Keuangan Negara, APBN, Keuangan Daerah, APBD, Pajak, dan Retribusi
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 […]
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas […]
Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara dibedakan menjadi: Bendahara penerimaan. Bendahara […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang juga […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan […]
Hukum Positif Indonesia- Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan […]
Hukum Positif Indonesia Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum melanjutkan uraian mengenai pengelola keuangan daerah, terlebih […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan […]
Hukum Positif Indonesia- Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris daerah merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas Koordinator pengelolaan […]
Hukum Positif Indonesia- Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas kedua, dengan topik “Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. Berikut pengantar yang disampaikan Presiden Jokowi […]
By: Rendra Topan Pemerintahan desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan desa salah satu yang menjadi sumber pendanaannya adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini selanjutnya diatur dalam […]
By: Rendra Topan Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil tentunya juga memilki sistem akuntansi dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Keuangan desa diatur dalam Pasal 71 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
By: Rendra Topan Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Kewenangan yang dapat dilimphakan tersebut yaitu dalam […]
By: Rendra Topan Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah kepala daerah, yang mempunyai kewenangan sebagai berikut: Menyusun rancangan Perda tentang APBD, […]
By: Rendra Topan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diundangkan tanggal 12 Maret 2019, dan merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun […]
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah. Penyelenggaraan akuntansi oleh oraganisasi perangkat daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan […]
By ; Rendra Topan Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa […]
Cerita Si Birong
