Category Archives: Tata Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa

Kewarganegaraan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang waktu untuk mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegraan Negara Indonesia
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan UU No. 62 Tahun 1958
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pengertian Warga Negara

Warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia yang termasuk Warga Negara Indonesia adalah :

  • Setiap orang yang berdasarkan peraturan Per UU-an dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Negara RI dengan negara lain sebelum UU No. 12 Tahun 2006 ini berlaku sudah menjadi WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing (WNA) dan ibu Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
  • Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
  • Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinanan yang sah dan ayahnya WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
  • Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut 18 tahun atau belum menikah.
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
  • Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibu nya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
  • Anak yang lahir di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
  • Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.
  • Berdasarkan Ketentuan UU No. 12 Thun 2006 
  • Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya  yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
  • Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.
  • Dalam hal status berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis paling lambat tiga tahun setelah menjacapai batas usia 18 tahun.

Asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Asas Penyusunan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam penyusunannya menganut asas sebagai berikut:

  • Asas Kepentingan Nasional; adalah asas bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kelautanyang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
  • Asas Perlindungan Maksimum; adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam maupun di luar negeri.
  • Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan; adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  • Asas kebenaran substanstif; adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan start-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  • Asas Nondiskriminatif; adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas casar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender.
  • Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak Asasi manusia; adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus benjamín, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
  • Asas keterbukaan; adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
  • Asas publisitas; adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Asas Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  menganut asas:

  • Asas Ius Sanguinis;
  • Asas Ius Soli;
  • Asas Kewarganegaraan Tunggal;
  • Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Jenis Warga Negara di Indonesia

Warga Negara di Indonesia terdiri dari:

  • Penduduk, yaitu orang yang memiliki domisili tetap di wilayah negara Indonesia yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing.
  • Bukan Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara Indonesia bersifat sementara sesuai dengan Visa yang diberikan negara melalui imigrasi.

Asas Kewarganegaraan

  1. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Keturunan dan Kelahiran.
    • Asas keturunan (ius sanguinis) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan, sedangkan Asas kelahiran (ius soli) adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
  2. Asas Kewarganegaraan berdasarkan Perkawinan, asas ini terbagi atas;
    • 1) Asas Kesatuan Hukum yaitu Asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami dan isteri untuk menjalankan hukum yang sama;
    • 2) Asas Persamaan Derajat yaitu Asas yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan pihak masing-masing

Unsur Kewarganegaraan

  • Unsur darah atau keturunan (ius sanguinis), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur daerah tempat lahir (ius soli), yaitu kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran dari orang tua yang melahirkan.
  • Unsur naturalisasi, terbagi atas;1) Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara (kewarganegaraan aktif); 2) Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.

Persoalan Kewarganegaraan

  • APARTRIDE, yaitu seseorang tidak memperoleh status kewarganegaraan  tertentu oleh karena ia lahir disuatu negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan dia sendiri merupakan keturanan dari negara yang menganut asasi ius soli.
  • BIPARTRIDE, yaitu  seseorang memiliki kewarganegaraan ganda oleh karena seseorang keturunan warga negara yan menganut ius sanguinis, lahir di negra yang menganut asas ius soli
  • MULTIPATRIDE, yaitu seseorang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan.

Tata Cara Orang Asing Menjadi Warga Negara Indonesia (UU No12 Tahun 2006)

Orang tasing dapat menjadi Warga Negara Indonesia dikarenkan beberapa sebab yaitu:

  • Karena Kelahiran
  • Karena Pengangkatan
  • Karena Perkawinan
  • Karena Pernyataan
  • Karena Pewarganegaraan

Seseorang dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dapat juga memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan berkenaan dengan hal tentang kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan orang perseorangan yang melanggar ketentuan kewarganegaraan dapat dikenakan sanksi pidana. (RenTo)(050319)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

By: Rendra Topan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan.
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan.
  5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari satu Sekretariat Jenderal dan enam Direktorat, berikut ini adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sekretariat Jenderal

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
  2. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi dan tata reformasi birokrasi.
  3. Evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  4. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
  5. Pelaksanaan urusan keuangan.
  6. Pengeloaan barang milik negara dan umum.
  7. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Struktur Organisasi Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Direktorat Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelejen, pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang intelejen, pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang intelejen, pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal.
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Keamanan dan Ketertiban.

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Struktur Organisasi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perawatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan.
  4. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencan, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Perawat Kesehatan dan Rehabilitasi.

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
  2. Pelasksanaan kebijakan di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
  3. Pemberian bimbingan teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi  serta koordinasi dan pelaksanaan kerjasama.
  2. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi  serta koordinasi dan pelaksanaan kerjasama.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi  serta koordinasi dan pelaksanaan kerjasama.
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informasi dan kerjasama.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama.

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Struktur Organisasi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi, serta pendidikan dan pengentasan anak.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi, serta pendidikan dan pengentasan anak.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi, serta pendidikan dan pengentasan anak.
  4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi.
  4. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi.
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. (RenTo)(040319)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

By: Rendra Topan

Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara,  dengan fungsinya sebagai berikut:

  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.
  2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  4. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
  6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional.
  7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
  9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah.
  11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan Organisasi

Sebagai sebuah organisasi kepemerintahan tentunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

  1. Sekretariat Jenderal.
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
  6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
  8. Inspektorat Jenderal.
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  12. Staf ahli bidang politik dan keamanan.
  13. Staf ahli Bidang Ekonomi.
  14. Staf Ahli Bidang Sosial.
  15. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga.
  16. Staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi.

Selain pejabat sesuai dengan susunan organisasi tersebut di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, maka dibentuklah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi, yangmana tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerjanya ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Masih dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksankan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkenaan dengan sumber keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (RenTo)(010319)

Kementerian Negara

By : Rendra Topan

Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
  2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Untuk memenuhi amanat dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai peraturan pelaksananya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kementerian Negara

Kementerian Negara sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang dibidangi oleh kementerian negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah sebagai berikut:

  1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Urusan Pemerintahan ini meliputi urusan luar negeri, urusan dalam negeri dan urusan pertahanan.
  2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Urusan pemerintahan ini meliputi agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
  3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan pemerintahan ini meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Untuk semua urusan pemerintahan yang tersebut di atas tidak harus dibentuk satu kementerian untuk satu urusan, namun satu kementerian dapat membidangi beberapa urusan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Efisiensi dan efektifitas.
  2. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas.
  3. Kesinambunganm, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas
  4. Perkembangan lingkungan global.

Dengan demikian menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan bahwa jumlah kementerian berdasarkan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebanyak tiga puluh empat, yang dapat dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

Tugas kementerian yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya.
  2. Pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya.
  4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah.
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah.
  6. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Susunan Organisasi Kementerian Negara

Susunan organisasi kementerian yang urusannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagi berikut :

  1. Pemimpin, yaitu menteri.
  2. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal.
  3. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal.
  4. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal.
  5. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.
  6. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan susunan organisasi kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai susunan sebagai berikut :

  1. Pemimpin, yaitu menteri.
  2. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal.
  3. Pelaksana, yaitu direktorat jenderal.
  4. Pengawasan, yaitu inspektorat jenderal.
  5. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Dalam urusan agama, hukum, keuangan, dan kemanan, kementerian yang bersangkutan juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Lebih lanjut untuk urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, kementerian ini mempunyai susuan organisasi sebagai berikut :

  1. Pemimpin, yaitu menteri.
  2. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian.
  3. Pelaksana, yaitu deputi.
  4. Pengawas, yaitu inspektorat.

Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri

Pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan oleh presiden sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Syarat seorang dapat diangkat untuk menjadi seorang menteri adalah :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
  4. Sehat jasmani dan rohani
  5. Memiliki integritas dan keperibadian yang baik.
  6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sedangkan pemberhentian seorang menteri selain alasan karena meninggal dunia atau berakhir masa jabtannya, masih terdapat alasan lainnya yaitu:

  1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.
  3. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memp[unyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  4. Melanggar ketentuan rangkap jabatan.
  5. Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden.

Pada angka 4 diatas disebutkan bahwa seorang menteri diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri apabila melanggar ketentuan rangkap jabatan.

Berkenaan dengan rangkap jabatan disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa seorang menteri dilarang rangkap jabatan sebagai:

  1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
  3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai sebuah lembaga negara kementerian  mempunyai hubungan fungsional baik antara sesama kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan dengan pemerintah daerah. (RenTo)(010319)

Advokat sebagai Sebuah Profesi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

By : Rendra Topan

Perkembangan kompleksitas permasalahan hukum sekarang ini memang memerlukan perangkat peraturan profesi advokat, dimana tidak semua masyarakat terutama masyarakat di Indonesia mengerti tentang permasalahan hukum dan tata cara beracara dalam suatu persidangan pada lembaga peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan proses penegakan hukum, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Advokat

Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan kententuan undang-undang ini. 

Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang dberikan advokat berupa memberikan konsultansi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat setelah memenuhi syarat :

  1. Warga Negara Indoensia.
  2. Bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
  4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
  5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
  6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
  7. Magang paling sedikit dua tahun pada kantor advokat.
  8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  9. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak dan kewajiban advokat adalah sebagai berikut:

  1. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  2. Bebas menjalankan tugasnya profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
  3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan.
  4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
  6. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  7. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat.

Larangan bagi Advokat

Disamping hal-hal tersebut di atas, seorang yang berprofesi advokat juga dilarang untuk:

  1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosila dan budaya.
  2. Memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
  3. Memegang jabatan yang lain yang meminta pengabdian sedemikan rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan  dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas  profesinya.
  4. Tidak melaksanakan tugas dan profesinya selama menjadi pejabat negara.

Sanksi bagi Advokat

Lebih lanjut seorang yang berprofesi sebagai advokat dapat dikenakan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

  1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
  2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
  3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.
  4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat martabat profesinya.
  5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela.
  6. Melanggar sumpah/janji advokat, dan kode etik profesi advokat.

Secara khusus advokat juga mempunyai hak honarium atas jasa hukum yang telah  diberikan kepada kliennya, yang besarannya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Tindakan Disiplin bagi Advokat

Jenis tindakan disiplin terhadap pelanggaran tersebut di atas  dapat berupa:

  1. Teguran lisan
  2. Teguran tertulis
  3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dau belas bulan.
  4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Untuk kepastian hukum bagi seorang yang berprofesi advokat, maka dibuatlah organisasi advokat yang bertugas membuat kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai pelaksanaan dari undang-undang advokat ini. (RenTo)(270219)

Hak-Hak atas Tanah

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan  bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan inilah kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Istilah Agraria sendiri berasal dari  kata akker (bahasa belanda) atau agger (bahasa latin) yang artinya tanah atau sebidang tanah atau tanah untuk pertanian.

Hak menguasai dari negara ini maksudnya adalah memberikan kewenangan bagi negara untuk (Pasal 2 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960):

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak mengusai dari negara inilah ditetapkan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang perorangan maupun kelompok dengan orang lain serta badan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi soial yang dimaksud adalah:

  1. Untuk kepentingan negara.
  2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
  3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya.
  4. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut.
  5. Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Adapun hak-hak atas tanah tersebut adalah :

  1. Hak Milik
  2. Hak Guna Usaha
  3. Hak Guna Bangunan
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa Untuk Bangunan
  6. Hak Membuka Tanah
  7. Hak Memungut Hasil Hutan
  8. Hak lainnya.

Hak Milik  

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan memperhatikan fungsi sosial. Hak milik ini hanya dipunyai oleh Warga Negara Indonesia, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pemerintah mengakui hak milik yang diatur berdasarkan hukum adat. 

Hak milik hapus dikarenakan beberapa hal, yaitu:

  1. Jatuh kepada negara.
  2. Tanahnya musnah.

Hak milik menjadi jatuh kepada negara dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pencabutan hak, berdasarkan untuk kepentingan umum, termasuk untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari masyarakat, dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
  2. Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya.
  3. Tanah tersebut ditelantarkan.
  4. Statusnya bukan Warga Negara Indonesia.

Sebagai catatan bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Baca juga

Hak Guna Usaha

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan. 

Batasan waktu tertentu untuk hak guna usaha yang di tetapkan pemerintah adalah paling lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 25 tahun. Jadi batasan waktu secara keseluruhan untuk hak guna usaha adalah 85 tahun.

Syarat Hak Guna Usaha

Syarat mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Untuk kepentingan perbankan hak guna usaha juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Hapusnya Hak Guna Usaha

Hapusnya hak guna usaha dikarenakan beberpa hal yaitu :

  1. Jangka waktunya berakhir.
  2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syaratnya dan ketentuan tidak terpenuhi.
  3. Dilepas oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir.
  4. Dicabut untuk kepentingan umum.
  5. Ditelantarkan. 
  6. Tanahnya musnah.
  7. Pengalihan hak kepada pihak lain karena pihak yang mempunyai hak guna usaha tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan.

Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan berdasarkan permintaan serta alasan tertentu dapat diperpanjang untuk paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Syarat Hak Guna Bangunan

Syarat untuk dapat mempunyai hak bangunan adalah :

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Jenis Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan ini berdasarkan kepemilikannya terbagi atas :

  1. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan oleh pemerintah.
  2. Tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang memperoleh hak guna bangunan tersebut dan bermaksud untuk menimbulkan hak guna bangunan.

Hapusnya Hak Guna Bangunan

Hapusnya hak guna bangunan disebabkan oleh :

  1. Jangka waktunya berakhir.
  2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena syaratnya tidak terpenuhi.
  3. Dicabut untuk kepentingan umum.
  4. Ditelantarkan.
  5. Tanahnya musnah.
  6. Pengalihan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat, karena pihak yang sebelumnya tidak memenuhi syarat.

Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang membeeri wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang brwenang memberikannyaatau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960).

Hak pakai ini dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu secara dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun tanpa disertai dengan syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.

Hak pakai dapat diberikan kepada:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
  3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak pakai dapat dialihkan dengan ketentuan, jika tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka pengalihannya dengan izin pejabat yang berwenang, sedangkan jika tanah tersebut adalah hak milik dapat dialihkan sesuai dengan perjanjian para pihak.

Hak Sewa Untuk Bangunan

Hak sewa untuk bangunan timbul karena seseorang atau badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

Hak sewa ini dapat dimiliki oleh:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
  3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indoensia dan berkedudukan di Indonesia.
  4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia  yang diatur dengan peratuan pemerintah.

Hak Lainnya

Selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya masih ada hak lainya yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu: hak guna air; pemeliharaaan dan penagkapan ikan; hak guna ruang angka; hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. (RenTo)(240219)

Sumber :  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pemungutan Suara dalam Proses Pemilihan Umum

By : Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam Buku III BAB VIII Pasal 340 – Pasal 371. Secara garis besar diuraikan dalam artikel ini, berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perlengkapan Pemungutan Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang secara umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Khusus dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pertanggungjawabannya berada di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Adapun perlengkapan pemungutan suara, terdiri dari :

  • Kotak suara
  • Surat suara
  • Tinta
  • Bilik pemungutan suara
  • Segel
  • Alat untuk mencoblos pilihan
  • Tempat pemungutan suara

Di samping perlengkapan pemungutan suara yang disebutkan di atas, masih diperlukan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Dalam melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perelengkapan pemungutan suara lainnya di atur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perlengkapan pemungutan suara kecuali tempat pemungutan suara harus diterima oleh KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, sedangkan untuk pengadaan tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS  bekerja sama dengan masyarakat. Dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara serentak, dimana hari dan tanggal serta waktunya ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada waktu yang telah ditetapkan itulah pemilih menggunakan hak pilihnya, adapun pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah :

  • Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan.
  • Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
  • Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
  • Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Bagi pemilih yang tidak terdaftar baik dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah mempunyai hak pilih, syarat utamanya agar dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik.
  • Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat.
  • Dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai dilaksanakan.

Demikian juga halnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPPS setempat, paling lambat satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Metode Pemberian Suara

Metode pemberian suara untuk pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

  • Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
  • Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu DPR. DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
  • Mencoblos  satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD.

Pada prinsipnya pemberian suara oleh para pemilih yaitu memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efsiensi dalam penyelenggaraan Pemilu. (RenTo)(100219)

Badan Pengusahaan Kawasan Batam

By : Rendra Topan

Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan pertimbangan bahwa Batam telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan , maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.

Otorita Batam sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada : (Pasal 2 Keppres No.41/1973)

  1. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
  2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
  3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari, Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS sebagai Ketua dengan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, dan Ketua BKPM, serta Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau.

Sementara itu susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris dengan dibantu oleh tim asistensi yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu Dijen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perdagangan, Dirjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Dirjen Agraria, dan Dirjen Imigrasi.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan Pulau Batam yang demikian cepat dalam perekonomian, telah dilakukan lima kali perubahan terhadap Keppres No. 41/1973 sampai akhirnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu tujuh puluh tahun  terhitung sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 PP No. 46/2007.

Dalam BAB II Ketentuan Peralihan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga disebutkan bahwa semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagagan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demikian juga halnya dengan pegawai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menjadi pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

Tidak ketinggalan juga mengenai hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 PP N0.46/2007). 

Pengelolaan hak atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dapat dilakukan setelah terjadi  pelepasan hak pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain semua yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah merupakan kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (RenTo)(020219)

Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce

By : Rendra Topan

Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on line atau internet. Saat ini banyak wadah elektornik (platform) yang merupakan aplikasi dan situs web yang berfungsi sebagai “pasar” untuk menjual barang dagangannya secara online, dan demikian pula dengan pembayarannya dilakukan secara online.

Dengan adanya kegiatan perdagangan secara onlinetersebut, pemerintah dalam rangka untuk memudahkan pemungutan pajak oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem eletronik atau e-commercemengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Dengan adanya peraturan menteri keuangan ini diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai dengan model transaksi yang digunakan.

Nilai transaksi e-commercemenurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Pengasilan atas Transaksi Perdagangan  dalam Negeri Melalui Sistem Eletronik (E-Commerce)

Perdagangan atas barang dan jasa melalui sistem elektronik dalam daerah pabean dapat dilakukan melalui :

  1. Platform marketplace.
  2. Platformselain marketplaceyang dapat berupa online retailclassified adsdaily deals, atau media sosial.

Perdagangan barang dan jasa melalui platform marketplace dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  1. Penyedia platform marketplacemenyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik atau barang dan/atau jasa.
  2. Pedagang atau penyedia jasa menggunakan fasilitas platformyang disediakan oleh penyedia platform marketplaceuntuk melakukan perdagangan melalui sitem elektronik.
  3. Pembeli barang atau penerima jasa melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa melalui penyedia platform marketplace.
  4. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sitem elektronik oleh pembeli kepada pedagang atau penyedia jasa dilakukan melalui platform marketplace.

Kewajiban Penyedia Platform Marketplace

  1. Wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai batasan pengusaha kecil pajak pertambahn nilai.
  2. Melakasanakan kewajiban pajak pengahasilan sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan di bidang pajak penghasilan.

Di samping kewajiban penyedia marketplace tersebut di atas, pedagang atau penyedia jasa juga wajib memberitahkan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.Dalam hal belum mempunyai NPWP, pedagang atau penyedia jasa wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Pedagang atau penyedia jasa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), terdiri atas :

  1. Pedagang atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
  2. Pedagang atau penyedia jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Padagang yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun telah melewati batasasn pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sementara itu kalau belum melewati batasan pengusha kecil sebagai diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai batasan pengusaha kecil pajak pertambahn nilai dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa

Pedagang atau penyedia jasa dalam e-commerceharus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, dan wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan :

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
  2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, mengikuti tariff dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PKP juga baik pedagang maupun penyedia jasa untuk melaporkan dalam SPT Masa PPN  setiap masa pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang melalui penyedia platform market place.

Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia Platform Marketplace

Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak  yang dilakukan oleh PKP yang fiterima oleh penyedia platform marketplacedari pembeli meliputi nilai transaksi dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, untuk penyedia platform marketplacewajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang atau penyedia jasa ke Direktorat Jendral Pajak, dimana rekapitulasi ini harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN.

Kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang merupakan penyedia platform marketplacebagi pedagang atau penyedia jasa dan/atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak melalui platform marketplace, wajib memungut pajak pertambahan nilai atas penyediaan layanan tersebut dan wajib membuat faktur pajak, yang nantinya dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Selanjutnya dalam rangka audit pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi e-commercesesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2019. (RenTo)(140119)

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By : Rendra Topan

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu

Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :

  • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
  • Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
  • Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
  • Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalnnya kampanye Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
  • Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
  • Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
  • Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
  • Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
  • BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
  • Aparatur Sipil Negara.
  • Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kepala desa.
  • Perangkat desa.
  • Anggota badan permusyawaratan desa.
  • WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
  • Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
  • Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupunkarena kelalaiannya mengakibatkan terganggungya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
  • Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
  • Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecualai pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
  • Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
  • Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksankan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN  yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Setiap orang yang karena kelalainnya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
  • Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
  • Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
  • Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
  • Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
    1. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
    2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
    3. Perbaikan dan pengumuman dafatar pemilih sementara hasil perbaikan.
    4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
    5. Daftar pemilih tambahan.
    6. Daftar pemilih khusus.
    7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, yaitu:

  • Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
  • Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelkasnaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
    1. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Melakukan kegiatakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pseserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba.
    5. Mengganggu keterbiban umum.
    6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
    7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
    8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
    9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
    10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(120119)