Category Archives: Tata Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Jonas Ferlin on Pexels.com

By : Rendra Topan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan, dan melaksanakan tugas serta fungsinya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Untuk lebih jelasnya kewenangan OJK diuraikan secara rinci dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pengaturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi kegiatan:

  • Jasa keuangan di sektor perbankan.
  • Pasar modal.
  • Perasuransian.
  • Dana pensiun.
  • Lembaga pembiayaan.
  • Lembaga jasa keuangan lainnya.

Semua tugas pengaturan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

Dewan Komisioner beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari :

  • Ketua
  • Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik
  • Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
  • Kepala Eksekutif Pengawas Pengansuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
  • Ketua Dewan Audit
  • satu orang  anggota bidang edukasi dan perlindungan konsumen
  • satu anggota dari Dewan Gubernur Indonesia dan
  • satu orang anggota dari Kementerian Keuangan setingkat esselon satu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Dewan Komisioner dilarang:

  • memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan.
  • menjadi pengurus partai politik.
  • rangkap jabatan pada lembaga lain.

Dewan Komisioner juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam dan di luar pengadilan, atau dapat menyerahkan tugas dan keweangan tersebut kepada pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak lain dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang mengatur  mengenai hal itu. (RenTo) (270818)

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut :

  1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sejarah Singkat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Adapun materi muatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) meliputi hak azasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan lain sebagainya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sudah beberapa kali mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agusutus 1945 sampai saat ini, yaitu :

  1. Perubahan Pertama pada Oktober 1999, melalui Sidang Umum MPR
  2. Perubahan Kedua pada Agustus 2000, melalui Sidang Tahunan MPR
  3. Perubahan ketiga pada Nopember 2001, melalui Sidang Tahunan MPR; dan
  4. Perubahan Keempat pada Agustus 2002, melalui Sidang Tahunan MPR.

Pengolahan Air Limbah Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Photo by Lisa Fotios on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesedian air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

  1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
  2. Pengendalian pemanfaatan sumber air.
  3. Pengisian air pada sumber air.
  4. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
  5. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
  6. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
  7. Pengaturan daerah sempadan sumber air.
  8. Rehabilatasi hutan dan lahan.
  9. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Mengingat air merupakan sumber kehidupan, maka pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 2004 mengatur agar setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan mengakibatkan pencemaran air.

Baca juga: Perencanaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Air Limbah

Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair, dimana apabila langsung dibuang ke media lingkungan jika diatas baku mutu maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya air, pemerintah sudah mengingatkan akan pentingnya pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dalam hal ini adalah air limbah dan persampahan untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya air.

Untuk itu diperlukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang merupakan struktur yang dirancang untuk membuang limbang biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain (Wikipedia).

Fungsi Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengolahan air limbah pertanian untuk mebiuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian.
  2. Pengolahan air limbah perkotaan, untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya.
  3. Pengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah cair dan aktivitas manufaktur sebuah industry dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Persyaratan Teknis Pengelolaan Air Limbah

Persayaratan teknis pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

  1. Pengolahan air limbah domestik meliputi jenis pengolahan individual, semi komunal, dan komunal pada kawasan pembangunan baru, kawasan perbaikan lingkungan, kawasan pemugaran dan kawasan peremajaan.
  2. Pengolahan air limbah harus memenuhi ketentuan tentang baku mutu air limbah domestik dengan berpedoman pada ketentuan umum tentang sistem pengolahan air limbah domestik.
  3. Air limbah yang dibuang pada saluran umum kota wajib memenuhi ketentuan tentang baku mutu air limbah domestik.

Termasuk kepada kategori limbah domestik, yaitu :

  1. Kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen.
  2. Rumah makan dengan luas bangunan 1000M2.
  3. Asrama yang berpenghuni seratus orang atau lebih.

Mengenai baku mutu air limbah diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. (RenTo)(251118)

contoh:

Perencanaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

By : Rendra Topan

Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu :

  1. Inventarisasi Lingkungan Hidup.
  2. Penetapan wilayah ekoregion.
  3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup ini meliputi tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

  • Potensi dan ketersediaan.
  • Jenis yang dimanfaatkan.
  • Bentuk penguasaan.
  • Pengetahuan pengelolaan.
  • Konflik serta penyebab yang timbul akibat pengelolaan.

Penetapan Wilayah Ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup menteri beserta instansi terkait melakukan dan menetapkan wilayah ekoregion, dengan mempertimbangkan kesamaan:

  • Karakteristik bentang alam.
  • Daerah aliran sungai.
  • Iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat.
  • Hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Rencan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini terdiri atas:

  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional.
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi.
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

Setelah adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, kemudian provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada RPPLH nasional, juga membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten kota berdasarkan inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion, dimana antara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) baik nasional, provinsi dan kabupaten kota saling terkait.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana berkenaan hal-hal sebagai berikut (Pasal 10 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009):

  1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam.
  2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
  3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.
  4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

jika Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dimaksud belum tersusun, maka pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup.
  2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup.
  3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejateraan masyarakat.

Sesuai dengan tingkatannya daya dukung dan tampung serta ekoregion ini ditetapkan oleh menteri untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, bupati/waliokota untuk tingkat kabupaten/kota. (RenTo)(271018)

Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

By : Rendra Topan

Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah melalui menteri terkait wajib melakukan uji karekteristik untuk mengindentifikasi limbah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kategori 1

  1. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  2. Karakteristik beracun melalui TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar padam kolom TCLP-A, sebgaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  3. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg berat badan hewan uji.

Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kategori 2

  1. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  2. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg berat badan hewan uji atau lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg berat badan hewan uji.
  3. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana yang tercantum dalm Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Uji karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kategori 1 maupun kategori 2 harus dilakukan secara berurutan, dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. Kewenangan pengujian limbah B3 tersebut dilakukan oleh tim ahli yang dibentuk oleh menteri, terdiri dari :

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Anggota

Tim ahli limbah B3 ini haruslah mempunyai keahlian di bidang toksikologi, kesehatan manusia, proses industri, kimia, biologi dan pakar lainnya yang ditentukan oleh menteri. (RenTo)(211018)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hiudp manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan pengertian limbah sendiri adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Jadi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Setiap orang yang melakukan kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 diwajibkan untuk melakukan pengeloaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Jenis dan macam limbah B3 dikelompokan menjadi dan terdiri atas :

  1. Limbah B3 kategori 1
  2. Limbah B3 Kategori 2, terdiri atas :
  • Limbah B3 dari sumber tidak spesifik.
  • Limbah B3 dari B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3.
  • Limbah B3 dari sumber yang spesifik, meliputi; a) Limbah B3 dari sumber spesifik umum; b) Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang termasuk kategori 1 dan kategori 2 dijelaskan tersendiri dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Karakteristik Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

Karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu:

  1. Mudah meledak.
  2. Mudah menyala.
  3. Reaktif, infeksius.
  4. Korosif.
  5. Beracun.

Karakteristik ini digunakan sebagai standar untuk menguji apakah limbah dimaksud termasuk ke dalam kategori 1 atau kategori 2 ataupun limbah non B3. (RenTo)(300918)

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009)

Langkah Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggungjawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawabnya masing-masing., meliputi:

  1. Pencegahan
  2. Penanggulangan
  3. Pemulihan

Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari:

  1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
  2. Tata ruang.
  3. Baku mutu lingkungan hidup.
  4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
  5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  6. Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
  7. Perizinan.
  8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup.
  9. Anggaran berbasis lingkungan hidup.
  10. Analisis risiko lingkungan hidup.
  11. Audit lingkungan hidup.
  12. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat , maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Perizinan di sini adalah izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Anggaran berbasis lingkungan hidup maksudnya anggaran yang cukup untuk pembiyaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Analisis risiko lingkungan hidup ini meliputi, pengkajian risiko, pengelolaan risiko, komunikasi risiko, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup setelah terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

  1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
  2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan

Pemulihan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
  2. Remediasi.
  3. Rehabilitasi.
  4. Restorasi.
  5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penaggulangan dan tata cara pemulihan diatur dalam peraturan pemerintah. (RenTo)(291018)

Otoritas Jasa Keuangan

Photo by Ricardo Esquivel on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah memutuskan untuk membentuk satu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.

Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel (Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011).

Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Adapun fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. (Pasal 5 & Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mencapai tujuan,dan melaksanakan fungsi serta tugas dimaksud, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan. Kewenangan ini akan saya uraikan pada bahasan tersendiri. (RenTo) (250818)

Hubungan Industrial

Photo by Kateryna Babaieva on Pexels.com

By : Rendra Topan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang diatur dalam BAB XI Pasal 102 dan Pasal 149.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Pemerintah dalam Hubungan Industrial

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam hal pelaksanaan hubungan industrial ini, yaitu; dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam Hubungan Industrial

Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya (Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003).

Sarana Hubungan Industrial

Hubungan industrial ini dilaksanakan melalui sarana antara lain dengan:

  • Lembaga kerja sama bipartit.
  • Lembaga kerja sama tripartit.
  • Organisasi pekerja/ buruh.
  • Organisai pengusaha.
  • Peraturan Perusahaan.
  • Perjanjian kerja bersama.
  • Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  • Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik pekerja/buruh maupun pengusaha dibenarkan untuk membuat organisasi guna terlaksananya hubungan industrial yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 104 – Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila terjadi perselihan dalam hubungan industrial secara peraturan perundang-undangan diharuskan baik pengusaha ataupun pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (RenTo)(070918)

Negara Kesatuan Republik Indonesia

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah. Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUD 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, selanjutnya Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi Kecamatan yang mana Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Daerah Provinsi selain sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Demikian juga halnya dengan Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh bupati/walikota juga merupakan wilayah administratif selain berstatus sebagai Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi;

  1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Pembinaan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
  4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pengembangan kehidupan sosial berdasarkan Pancasila, dan
  7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut di atas Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi Vertikal, dimana pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, sementara pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (RenTo) (030918)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, maka pemerintah Republik Indonesia merumuskannya dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Asas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menganut asas;

  • Tanggungjawab negara; maksud asas tanggung jawab negara adalah:
    1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
    2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
    3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  • Kelestarian dan berkelanjutan; adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
  • Keserasian dan keseimbangan; adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
  • Keterpaduan; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
  • Manfaat; adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  • Kehati-hatian; adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  • Keadilan; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  • Ekoregion; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  • Keanekaragaman hayati; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  • Pencemar membayar; adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
  • Partisipatif; adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Kearifan lokal; adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  • Tata kelola pemerintahan yang baik; adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
  • Otonomi daerah; adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup dari UU NO. 32 Tahun 2009 ini mencakup;

  • Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya dalam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LIngkungan Hidup
  • Pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup; pengendalian dan pengendalian lingkungan hidup dimulai dari pencegahan yang terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, batu mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan
  • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Setelah dilakukan tindakan pencegahan dengan instrument tersebut diatas, baru kemudian dilakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup. (RenTo)(250918)