Category Archives: Kelembagaan

Semua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Badan Layanan Umum sebagai Perwujudan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Badan Layanan Umum

Badan layanan umum mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus digarisbawahi dalam pembentukan sebuah badan layanan umum adalah:

  1. Dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa.
  2. Pelayanan tersebut tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan.
  3. Kegiatan pelayanan badan layanan umum didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan dan Asas Badan Layanan Umum

Tujuan dan asas badan layanan umum diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan Badan Layanan Umum

Tujuan dibentuknya badan layanan umum adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasrkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Asas Badan Layanan Umum

Dalam mencapai tujuanya, badan layanan umum menganut beberapa asas/prinsip sebagai berikut:

  1. Badan layanan umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga /pemerintah daerah untuk tujuan pemerian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
  2. Badan layanan umum merupakan bagian pernagkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum badan layanan umum tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
  3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
  4. Pejabat yang ditunjuk mengelola badan layanan umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
  5. Badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
  6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja badan layanan umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/organisasi perangkat daerah.
  7. Badan layanan umum mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang benar.

Asas-asas tersebut di atas menjadi panduan dalam penyelenggaraan badan layanan umum bagi instansi atau unit kerja pemerintah.

Persyaratan Penetapan Badan Layanan Umum

Persyaratan penetapan untuk sebuah badan layanan umum diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penetapan badan layanan umum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penetapan dalam pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Badan layanan umum harus memnuhi beberapa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai sebuah badan layanan umum. Syarat –syarat tersebut terdiri atas:

Persyaratan Substantif

Instansi pemerintah yang akan membentuk dan menyelenggarakan badan layanan umum terlebih dahulu harus memenuhi syarat substantif.

Syarat substantif  tersebut merupakan persyaratan mendasar bagi instansi pemerintah yang ingin menyelenggarakan layanan umum, dimana layanan umum tersebut berhubungan dengan:

  1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
  2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
  3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan Teknis

Disamping syarat subsatnsif sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan pemenuhan syarat teknis. Persyaratan teknis dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala organisasi perangkat daearah sesuai dengan kewenangannya.
  2. Apabila kinerja keuangan satuan kerja yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum.

Persyaratan Adminstiratif

Setelah terpenuhinya persyaratan substantif dan persyaratan teknis, masih harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi tersebut berupa penyajian seluruh dokumen sebagai berikut:

  1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
  2. Pola tata kelola.
  3. Rencana strategis bisnis.
  4. Laporan keuangan pokok.
  5. Standar pelayanan minimum.
  6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.

Pengusulan penetapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah mengacu pada persyaratan substansi, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif disampaikan dan ditetapkan oleh:

  • Untuk tingkat pusat usuan disampaikan oleh menteri/pimipinan lembaga, ditetapkan oleh menteri keuangan.
  • Untuk tingkat daerah usulan disampaikan oleh kepala organisasi perangkat daerah, ditetapkan oleh kepala daerah.

Persyaratan Pencabutan Badan Layanan Umum

Persyaratan pencabutan badan layanan umum diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan layanan umum yang sudah memperoleh penetapan dari pejabat yang bersangkutan, dapat berakhir penyelenggaraannya apabila:

  1. Dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dilakukan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administraif.
  2. Dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarakan usul dari menteri/piminan lembaga; dilakukan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administraif.
  3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan; dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan usulan penetapan dan pencabutan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tahapan dan prosesnya dilakukan oleh sebuah tim yang disebut dengan tim penilai. (RenTo)(091221)

Mengenal Mahkamah Konstitusi

Photo by Colin Lloyd on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka angka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstutsi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memilik susunan organisasi sebagai berikut:

  • Hakim.
  • Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap anggota.
  • Wakil ketua Mahkamah Konstitusi merangkap anggota.
  • Sekretariat jenderal.
  • Kepaniteraan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan bersifat final memiliki makna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.Sifat putusan final ini sekaligus mencakup kekuatan hukum mengikat.

Selain memutus hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban berdasarkan kewenangan tersebut untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

  • Pengkhianatan terhadap negara; maksudnya adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Korupsi dan penyuapan; maksudnya adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Tindak pidana berat lainnya; maksudnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  • Perbuatan tercela; makdsunya adalah perbuatan yang merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden.
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden; maksudnya adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana tersebut di atas, maksudnya adalah pendapat yang diambil dalam keputusan paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi

Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penulis membedakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi ini menjadi:

  • Tanggung jawab internal.
  • Tanggung jawab eksternal.

Tanggung Jawab Internal

Tanggung jawab internal maksudnya adalah bahwa tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Tanggung Jawab Eksternal

Tanggung jawab eksternal maksudnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

  • Permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus.
  • Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan berkala tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan informasi putusan dapat diakses oleh masyarakat.

Pengertian Permohonan

Pengertian permohonan sebagaimana yang disebutkan tanggung jawab eksternal adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu; permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

  • Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945.
  • Pembubaran patai politik.
  • Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  • Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. (RenTo)(021221)

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

Hukum Posisitf Indonesia-

Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian organisasi kemasyarakatan tersebut di atas dikutip berdasarkan bunyi kententaun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi organisasi kemasyaraktan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendirian dan Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Pendirian organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang didirikan  dapat berbentuk:

  • Badan hukum.
  • Tidak berbadan hukum.

Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Badan Hukum

Organisasi kemasyarakatan yang beberntuk badan hukum dibedakan lagi menjadi:

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbasis anggota, bentuknya keorganisasiannya berupa perkumpulan, dengan persyaratan sebagai berikut:
    • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
    • Program kerja.
    • Sumber pendanaan.
    • Surat keterangan domisili.
    • Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan.
    • Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengekta di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum tidak berbasis anggota, bentuk keorganisasiannya berupa yayasan.

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

Mengenai pendaftaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaraktan.

Terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tidak memerlukan surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum harus melakukan pendaftaran sebagai sebuah oraganisasi dengan syarat pendaftaran sebagai berikut:

  • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Aanggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  • Program kerja.
  • Susunan pengurus.
  • Surat keterangan domisili.
  • Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan.
  • Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.
  • Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diterbitkan surat keterangan terdaftar oleh:

  • Menteri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional.
  • Gubernur bagi organisasi kemasyaraktan yang memiliki lingkup provinsi.
  • Bupati/walikota bagi organisasi kemasrakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Tahapan Pendaftaran Organsiasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum

Sebelum menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi oragnisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota diwajibkan untuk melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, meminta organisasi kemasyarakatan pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan lulus verifikasi, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

Pendataan yang didasarkan domisili tersebut dilakukan oleh camat atau sebutan lainnya, meliputi:

  • Nama dan alamat organisasi;
  • Nama pendiri;
  • Tujuan dan kegiatan; dan
  • Susunan pengurus.

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Hak dan kewajiban organisasi kemasyarkatan diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hak Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berhak:

  • mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
  • Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
  • Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
  • Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

  • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
  • Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
  • Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  • Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya, organisasi kemasyarakatan dapat membentuk suatu wadah berhimpun lebih dari satu, dengan syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(181121)

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Photo by Susanne Jutzeler on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek perselisihan dalam sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
  • Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
  • Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Pertanggungjawaban keuangan.
  • Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Terhadap hal yang menjadi objek perselisihan partai politik tersebut di atas, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Terhadap permasalahan yang menjadi objek perselisihan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturnya sebagai berikut:

  • Diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Perkara Partai Politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diajukan melalui pengadilan negeri, dan diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (RenTo)(010121)

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewajiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  11. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  1. Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  2. Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  3. Dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  6. Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  7. Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  8. Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  9. Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  10. Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Photo by Stijn Dijkstra on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diselenggarakan oleh:

Dewan Kawasan

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sebuah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang keanggotaan, tugas dan wewenangnya diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu:

  • Menteri yang  mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai ketua.
  • Menteri sebagai anggota.
  • Kepala lembaga sebagai anggota.
  • Gubernur sebagai anggota.
  • Bupati/walikota anggota.  

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yakni:

  • Menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan. Kebijakan umum dimaksud adalah kebijakan dalam rangka memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dibantu oleh sekretariat dewan kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dipimpin oleh seorang sekretaris yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Dewan Kawasan.

Sekretariat Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tim teknis yang penetapannya dilakukan oleh Ketua Dewan Kawasan.

Badan Pengusahaan

Setelah dibentuknya Dewan Kawasan, selanjutnya Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan untuk satu atau beberapa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, oleh karena itu Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya.

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan

Tugas dan Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah sebagai berikut:

  • Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi KPBPB;
  • Membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB; dan
  •  Menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan, dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

Kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan

Badan Pengusahaan Kawasan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengembangan, dalam hal ini adalah pengembangan kegiatan di bidang ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengembangan kegiatan ekonomi tersebut adalah pada sektor:

  • Pertanian.
  • Perdagangan.
  • Maritim.
  • Perindustrian.
  • Transportasi.
  • Perbankan.
  • Pariwisata.
  • Logistik.
  • Pengembangan teknologi.
  • Kesehatan.
  • Sumber daya air.
  • Limbah dan lingkungan.
  • Farmasi.
  • Kelautan dan perikanan.
  • Kehutanan.
  • Energi dan sumber daya mineral.
  • Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • Kebudayaan.
  • Telekomunikasi, dan
  • Bidang lainnya.

Bidang lainnya sebagaimana tersebut di atas ditetapkan oleh Dewan Kawasan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan

Sebagai sebuah organisasi tentunya Badan Pengusahaan mempunyai struktur organsasi dan tata kerja yang pengaturannya ditetapkan dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Susunan Organisasi Badan Pengusahaan

Susunan organisasi Badan Pengusahaan adalah sebagai berikut:

  • Kepala; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Anggota; diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  • Pegawai;

Tata Kerja Badan Pengusahaan

Tata kerja Badan Pengusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengnai badan layanan umum, dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Kawasan secara berkala paling kurang satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kawasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Ketentuan Mengenai Pengembangan Ekonomi pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pengembangan ekonomi pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota, sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
  • Apabila Rencana Detail Tata Ruang belum ditetapkan, pengembangan kegiatan di bidang ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan tetap dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten/Kota.
  • Kegiatan di bidang perekonomian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum yang merupakan kewenangan daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilaksanakan berdasarkan perencanaan bersama antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Daerah, dan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan, demikian juga halnya dengan pemanfaatan infrastruktur publik dan kepentingan umum tersebut dapat dilakukan kerja sama.

Dalam Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur juga mengenai Pelayanan Perizinan, Pengembangan dan Pemanfaatan Aset, Fasilitas dan Kemudahan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, serta sanksi. (RenTo)(240221)

Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tahapan penyelesaian laporan/aduan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diawali dengan adanya laporan/aduan, pemeriksaan laporan/aduan, dan penyelesaian atas lapoaran/aduan tersebut.

Pelaporan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pelaporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan secara perorangan atau sekelompok orang dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
  2. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
  3. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
  4. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pemeriksaan Laporan/Pengaduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Bedasarkan laporan yang disampaikan, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi atas laporan tersebut. Pelaporan atau pengaduan kepada Komnas HAM dapat tidak dilanjutkan atau dihentikan pemeriksaannya apabila:

  1. Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
  2. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu atau pelapor;
  4. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
  5. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melindungi kepentingan dan hak asasi atas sebuah laporan atau pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat:

  • Menetapkan mengenai kerahasian identitas pengadu/pelapor.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan identitas pemberi ketrangan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan bukti lainnya.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan para pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
  • Menetapkan mengenai kerahasiaan atau pembatasan penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh berkaitan dengan materi laporan atau pemantauan dengan pertimbangan apabila tidak dirahasaiakan atau dibatasi dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
    • Membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
    • Membahayakan keselamatan dan ketertiban umum.
    • Membahayakan keselamtan perorangan.
    • Mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
    • Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
    • Menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada.
    • Membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pemeriksaan atas laporan/aduan dilakukan secara tertutup oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manuasi (Komnas HAM).

Kewajiban Para Pihak dalam Rangka Pemeriksaan Laporan/Aduan

Para pihak mempunyai kewajiban atas sebuah laporan/aduan yang disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memenuhi permintaan Komnas HAM. Para pihak yang dimaksud adalah:

  • Pengadu/pelapor.
  • Korban.
  • Saksi.
  • Pihak lainnya.

Permintaan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) antara lain adalah dalam bentuk pemanggilan kepada para pihak untuk dimintai dan didengar keterangannya

Para pihak berkewajiban untuk memenuhi pemanggilan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), apabila melaksanakan kewajiban tersebut, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhak untuk meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Laporan/Aduan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Penyelesaian pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas pelaporan/pengaduan tersebut adalah menjadi mediator bagi para pihak untuk:

  • Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  • Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

Bentuk Penyelesaian Penyelesaian Laporan/Aduan

Bentuk penyelesaian yang dicapai dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.  

Kesepakatan tertulis tersebut merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Terhadap tidak dilaksanakannya keputusan mediasi tersebut oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut. (RenTo)(151220)

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Hukum Positif Indonesia-

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)?

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Baca juga: Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dalam mencapai tujuannya tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi:

  • Pengkajian.
  • Penelitian.
  • Penyuluhan.
  • Pemantauan.
  • Mediasi.

Fungsi sebagaimana tersebut di atas tentunya berkenaan dengan hak asasi manusia.

Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
  2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
  3. Melakukan penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
  4. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
  5. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
  6. Melakukan kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Penyuluhan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi penyuluhan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
  2. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
  3. Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Fungsi Pemantauan

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi pemantauan berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
  2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
  3. Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
  4. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
  5. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
  6. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
  7. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
  8. Melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Fungsi Mediasi

Tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melaksanakan fungsi mediasi berkenaan dengan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak;
  2. Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
  3. Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
  4. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
  5. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan laporan disampaikan kepada Mahkamah Agung. (RenTo)(141220)

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

Hukum Positif Indonesia-

Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Senjata Api Nonorganik

Senjata Api Nonorganik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/POLRI dan sifatnya tidak otomatis penuh.

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik

Dalam hal senjata api nonorganik dibutuhkan beberapa perizinan, yaitu:

  • Pembelian.
  • Pemasukan.
  • Pengeluaran.
  • Kepemilikan.
  • Penguasaan pinjam pakai.
  • Penggunaan.
  • Penghibahan.
  • Pemindahan/mutasi.
  • Pengangkutan.
  • Perubahan dan Perbaikan.
  • Pemusnahan.

Izin Pembelian Senjata Api Nonorganik

Pembelian senjata api nonorganik adalah pengadaan senjata api non organic TNI/POLRI melalui produsen dalam negeri, dalam hal ini diperlukan perizinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh perizinan dalam hal pembelian senjata api nonorganik tersebut adalah pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelejen Keamanan dengan melampirkan sebagai berikut:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon;
  3. Data anggota Polsus/PPNS/Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pemasukan Senjata Api Nonorganik

Pemasukan senjata api nonorganik adalah kegiatan mendatangkan senjata api nonorganic TNI/POLRI, amunisi dan peralatan kemanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.

Untuk memasukan senjata api non organik diperlukan izin pemasukan senjata api nonoreganik dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pemasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas senjata api non organik, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon dan asal negara;
  3. Data anggota Polsus, PPNS, atau Satpam;
  4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;
  5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
  6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
  7. Foto kopi KTP penanggung jawab;
  8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan
  9. Rekomendasi dari:
    • Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
    • Dirut perusahaan, untuk Satpam;
    • Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
    • Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.

Izin Pengeluaran Senjata Api Nonorganik

Pengeluaran senjata api nonorganik adalah kegiatan memindahkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.

Untuk mengeluarkan senjata api non organik diperlukan izin pengeluaran dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pengeluaran kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau peralatan keamanan yang dimohonkan dan alamat pengeluaran; dan
  3. Surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.

Izin Kepemilikan Senjata Api Nonorganik

Untuk memiliki senjata api nonorganik diperlukan Izin kepemilikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki;
  3. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  4. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (dua kali enam) masingmasing 2 (dua) lembar.

Izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api Nonorganik

Untuk penguasaan pinjam pakai senjata api nonorganic diperlukan izin penguasaan dengan mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam;
  3. Fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP;
  5. Fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri;
  6. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
  7. Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  9. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
  10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar;  

Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik

Untuk menggunakan senjata api nonorganik diperlukan izin penggunaan permohonan sebagai berikut:

  • Penggunaan di wilayah Kepolisian Daerah setempat, pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas senjata api.
  • Penggunaan di luar wilayah Kepolisian Daerah, pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
    • Surat permohonan;
    • Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
    • Data senjata api yang digunakan;
    • Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
    • Fotokopi Buku Pas Senjata Api.

Izin Penghibahan Senjata Api Nonorganik

Untuk menghibahan senjata api nonorganik diperlukan izin penghibahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin penghibahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat pernyataan hibah;
  3. Data Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan yang dihibahkan;
  4. Surat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/proyek/objek vital; dan
  5. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan.

Izin Pemindahan/Mutasi Senjata Api Nonorganik

Untuk memindahkan senjata api nonorganik diperukan izin pemindahan/mutasi dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan;
  4. Fotokopi KTP;
  5. Surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam;
  6. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
  7. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2×3 (dua kali tiga) dan 4×6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar.

Izin Pengangkutan Senjata Api Nonorganik

Untuk mengangkut senjata api nonorganik diperlukan Izin pengangkutan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
  3. Data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan; dan
  4. Fotokopi Buku Pas senjata api.

Izin Perubahan dan Perbaikan Senjata Api Nonorganik

Untuk merubah dan memperbaiki senjata api nonorganik diperlukan izin perubahan dan perbaikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki;
  3. Fotokopi buku pas dan/atau Kartu izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; dan
  4. Berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat.

Izin Pemusnahan Senjata Api Nonorganik

Untuk memusnahkan senjata api nonorganik diperlukan izin pemusnahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

  1. Surat permohonan;
  2. Data senjata api yang dimusnahkan dan alasan pemusnahan serta tempat lokasi pemusnahan;
  3. Surat izin pemasukan dan/atau pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan;
  4. Fotokopi buku Pas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan dimusnahkan;
  5. Rekomendasi dari:
    • Kementerian Keuangan, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang merupakan barang milik negara; atau
    • Instansi/kementerian/lembaga penanggung jawab, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang bukan merupakan barang milik negara.
  6. Surat pernyataan dari pemilik senjata api non organik TNI/Polri, amunisi dan peralatan keamanan.

Seluruh atas surat permohonan yang diajukan untuk mendapatkan perizinan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan verifikasi oleh institusi yang berwenang untuk diterbit izin dan rekomendasi terhadap senjata api nonorganik TNI/POLRI. (RenTo)(111220)