Category Archives: Kelembagaan

Semua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Daerah mou-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas mengenai pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang disarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Memperhatikan pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka kerja sama daerah dibagi dalam empat macam, yaitu:

  1. Kerja sama daerah dengan daerah lain; kerja sama daerah dengan daerah lain adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  2. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga; kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  3. Kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri; kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  4. Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri; kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesehateraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja sama daerah ini tentunya harus dituangkan secara tertulis dan sistematis dalam bentuk perjanjian atau yang sejenis dengan perjanjian. (RenTo)(110919)

Hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Lembaga Negara

By: Rendra Topan

Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

  1. Hak interpelasi; adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Hak angket; adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak menyatakan pendapat;

Mengenai hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
  2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  3. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran  hukum baik berupapengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Selanjutnya berkenaan dengan hak angket dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. (RenTo)(130819)

Badan Pertanahan Nasional

By: Rendra Topan

Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden, demikia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

  1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
  2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
  3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
  5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
  6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
  7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.
  8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN.
  9. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
  10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
  11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas, Badan Pertanahan Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

Susunan Organisasi

Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, demikian juga halnya dengan susunan unit organisasi eselon I menggunakan susunan organisasi eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya berkesusuaian.

Masih dalam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pertanahan Nasional membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, yangmana pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari satu Kantor Pertanahan. 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ditetapkan Oleh Kepala BPN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (RenTo)(040819)

Penataan Desa

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Siapa yang Melakukan Penataan Desa?

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah provinsi.
  3. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan Penataan Desa

Tujuan dari penataan desa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

  1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
  3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
  4. Mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
  5. Meningkatkan daya saing desa.

Ruang Lingkup Penataan Desa

Hal-hal yang dimaksud dengan penataan  desa ini meliputi:

  1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
  2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
  3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yangditentukan dalam Undang-Undang.
  4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
  5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status sebuah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengenai ruang lingkup penataan desa akan diuraikan dalam judul sendiri pada arikel berikutnya. (RenTo)(230719)

Pembentukan Desa

By: Rendra Topan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Pembentukan Desa

Dalam pembentukannya sebuah desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Batas usia desa induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pembentukan.
  2. Jumlah penduduk.
  3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
  4. Sosial bidaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
  5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam. sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
  6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
  7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public.
  8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Jumlah Penduduk

Mengenai ketentuan jumlah penduduk yang menjadi salah satu syarat pembentukan desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah sebagai berikut:

  1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
  2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau  1.000 (seribu) kepala keluarga.
  3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
  4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
  5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
  6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
  7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
  8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
  9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

Pembentukan desa terlebih dahulu dilakukan dengan membentuk desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah desa induk, untuk selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal pembentukan desa, Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. (RenTo)(230719)

Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

By: Rendra Topan

Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubatas Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa wewenang Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
  3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  4. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.
  5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden.
  6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.
  7. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
  8. Memberikan persetujuan  atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
  9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam meberikan amnesti dan abolisi.
  10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
  11. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
  13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
  14. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Seiring dengan kewenangan yang dimiliki, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

  1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan memperluas program legislasi nasional.
  2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
  3. Menerima rancangan undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah.
  5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
  7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Dalam Menjalankan Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memanggil  setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan ketentuan:

  1. Setiap orang yang yang dipanggil wajib memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk hadir dalam rapat.
  2. Setelah dipanggil sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi kepentingan bangsa dan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi kepentingan bangsa dan negara

Rekomendasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas wajib ditindaklanjuti, apabila rekomendasi tersebut tidak dilakasanakan  oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

  1. menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan pertanyaan.
  2. Dapat meminta presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau menagabaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan bagi badan hukum, warga negara, atau penduduk yang mengabaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)dimaksud, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meminta instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(140719)

Susunan dan Kedudukan, serta Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

By: Rendra Topan

Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berdudukan sebagai lembaga negara. 

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Fungsi legislasi; dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan mebentuk undang-undang.
  2. Fungsi anggaran; dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak meberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di ajukan oleh Presiden.
  3. Fungsi pengawasan; dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga fungsi di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketntuan peraturan perundang-undangan, demikian disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(140719)

Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah  Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karateristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Pengertian Desa

Desa mempunyai pemerintahan desa, dimana pengertian dari pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2014), sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut  dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan desa dalam pemerintahan berupa :

  1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Pelaksanaan pembangunan desa.
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
  4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Asas Pemerintahan Desa

Semua hal sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika, dengan berasaskan:

  1. Rekognisi; yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
  2. Subsidaritas; yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
  3. Keberagaman; yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Kebersamaan; yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
  5. Kegotongroyongan; yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
  6. Kekeluargaan; yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
  7. Musyawarah; yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
  8. Demokrasi; yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
  9. Kemandirian; yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
  10. Partisipasi; yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
  11. Kesetaraan; yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
  12. Pemberdayaan; yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  13. Keberlanjutan; yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Tujuan Pemerintahan Desa

Pengaturan desa sebagaimana telah disebutkan diatas bertujuan untuk:

  1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan busaya masyarakat desa.
  4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
  5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
  6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
  7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
  8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
  9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut di atas telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (RenTo)(180719)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

By: Rendra Topan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan pelaksananya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengalami beberapa kali perubahan sebagai bentuk penyempurnaan, yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat (Pemerintah Pusat);
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Pemerintah Daerah Provinsi), dan;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal-hal mengenai Dewan Pewakilan Rakyat diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 245 UU No.17/2014. Adapun pengaturan tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

  1. Susunan dan kedudukan.
  2. Fungsi.
  3. Wewenang dan tugas.
  4. Keanggotaan.
  5. Hak DPR.
  6. Hak dan kewajiban anggota.
  7. Fraksi.
  8. Alat kelengkapan.
  9. Pelaksanaan wewenang dan tugas.
  10. Pelaksanaan hak DPR.
  11. Pelaksanaan hak anggota.
  12. Persidangan dan pengambilan keputusan.
  13. Tata tertib dan kode etik.
  14. Larangan dan sanksi.
  15. Pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara.
  16. Penyidikan.

Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dengan judul tersendiri sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan peraturan perundangan. (RenTo)(140719)

Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren dan Kewenangannya

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan pemerintahan konkuren bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

  • Akuntabilitas.
  • Efisiensi.
  • Eksternalitas.
  • Kepentingan strategis nasional.

Prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut di atas, mempunyai pengertian sebagai berikut:

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi adalah suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Prinsip Eksternalitas

Prinsip ekternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Prinsip Kepentingan Strategis Nasional

Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturanm perundang-undangan.

Kewenangan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas maka urusan pemerintahan dibedakan menjadi:

  1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
  2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
  3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Kewenangan Pemerintah Pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negera.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat.
  5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas juga diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

  1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kategori terakhir adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip-prnsip sebagaimana telah disebutkan diatas yang juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

  1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No.23/2014 menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria sebagaimana telah disebutkan di atas, ditetapkan dengan peraturan presiden.(Rento)(170619)

Nama-Nama Provinsi di Indonesia

ilustrasi google

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya.

Daftar Provinsi di Indonesia Beserta Dasar Hukumnya

NoNama ProvinsiJumlah KabupatenJumlah KotaDasar Hukum
1 Aceh185UU No. 11/2006
2Sumatera Utara258UU No. 10/1948 dan
UU No. 24/1956
3Sumatera Barat127UU Darurat RI No. 19/1957
4Riau102UU Darurat RI No. 19/1957
5Kepulauan Riau52UU No. 25/2002
6Jambi92UU Darurat RI No. 19/1957
7Bengkulu91UU No.9/1967
8Sumatera Selatan134UU No. 25/1959
9Kepulauan Bangka Belitung61UU No. 27/2000
10 Lampung132UU No. 14/1964
11Banten44UU N0. 23/2000
12Jawa Barat189UU No. 11/1950
13DKI Jakarta15UU No. 29/2007
14Jawa Tengah296UU No. 10/1950
15Yogyakarta41UU No. 3/1950 dan
UU No. 13/2012
16Jawa Timur299UU No. 2/1950 dan
UU No. 18/1950
17Kalimantan Utara41UU No. 20/2012
18Kalimantan Barat122UU No. 25/1956
19Kalimantan
Tengah
131UU Darurat RI No. !0/1957
20Kalimantan
Selatan
112UU Darurat RI No. 25/1956
21Kalimantan Timur73UU Darurat RI No. !0/1957
22Bali81UU No. 64/1958
23Nusa Tenggara
Barat
82UU No. 64/1958
24Nusa Tenggara
Timur
211UU No. 64/1958
25Gorontalo51UU No. 38/2000
26Sulawesi Utara114UU No. 13/1964
27Sulawesi Tengah121UU No. 13/1964
28Sulawesi Barat60UU No. 26/2004
29Sulawesi Selatan213UU No. 21/1950 dan
UU N0. 47/1960
30Sulawesi Tenggara152Perpu No.2/ 1964
31Maluku Utara82UU No. 46/1999
32Maluku92UU Darurat No. 22/1957
33Papua Barat121UU No. 45/1999 dan
PP No. 24/2007
34Papua281UU No. 12/1969
Indonesia41698