Category Archives: Pemilu

Pemilihan Umum

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PERPPU NO. 1/2014PERPPU NO. 2/2020
Pasal 120  

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.
Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
 
(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.  

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.  

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l22A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 122A  

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.  

Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 201A  

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.
rendratopan.com

2 (dua) Pasal Penyebab Pembatalan Petahana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Petahana sebagai pasangan kepala daerah terpilih dapat dibatalkan pencalonannya sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota untuk periode berikutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pembatalan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat 3 dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Hal-Hal yang Menyebabkan Pembatalan

Mengenai hal yang menyebabkan pembatalan petahana sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
  2. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pergantian pejabat tetap dapat dilakukan oleh petahana walaupun kurang batas waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan setelah mendapat izin tertulis dari menteri.

Berikut ini disampaikan isi Pasal dimaksud:

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu  6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sanksi

Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sanksi Lainnya

Selain dapat dibatalkan pencalonannya, petahana juga dapat dipidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa, “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. (RenTo)(080620)

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Hukum Positif Indonesia-

Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
  3. Suami atau isteri calon presiden dan suami atau isteri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia
  4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
  5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
  8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
  9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
  10. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  11. Terdaftar sebagai pemilih.
  12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahuan pajak penghasilan wajib pajak dan orang pribadi.
  13. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
  14. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  15. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  16. Berusia paling rendah empat puluh tahun.
  17. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
  18. Bukan bekas anggota oragnisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
  19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik Indonesia

Syarat lainnya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah, bagi pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu dan gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengudunrkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dinaytakan dalam ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RenTo)(030620)

Dasar Hukum Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Hukum Positif Indonesia-

Penundaan tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Penundaan

Berdasarkan perubahan ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa alasan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak adalah sebagai berikut:

  1. Terjadinya kerusuhan pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  2. Terjadinya gangguan keamanan pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  3. Terjadinya bencana alam pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  4. Terjadinya bencana nonalam pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.
  5. Gangguan lainnya pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruhnya, sebagian besar daerah atau seluruhnya.

Tata Cara Penundaan

Tata cara penundaan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

  1. Dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  2. Berdasarkan persetujuan bersama, kemudian pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan.

Secara teknis mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak diatur lebih lanjut dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Setelah dilakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah pada waktu yang telah yang telah disepakati bersama, apabila masih belum dapat dilaksanakan maka dilakukan penundaan kembali terhadap tahapan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(060520)

Pemilihan Kepala Daerah: 19 (Sembilan Belas) Persyaratan Calon Kepala Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum Persyaratan Calon Kepala Daerah

Persyaratan calon kepala daerah di Indonesia baik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 menyebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota”.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengikuti atau menjadi peserta pemilihan kepala daerah selama memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Calon Kepala Daerah

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10/2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  4. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota.
  5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
  6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
  7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
  9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
  10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
  11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
  13. Belum pernah menjadi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.
  14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.
  15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
  16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.
  17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
  18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
  19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas merupakan  syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana persyaratan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(250120)

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan

Telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul Asas dan Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan, yaitu:

  1. Tahapan Persiapan
  2. Tahapan Penyelenggaraan
  3. Tugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meliputi:

  1. Perencanaan program dan anggaran.
  2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
  3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
  4. Pembentukan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)
  5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
  7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.
  8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaran pemilihan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, meliputi:

  1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  2. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  3. Penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
  4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota.
  5. Pelaksanaan kampanye.
  6. Pelaksanaan pemungutan suara.
  7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  8. Penetapan calon terpilih.
  9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.
  10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Kedua tahapan tersebut di atas baik tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Tugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain:

  1. KPU provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada DPRD provinsi dan KPU dengan tembusan kepada presiden melalui menteri.
  2. KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota kepada DPRD kabupaten/kota  dengan tembusan kepada KPU provinsi dan gubernur, yang nantinya oleh KPU provinsi akan diteruskan kepada KPU dan oleh gubernur akan diteruskan kepada menteri.

Tugas dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(210719)

Asas dan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah

By: Rendra Topan

Pembagian wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur untuk provinsi, dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengantar

Kepala daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dipilih berdasarkan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah provinsi terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, sedangkan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Asas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Asas pelaksanan pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah :

  1. Langsung
  2. Umum
  3. Bebas
  4. Rahasia
  5. Jujur
  6. Adil

Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemilihan diselenggarankan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Baca juga: Tahapan Pemilihan Kepala Daerah

Asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (RenTo)(210719)

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

By: Rendra Topan

Hukum Positif Indonesia-

Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak berikut ini diinformasikan hal-hal yang membedakan antara sengketa pemilihan umum dengan perselisihan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu Dengan Perselisihan Hasil Pemilu

NoUraianSengketa Proses PemiluPerselisihan Hasil Pemilu
1.PengaturanPasal 466 – 472Pasal 473 – 475
2.Objek– antar peserta pemilu
– peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu

Akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota
Antara KPU
dengan Peserta
Pemilu berkenaan
dengan penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara Nasional.
(baca perselisihan Pemilu)
3.Yang
mengajukan
permohonan
Calon Peserta Pemilu,
dan/atau Peserta Pemilu
Peserta Pemilu
DPR, DPD, dan
DPRD, Pasangan
calon Presiden
dan Wakil
Presiden
4.Batas
waktu
pengajuan
Tiga hari sejak tanggal penetapan
keputusan KPU, KPU Prov.
KPU Kab./Kota
Tiga hari sejak
diumumkan
penetapan perolehan suara secara
Nasional oleh
KPU
5.Tata cara Bawaslu, Bawaslu Provinsi,dan Bawaslu Kab./Kota menerima permohonan penyelesaian sengeketa proses pemilu.Mengajukan
permohonan
pembatalan
penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
6.Batas
waktu
penyelesaian
Dua belas hari sejak
diterimanya permohonan
Empat belas hari
sejak diterimanya
permohonan keberatan .
7.Tahapan– Menerima dan mengkaji
permohonan.
– Melakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang
bersengketa.
8.PutusanBersifat final dan mengikat
Pengecualian Putusan – Verifikasi partai politik peserta Pemilu
– Penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota
– Penetapan Pasangan
calon Presiden dan
Wakil Presiden
9. Penyelesaian
lainya
Pengadilan Tata Usaha
Negara

Hal-hal yang tersebut diatas merupakan perbedaan yang mendasar, agar tidak terjadi gagal paham yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari perlu kiranya masyarakat untuk memahami aturan  mainnya terlebih dahulu, sehingga mempunyai kesamaan cara pandang  yang menjadi landasan atau dasar pemikiran terhadap  putusan instansi yang berwenang. (RenTo)()250519)

Perselisihan Hasil Pemilu

By: Rendra Topan

Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Objek Perselisihan Hasil Pemilu

Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, oleh karena itu objek perselihan hasil pemilu dapat dibedakan menjadi:

  1. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
  2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga apabila terjadi perselisihan hasil pemilu sebagaimana yang menjadi objek perselihan tersebut di atas, maka hal ini harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Tata cara penyelesaian perselihian hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 474 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu dapat dibedakan menjadi:

  1. Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional.
  2. Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
  2. Apabila terdapat kekurangan dalam pengajuan permohonan tersebut, maka pemohon dapat melengkapinya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
  3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bagi perselihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu Prseiden dan Wakil Presiden dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Keberatan disampaikan hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi  penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan tersebut di atas sudah terbit paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan  keberatan.
  3. KPU wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi menyampaikan putusan hasil perhitungan suara kepada:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Presiden.
  3. KPU.
  4. Pasangan Calon.
  5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Demikan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur perselihan hasil pemilu, sebagai perwujudan Indonesia merupakan negara hukum. (RenTo)(180519) 

Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019

Lembaga Survey Terdaftar di KPU


Jokowi –
Ma’ruf


Prabowo –
Sandi
1. Poltracking Indonesia55,08%44,92%
2. Charta Politika Indonesia54,46%45,54%
3. Indo Barometer54,33%45.67%
4. Penelitian dan Pengembangan Kompas54,42%45,58%
5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)54,86%45,18%
6. Indikator Politik Indonesia 53,91%46,09%
7. Lingkaran Survey Indonesia 55,75% 44,25%
8. Voxpol Center Research & Consultan 54,18% 45,82%
9. Populi Center 54,31% 46,69%
10. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan
Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
53,55%46,45%
11. Indonesia Research And Survey (IRES)
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan, dan Pelatihan Radio
Republik Indonesia
13. Indekstat Konsultan Indonesia
14. Jaringan Suara Indonesia
15. Lingkaran Survey Kebijakan Publik
16. Citra Publik Indonesia
17. Survey Strategi Indonesia
18. Jaringan Isu Publik
19. Citra Komunikasi LSI
20. Konsultan Citra Indonesia
21. Citra Publik
22. Cyrus Network
23. Rataka Institute
24. Lembaga Survei Kuadran
25. Media Survey Nasional
26. Indodata
27. Celebes Research Center
28. Roda Tiga Konsultan
29. Indomatrik
30. Puskaptis
31. Pusat Riset Indonesia (PRI)
32. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
33. Centre for Strategic and International
Studies (CSIS)
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia
35. Cirus Curveyors Group
36. Arus Survei Indonesia
37. Konsepindo Research and Consulting
38. PolMark Indonesia
39. PT. Parameter Konsultindo
40. Lembaga Real Count Nusantara

sumber: siaran televisi nasional

40 Lembaga Survey yang resmi terdaftar di KPU

Catatan: Jumlah suara yang masuk dari masing-masing lembaga survey di atas sudah mencapai 98% suara