Category Archives: Tata Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan uang pesangon, yaitu dihapuskannya ketentuan Pasal 154 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada matiks tersebut di bawah ini:

Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Uang Pesangon
Besaran nilai uang pesangon adalah, sebagai berikut (Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003):
Masa kerja < 1 tahun adalah satu bulan upah.
Masa kerja >1 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >2 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >3 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >4 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >5 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >7 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >8 tahun adalah sembilan bulan upah.

Uang Penghargaan
Besaran uang penghargaan masa kerja adalah, sebagai berikut (Pasal 56 ayat (3) UU No. 13/2003):
Masa kerja >3 tahun adalah dua bulan upah.
Masa kerja >6 tahun adalah tiga bulan upah.
Masa kerja >9 tahun adalah empat bulan upah.
Masa kerja >12 tahun adalah lima bulan upah.
Masa kerja >15 tahun adalah enam bulan upah.
Masa kerja >18 tahun adalah tujuh bulan upah.
Masa kerja >21 tahun adalah delapan bulan upah.
Masa kerja >24 tahun adalah sepuluh bulan upah.

Uang Penggantian Hak
Sementara itu untuk uang penggantian hak, meliputi (Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003):
*Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
*Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja.
*Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
*Hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjiankerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.  
Uang Pesangon; Pasal 156 ayat (2) Perubahan  
*masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
*masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.  

Uang Penghargaan; Pasal 156 ayat (3) Perubahan
*masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
*masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
*masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
*masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
*masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
*masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
*masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
*masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.  

Uang Penggantian Hak; Pasal 156 ayat (4) Perubahan
*cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
*biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
*hal-haI lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
rendratopan.com

Baca juga: Besaran Pesangon Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

Hukum Positif Indonesia-

Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian dalam uraian ini disampaikan berkenaan dengan hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin.

Pengertian Hukuman Disiplin

Hukuman disipilin mempunyai pengertian sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu; hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam hal ini peraturan disiplin yang dilanggar oleh pegawai negeri sipil adalah peraturan disiplin yang berisikan kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil.

Pengertian Pelanggaran Disiplin

Bentuk pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil dapat berupa:

  • Ucapan
  • Tulisan
  • Perbuatan

Baik ucapan, tulisan, maupun perbuatan tersebut melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil.

Hal ini didasarkan pada pengertian pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil  yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil akan dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkatan Hukuman Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tingkatan hukuman bagi pegawai negeri sipil terdiri dari:

  1. Hukuman disiplin ringan.
  2. Hukuman disiplin sedang.
  3. Hukuman disiplin berat.

Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman displin tingkat ringan terdiri dari:

  1. Teguran lisan; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
  2. Teguran tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan di bedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  2. Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja; 
  3. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  4. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  5. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  6. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  7. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  8. TIdak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  9. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
    • Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
  10. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  11. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  13. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  14. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang diajtuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Hukuman Disiplin Sedang

Hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari:

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dibedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak mengucapkan sumpah/janji pegawai negeri sipil, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  2. Tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  3. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  4. Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  5. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  6. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  7. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  8. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  9. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  10. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  11. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
    • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
  12. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  13. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  14. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  16. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;  
  17. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
  6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri sipil lain.
  7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
  8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
  9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman Disiplin Berat

Hukuman displin tingkat berat terdiri dari:

  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. Pembebasan dari jabatan;
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
  5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman disiplin berat dibedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  2. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  3. TIdak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,  sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  4. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  5. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  6. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  7. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  8. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  9. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
    • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
    • Pembebasan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
  10. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  11. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  12. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman displin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Menyalahgunakan wewenang;
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Menjadi catatan bersama bahwa mengenai pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semua bentuk hukuman disiplin sebagaimana telah diuraikan diatas, proses dan tahapan penjatuhan hukumannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(311020)

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PERPPU NO. 1/2014PERPPU NO. 2/2020
Pasal 120  

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.
Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
 
(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.  

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.  

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l22A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 122A  

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.  

Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 201A yang berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 201A  

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.
rendratopan.com

Jenis dan Pendaftaran Gudang

Hukum Positif Indonesia-

Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Gudang

Gudang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Berdasarkan penegertian tersebut di atas, maka yang disebut dengan Gudang mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Ruang tidak bergerak, baik tertutup maupun terbuka.
  2. Bertujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum.
  3. Digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan.

Jenis Gudang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, maka gudang dapat dibedakan menjadi:

  1. Gudang tertutup.
  2. Gudang terbuka.

Gudang Tertutup

Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.

Gudang tertutup dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu:

  1. Gudang tertutup golongan A.
  2. Gudang tertutup golongan B.
  3. Gudang tertutup golongan C.
  4. Gudang tertutup golongan D.

Gudang Tertutup Golongan A

Gudang tertutup golongan A mempunyai kriteria sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, sebagai berikut:

  1. Memiliki luas 100 m2 sampai dengan 1.000 m2 .
  2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m3 sampai dengan 3.600 m3 .

Gudang Tertutup Golongan B

Gudang tertutup golongan B mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Memilki luas di atas 1.000 m2 sampai dengan 2.500 m2.
  2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3 sampai dengan 9.000 m3.

Gudang Tertutup Golongan C

Gudang tertutup golongan C mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki luas di atas 2.500 m2.
  2. Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3.

Gudang Tertutup Golongan D

Gudang tertutup golongan D mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Gudang berbentuk silo atau tangki.
  2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 atau 500 ton.

Gudang berbentuk silo atau tangi adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.

Gudang Terbuka

Gudang terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

Gudang terbuka hanya memilki kriteria dari sisi luasan saja, yaitu paling sedikit memilki luas 1000 m2.

Pendaftaran Gudang

Semua jenis Gudang sebagai tersebut di atas harus didaftarkan sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Setelah dilakukan pendaftaran, maka Gudang yang didaftarkan akan diberikan tanda daftar Gudang yang merupakan bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

Kewajiban Pendaftaran Gudang

Kewajiban pendaftaran Gudang dilakukan oleh pemilik Gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang.

Pemilik Gudang merupakan orang perorangan atau badan usaha yang memilki Gudang baik dikelola sendiri maupun untuk disewakan. Pemilik Gudang pada saat melakukan pendaftaran Gudang harus melampirkan syarat-syarat yang diditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Pendaftaran Gudang

Syarat pendaftaran gudang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang adalah sebagai berikut:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia.
  2. Fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing.
  3. Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
  4. Fotokopi izin prinsip penanaman modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing.
  5. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai gudang.
  6. Pas photo pemilik/penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.

Syarat pendaftaran gudang sebagaimana tersebut di atas dilampirkan pada waktu pengajuan surat permohonan pendaftaran gudang dengan menunjukan dokumen aslinya, dan diproses untuk paling lama lima hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.

Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang berada pada menteri. Dalam hal ini tentunya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pendaftaran gudang kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan tanda daftar gudang kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Kepala Unit PTSP berwenang melakukan penerbitkan tanda daftar gudang dan menyerahkan tembusan tanda daftar gudang yang telah diterbitkan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.
  2. Kepala dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik gudang dan pengelola gudang yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pendaftaran gudang, hal yang terpenting adalah sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bahwa, “Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TGD, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya”. (RenTo)(181020)

Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Pendapatan Daerah

Pendapat daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Semua penerimaan daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah sebagai:

  • Pendapatan asli daerah;
  • Pendapatan transfer.
  • Pendapatan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diuraikan dan dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah, yang diri atas:

  • Pajak daerah.
  • Retribusi daerah.
  • Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,
  • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca juga: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kekayaan daerah yang dipisahkan maksudnya adalah kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai contoh kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut antara lain adalah investasi pemerintah daerah pada bdan usaha, baik itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hal-hal yang termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

  • Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  • Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  • Hasil kerja sama daerah;
  • Jasa giro;
  • Hasil pengelolaan dana bergulir;
  • Pendapatan bunga;
  • Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  • Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  • Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  • Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  • Pendapatan denda pajak daerah;
  • Pendapatan denda retribusi daerah;
  • Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  • Pendapatan dari pengembalian;
  • Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  • Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah melalui transfer meliputi:

  • Transfer pemerintah pusat.
  • Transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan daerah melalui transfer pemerintah pusat meliputi:

  • Dana perimbangan.
  • Dana insentif daerah.
  • Dana otonomi khusus.
  • Dana keistimewaan.
  • Dana desa.

Dana Perimbangan

Terdiri atas:

  • Dana transfer umum; adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum terdiri atas:
    • Dana Bagi Hasil (DBH); adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).
    • Dana Alokasi Umum (DAU); adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. perundang-undangan.
  • Dana Transfer Khusus; bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik;

Baca juga: Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dana Insentif Daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

Dana Otonomi Khusus

dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Desa

Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Dana Desa

Transfer Antar-Daerah

Pendapatan daerah melalui Transfer antar-daerah meliputi:

  • Dana Bagi Hasil (DBH).
  • Bantuan Keuangan

Pendapatan Lainnya yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

  1. Hibah;
  2. Dana darurat; dan/atau
  3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari:

  • Pemerintah Pusat,
  • Pemerintah Daerah lain,
  • masyarakat,
  • badan usaha dalam negeri atau luar negeri

Ketentuan hibah yang berasal dari yang tersebut di atas adalah tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia

Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dari berbagai sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kemudian dilaksanakan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (RenTo)(151020)

Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Guna terlaksananya urusan urusan pemerintahan dan program pembangunan di daerah, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengembalikan sebagian pendapatannya yang diperoleh dari daerah pengahasil dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam uraian ini berpedoman pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana pengertian tersebut di atas bersumber dari:

  • Pajak.
  • Sumber Daya alam

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak adalah sebagai berikut:

  • Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan.
  • Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  • Cukai hasil tembakau, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi:

  • Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah y arrg bers angkutan.
  • Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari pajak dan sumber daya alam sebagaimana tersebut di atas sebagian dikembalikan ke daerah dengan tata cara dan mekanisme perhitungan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(071020)

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

Hukum Positif Indonesia-

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hak Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
  2. Memperoleh perlindungan hukum

Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentang dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini salah satunya adalah jaminan keamanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dibedakan menjadi:

Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
  2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
  3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
  5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah Terhadap Peyampaian Pendapat di Muka Umum

Aparatur pemerintah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

  1. Melindungi hak asasi manusia.
  2. Menghargai asas legalitas.
  3. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
  4. Menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam penyampaian pendapat dimuka umum dibedakan menjadi:

  1. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Warga Negara.
  2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai Aparatur Pemerintah.

Terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Setiap warga negara Indonesia yang menyampaikan pendapatnya di muka umum apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan.
  2. Peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang pesertanya melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban dan Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Tidak hanya peserta penyampaian pendapat di muka umum yang dapat dikenakan sanksi, aparatur pemerintah pun dapat dikenakan kenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu dalam hal sebagai berikut:

  • Menghalang-halangi hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan ini termasuk kejahatan.

Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur pemerintah sebagaimana tersebut di atas, setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081020)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

  1. Pendapatan daerah.
  2. Belanja daerah.
  3. Pembiayaan daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut di atas dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Ruang Lingkup Pendapatan Daerah

Pendapat daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Semua penerimaan daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah sebagai:

  • Pendapatan asli daerah; yang diri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Pendapatan transfer.
  • Pendapatan lainnya yang sah.

Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pengeluaran daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiyaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang merupakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diuraikan lebih lanjut dengan topik bahasan tersendiri. (RenTo)(061020)

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Photo by Perfecto Capucine on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan oleh menteri terhadap pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud adalah:

  • Pedagang Luar Negeri
  • Penyedia Jasa Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri.

Baca juga: Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Selain pelaku usaha, pembeli barang atau penerima jasa juga dapat melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sendiri Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi yang dilkaukannnya.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pelaku usaha dimaksud harus memenuhi kriteria.

Kriteria Pelaku Usaha yang Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

  • nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ a tau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
  • jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Nilai transaksi dan jumlah traffic ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, selaku penerima pelimpahan kewenangan dari menteri atas penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kriteria Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pembeli Barang/Penerima Jasa Kena Pajak sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memliki kriteria sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai berikut:

  • Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/ atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; danjatau
  • Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia maksudnya adalah alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa terletak berlokasi berada di Indonesia, dan pemilihan negara saat registrasi di laman dan/ atau sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Dan Jasa Kena Pajak

Jenis Transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak adalah sebagai berikut:

  • Transaksi antara pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa secara langsung, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri atau jasa luar negeri tersebut.
  • Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Luar Negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Eleketronik (PPMSE) Dalam Negeri.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean selain yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaiman tersebut pada jenis transakasi di atas, tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak terdiri atas:

  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
  • Jasa Kena Pajak (JKP).

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud diantaranya adalah barang digital. Pemanfaatan barang digital merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.

Apa yang dimaksud barang digital?

Barang digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik.

Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud meliputi:

  • a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak serupa lainnya;
  • b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan / perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  • c. Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  • d. Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
    • 1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
    • 2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk s1aran televisi atau radio yang disiarkan/ dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
    • 3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  • e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  • f. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/ industrial a tau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jasa Kena Pajak (JKP) diantaranya adalah jasa digital.

Apa yang dimaksud jasa digital?

Jasa digital mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.

Besaran Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak dimaksud adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pemebli barang atau penerima jasa, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) membuat bukti pungut atas PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilakukan pembayaran.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dilakukan setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) setelah disetorkan, wajib dilaporkan secara triwulanan untuk tiga masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Eletronik (PMSE) untuk setiap masa pajak setidaknya memuat:

  • Jumlah pembeli barang atau penerima jasa.
  • Jumlah pembayaran.
  • Jumlah PPN yang dipungut.
  • Jumlah PPN yang disetor.

Laporan PPN sebagaimana tersebut diatas disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (RenTo)(270920)

Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Hukum Positif Indonesia-

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, maka terdapat beberapa penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegeloaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Baca juga: Ruang Lingkup Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Apa yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan daerah?

Untuk menguraikan rencana keuangan tahunan daerah, terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian keuangan daerah itu sendiri sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan daerah adalah rencana keuangan daerah yang disusun setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ketentuan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam ketentuan Pasal 23 – Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Ketentuan Umum Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah.

Ketentuan umum penerimaan dan pengeluaran daerah yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

  1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  2. Penerimaan Daerah terdiri atas:
    • a. Pendapatan Daerah; dan
    • b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
  3. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
    • a. Belanja Daerah; dan
    • b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.
  4. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  6. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  7. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  8. Satuan hitung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah mata uang rupiah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto mempunyai pengertian bahwa jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi otorisasi; adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Yang dimaksud dengan “fungsi perencanaarr” adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.
  2. Fungsi pengawasan; adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  3. Fungsi alokasi; adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  4. Fungsi distribusi; adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  5. Fungsi stabilisasi; adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Gambaran umum mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kanupaten/kota. (RenTo)(250920)

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selanjutnya dalam uraian ini disampaikan mengenai hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
  2. Cuti.
  3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
  4. Perlindungan.
  5. Pengembangan kompetensi

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji dan tunjangan.
  2. Cuti.
  3. Perlindungan.
  4. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:  

  1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya mengenai hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah. (RenTo)(230920)