Category Archives: Kelembagaan

Semua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Daerah: Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Hukum Positif Indonesia

Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi

No.Kabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kabupaten BatanghariMuara Bulian
2Kabupaten BungoMuara Bungo
3Kabupaten KerinciSiulak
4Kabupaten MeranginBangko
5Kabupaten Muaro JambiSengeti
6Kabupaten SarolangunSarolangun
7Kabupaten Tanjung Jabung BaratKuala Tungkal
8Kabupaten Tanjung Jabung TimurMuara Sabak
9Kabupaten TeboMuara Tebo
10Kota JambiJambi
11Kota Sungai PenuhSungai Penuh
Ibu Kota Provinsi Jambi

Pemerintahan Daerah: Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau-Hukum Positif Indonesia

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Kepulauan Riau

No.Kabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kabupaten BintanBandar Seri Bentan
2Kabupaten KarimunTanjung Balai Karimun
3Kabupaten Kepulauan AnambasTarempa
4Kabupaten LinggaDaik
5Kabupaten NatunaRanai
6Kota BatamBatam
7Kota Tanjung PinangTanjung Pinang
Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintahan Daerah: Provinsi Riau

Provinsi Riau-Hukum Positif Indonesia

Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Riau

No.Kabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kabupaten BengkalisBengkalis
2Kabupaten Indragiri HilirTembilahan
3Kabupaten Indragiri HuluRengat
4Kabupaten KamparBangkinang
5Kabupaten Kuantan SingingiTaluk Kuantan
6Kabupaten PelalawanPangkalan Kerinci
7Kabupaten Rokan HilirBagan Siapi-api
8Kabupaten Rokan HuluPasir Pengaraian
9Kabupaten SiakSiak Sri Indrapura
10Kabupaten Kep. MerantiSelatpanjang
11Kota DumaiDumai
12Kota PekanbaruPekanbaru
Ibu Kota Provinsi Riau

Pemerintahan Daerah: Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat-Hukum Positif Indonesia

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat

No.Kabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kabupaten AgamLubuk Basung
2Kabupaten DharmasrayaPulau Punjung
3Kabupaten Kepulauan MentawaiTuapejat
4Kabupaten Lima Puluh KotaSarilamak
5Kabupaten Padang PariamanParit Malintang
6Kabupaten PasamanLubuk Sikaping
7Kabupaten Pasaman BaratSimpang Ampek
8Kabupaten Pesisir SelatanPainan
9Kabupaten SijunjungMuaro Sijunjung
10Kabupaten SolokArosuka
11Kabupaten Solok SelatanPadang Aro
12Kabupaten Tanah DatarBatusangkar
13Kota Bukit TinggiBukit Tinggi
14Kota PadangPadang
15Kota PadangpanjangPadangpanjang
16Kota PariamanPariaman
17Kota PayakumbuhPayakumbuh
18Kota SawahluntoSawahlunto
19Kota SolokSolok
Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat

Pemerintahan Daerah: Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara-Hukum Positif Indonesia

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Utara

No.Kabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kabupaten AsahanKisaran
2Kabupaten Batu BaraLimapuluh
3Kabupaten DairiSidikalang
4Kabupaten Deli SerdangLubuk Pakam
5Kabupaten Humbang HasundutanDolok Sanggul
6Kabupaten KaroKabanjahe
7Kabupaten LabuhanbatuRantau Prapat
8Kabupaten Labuhanbatu SelatanKota Pinang
9Kabupaten Labuhanbatu UtaraAek Kanopan
10Kabupaten LangkatStabat
11Kabupaten Mandailing NatalPanyabungan
12Kabupaten NiasGunung Sitoli
13Kabupaten Nias BaratLahomi
14Kabupaten Nias SelatanTeluk Dalam
15Kabupaten Nias UtaraLotu
16Kabupaten Padang LawasSibuhuan
17Kabupaten Padang Lawas UtaraGunung Tua
18Kabupaten Pakpak BharatSalak
19Kabupaten SamosirPangururan
20Kabupaten Serdang BedagaiSei Rampah
21Kabupaten SimalungunRaya
22Kabupaten Tapanuli SelatanSipirok
23Kabupaten Tapanuli TengahPandan
24Kabupaten Tapanuli UtaraTarutung
25Kabupaten Toba SamosirBalige
26Kota BinjaiBinjai Kota
27Kota GunungsitoliGunungsitoli
28Kota MedanMedan
29Kota Padang SidimpuanPadangsidimpuan
30Kota Pematang SiantarPematangsiantar
31Kota SibolgaSibolga
32Kota Tanjung BalaiTanjungbalai
33Kota Tebing TinggiTebing Tinggi
Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara

Pemerintahan Daerah: Provinsi Aceh

Provinsi Aceh-Hukum Positif Indonesia

Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten

Nama Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh

NoKabupaten/KotaPusat Pemerintahan
1Kota Banda AcehBanda Aceh
2Kota LangsaLangsa
3Kota LhokseumaweLhokseumawe
4Kota SabangSabang
5Kota SubulussalamSubulussalam
6Kabupaten Aceh BaratMeulaboh
7Kabupaten Aceh Barat DayaBlangpidie
8Kabupaten Aceh BesarKota Jantho
9Kabupaten Aceh JayaCalang
10Kabupaten Aceh SelatanTapak Tuan
11Kabupaten Aceh SingkilSingkil
12Kabupaten Aceh TamiangKarang Baru
13Kabupaten Aceh TengahTakengon
14Kabupaten Aceh TenggaraKutacane
15Kabupaten Aceh TimurIdi Rayeuk
16Kabupaten Aceh UtaraLhoksukon
17Kabupaten Bener MeriahSimpang Tiga Redelong
18Kabupaten BireuenBireuen
19Kabupaten Gayo LuesBlang Kejeren
20Kabupaten Nagan RayaSuka Makmue
21Kabupaten PidieSigli
22Kabupaten Pidie JayaMeureudu
23Kabupaten SimeulueSinabang
Ibu Kota Provinsi Aceh

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerja Sama Daerah-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah).

Subjek Hukum Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Subjek hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga yaitu :

  1. Gubernur atau bupati/walikota, yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pihak ketiga, merupakan mitra dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang terdiri  atas perseorangan, badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyrakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah meliputi:

  1. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
  2. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, yang dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kerja sama investasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: kerja sama dengan badan usaha yang berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur, atau kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam hal kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang menjadi objek kerja sama adalah meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Hal yang harus diperhatikan dalam objek kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah bahwa daerah telah menetapkan prioritas yang menjadi objek kerja sama tersebut berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di samping itu selain yang menjadi objek kerja sama tersebut tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah, daerah dapat juga melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga walaupun belum tercantum dalam dokmen perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan bahwa kerja sama tersebut adalah untuk:

  1. Mengatasi kondisi darurat.
  2. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
  3. Melaksankan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pada prinsipnya objek dan pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Studi Kelayakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga setelah ditentukan objeknya, langkah berikutnya adalah melakukan studi kelayakan. 

Usulan untuk melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dapat berasal dari:

  1. Daerah sebagai pemrakarsa.
  2. Pihak ketiga sebagai pemrakarsa.

Daerah sebagai Pemrakarsa 

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dimana daerah yang menjadi pemrakarsa, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah:

  1. Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah.
  2. Penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Ketiga sebagai Pemrakarsa

Pihak dapat juga sebagai pemrakarsa dalam kerja sama daerah ini, namun harus memenuhi kreteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yaitu:

  1. Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.
  2. Layak secara ekonomi dan finansial.
  3. Pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Selanjutnya setelah memenuhi kriteria tersebut di atas, pihak ketiga harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkannya.

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Tahapan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sama dengan kerja sama daerah dengan daerah lainnya yang berlku secara mutatis mutandis.

Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Persiapan
  2. Penawaran
  3. Penyusunan kesepakatan bersama
  4. Penandatanganan kesepakatan bersama.
  5. Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah
  6. Penyusunan perjanjian kerja sama
  7. Penandatanganan perjanjian kerja sama.
  8. Pelaksanaan
  9. Penatausahaan
  10. Pelaporan

Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah diperlukan dalam hal rencana kerja sama daerah dengan pihak ketiga dimaksud berdampak sebagai berikut:

  1. Membebani masyarakat dan daerah.
  2. Pendanaan kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Hal lain yang harus dimuat dalam dokumen perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah:

  1. Hak dan kewajiban para pihak.
  2. Jangka waktu kerja sama.
  3. Penyelesaian perselisihan.
  4. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Hasil dari perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang dan/atau barang, dengan ketentuan:

  1. Hasil kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Hasil kerja sama daerah yang menjadi hak daerah berupa barang, dicatatkan sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Daerah dengan Pihak Ketiga

Mengenai penyelesaian perselihan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah bahwa jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga berakhir dalam hal sebagai berikut:

  1. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
  2. Tujuan kerja sama telah tercapai.
  3. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama.
  4. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama daera tidak dapat dilaksanakan.
  5. Objek kerja sama daerah hilang atau musnah.

Kerja sama daerah tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Selain hal yang tersebut di atas, perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga dapat berakhir dikarenakan:

  1. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hak perjanjian kerja sama dengan tema apapun tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum perdata, khususnya mengenai perikatan. (RenTo)(270919)

Peradilan Umum

Peradilan Umum-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk wewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk penyempurnaan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang terdiri atas:

  1. Pengadilan Negeri
  2. Pengadilan Tinggi
  3. Pengadilan Khusus

Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai susunan terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Hakim anggota
  3. Panitera
  4. Sekretaris
  5. Juru sita

Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dimana daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan negeri mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang mempunyai susunan terdiri dari:

  1. Pimpinan
  2. Hakim anggota
  3. Panitera
  4. Sekretaris 

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dimana daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan tinggi mempunyai kewenagan dan tugas untuk:

  1. Mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
  2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, masing-masing dapat memberikan kerangan, pertimbangan, dan nasihat tentnag hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Khusus

Pengadilan khsusus dapat dibentuk dilingkungan peradilan umum yang keberadaannya ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 UU No. 49/2009).

Pengertian dari Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 

Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim adhoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh pengadilan khusus adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (RenTo)(230919)

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman-Hukum Positif Indonesia
Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis mengelompokan asas-asas tersebut berdasarkan instrument dalam penegakkan hukum, untuk memudahkan pemahaman, yaitu:

Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Lembaga Peradilan

  1. Peradilan dilakukan, “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
  3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
  4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim

  1. Dalam menjalan tugasnya dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
  2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  4. Hakim dan hakim konstitusi harus memilki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
  5. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman prilaku hakim.
  6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
  7. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
  8. Dalam perkara pidana wajib hadir seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
  9. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
  10. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.

Pengadilan

  1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
  2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapinya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
  3. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini tidak menutup usaha penyelesaian perkaran perdata secara perdamaian.
  4. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim tersebut terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
  5. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
  6. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
  7. Pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.
  8. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungn peradilan militer.

Subjek Hukum

  1. Tidak seorang pun dapat di hadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain.
  2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
  3. Tidak seorang  pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang.
  4. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  5. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
  6. Pihak yang diadili berhak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili.

Putusan

  1. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
  2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, jika tidak demikian maka putusan batal demi hukum.
  3. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. 
  4. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
  5. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
  6. Keputusan dinyatakan tidak sah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di atas, dan perkara diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Asas-asas sebagaimana tersebut diatas merupakan pedoman dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. (RenTo)(220919)

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasan Kehakiman-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Mahkamah Agung, dimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan:

  1. Peradilan Umum.
  2. Peradilan Agama.
  3. Peradilan Militer. 
  4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan yang berada di ingkungan peradilan yang telah disebutkan di atas.

Kewenangan Kehakiman dalam Lingkungan Peradilan

Mahkamah Agung

Sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

  1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menyebutkan lain.
  2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
  3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Kewenangan dan tugas lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 – Pasal 24  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

  1. bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
  2. Menerima dan  memproses permohonan kasasi atas putusan pengadilan dalam tingkat banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  3. Menerima dan memproses permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (2) UU No. 48/2009).

Peradilan Agama

Peradilan agama juga merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3) UU No. 48/2009).

Peradilan Militer

Demikian juga halnya dengan peradilan militer yang termasuk dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (4) UU No. 48/2009).

Peradilan Tata Usaha Negara

Terakhir adalah peradilan tata usaha negara yang juga merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (5) UU No. 48/2009). 

Masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai tahapan yaitu; tingkat pertama, tingkat banding (pengadilan tinggi), dan terakhir tingkat kasasi atau peninjauan kembali (Mahkamah Agung). (RenTo)(210919)

Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Kerja Sama Daerah-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Adapun tata cara tersebut adalah sebagai berikut:

Subjek Hukum Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Subjek hukum dalam  sebuah kerja sama khususnya kerja sama daerah dengan daerah lain adalah gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah, dan dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan organisasi perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori Kerja Sama Daerah dengan Daerah

  1. Kerja sama wajib dilaksanakan oleh 2 (dua) daerah atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah penyediaan layananan publik yang lebih efisien jika dikelola secara bersama-sama.
  2. Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jila dilaksanakan dengan bekerja sama.

Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Objek kerja sama perjanjian daerah dengan daerah lain adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, dengan ketentuan bahwa daerah telah menetapkan prioritas yang menjadi objek kerja sama berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun begitu daerah tetap dapat melaksanakan kerja sama dengan daerah lainnya walaupun belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengatasi kondisi darurat
  2. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
  3. Melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Perlu diingat bahwa yang menjadi objek perjanjian dan pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi Teknis Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib, terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, kemudian hal tersebut dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan dalam bentuk koordinasi teknis yang terdiri atas:

  1. Koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilakukan antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
  2. Koordinasi teknis di tingkat nasional untuk kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilakukan antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.

Selanjutnya pembahasan dalam koordinasi tersebut disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Tahapan kerja sama daerah dengan daerah lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Persiapan.
  2. Penawaran.
  3. Penyusunan kesepakatan bersama.
  4. Penandatanganan kesepakatan bersama (dokumen kerja sama daerah dengan daerah).
  5. Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
  6. Penyusunan perjanjian kerja sama.
  7. Penandatanganan perjanjian kerja sama (dokumen kerja sama daerah dengan daerah).
  8. Pelaksanaan
  9. Penatausahaan
  10. Pelaporan

Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah diperlukan dalam hal rencana kerja sama daerah dengan daerah dimaksud berdampak sebagai berikut:

  1. Membebani masyarakat dan daerah.
  2. Pendanaan kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Secara lebih jelasnya tahapan penyelengaraan kerja sama daerah dengan daerah diatur dalam Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentnang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Kelembagaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Dalam melaksanakan sebuah kerja sama daerah dengan daerah lainnya, kepala daerah daerah dapat membentuk sebuah sekretariat kerja sama untuk melakukan kerja sama wajib, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Dilakukan secara terus menerus.
  2. Memiliki kompleksitas tinggi.
  3. Jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Harus diingat bahwa sekretariat kerja sama dimaksud bukan merupakan perangkat daerah, dan mempunyai tugas untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kerja sama daerah dengan pendanaan bersumber dari APBD daerah masing-masing yang melakukan kerja sama.

Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah

Penyelenggaraan kerja sama daerah berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
  2. Tujuan kerja sama telah tercapai.
  3. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama.
  4. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama daera tidak dapat dilaksanakan.
  5. Objek kerja sama daerah hilang atau musnah.

Kerja sama daerah tidak dapat berkahir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Pemerintah pusat  akan mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi objek kerja sama daerah dalam hal daerah provinsi tidak melaksanakan kerja sama wajib tersebut, sedangkan dalam kerja sama wajib yang tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota diambil alih oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 

Pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara, demikian juga hal dengan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD  pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.  Tata cara pemberian bantuan tersebut diatur dengan peraturan menteri. (RenTo)(110919)