Semua Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
By: Rendra Topan Pemerintahan desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan desa salah satu yang menjadi sumber pendanaannya adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini selanjutnya diatur dalam […]
By: Rendra Topan Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil tentunya juga memilki sistem akuntansi dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Keuangan desa diatur dalam Pasal 71 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
By: Rendra Topan Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota DPR-R mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari sumpah/janji yang telah diucapkan tersebut. Hak dan kewajiban anggota DPR-RI ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang […]
By: Rendra Topan Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan […]
By: Rendra Topan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih melalui proses pemilihan legislatif setiap lima tahun sekali dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]
By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah […]
By: Rendra Topan Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah: Pemerintah. Pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah […]
By: Rendra Topan Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah […]
By: Rendra Topan Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan […]
By: Rendra Topan Susunan, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan […]
By: Rendra Topan Desa merupakan struktur terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan kelurahan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 […]
By: Rendra Topan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, […]
Pasal I Perubahan Pasal 15 ayat (1); Perubahan Pasal 71; Perubahan Pasal 73; Perubahan Pasal 74; Perubahan Pasal 83 ayat (1); Perubahan Pasal 84 ayat (1); Perubahan Pasal 105 ayat (1); Penambahan […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66) BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245) BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313) BAB […]
By: Rendra Topan Dalam menunjang kebijakan program pemerintah di bidang logistik pangan dan pembangunan nasional, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Perusahaan Umum (Perum) […]
