuat komitmen meminta audit oleh aparat pengawas internal pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dapat juga dilakukan dengan swakelola. (RenTo)(170620)

Search

Search

By: Rendra Topan

Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dalam pos perbelanjaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  • Bukti pembelian/pembayaran
  • Kuitansi.
  • Surat Perintah Kerja (SPK).
  • Surat perjanjian.
  • Surat pesanan.

Bentuk Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dengan demikian bentuk kontrak terdiri atas:

1. Bukti pembelian/pembayaran
2. Kuitansi.
3. Surat Perintah Kerja (SPK).
4. Surat perjanjian.
5. Surat pesanan.

Bukti Pembelian/Pembayaran

Bukti pembelian/pembayaran merupakan bentuk kontrak yang digunakan untuk pengadaan brang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kuitansi

Kuitansi merupakan bentuk kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan bentuk kontrak yang digunakan dalam pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan jasa konsultansi paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Pengadaan barang/jasa lainnya paling paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Surat Perjanjian

Surat perjanjian merupakan bentuk kontrak pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan jasa konsultansi paling sedikit di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Surat Pesanan

Surat pesanan merupakan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing atau pembelian melalui toko daring (dalam jaringan).

Untuk selanjutnya mengenai bentuk kontrak dan dokumen pendukung kontrak diatur dalam peraturan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, hal ini disebutkan dalam Pasal 28 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (RenTo)(181119)

Search

Search

By: Rendra Topan

Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak.

Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Jenis Kontrak
  • Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
  • Kontrak Jasa Konsultansi
• Pengertian
  • Kontrak Lumsum
  • Kontrak Harga Satuan
  • Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
  • Kontrak Terima Jadi (Turnkey)
  • Kontrak Payung
  • Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan
  • Kontrak Tahun Jamak

Jenis Kontrak

Jenis kontrak diatur dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun jenis kontrak tersebut dibedakan menjadi:

1. Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. Jenis kontrak jasa konsultansi.

Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

1. Lumsum.
2. Harga satuan.
3. Gabungan lumsum dan harga satuan.
4. Terima jadi (turnkey).
5. Kontrak payung.

Kontrak Jasa Konsultansi

Jenis kontrak jasa konsultansi ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

1. Lumsum.
2. Waktu penugasan.
3. Kontrak payung.

Pengertian

Berikut ini disampaikan pengertian dari masing-masing jenis kontrak sebagaimana tersebut di atas.

Kontrak Lumsum

Kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia.
2. Berorientasi pada keluaran.
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

Kontrak Harga Satuan

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

1. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan.
3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsum gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey)

Kontrak terima jadi (turnkey) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan keyentuan sebagai berikut:

1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Kontrak Payung

Kontrak paying dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan

Kontrak berdasarkan batas waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak Tahun Jamak

Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan atau satu tahun anggaran.
2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran.

Dalam hal ini penting untuk menjadi perhatian bahwa kontrak tahun jamak harus berpedoman kepada kepastian ketersediaan anggaran dalam penyusunan anggaran. (RenTo)(171119)

Search

Search

By: Rendra Topan

Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
  • Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  • Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  • Kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun hal-hal yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah:

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
3. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan NIlai (PPN).

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Setelah disusun, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan paling lama dua puluh delapan hari batas akhir untuk:

1. Pemasukan penawaran untuk untuk pemilihan pascakualifikasi.
2. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilikan dengan prakualifikasi.

Kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Perlu juga diketahui bahwa kegunaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah:

1. Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dan kewajaran  harga satuan.
2. Batas untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan nilai pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS.

Untuk catatatan, disebutkan dalam Pasal 26 ayat (6) bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak menjadi dasar besaran kerugian negara. (RenTo)(171119)

Search

Search

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Swakelola Tipe I
  • Pelaksanaan Swakelola Tipe I 
• Swakelola Tipe II
  • Pelaksanaan Swakelola Tipe Ii
• Swakelola Tipe III
  • Pelaksanaan Swakelola Tipe III
• Swakelola Tipe IV
  • Pelaksanaan Swakelola Tipe IV
• Pembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Tipe swakelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terbagi atas:

1. Swakelola Tipe I
2. Swakelola Tipe II
3. Swakelola Tipe III
4. Swakelola Tipe IV

Swakelola Tipe I

Swakelola Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran.

Pelaksanaan Swakelola Tipe I 

Dalam pelaksanaannya, swakelola tipe I dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menggunakan pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah lain dan/atau tenaga ahli.
2. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana.
3. Dalam hal pelaksanaan swakelola tipe I, apabila dibutuhkan  pengadaan barang/jasa  melalui penyedia, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Swakelola Tipe II

Swakelola Tipe II, yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain sebagai pelaksana swakelola.

Pelaksanaan Swakelola Tipe II

Dalam pelaksanaannya, swakelola tipe II dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan kesepakatan kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai sesuai dengan kesepakatan kerjasama baik itu dengan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain.

Swakelola Tipe III

Swakelola Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola.

Pelaksanaan Swakelola Tipe III

Dalam pelaksanaannya,  swakelola tipe III dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa “pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Swakelola Tipe IV

Swakelola Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Pelaksanaan Swakelola Tipe IV

Dalam pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pimpinan kelompok masyarakat, hal ini disebutkan dalam Pasal 47 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Khusus dalam pelaksanaan swakelola tipe II, tipe III, dan tipe IV, nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

Pembayaran, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Dalam hal pembayaran swakelola untuk semua tipe baik itu tipe I, tipe II, tipe III, dan tipe IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan uang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara berkala.
2. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan berita acara serah terima.
3. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

Dalam pelaksanaan swakelola yang merupakan salah satu metode pengadaan barang/jasa pemerintah, tentunya terlebih dahulu harus dilakukan persiapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (RenTo)(171019)

Search

Search

By: Rendra Topan

Setelah terbitnya rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan berikutnya adalah melakukan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengenai persiapan dimaksud kita berpedoman pada ketentuan Pasal 23 – Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa perintah dilaksanakan melalui metode swakelola atau melalui penyedia. Untuk itu dalam hal persiapan pengadaan barang/jasa juga dibedakan berdasarkan metode pengadaan barang/jasa, yaitu:

1. Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode swakelola.
2. Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode melalui penyedia.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa – Swakelola

Persiapan yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi:

1. Penetapan sasaran; penetepan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa pengguna Anggaran (KPA).
2. Penyelenggara swakelola; penetapan penyelenggara swakelola berdasarkan tipe swakelola sebagai berikut:
   • Tipe I penetapan dilakukan oleh PA/KPA.
   • Tipe II tim persiapan dan tim pengawas penetapannya dilakukan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola.
   • Tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta tim pelaksana ditetapkan pimpinan Ormas pelaksana swakelola;
   • Tipe IV penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.  
3. Rencana kegiatan; penetapan rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
4. Jadwal pelaksanaan.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selanjutnya hasil dari persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan/subkegiatan/output. Khusus rencana kegiatan berdasarkan tipe IV dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa – Penyedia

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 
2. Menetapkan rancangan Kontrak.
3. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK.
4. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang meliputi persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sebagaimana tersebut di atas diuraikan secara lebih jelas pada artikel tersendiri. (RenTo) (171019)

Search

Search

By: Rendra Topan

Setelah semua tahapan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan mulai dari perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK, pemaketan barang/jasa, sampai dengan konsolidasi pengadaan, selanjutnya hasil dari semua tahapan tersebut diumumkan dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Pengertian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Ketentuan Rencana Umum Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pengadaan barang/jasa adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lemabaga/Perangkat Daerah. 

Ketentuan Rencana Umum Barang/Jasa Pemerintah

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa ketentuan yang berkenaan dengan pengumuman rencana umum pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
2. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan ini merupakan salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik. (RenTo)(290919)

Search

Search

By: Rendra Topan

Konsolidasi pengadaan merupakan bagian tahapan dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah tahapan rencana pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangaka Acuan Kerja (KAK) dilakukan, yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• Tahapan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Pemerintah

Pengertian Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian dari konsolidasi pengadaan menurut Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis.

Tahapan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, konsolidasi dilakukan pada setiap tahapan. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahap perencanaan pengadaan.
2. Tahap persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
3. Tahap persiapan pemilihan penyedia.

Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran dan/atau  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.Pada konsulidasi inilah dilakukan evaluasi pada setiap tahapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(290919)

Search

Search

By: Rendra Topan

Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

• Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Larangan dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemaketan dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Keluaran atau hasil.
2. Volume barang/jasa.
3. Ketersediaan barang/jasa.
4. Kemampuan pelaku usaha.
5. Ketersedian anggaran belanja.

Larangan dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 20 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah melarang pemaketan apabila maksud dan tujuan dari pemaketan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun larangan pemaketan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar dibeberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan dibeberapa lokasi/daerah masing-masing.
2. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan.
3. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.
4. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Larangan sebagaimana tersebut diatas bertujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat bagi kalangan pelaku usaha, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (RenTo)(290919)

Search

Search

By: Rendra Topan

Spesifikasi teknis atau dengan kata lain biasa disebut dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan bagian dari perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyusunan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja

Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan produk dalam negeri.
2. Menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).
3. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Ketentuan mengenai penggunakan produk dalam negeri dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan sepanjang barang/jasa tersebut tersedia dan mencukupi.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dimungkinkan untuk penyebutan merek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan komponen barang/jasa.
2. Berkenaan dengan suku cadang.
3. Merupakan bagian dari sistem yang sudah ada.
4. Barang/jasa terdapat dalam katalog elektronik.
5. Barang/jasa pada tender cepat.

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas harus menjadi perhatikan dan pertimbangan bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melaksanakan tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. (RenTo)(290919)

Search

Search