Category Archives: Tata Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

By : Rendra Topan

Mekanisme pengadaan pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 6 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 49 Tahun 2018 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Tahapan Pengadaan

Pengadaan calon PPPK dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

  1. Perencanaan.
  2. Pengumuman lowongan.
  3. Pelamaran.
  4. Seleksi.
  5. Pengumuman hasil seleksi.
  6. Pengangkatan menjadi PPPK.

Penyelenggara

Instansi pemerintah yang dapat menyelenggarakan pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

  1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK
  2. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK
  3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF)

Pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi tersebut diatas  dilakukan dengan mempertimbangkan:

  1. Jumlah dan jenis jabatan.
  2. Waktu pelaksanaan.
  3. Jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan.
  4. Wilayah persebaran.

Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan kebutuhan jumlah PPPK yang sudah disusun bersamaan dengan penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk menjamin keobjektifitasan pengadaan PPPK, maka kebijakan pengadaan PPPK ditetapkan oleh menteri dengan membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Tugas panitia seleksi nasional adalah mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF) dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK. (RenTo)(211218)

Artikel Terkait

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Memasuki Usia Pensiun dan Perampingan Organisasi

Photo by cottonbro on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Usia Pensiun Sebagai Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Alasan pemberhentian berikutnya adalah karena memasuki batas usia pensiun, dimana menurut ketentuan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil batas usia pensiun itu adalah sebagai berikut:

  1. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.
  2. Usia 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
  3. Usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional utama.

Bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, berlaku batas usia pensiun menurut peraturan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tata Cara Perberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Memasuki Usia Pensiun

Tata cara bagi seorang pegawai negeri sipil yang memasuki usia pensiun diatur dalam ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tata caranya dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun paling lama15 (lima belas) bulan sebelum pegawai negeri sipil yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang, sebelum pegawai negeri sipil mencapai batas usia pension.
  • Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang  menyampaikan usulan pegawai negeri sipil yang akan memasuki batas usia pensiun kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama tiga bulan sejak Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.
  • Satu bulan sebelum mencapai batas usia pensiun, Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian sudah menetapkan keputusan pemberhentian dan  pemberian pensiun.

Perampingan Organisasi Sebagai Alasan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah merupakan salah satu dasar yang dijadikan alasan pemberhentian PNS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 241 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Menteri. Selama pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lainnya, sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila tidak dapat disalurkan pada instansi lain, belum mencapai usia lima tahun dan masa kerja kurang dari sepuluh tahun, maka PNS yang bersangkutan diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun, setelahnya akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bila pegawai negeri sipil yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pemberian tunggu tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka jaminan pensiunnya mulai diberikan setelah mencapai usia tersebut.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Perampingan Organisasi

Tata cara pemberhentian seorang pegawai negeri sipil karena perampingan organisasi sebagaiamana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menginventarisasi kelebihan pegawai negeri sipil sebagai akibat perampingan organisasi.
  • Kelebihan pegawai negeri sipil tersebut dilaporkan kepada menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  • Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah.
  • Kepala Badan Kepegawaian Negara melaksanakan penyaluran kelebihan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kelebihan pegawai negeri sipil tidak dapat disalurkan pada isntansi pemerintah, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220918)

Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Layaknya sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pekerjanya tentu mempunyai jenjang karir berupa pangkat dan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 – Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian, sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negawai (ASN) dalam satu organisasi, demikian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan kelompok jabatan sebagai berikut:

  1. Jabatan Administrator (JA).
  2. Jabatan Fungsional (JF).
  3. Jabatan Pimpinan TInggi (JPT).

Jabatan Adminstrator (JA)

Jabatan Administrasi (JA) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan denna pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, terbagi atas :

  • Jabatan Administrator
  • Jabatan Pengawas
  • Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional (JF)

Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berakitan dengan pelayanan fungsional yang beradasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, terdiri dari :

  1. Fungsional Keahlian, terbagi atas :
  • Ahli Utama
  • Ahli Madya
  • Ahli Muda
  • Ahli Pertama
  1. Fungsional Keterampilan,  terbagi atas :
  • Penyelia
  • Mahir
  • Terampil
  • Pemula

Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, terbabagi atas :

  • Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama.
  • Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.
  • Jabatan Ppimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomenklatur JPT Utama dan JPT Madya ditetapkan oleh Presiden atas usul instansi pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan menteri, sedangkan nomenklatur JPT Pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah di tetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan dari menteri (Pasal 48 PP No.11/2017)

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ini, kedepannya kita hanya mengenal tiga rumpun jabatan yaitu: Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). (RenTo)(270918)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

By : Rendra Topan

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Seorang pegawai negeri sipil dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan melakukan tindak pidana atau penyelewengan, pelaksanaan ketentuan pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau dengan tidak dengan hormat, Artikel ini memuat ketentuan pemberhentian seorang pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana atau penyelewengan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemberhentian pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, yaitu:

Alasan Pemberhentian

Alasan pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hormat atau tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
  • Tindak pidana yang dilakukan tidak terencana.

Menurut Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa seorang pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat  karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak terencana.

Alasan Tidak Diberhentikan

Pegawai negeri sipil yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dapat tidak diberhentikan sebagai seorang pegawai negeri sipil karena beberapa alasan, yaitu:

Hukuman Pidana Penjara Dua Tahun atau Lebih

Bagi seorang pegawai negeri sipil yang dipidana penjara dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana tersebut tidak direncanakan.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Nebegri Sipil menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang dipidana penjara dengan pidana dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang tidak direncanakan, tidak diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari pegaria negeri sipil.
  2. mempunyai prestasi kerja yang baik.
  3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali.
  4. tersedia lowongan jabatan.

Hukuman Pidana Penjara Kurang dari Dua Tahun

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dipidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang tidak terencana, tidak diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil apabila tersedia lowongan jabatan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak diberhentikan karena alasan-alasan tersebut di atas tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil selama menjalani pidana penjara dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil.

Pengaktifan sebagai pegawai negeri sipil dengan ketentuan selama tersedia lowongan jabatan, seumpama tidak tersedia lowongan jabatan tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Demikian juga halnya apabila selama menjalani pidana penjara sudah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat

Pemberhentian pegawai negeri sipil tidak dengan hormat diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.
  3. menjadi anggota dan/atau partai politik, atau
  4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberlakukan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan:

  • tindak pidana yang dipidana penjara kurang dari dua tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Tindak pidana tersebut dilakukan secara berencana.

Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberlakukan bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana yang dipidana penjara kurang dari dua tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tindak pidana tersebut dilakukan secara berencana, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana atau Penyelewengan

Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana pidana kejahatan jabatan dan/atau berhubungan dengan jabatan, dan tindak pidana yang berencana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Usulan pemberhentian sebagai pegawai dengan hormat atau tidak dengan hormat karena hal tersebut di atas, diusulkan oleh:

  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama.
  • Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi JPT Pratama, Jabatan Administrai, Jabatan Fungsional selain JF ahli utama.

Usulan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal penetapan keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil baik dengan hormat ataupun dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak usulan pemberhentian diterima dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220918)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

By : Rendra Topan

Seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai pelanggaran disiplin tingkat berat tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini dsampaikan mengenai:

Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengertian disiplin pegawai negeri sipil disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan tingkat dan jenis hukuman disiplin tersebut.

Jenis Hukuman Disiplin Tingkat Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil

Tingkat hukuman disiplin bagi seorang pegawai negeri sipil dimulai dari ringan, sedang dan berat. Khusus pada tema tulisan ini maka penulis hanya akan membahas jenis hukuman disiplin tingkat berat yang terdiri dari:

  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
  3. Pembebasan dari jabatan.
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.
  5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Bentuk Pelanggaran dengan Sanksi Disiplin Berat

Sanksi disiplin berat diberikan apabila seorang pegawai negeri sipil terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukannya berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.

Adapaun kewajiban yang dilanggar tersebut adalah:

  1. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
  2. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
  4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil.
  5. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan seorang dan golongan.
  6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifanya harus dirahasiakan.
  7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara.
  8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
  9. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
  10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
  11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikn-baiknya.
  12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  13. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pelanggaran Lainnya dengan Sanksi Disiplin Berat

Demikian juga halnya pelanggaran terhadap larangan tersebut di bawah ini dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat, yaitu :

  1. Menyalahgunakan wewenang.
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak siapapun baik secara langsung atau tidak langsungdan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
  8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
  9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
  10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
  13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Dijatuhi Sanksi Disiplin Berat

Mekanisme pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat adalah sebagai berikut:

  1. Untuk pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dibentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
  2. Tim pemeriksa ini dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.
  3. Apabila diperlukan atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
  4. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan nyang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan pegawai negeri sipil yang diperiksa. Salinan berita acara pemeriksaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diperiksa.
  5. Bagi pegawai negeri sipil yang diperiksa dapat dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya oleh atasan langsung dengan tetap mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lainnya yang harus perhatikan dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat adalah bahwa apabila terdapat beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil berdasarkan hasil pemeriksaan, maka hanya dipilih salah satu jenis hukuman disiplin yang terberat sanksinya dan seorang pegawai negeri sipil tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulan pemberhentian diterima. (RenTo)(041018)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Mencalonkan atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Photo by Lukas on Pexels.com

By : Rendra Topan

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk berhenti sebagai pegawai negeri sipil apabila dirinya mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tahapan Pemberhentian

Tahapan pegawai negeri sipil yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diawali dengan:

  • mengajukan pernyataan tertulis kepada pejabat yang berwenang yang kemudian diproses secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana surat pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali.
  • selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat terhitung sejak akhir bulan dimana yang bersangkutan sudah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 254 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Adapun pengajuan permohonan pegawai negeri sipil yang mencalonkan atau dicalonkan sebagaimana judul artikel di atas disampaikan oleh:

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi pegawai negeri spil yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama.
  2. Pejabat yang berwenang kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), bagi pegawai negeri sipil yang menduduki JPT Pratama, JA (Jabatan Administrator), dan Jabatan Fungsional (JF) selain JF Keahlian Utama.

Selanjutnya Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah setelah usul pemberhentian diterima, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 268 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(121018)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Hal Lain

Photo by Ruslan Burlaka on Pexels.com

By : Rendra Topan

Hal lain yang dijadikan dasar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 257 s/d Pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen, yaitu:

  1. Cuti di luar tanggungan negara.
  2. Menggunakan ijazah palsu.
  3. Tugas belajar.

Cuti di Luar Tanggungan Negara

Cuti di luar tangguan negara merupakan hak seorang pegawai negeri sipil, yang mana setelah selesai masa cuti tersebut pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib untuk melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama satu bulan setelah masa cuti diluar tanggungan negara selesai jangka waktunya.

Apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri secara tertulis, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara, pegaria negeri sipil yang bersangkutan melaporkan diri secara tertulis, namun tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, maka akan disalurkan pada instansi lain dan diaktifkan kembali sebagai pegawai negeri sipil sesuai jabatan yang tersedia setelah Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun apabila tidak dapat disalurkan pada instansi lain dalam waktu satu tahun lamanya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan paling lama empat belas hari setelah usulan pemberhentian diterima, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang.

Baca selengkapnya: Cuti di Luar Tanggungan Negara

Menggunakan Ijazah Palsu

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti menggunakan ijazah palsu, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pembuktian ijazah palsu ini tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini setelah diusulkan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang, ditetapkan paling lama empat belas hari setelah usulan diterima.

Tugas Belajar

Demikian juga halnya dengan pegawai negeri sipil yang telah selesai menjalankan tugas belajar diwajibkan untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama lima belas hari sejak berakhirnya masa tugas belajar, apabila hal ini tidak dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan berhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Setelah diusulkan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang, maka paling lama empat belas sejak usulan diterima, penetapan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil akan disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. (RenTo)(121018)

8 (delapan) Alasan Pemutusan Hubungan Kerja

Photo by cottonbro on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran  hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja diatur dalam ketentuan Pasal 150 – Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain:

Berakhirnya Masa Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dalam hal pemutusan hubungan kerja dikarenakan berakhirnya masa kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Pengusaha dapat memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut untuk masa kerja paling lama setengah dari masa kerja pada waktu perjanjian kerja waktu tertentu  yang pertama disepakati.

Pengusaha harus memperhatikan bahwa untuk perjanjian kerja waktu tertentu jumlah keseluruhan masa kerja maksimal adalah lima tahun, dengan ketentuan selama masa kerja lima tahun tersebut adalah perjanjian kerja waktu tertentu pertama, satu kali masa perpanjangan dan setelah dilakukan istirahat selama satu bulan dapat dilakukan satu kali perjanjian kerja waktu tertentu untuk paling lama selama dua tahun.

Pekerja/Buruh Melakukan Tindakan yang Dilarang oleh Perusahaan

Untuk PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh karena pelanggaran tata tertib perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak tidak dapat melakukan perkerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses pidana

Bagi pekerja/buruh yang statusnya masih kontrak harus mentaati hak dan kewajibannya sebagaiana diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu, demikian juga halnya dengan pekerja/buruh yang statusnya adalah karyawan tetap (perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu).

Pekerja/Buruh Mengundurkan Diri

Lain halnya dengan PHK yang dikarenakan pekerja/buruh mengundurkan diri, ini  berjalan dengan damai antara pekerja/buruh dengan pengusaha setelah masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perubahan Status Perusahaan

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status perusahaan, baik itu penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan.

Perusahaan Mengalami Kerugian

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa.

Perusahaan Pailit

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit.

Pekerja/Buruh Meninggal Dunia

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh menjadi berakhir apabila pekerja/buruh yang bersangkut meninggal dunia, dan uang pesangonnya diberikan kepada ahli warisnya.

Pekerja/Buruh Memasuki Usia Pensiun

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha menjadi berakhir apabila pekerja/buruh yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai diatur dalam peraturan perusahaan.

Pengusaha tidak berkewajiban untuk membayar pesangon terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja/buruh yang bersangkutan dalam program pensiun yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh pengusaha. (RenTo) (250818)

Waktu Kerja Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Pekerja

Photo by Charles Parker on Pexels.com

 By: Rendra Topan

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang  lamanya waktu kerja, untuk menjamin kepastian hukum dari tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Lama Jam Kerja

Dalam menjamin terlaksananya tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut dalam Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, yaitu lamanya waktu kerja adalah 40 (empat puluh) jam selama seminggu dengan ketentuan:

  • 7 (tujuh)jam/hari untuk selama 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, atau;
  • 8 (delapan) jam/hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

Waktu Istirahat

Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

  • Untuk setiap 4(empat) jam kerja lamanya memiliki waktu istirahat setengah jam atau tiga puluh menit.
  • Untuk waktu 6 (enam) hari kerja diberikan waktu istirahat 1 (satu) hari, dan;
  • Untuk waktu 5 (lima) kerja diberikan waktu istirahat 2 (hari).
  • Pekerja juga diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja selama 12 (bulan) secara terus menerus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan waktu kerja dengan waktu istirahat adalah bahwa lamanya waktu istirahat tidak mengurangi waktu kerja yang sudah ditetapkan, dan cuti dapat diberikan setelah bekerja selama satu tahun secara terus menerus.

Perlu diingat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal-hal yang berkenaan dengan waktu kerja, untuk sektor kerja tertentu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.(RenTo)(060918).

2 (dua) Macam Perjanjian Kerja, dan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Lengkap dengan Kriterianya

by : Rendra Topan

Perkembangan kawasan industri di Indonesia terus dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk melakukan perlindungan para pekerja Indonesia maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja berkenaan dengan perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja terdiri dari:

  • Perjanjian kerja waktu tertentu.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja harus dituliskan dalam bahasa Indonesia dan huruf latin serta dibuatkan rangkap dua dan dapat juga dibuat dalam dua bahasa. Dalam perjanjian kerja harus memuat identitas para pihak yaitu pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja, jenis pekerjaan dan tempat bekerja, besaran upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban para pihak serta lamanya perjanjian kerja dimaksud.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai kriteria dan syarat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kriteria Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

  • Dibuat secara tertulis, serta harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
  • Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, apabila dalam perjanjian kerja waktu tertentu terdapat masa percobaan maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

  • Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.
  • pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan paling lama tiga tabun.
  • Pekerjaan yang bersifat musiman.
  • pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  • Perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pada periode pertama kemudian dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun paling lama.
  • Informasi masa perpanjangan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa perjanjian kerja berakhir.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Apabila pihak pemberi kerja tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas yaitu mengenai syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu, maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, biasanya disebut karyawan tetap

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang memberikan upah dibawah upah minum yang berlaku.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pekerja/buruh meninggal dunia.
  • Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
  • Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjiankerja bersama yang damat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Dalam hal hubungan kerja, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Jenis pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lainnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
  • Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
  • merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
  • tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (RenTo) (190818)