Category Archives: Aparatur

Aparatur Pemerintahan ASN, TNI, dan POLRI

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin  militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.

Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tujuan Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Fungsi Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

  • Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
  • Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

  • Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
  • Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
  • Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
  • Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
  • Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  • Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer

Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:

  • Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
  • Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
    • Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
    • Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
    • Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
    • Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

  • Teguran.
  • Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
  • Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer,  dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
  • Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:

  • Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Passal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran terhadap Kewajiban

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelanggaran terhadap kewajiban dibedakan menjadi:

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada Unit kerja, bentuk hukuman disiplin tersebut berupa:
    • Teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    • Teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegwaia Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yan bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin sedang berupa:
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban utama dengan hukuman disiplin berat.
  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin berat.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin berat berupa:
    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Larangan

Selain pelanggaran atas kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan sanksi hukuman disiplin, pelanggaran terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil (PNS) juga mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Bentuk pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja danlatau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangkutan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Pemberian hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230921)

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan menaati larangan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Mengenai tingkatan hukuman disiplin dan bentuk pelanggarannya tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tingkatan Hukuman Disiplin terdiri atas:

  • Hukuman disiplin ringan.
  • Hukuman disiplin sedang.
  • Hukuman disiplin berat.

Masing-masing tingkatan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari beberapa jenis hukuman.

Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan tingkatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, dapat ditentukan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Jenis Hukuman Disiplin Ringan

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

  • Teguran lisan; Merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Teguran tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Untuk sementara jenis hukum disiplin sedang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sampai diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis Hukuman Disiplin Berat

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 (dua belas) bulan.
  • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); hukuman disiplin ini diberikan setelah melalui tahapan pemekrisaan terlebih dahulu.

Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220921)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan kembali mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri sebagaimna disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.

Penulis membedakan kewajiban pegawai negeri sipil menjadi:

Kewajiban Utama

Adapun yang menjadi kewajiban utama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah:

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  • Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Lainnya

Disamping kewajiban utama sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai berikut:

  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
  • Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  • Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
  • Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aparatur negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

  • Menyalahgunakan wewenang.
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
  • Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  • Melakukan pungutan di luar ketentuan.
  • Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebgaimana diuraikan di atas, mengkibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220921)

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Melengkapi surat edaran tersebut di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian

Dalam hal penegakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam huruf D Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berkewajiban untuk:

  1. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, dan kelancaran tugas Aparatur Sipil Negara (ASN).
  2. Melakukan upaya penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah-Langkah Pencegahan dan Pembinaan Disiplin untuk Menjamin Terpeliharanya Tata Tertib, dan Kelancaran Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, dan kelancaran tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian adalah sebagai berikut:

  • Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara serta kode etik dan kode etik perilaku.
  • Memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas.
  • Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kode etik dan kode perilaku di seluruh unit kerja.
  • Membuka ruangan konsultansi dan pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin.
  • Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaan.
  • Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan.

Upaya Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka penegakan disiplin  pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukannya melalui:

  • Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  • Pemberikan Hukuman Disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan, dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahan.
  • Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin Pejabat Pembina Kepegawaian maupun Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) yang dapat diakses melalui https://idis-bkn-go-id.

Memperhatikan uraian di atas, surat edaran ini secara garis besar bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang melewati batas kewenangan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, demikian juga sebaliknya mengingatkan kepada bawahan untuk menghargai atasan sesuai dengan kewajiban sebagai sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. (RenTo)(230121)

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

Hukum Positif Indonesia-

Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian dalam uraian ini disampaikan berkenaan dengan hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin.

Pengertian Hukuman Disiplin

Hukuman disipilin mempunyai pengertian sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu; hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam hal ini peraturan disiplin yang dilanggar oleh pegawai negeri sipil adalah peraturan disiplin yang berisikan kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil.

Pengertian Pelanggaran Disiplin

Bentuk pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil dapat berupa:

  • Ucapan
  • Tulisan
  • Perbuatan

Baik ucapan, tulisan, maupun perbuatan tersebut melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil.

Hal ini didasarkan pada pengertian pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil  yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil akan dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkatan Hukuman Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa tingkatan hukuman bagi pegawai negeri sipil terdiri dari:

  1. Hukuman disiplin ringan.
  2. Hukuman disiplin sedang.
  3. Hukuman disiplin berat.

Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman displin tingkat ringan terdiri dari:

  1. Teguran lisan; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
  2. Teguran tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; merupakan hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan di bedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  2. Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja; 
  3. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  4. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  5. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  6. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  7. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  8. TIdak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  9. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
    • Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
  10. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  11. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  13. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  14. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang diajtuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja;
  3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Hukuman Disiplin Sedang

Hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari:

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dibedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak mengucapkan sumpah/janji pegawai negeri sipil, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  2. Tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
  3. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  4. Tidak menaati segala peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  5. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  6. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  7. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  8. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  9. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
  10. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  11. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
    • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
  12. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
  13. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  14. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  16. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;  
  17. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
  6. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai negeri sipil lain.
  7. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
  8. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
  9. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Hukuman Disiplin Berat

Hukuman displin tingkat berat terdiri dari:

  1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  3. Pembebasan dari jabatan;
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
  5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Bentuk Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran disiplin yang dijatuhi hukuman disiplin berat dibedakan menjadi:

Pelanggaran atas Kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  2. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  3. TIdak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab,  sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  4. Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  5. Tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  6. Tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  7. Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  8. Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  9. Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
    • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
    • Pembebasan dari jabatan bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri bagi pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
  10. Tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, yaitu pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  11. Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  12. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.
Pelanggaran atas Larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Bentuk pelanggaran atas larangan sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman displin berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Menyalahgunakan wewenang;
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sehingga atas pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  13. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Menjadi catatan bersama bahwa mengenai pelanggaran atas kewajiban sebagai pegawai negeri sipil berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semua bentuk hukuman disiplin sebagaimana telah diuraikan diatas, proses dan tahapan penjatuhan hukumannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(311020)

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), selanjutnya dalam uraian ini disampaikan mengenai hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas.
  2. Cuti.
  3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
  4. Perlindungan.
  5. Pengembangan kompetensi

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  1. Gaji dan tunjangan.
  2. Cuti.
  3. Perlindungan.
  4. Pengembangan kompetensi.

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:  

  1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
  2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya mengenai hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah. (RenTo)(230920)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
  8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
  11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
  15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

  1. Menyalahgunakan wewenang.
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan.  
  15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    • Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
    • Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas tentunya akan mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(200920)

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

Hukum Positif Indonesia-

Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Guru

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
  5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
  7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
  8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
  9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
  10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
  11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional mempunyai kewajiban untuk:

  1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  2. Meningkatkan dan mengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajran.
  4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agamadan etika.
  5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Komponen Penghasilan Guru

Salah satu hak guru sebgaimana tersebut di atas salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu mengenai komponen penghasilan guru diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Komponen Penghasilan Guru

Penghasilan guru meliputi:

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan yang melekat pada gaji.
  • Penghasilan lainnya berupa:
    • tunjangan profesi.
    • tunjangan fungsional.
    • tunjangan khusus, dan
    • kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Demikian juga halnya bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru yang bersangkutan dengan satuan pendidikan tersebut.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru yang telah memilki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Tunjangan profesi guru dialokasi oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD). Mengnai tunjangan profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Fungsional Guru

Tunjangan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan funggsional bagi guru diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselengggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD).

Tunjangan Khusus Guru

Tunjangan khusus bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tunjangan khusus guru diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus, yang besaran tunjangan khusus tersebut setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Kesejahteraan Tambahan Guru

Kesejahteraan tambahan bagi guru diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kesejahteraan tambahan dimaksud diperoleh dalam bentuk :

  • Tunjangan pendidikan.
  • Asuransi pendidikan.
  • Beasiswa dan penghargaan bagi guru.
  • Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Bentuk kesejahteraan lainnya.

Untuk kesejahteraan tambahan sebagaimana tersebut di atas, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian yang sangat besar pada bidang  pendidikan, dalam hal ini adalah guru sebagai pendidik para generasi penerus bangsa. (RenTo)(150820)

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mekanisme Pengalihan

Mekanisme pengalihan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Pengalihan

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, melalui tahapan sebagai berikut:

  1. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi saat ini.
  3. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi dengan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diduduki.
  4. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi rnenjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyesuaian Jabatan

Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:

  1. Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai PPK.
  2. Deputi merupakan JPT Madya.
  3. Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama;
  4. Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; dan
  5. Kepala Subbagian/Subbidang merupakan Jabatan Pengawas.

(2) Jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi selain jabatan sebagaimana tersebut di atas merupakan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan Pengalihan

Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam pelaksanaan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pengangkatan

Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan.

Orientasi

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Gaji dan Tunjangan

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), diberikan gqji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Persyaratan

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan syarat:

  1. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
  4. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
  5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
  6. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatut Sipil Negara, demikian juga dengan pengahasilannya tetap mengikuti ketentuan yang selama ini berlaku sampai proses pengalihan dari Pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara selesai dilaksanakan. (RenTo)(120820)

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

Hukum Positif Indonesia-

Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada murid, siswa, atau peserta didik. Peran guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah besar dan tak ternilai, karena dengan pengetahuan yang dimiliki dan disampaikan oleh para guru dapat memajukan peradaban suatu bangsa.

Mengingat pentingnya peran guru tersebut, maka pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari peran guru, untuk itu para guru harus mempunyai kualitas yang baik. Kualitas sebagaimana dimaksud terdiri dari kualifikasi, komptensi, dan sertifikasi guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam uraian ini berisikan tentang:

Pengertian Guru

Guru menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas Utama Guru

Berdasarkan pengertian guru sebagaimana tersebut di atas disebutkan bahwa tugas utama guru adalah:

  1. Mendidik.
  2. Mengajar.
  3. Membimbing.
  4. Mengarahkan.
  5. Melatih.
  6. Menilai.
  7. Melakukan evaluasi.

Tugas utama tersebut dilakukan terhadap peserta didik pada jenis dan jalur pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah.

Dengan memperhatikan tugas utama guru, maka seorang guru harus memenuhi syarat untuk menjadi guru.

Syarat Umum Guru

Syarat guru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kualifikasi akademik.
  2. Memilki kualifikasi kompetensi.
  3. Memilki sertifikat pendidik.
  4. Sehat jasmani dan rohani.
  5. Memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi Kompetensi

Kualifikasi komptensi untuk memenuhi syarat menjadi guru sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terdiri atas:

  1. Kompetensi pedagogik; adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
  2. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
  3. Kompetensi sosial; adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesioanl yang diperoleh dari pendidikan profesi; adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Sertifikat Pendidik

Mengenai sertifikat pendidik diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang yang akan diangkat menjadi seorang guru haruslah sehat, baik secara rohani dan jasmani.

Memiliki Kemampuan untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Seorang guru harus memilki kemampuan dengan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, melalui metode-metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengangkatan Guru

Pengangkatan guru diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan sertifikat pendidikan, maka setiap orang memliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Kewajiban Pemerintah Terhadap Guru

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (RenTo)(060820)