Pasal I Perubahan Pasal 15 ayat (1); Perubahan Pasal 71; Perubahan Pasal 73; Perubahan Pasal 74; Perubahan Pasal 83 ayat (1); Perubahan Pasal 84 ayat (1); Perubahan Pasal 105 ayat (1); Penambahan […]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66) BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245) BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313) BAB […]
Peran Perum Bulog
By: Rendra Topan Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Perusahaan Umum (Perum) […]
Badan Usaha Milik Negara
By: Rendra Topan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendirian Perusahaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Anggaran Dasar Perusahaan (Pasal 6 – Pasal 101) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 102) BAB […]
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 9) BAB II Persero (Pasal 10 – Pasal 34) BAB III Perum (Pasal 35 – Pasal 62) BAB IV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran […]
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
By: Rendra Topan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab kepada menteri. Tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan […]
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
By: Rendra Topan Salah satu peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi […]
Kementerian Negara
By : Rendra Topan Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri […]
Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.
By : Rendra Topan Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]
Badan Pengusahaan Kawasan Batam
By : Rendra Topan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6 – Pasal 12) BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 13 – Pasal […]
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
By : Rendra Topan Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan […]
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Pembentukan dan Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Status dan Tempat Kedudukan (Pasal 7 – Pasal 8) BAB […]
Kawasan Khusus
By : Rendra Topan Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksananya antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun […]
