Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7)
  4. BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10)
  5. BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut (Pasal 11)
  6. BAB VI Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal  14)
  7. BAB VII Kepengurusan (Pasal 15 – Pasal 16)
  8. BAB VII Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Penasehat Nasional (Pasal 17 – Pasal 21)
  9. BAB IX Dewan Pengurus dan Penasehat Provinsi (Pasal 22 – Pasal Pasal 23)
  10. BAB X Dewan Pengurus dan Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 24 – Pasal 25)
  11. BAB XI Pengurus dan Penasehat Kecamatan/Distrik (Pasal 26 – Pasal 27)
  12. BAB XII Pengurus dan Penasehat Desa/Kelurahan (Pasal 28 – Pasal 29)
  13. BAB XIII Pengurus dan Penasehat Unit dan Sub Unit Nasional (Pasal 30 – Pasal Pasal 34)
  14. BAB XIV Pengurus dan Penasehat Unit Provinsi (Pasal 35 – Pasal 36)
  15. BAB V Pengurus dan Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 37 – Pasal 38)
  16. BAB XVI Musyawarah dan Rapat Kerja (Pasal 39 – Pasal 50)
  17. BAB XVIII Keuangan (Pasal 51)
  18. BAB XVIII Laporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 52 – Pasal 53)
  19. BAB XIX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54)
  20. BAB XX Penutp (Pasal 55)

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Hukum Positif Indonesia

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading