Category Archives: Kelembagaan

Semua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Photo by Susanne Jutzeler on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek perselisihan dalam sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
  • Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
  • Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Pertanggungjawaban keuangan.
  • Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Terhadap hal yang menjadi objek perselisihan partai politik tersebut di atas, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Terhadap permasalahan yang menjadi objek perselisihan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturnya sebagai berikut:

  • Diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Perkara Partai Politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diajukan melalui pengadilan negeri, dan diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (RenTo)(010121)

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  • Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  • Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  • Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  • Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  • Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  • Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  • Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  • Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  • Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  • Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  • Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  • Dialrang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  • Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  • Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  • Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  • Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Photo by Szabu00f3 Viktor on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Modal inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi Bank BHI, Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai CEMA sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi KCBLN.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah Bank BHI, CEMA, dan KCBLN, yang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Bank BHI

Bank BHI merupakan akronim dari Bank Berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.

CEMA

CEMA juga merupakan akronim dari Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) yang mempunyai pengertian yaitu Capital Equivalency Maintained Assets sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

KCBLN

Demikian juga dengan KCBLN yang merupakan akronim dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.

Berdasarkan pengertian modal inti tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Pengelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bahwa berdasarkan modal inti bank dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu:

  1. Kelompok bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), disebut dengan KBMI 1.
  2. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah), disebut dengan KBMI 2.
  3. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 3.
  4. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 4.

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti ini berlaku bagi;

  • Bank Berbadan Hukum Indonesia BHI.
  • Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
  • Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank yang didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Sejalan dengan KBMI, bagi pemangku kepentingan lain yang mempunyai pengaturan bagi bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • BUKU 1 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 2 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 3 disetarakan dengan KBMI 2.
  • BUKU 4 disetarakan dengan KMBI 3 atau KBMI4.

Pemangku kepentingan lain yang dimakasud antara lain Bank Indonesia dan Kementerian yang terkait dengan pengaturan bank umum. (RenTo)(030921)

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Photo by Stijn Dijkstra on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diselenggarakan oleh:

Dewan Kawasan

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sebuah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang keanggotaan, tugas dan wewenangnya diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu:

  • Menteri yang  mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai ketua.
  • Menteri sebagai anggota.
  • Kepala lembaga sebagai anggota.
  • Gubernur sebagai anggota.
  • Bupati/walikota anggota.  

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yakni:

  • Menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Kebijakan umum dimaksud adalah kebijakan dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dibantu oleh sekretariat dewan kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dipimpin oleh seorang sekretaris yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Dewan Kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis yang penetapannya dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Badan Pengusahaan

Setelah dibentuknya Dewan Kawasan, selanjutnya Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan untuk satu atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, oleh karena itu Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya.

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;
  • Membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan
  •  Menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengembangan, dalam hal ini adalah pengembangan kegiatan di bidang ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengembangan kegiatan ekonomi tersebut adalah pada sektor:

  • Pertanian.
  • Perdagangan.
  • Maritim.
  • Perindustrian.
  • Transportasi.
  • Perbankan.
  • Pariwisata.
  • Logistik.
  • Pengembangan teknologi.
  • Kesehatan.
  • Sumber daya air.
  • Limbah dan lingkungan.
  • Farmasi.
  • Kelautan dan perikanan.
  • Kehutanan.
  • Energi dan sumber daya mineral.
  • Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • Kebudayaan.
  • Telekomunikasi, dan
  • Bidang lainnya.

Bidang lainnya sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan

Sebagai sebuah organisasi tentunya Badan Pengusahaan mempunyai struktur organsasi dan tata kerja yang pengaturannya ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Susunan Organisasi Badan Pengusahaan

Susunan organisasi Badan Pengusahaan adalah sebagai berikut:

  • Kepala; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Anggota; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Pegawai;

Tata Kerja Badan Pengusahaan

Tata kerja Badan Pengusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengnai badan layanan umum, dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Kawasan secara berkala paling kurang satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Ketentuan Mengenai Pengembangan Ekonomi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pengembangan ekonomi pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
  • Apabila Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan tetap dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota.
  • Kegiatan di bidang perekonomian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum yang merupakan kewenangan daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilaksanakan berdasarkan perencanaan bersama antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Daerah, dan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan pemanfaatan infrastruktur publik dan kepentingan umum tersebut dapat dilakukan kerja sama.

Dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur juga mengenai Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aset, Fasilitas dan Kemudahan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta sanksi. (RenTo)(240221)

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diawali dengan adanya laporan/aduan, pemeriksaan laporan/aduan, dan penyelesaian atas lapoaran/aduan tersebut.

Pelaporan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pelaporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan secara perorangan atau sekelompok orang dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
  2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
  3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
  4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan Laporan/Pengaduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Bedasarkan laporan yang disampaikan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi atas laporan tersebut. Pelaporan atau pengaduan kepada Komnas HAM dapat tidak dilanjutkan atau dihentikan pemeriksaannya apabila:

  1. Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  2. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu atau pelapor;
  4. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  5. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melindungi kepentingan dan hak asasi atas sebuah laporan atau pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat:

  • Menetapkan mengenai kerahasian identitas pengadu/pelapor.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan identitas pemberi ketrangan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan bukti lainnya.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan para pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan atau pembatasan penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh berkaitan dengan materi laporan atau pemantauan dengan pertimbangan apabila tidak dirahasaiakan atau dibatasi dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
    • Membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
    • Membahayakan keselamatan dan ketertiban umum.
    • Membahayakan keselamtan perorangan.
    • Mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
    • Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
    • Menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada.
    • Membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pemeriksaan atas laporan/aduan dilakukan secara tertutup oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manuasi (Komnas HAM).

Kewajiban Para Pihak dalam Rangka Pemeriksaan Laporan/Aduan

Para pihak mempunyai kewajiban atas sebuah laporan/aduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memenuhi permintaan Komnas HAM. Para pihak yang dimaksud adalah:

  • Pengadu/pelapor.
  • Korban.
  • Saksi.
  • Pihak lainnya.

Permintaan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara lain adalah dalam bentuk pemanggilan kepada para pihak untuk dimintai dan didengar keterangannya

Para pihak berkewajiban untuk memenuhi pemanggilan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), apabila melaksanakan kewajiban tersebut, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhak untuk meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Laporan/Aduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Penyelesaian pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas pelaporan/pengaduan tersebut adalah menjadi mediator bagi para pihak untuk:

  • Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  • Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

Bentuk Penyelesaian Penyelesaian Laporan/Aduan

Bentuk penyelesaian yang dicapai dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.  

Kesepakatan tertulis tersebut merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Terhadap tidak dilaksanakannya keputusan mediasi tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut. (RenTo)(151220)

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Baca juga: Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dalam mencapai tujuannya tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi:

  • Pengkajian.
  • Penelitian.
  • Penyuluhan.
  • Pemantauan.
  • Mediasi.

Fungsi sebagaimana tersebut di atas tentunya berkenaan dengan hak asasi manusia.

Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
  2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  3. Melakukan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  4. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  5. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  6. Melakukan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Penyuluhan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi penyuluhan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  2. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  3. Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Pemantauan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pemantauan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  4. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  5. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  6. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
  7. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  8. Melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Fungsi Mediasi

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi mediasi berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  2. Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
  3. Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  4. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  5. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan laporan disampaikan kepada Mahkamah Agung. (RenTo)(141220)

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia-

Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Senjata Api Nonorganik

Senjata Api Nonorganik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/POLRI dan sifatnya tidak otomatis penuh.

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik

Dalam hal senjata api nonorganik dibutuhkan beberapa perizinan, yaitu:

  • Pembelian.
  • Pemasukan.
  • Pengeluaran.
  • Kepemilikan.
  • Penguasaan pinjam pakai.
  • Penggunaan.
  • Penghibahan.
  • Pemindahan/mutasi.
  • Pengangkutan.
  • Perubahan dan Perbaikan.
  • Pemusnahan.

Izin Pembelian Senjata Api Nonorganik

Pembelian senjata api nonorganik adalah pengadaan senjata api non organic TNI/POLRI melalui produsen dalam negeri, dalam hal ini diperlukan perizinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh perizinan dalam hal pembelian senjata api nonorganik tersebut adalah pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelejen Keamanan dengan melampirkan sebagai berikut:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon;
  3. Data anggota Polsus/PPNS/Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pemasukan Senjata Api Nonorganik

Pemasukan senjata api nonorganik adalah kegiatan mendatangkan senjata api nonorganic TNI/POLRI, amunisi dan peralatan kemanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.

Untuk memasukan senjata api non organik diperlukan izin pemasukan senjata api nonoreganik dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pemasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas senjata api non organik, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon dan asal negara;
  3. Data anggota Polsus, PPNS, atau Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi KTP penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pengeluaran Senjata Api Nonorganik

Pengeluaran senjata api nonorganik adalah kegiatan memindahkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.

Untuk mengeluarkan senjata api non organik diperlukan izin pengeluaran dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pengeluaran kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau peralatan keamanan yang dimohonkan dan alamat pengeluaran; dan
  3. Surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.

Izin Kepemilikan Senjata Api Nonorganik

Untuk memiliki senjata api nonorganik diperlukan Izin kepemilikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki;
  3. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  4. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (dua kali enam) masingmasing 2 (dua) lembar.

Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Nonorganik

Untuk penguasaan pinjam pakai senjata api nonorganic diperlukan izin penguasaan dengan mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam;
  3. Fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP;
  5. Fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri;
  6. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  7. Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  9. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
  10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar;  

Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik

Untuk menggunakan senjata api nonorganik diperlukan izin penggunaan permohonan sebagai berikut:

  • Penggunaan di wilayah Kepolisian Daerah setempat, pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas senjata api.
  • Penggunaan di luar wilayah Kepolisian Daerah, pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas Senjata Api.

Izin Penghibahan Senjata Api Nonorganik

Untuk menghibahan senjata api nonorganik diperlukan izin penghibahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin penghibahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat pernyataan hibah;
  3. Data Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan yang dihibahkan;
  4. Surat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/proyek/objek vital; dan
  5. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan.

Izin Pemindahan/Mutasi Senjata Api Nonorganik

Untuk memindahkan senjata api nonorganik diperukan izin pemindahan/mutasi dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi KTP;
  5. Surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam;
  6. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  7. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar.

Izin Pengangkutan Senjata Api Nonorganik

Untuk mengangkut senjata api nonorganik diperlukan Izin pengangkutan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
  3. Data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan; dan
  4. Fotokopi Buku Pas senjata api.

Izin Perubahan dan Perbaikan Senjata Api Nonorganik

Untuk merubah dan memperbaiki senjata api nonorganik diperlukan izin perubahan dan perbaikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau Kartu izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; dan
  4. Berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat.

Izin Pemusnahan Senjata Api Nonorganik

Untuk memusnahkan senjata api nonorganik diperlukan izin pemusnahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data senjata api yang dimusnahkan dan alasan pemusnahan serta tempat lokasi pemusnahan;
  3. Surat izin pemasukan dan/atau pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan;
  4. Fotokopi buku Pas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan dimusnahkan;
  5. Rekomendasi dari:
    • Kementerian Keuangan, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang merupakan barang milik negara; atau
    • Instansi/kementerian/lembaga penanggung jawab, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang bukan merupakan barang milik negara.
  6. Surat pernyataan dari pemilik senjata api non organik TNI/Polri, amunisi dan peralatan keamanan.

Seluruh atas surat permohonan yang diajukan untuk mendapatkan perizinan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan verifikasi oleh institusi yang berwenang untuk diterbit izin dan rekomendasi terhadap senjata api nonorganik TNI/POLRI. (RenTo)(111220)

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kemudian diuraikan lagi sebagai berikut:

  1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. Mencari keterangan dan barang bukti;
  10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Lainnya

Kewenangan lainnya yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Proses Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani proses pidana juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

  1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. Mengadakan penghentian penyidikan;
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maksud dari “tindakan lain” sebagaimana tersebut dalam angka 12 di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oeh Kepolisian Negara Republik Indonesia jika memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. Menghormati hak asasi manusia.

Disamping tugas dan kewenangan yang telah diuraikan di atas, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memperhatikan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wilayah kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya adalah wilayah hukum tempat dimana ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(081220)

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jati Diri Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Jadi diri Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
  2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
  3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
  4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai kedudukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah:

  • Berkedudukan di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.
  • Berkoordinasi dengan Departemen Pertahanan (Kementerian Pertahanan) dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas:

  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat.
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut.
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.

Semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, yang dalam melaksankan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan panglima.

Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Peran, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Kebijakan dan keputusan politik negara dalam hal ini adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

  • Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  • Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; dan
  • Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan:

  • Operasi militer untuk perang; yang dimaksud dengan operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
  • Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    • Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    • Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    • Mengatasi aksi terorisme;
    • Mengamankan wilayah perbatasan;
    • Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    • Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    • Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
    • Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    • Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    • Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
    • Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
    • Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
    • Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
    • Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik dalam hal operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. (RenTo)(241120)

Badan dan Tim yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020

Hukum Positif Indonesia-

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan terbentuknya komite yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sekaligus membubarkan beberapa lembaga negara.

Lembaga negara yang dibubarkan adalah sebagai berikut:

  1. Tim Transparansi Industri Kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan PEndapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstratif.
  2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, PErikanan, dan KEhutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 TAhun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
  3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan PErcepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan PErcepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015.
  4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang PEngembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
  5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi NaSional Pengelolalaan Ekosistem Mangrove.
  6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
  7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map eCommerce) Tahun 2017-2019.
  8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
  9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
  10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
  11. Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.
  12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
  13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
  14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan.
  15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.
  16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
  17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.
  18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyebutkan agar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik tingkat nasional maupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (RenTo)(200720)