Category Archives: Aparatur

Aparatur Pemerintahan ASN, TNI, dan POLRI

Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Photo by Antonio Batiniu0107 on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kategori, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Kedudukan dan Tanggung Jawab Jabatan Fungsional

Kedudukan jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Bertanggung jawab secara langsung dalam paragraph di atas maksudnya adalah disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.

Tugas Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional

Kategori dan jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

jenjang dari kategori jabatan fungsional tersebut diuraikan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

Jenjang jabatan fungsional keahlian, terdiri atas:

  1. Ahli Utama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
  2. Ahli madya; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
  3. Ahli muda; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
  4. Ahli pertama; melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan

Jenjang jabatan Fungsional Keterampilan, terdiri atas:

  1. Penyelia; melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan.
  2. Mahir; melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan.
  3. Terampil; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan.
  4. Pemula; melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keteramilan.

Kriteria Jabatan Fungsional

Dalam hal pengelompokan jabatan pegawai negeri sipil, untuk jabatan fungsional mempunyai kriteria sebagai berikut:

  1. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah.
  2. Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu.
  3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan komptensi.
  4. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya.
  5. Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Setiap pejabat fugnsional harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi terlaksananya:

  1. Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional ahli.
  2. Pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional keterampilan.

Klasifikasi dan Penetapan Jabatan Fungsional

Klasifikasi jabatan fungsional didasarkan pada kesamaan:

  • Karakteristik.
  • Mekanisme.
  • Pola kerja.

Mengenai klasifikasi tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Setelah dilakukannya pengklasifikasian jabatan fungsional oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya usulan klasifikasi jabatan fungsional dari instansi pemerintah tersebut disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan.

Tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional untuk lebih jelasnya diatur dengan peraturan menteri.

Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan dilakukan melalui beberapa cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu:

  • Pengangkatan pertama.
  • Perpindahan dari jabatan lain.
  • Penyesuaian.
  • Promosi

Selain cara pengangkatan yang tersebut di atas, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam hal ini diatur dengan peraturan presiden, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian

Persyaratan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
  6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Persyaratan tersebut di atas diperuntukan bagi pegawai negeri sipil untuk mengisi lowongan kebutuhan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang dua tahun.
  7. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  8. Berusia paling tinggi:
    • Lima puluh tiga tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional ahli muda.
    • Lima puluh lima tahun untuk jabatan fungsional ahli madya.
    • Enam puluh tahun untuk jabatan fungsional ahli utama bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
  9. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Persyaratan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Keahlian

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memilki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV.
  5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang dua tahun.
  6. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  7. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keahlian dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan pada saat penetapan jabatan fungsional oleh menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Penyesuain hanya dapat dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu dua tahun sejak penetapan jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Persyaratan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan

Persyaratan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
  6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
  5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kuran dua tahun.
  7. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  8. Usia paling tinggi lima puluh tiga tahun.
  9. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Persyaratan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  3. Sehat jasmani dan rohani.
  4. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara.
  5. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat dua tahun.
  6. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  7. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini dapat dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada saat penetapan jabatan fungsional oleh menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Penyesuaian hanya dapat dilaksanakan satu kali untuk paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal penetapan jabatan fungsional dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Promosi dalam Jabatan Fungsional Keahlian maupun Jabatan Fungsional Keterampilan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Promosi dalam Jabatan Fungsional Keahlian maupun Jabatan Fungsional Keterampilan harus memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

  1. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
  2. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  3. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

Pengangkatan melalui jalur ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki.

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Tata Cara Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengakatan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional dimulai pengusulan pengangkatan pertama tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional pemula, dan jabatan fungsional terampil.

Pengangkatan pertama ini ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tata Cara Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama atau diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pengangkatan tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional ahli utama atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Tata Cara Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional diawali dengan pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Tata Cara Pengangkatan melalui Promosi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional

Tata cara pengangkatan melalui promosi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama atau diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pengangkatan tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama, atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Selain itu, pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat didelegasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal penetapan pengangkatan jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli madya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menutur agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh pejabat yang melantik dengan disaksikan oleh seorang rohaniwan dan dua orang saksi dalam suatu upacara khidmat.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jabatan Fungsional

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan dari jabatan fungsional apabila:

  1. Mengundurkan diri dari jabatan.
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  4. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.
  5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional.
  6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Jabatan Fungsional

Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan fungsional diuslkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan funsional ahli utama atau disulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Untuk selanjutnya usulan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh presiden bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dari jabatan fungsional ahli utama, atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dari jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli utama.

Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan fungsional selain jabatan fungsional ahli madya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), penetapan pemberhentiannya dapat dikuasakan kepada pejabat lain dilingkungannya. (RenTo)(150122)

Jabatan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil

Photo by Anna Tarazevich on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenjang, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas Jabatan Administrasi

Jenjang dan Tanggung Jawab Jabatan Adminstrasi

Jenjang dan tanggung jawab jabatan administrasi terdiri atas:

  1. Jabatan administrator; Pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  2. Jabatan Pengawas; Pejabat pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.
  3. Jabatan Pelaksana; Pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Akuntabilitas Jabatan Administrasi

Setiap jenjang jabatan administrasi sebagaimana tersebut di atas, pejabat yang bersangkutan harus menjamin akuntabilitas jabatan.

Akuntabilitas jabatan tersebut meliputi:

  1. Seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi jabatan administrator.
  2. Pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi jabatan pengawas.
  3. Kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi jabatan pelaksana.

Hal yang harus menjadi perhatian khusus adalah bahwa pejabat adminsitrasi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan fungsional, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Administrasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa jenjang jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Masing-masing jenjang mempunyai persyaratan dalam pengangkatannya. Persayaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Persayaratan Pengangkatan Jabatan Administrator

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan adminstrator adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV (dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasl dari daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil, namun wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama lima tahun sejak diangkat dalam jabatan).
  3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  4. Memliki pengalaman pada jabatan pengawas paling sedikit tiga tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
  5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  6. Memiliki komptensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja Pegawai Negeri SIpil di Instansinya.
  7. Sehat jasmani dan rohani.

Persayaratan tersebut di atas dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pengawas

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan pengawas adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma II atau yang setara.
  3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  4. Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana palingkat empat tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
  5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
  6. Memiliki kompetensi teknis, komptensi manajerial, dan komptensi sosial jultural sesuai standar komptensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansinya.
  7. Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan Pengangkatan Jabatan Pelaksana

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat dalam lingkup jabatan pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah menengah lanjutan tingkat atas ata yang setara.
  3. Telah mengkuti dan lulu pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan pelatihan terintegrasi.
  4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
  5. Memiliki komptensi teknis, komptensi manajerial, dan komptensi sosial kultural sesuai dengan standar komptensi yang ditetapkan.
  6. Sehat jasmani dan rohani.

Kompetensi sebagaimana yang tersebut dalam persyaratan untuk menjadi pejabat administrasi pada semua jenjang yang meliputi kompetensi teknis, kompetentsi manajerail, dan kompotensi sosial kultural dimaksudkan adalah sebagai berikut:

  1. Komptensi teknis; kompetensi ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
  2. Kompetensi manajerial; kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  3. Komptensi sosial kultural; kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tata Cara Pengangkatan Jabatan Adiministrasi pada Semua Jenjang bagi Pegawai Negeri Sipil

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan administrator yang lowong, dengan tata cara sebagai berikut:

  • Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah.
  • Pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
    • Kompetensi.
    • Kualifikasi.
    • Syarat jabatan.
    • Penilaian atas prestasi kerja.
    • Kepemimpinan.
    • Kerja sama.
    • Kreativitas.
    • Tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrator.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal penetapan pengangkatan dalam jabatan administrasi dapat memberikuasa kepada pejabat di lingkungannya. Mengenai pemberian kuasa ini diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika Pengeri Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diwajibkan untuk mengucapkan janji jabatan.

Mengenai bunyi sumpah dan janji jabatan tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Tata cara pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pengambilan sumpah/janji jabatan dialkukan dalam suatu upacara khidmat.
  2. Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk dilingkungannya masing-masing.
  3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sumpah/janji jabatan didampingi oleh seorang rohaniwan dan dua orang saksi. Saksi yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
  4. Pengambilan sumpah/janji jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/pejabat yang ditunjuk mengucapakan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji jabatan yang dikuti oleh Pegawai Ngeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan.
  5. Pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengmabil sumpah/janji jabatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan sumpah/janji jabatan administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan dari jabatan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Mengundurkan diri dari jabatan.
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  4. Menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.
  5. Ditugaskan secara penuh di luar jalur jabatan administrasi.
  6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Administrasi

Pejabat dalam lingkup jabatan administrasi diberhentikan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian dari jabatan administrasi diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kuasanya (tata cara pemberian kuasa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri) menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan administrasi.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk masuk ke dalam jabatan jabatan administrasi sesuai dengan jenjang yang ada terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diusulkan untuk dimasukan ke dalam jabatan administrasi untuk kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (RenTo)(120122)

Rumpun Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jabatan gunsional yang disampaikan dalam uraian ini dimaksudkan adalah jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Rumpun Jabatan Fungsional

Sebelum menyampaikan pengertian rumpun jabatan fungsional, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian jabatan fungsional.

Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 87 Tauhn 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Rumpun jabatan fungsional sendiri mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional

Rumpun jabatan fungsional perlu ditetapakn dengan tujuan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang diperlukan oleh penierintah dalam rangka terselenggaranya tugas umum pemerintahan, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

Jenis Rumpun Jabatan Fungsional

Jenis rumpun jabatan fungsional diatur dalam  ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun tentang Rumpun Jabtan Fungsional.

Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk meiaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan jenis rumpun jabatan fungsional dilakukan dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jenis rumpun jabatan fungsional dibedakan menjadi:

  1. Rumpun Fisika, Kimia dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia, geologi dan geofisika.
  2. Rumpun Matematika, Statistika dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep teori matematika aktuaria atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuaria.
  3. Rumpun Kekomputeran ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen database untuk menjamin integritas dan keamanan data; serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya; melaksanakan tugas-tugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.
  4. Rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur, dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi.
  5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perekayasaan.
  6. Rumpun Ilmu Hayat; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, citologi, genetika, agronomi, fatologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan.
  7. Rumpun Kesehatan ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
  8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi ; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan buku dan tulisan ilmiah.
  9. Rumpun Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu.
  10. Rumpun Pendidikan Lainnya; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran sekolah formal, memberikan saran tentang metode dan bantuan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.
  11. Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistim alat telekomunikasi; mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.
  12. Rumpun Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efisiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.
  13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metoda operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.
  14. Rumpun Akuntan dan Anggaran adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.
  15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah.
  16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah.
  17. Rumpun Manajemen; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.
  18. Rumpun Hukum dan Peradilan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.
  19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalogan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.
  20. Rumpun Penyidik dan Detektif; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.
  21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.
  22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya; memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.
  23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhuhungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum).
  24. Rumpun Keagamaan; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.
  25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri; adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Uraian di atas merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam menentukan nomenklatur jabatan fungsional pada tahapan berikutnya. (RenTo)(100122)

Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Photo by alfauzikri on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian bela Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah, “tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negawa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha bela negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Hak Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Setiap warga negara dalam usaha bela negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara.
  2. Mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia.
  3. Mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan.

Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Selain hak dalam usaha bela negara yang dimiliki oleh setiap warga negara, terdapat juga kewajiban yaitu:

  1. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahan negara.
  2. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota komponen cadangan yang dimobilisasi dalam mengahadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pembinaan kesadaran bela negara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan melalui:

  • Pendidikan kewarganegaraan.
  • Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
  • Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
  • Pengabdian sesuai dengan profesi.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang ruang lingkupnya meliputi:

  • Pendidikan.
  • Masyarakat.
  • Pekerjaan.

Nilai dasar bela negara tersebut meliputi:

  1. Cinta tanah air.
  2. Kesadaran berangsa dan bernegara.
  3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
  4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
  5. Kemampuan awal bela negara.

Dalam pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sementara itu pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup masyarakat ditujukan bagi warga negara yang meliputi tokoh agama, tokok masyarakat,tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader oragnisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan, ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara Sukarela atau Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengabdian sesuai dengan Profesi

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi  untuk kepentingan pertahanan negara disiapkan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida dapat dilakukan melalui keanggotaan komponen cadangan atau komponen pendukung yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentraformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. (RenTo)(241121)

Upaya Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara

Photo by Nicola Barts on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan upaya administratif. Untuk itu pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Mengenai pengertian upaya administratif dan hal lainnya berkenaan dengan upaya administratif disampaikan dalam uraian ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pajabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau keputusan pejabat.

Kategori Upaya Administratif

Upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara upaya administrative dibedakan menjadi:

  • Keberatan.
  • Banding Administratif

Keberatan

Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

Objek Keberatan

Hal-hal yang mnejadi objek keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun hal yang menjadi objek keberatan tersebut adalah:

  • Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keberatan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Pejabat, keberatan diajukan kepada atasan pejabat.

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Mengenai tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Tata cara penyelesaian keberatan tersebut dibedakan menjadi:

  • Penyelesaian keberatan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Penyelesaian keberatan atas putusan pejabat.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai  berikut:

  • diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
  • Keberatan sebagaimana diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud (jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja), maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerima keberatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat

Tata cara penyelesaian keberatan atas putusan pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  • Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada pejabat.
  • Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu dimakasud, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan keberatan.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud wajib dibuat oleh pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
  • Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
  • Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
  • Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat.
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Banding Administratif

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terhadap banding administratif ditindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selaku badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Objek Banding Administratif

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan objek banding administratif. Bentuk keputusan dimaksud berupa:

  • Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  • Pemutusan kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tata Cara Penyelesaian Banding Administraitf

Tata cara penyelesaian banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

  • Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Surat penetapan sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
  • Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
  • Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
  • Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
  • Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

Persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Tata cara persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun tata cara persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), didahului dengan pra-sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Pra-sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud, dinyatakan sah jika dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Berkenaan dengan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) terdapat hal-hal  yang harus diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 18, yaitu:

  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ditetapkan oleh Ketua, dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas atas keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berlaku secara mutatis mutandis terhadap Upaya Administratif bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaduan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang tidak melaksanakan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (RenTo)(101121)

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin  militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.

Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tujuan Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Fungsi Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

  • Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
  • Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

  • Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
  • Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
  • Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
  • Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
  • Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  • Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer

Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:

  • Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
  • Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
    • Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
    • Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
    • Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
    • Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

  • Teguran.
  • Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
  • Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer,  dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
  • Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:

  • Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Passal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran terhadap Kewajiban

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelanggaran terhadap kewajiban dibedakan menjadi:

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada Unit kerja, bentuk hukuman disiplin tersebut berupa:
    • Teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    • Teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegwaia Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yan bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin sedang berupa:
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban utama dengan hukuman disiplin berat.
  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin berat.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin berat berupa:
    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Larangan

Selain pelanggaran atas kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan sanksi hukuman disiplin, pelanggaran terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil (PNS) juga mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Bentuk pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja danlatau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangkutan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Pemberian hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230921)

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan menaati larangan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Mengenai tingkatan hukuman disiplin dan bentuk pelanggarannya tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tingkatan Hukuman Disiplin terdiri atas:

  • Hukuman disiplin ringan.
  • Hukuman disiplin sedang.
  • Hukuman disiplin berat.

Masing-masing tingkatan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari beberapa jenis hukuman.

Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan tingkatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, dapat ditentukan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Jenis Hukuman Disiplin Ringan

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

  • Teguran lisan; Merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Teguran tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Untuk sementara jenis hukum disiplin sedang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sampai diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis Hukuman Disiplin Berat

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 (dua belas) bulan.
  • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); hukuman disiplin ini diberikan setelah melalui tahapan pemekrisaan terlebih dahulu.

Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220921)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan kembali mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri sebagaimna disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.

Penulis membedakan kewajiban pegawai negeri sipil menjadi:

Kewajiban Utama

Adapun yang menjadi kewajiban utama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah:

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  • Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Lainnya

Disamping kewajiban utama sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai berikut:

  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
  • Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  • Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
  • Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aparatur negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

  • Menyalahgunakan wewenang.
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
  • Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  • Melakukan pungutan di luar ketentuan.
  • Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebgaimana diuraikan di atas, mengkibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220921)

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Melengkapi surat edaran tersebut di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian

Dalam hal penegakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam huruf D Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berkewajiban untuk:

  1. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, dan kelancaran tugas Aparatur Sipil Negara (ASN).
  2. Melakukan upaya penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah-Langkah Pencegahan dan Pembinaan Disiplin untuk Menjamin Terpeliharanya Tata Tertib, dan Kelancaran Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, dan kelancaran tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian adalah sebagai berikut:

  • Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara serta kode etik dan kode etik perilaku.
  • Memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas.
  • Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kode etik dan kode perilaku di seluruh unit kerja.
  • Membuka ruangan konsultansi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
  • Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaan.
  • Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan.

Upaya Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka penegakan disiplin  pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukannya melalui:

  • Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  • Pemberikan Hukuman Disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan, dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahan.
  • Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) yang dapat diakses melalui https://idis-bkn-go-id.

Memperhatikan uraian di atas, surat edaran ini secara garis besar bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang melewati batas kewenangan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, demikian juga sebaliknya mengingatkan kepada bawahan untuk menghargai atasan sesuai dengan kewajiban sebagai sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. (RenTo)(230121)