Category Archives: Anggaran

Keuangan Negara, APBN, Keuangan Daerah, APBD, Pajak, dan Retribusi

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Setelah dilakukan pemusnahan barang milik negara/daerah, yang kemudian dlaporkan dalam bentuk berita acara pemusnahan kepada pengelola barang milik negara/daerah, langkah selanjutnya adalah melakukan penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang.

Mengenai penghapusan barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 81 – Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan barang milik daerah mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Daftar Barang

Daftar barang dibedakan menjadi:

  • Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
  • Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Pengelola Barang

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Pengguna Barang

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kuasa Pengguna Barang

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Tujuan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan barang milik negara/daerah bertujuan untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik terhadap barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya dengan ditetapkannya surat keputusan penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang.

Ruang Lingkup dan Tahapan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Tindakan atau kegiatan penghapusan barang milik negara/daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna.
  2. Penghapusan dari daftar barang pengelola.
  3. Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah.

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan berdasarkan alasan bahwa barang milik negara/daerah tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Barang sudah diserahkan kepada pengelola barang.
  • Pengalihan status penggunaan barang milik negara/daerah.
  • Pemindahtanganan barang milik negara/daerah.
  • Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
  • Menjalankan ketentuan undang-undang;
  • Pemusnahan, atau
  • Sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair.

Dalam rangka penghapusan tersebut, maka diperlukan surat keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna yang diterbitkan oleh:

  • Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang, untuk barang milik negara, dan dilaporkan kepada pengelola barang.
  • Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, dan dilaporkan kepada kepala daerah.

Surat keputusan penghapusan barang milik negara yang ditetapkan oleh pengguna barang, maupun surat keputusan penghapusan barang milik daerah yang ditetapkan oleh pengelola barang sebagaimana tersebut di atas dikecualikan atau dengan kata tidak perlu ada surat keputusan penghapusan dimaksud dalam hal:

  1. Pengalihan status penggunaan.
  2. Pemindahtanganan, atau;
  3. Pemusnahan.

Pengecualian terhadap hal tersebut di atas berkenaan dengan tidak diperlukannya surat keputusan penghapusan, hasilnya juga harus dilaporkan kepada pengelola barang.

Dalam hal persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persedian, kepala daerah dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang dari daftar kepada pengelola barang.

Baca juga: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah

Setelah dilakukan penghapusan suatu barang yang merupakan milik negara/daerah dari daftar pengelola barang, daftar pengguna barang atau kuasa pengguna barang, langkah berikutnya adalah penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah atas barang dimaksud.

Penghapusan suatu barang dari daftar barang milik negara/daerah dilakukan apabila:

  • Barang tersebut sudah beralih kepemilikannya.
  • Barang tersebut sudah dimusnahkan, atau sebab lainnya.

Pedoman dalam penghapusan atas suatu barang dari daftar barang milik negara/daerah dilakukan berdasarkan:

  • Keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  • Keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; atau
  • Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftarnya menjadi begitu penting mengingat barang-barang milik negara/daerah tersebut mempunyai nilai atau harga perolehan yang dicantumkan dalam neraca setiap laporan keuangan pemerintah. (RenTo)(290821)

Langkah-Langkah Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah

Photo by Inga Seliverstova on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Barang milik negara/daerah dalam perjalanannya dapat dilakukan pemusnahan sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemusnahan barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.

Dalam uarian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah

Pengertian Pemusnahan dalam uraian ini disampaikan menurut Bahasa dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengertian menurut istilah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundangan.

Menurut Bahasa yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) pemusnahan merupakan nomina kata benda yang mempunyai arti proses, cara, perbuatan memusnahkan; pembinasaan; pelenyapan.

Menurut istilah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemusnahan barang milik negara/daerah mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.

Jadi pemusnahan barang milik negara/daerah adalah cara atau proses kegiatan yang bertujuan untuk memusnahkan atau melenyapkan fisik atau kegunaan suatu brang yang merupakan barang milik negara/daerah (aset).

Alasan Dilakukan Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah

Sebuah barang yang merupakan milik negara/daerah (aset) dapat dilakukan pemusnahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemusnahan barang milik negara/daerah dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu:

  1. Barang milik negara/daerah tersebut tidak dapat digunakan lagi.
  2. Barang milik negara/daerah tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi.
  3. Barang milik negara/daerah tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

Disamping ketiga alasan tersebut di atas, pemusnahan barang milik negara/daerah juga dapat dilakukan berdasarkan alasan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah

Dalam melakukan pemusnahan barang milik negara/daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang, kemudian pemusnahanan barang milik negara/daerah dilaksanakan oleh;

  1. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.
  2. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang.
  3. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur lBupatilWalikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
  4. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Baca juga: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Cara Pemsunahan Barang Milik Negara/Daerah

Pemusnahan barang milik negara/daerah setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang dilakukan dengan cara:

  • Dibakar.
  • Dihancurkan.
  • Ditimbun.
  • Ditenggelamkan, dan
  • Cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang milik negara/daerah, dalam pelaksanaannya pengguna barang membuat sebuah berita acara pemusnahan barang milik negara/daerah. Untuk selanjutnya berita acara tersebut disampaikan sebagai laporan kepada pengelola barang untuk barang milik negara, sedangkan untuk barang milik daerah dilaporkan kepada gubernur/bupati/walikota.

Berkenaan dengan barang milik negara, pemusnahanannya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/.PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. (RenTo)(280821)

Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Pendapatan Daerah

Pendapat daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Semua penerimaan daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah sebagai:

  • Pendapatan asli daerah;
  • Pendapatan transfer.
  • Pendapatan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah diuraikan dan dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah, yang diri atas:

  • Pajak daerah.
  • Retribusi daerah.
  • Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,
  • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Baca juga: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kekayaan daerah yang dipisahkan maksudnya adalah kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai contoh kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut antara lain adalah investasi pemerintah daerah pada bdan usaha, baik itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hal-hal yang termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

  • Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  • Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
  • Hasil kerja sama daerah;
  • Jasa giro;
  • Hasil pengelolaan dana bergulir;
  • Pendapatan bunga;
  • Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  • Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  • Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  • Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  • Pendapatan denda pajak daerah;
  • Pendapatan denda retribusi daerah;
  • Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  • Pendapatan dari pengembalian;
  • Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  • Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah melalui transfer meliputi:

  • Transfer pemerintah pusat.
  • Transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan daerah melalui transfer pemerintah pusat meliputi:

  • Dana perimbangan.
  • Dana insentif daerah.
  • Dana otonomi khusus.
  • Dana keistimewaan.
  • Dana desa.

Dana Perimbangan

Terdiri atas:

  • Dana transfer umum; adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum terdiri atas:
    • Dana Bagi Hasil (DBH); adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).
    • Dana Alokasi Umum (DAU); adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. perundang-undangan.
  • Dana Transfer Khusus; bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
    • Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik;

Baca juga: Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dana Insentif Daerah

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

Dana Otonomi Khusus

dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Desa

Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Dana Desa

Transfer Antar-Daerah

Pendapatan daerah melalui Transfer antar-daerah meliputi:

  • Dana Bagi Hasil (DBH).
  • Bantuan Keuangan

Pendapatan Lainnya yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

  1. Hibah;
  2. Dana darurat; dan/atau
  3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari:

  • Pemerintah Pusat,
  • Pemerintah Daerah lain,
  • masyarakat,
  • badan usaha dalam negeri atau luar negeri

Ketentuan hibah yang berasal dari yang tersebut di atas adalah tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di Indonesia

Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah dari berbagai sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, dijabarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kemudian dilaksanakan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (RenTo)(151020)

Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Guna terlaksananya urusan urusan pemerintahan dan program pembangunan di daerah, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengembalikan sebagian pendapatannya yang diperoleh dari daerah pengahasil dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam uraian ini berpedoman pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana pengertian tersebut di atas bersumber dari:

  • Pajak.
  • Sumber Daya alam

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak adalah sebagai berikut:

  • Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan.
  • Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  • Cukai hasil tembakau, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi:

  • Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah y arrg bers angkutan.
  • Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
  • Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari pajak dan sumber daya alam sebagaimana tersebut di atas sebagian dikembalikan ke daerah dengan tata cara dan mekanisme perhitungan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(071020)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

  1. Pendapatan daerah.
  2. Belanja daerah.
  3. Pembiayaan daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut di atas dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Ruang Lingkup Pendapatan Daerah

Pendapat daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Semua penerimaan daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah sebagai:

  • Pendapatan asli daerah; yang diri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Pendapatan transfer.
  • Pendapatan lainnya yang sah.

Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pengeluaran daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiyaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang merupakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diuraikan lebih lanjut dengan topik bahasan tersendiri. (RenTo)(061020)

Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Hukum Positif Indonesia-

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, maka terdapat beberapa penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegeloaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Baca juga: Ruang Lingkup Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Apa yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan daerah?

Untuk menguraikan rencana keuangan tahunan daerah, terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian keuangan daerah itu sendiri sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan daerah adalah rencana keuangan daerah yang disusun setiap tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ketentuan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam ketentuan Pasal 23 – Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Ketentuan Umum Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah.

Ketentuan umum penerimaan dan pengeluaran daerah yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

  1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  2. Penerimaan Daerah terdiri atas:
    • a. Pendapatan Daerah; dan
    • b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
  3. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
    • a. Belanja Daerah; dan
    • b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.
  4. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  6. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  7. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  8. Satuan hitung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah mata uang rupiah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto mempunyai pengertian bahwa jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi otorisasi; adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Yang dimaksud dengan “fungsi perencanaarr” adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.
  2. Fungsi pengawasan; adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  3. Fungsi alokasi; adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  4. Fungsi distribusi; adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  5. Fungsi stabilisasi; adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Gambaran umum mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kanupaten/kota. (RenTo)(250920)

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta ketersediaan barang milik negara/daerah yang telah ada, dan juga mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, pinjam pakai, sewa, sewa-beli (leasing) atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan baik negara maupun daerah.

Perencanaan tersebut meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara/daerah.  Perencanaan barang milik negara/daerah merupakan salah satu dasar bagi isntansi pemerintah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative), dan angka dasar (baseline), serta penyusunan rencana kerja anggaran.

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada:

  1. Standar barang.
  2. Standar kebutuhan.
  3. Standar harga.

Dalam hal standar barang dan standar kebutuhan di tetapkan oleh pengelola barang milik negara/daerah berkoordinasi dengan instansi atau dinas terkait, yang berpedoman pada penetapan menteri dalam negeri, sementara itu untuk standar harga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah

Pengadaan barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Efisien;
  2. Efektif;
  3. Transparan;
  4. Terbuka;
  5. Bersaing;
  6. Adil;
  7. Akuntabel;

Baca juga: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pengadaan barang milik negara/daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(280620)

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.

Melalui artikel ini diuraikan secara garis besar tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah, antara lain:

Pengertian

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Barang milik negara/daerah harus dikelola secara tertib, siapa yang melakukan pengelolaan barang milik negara/daearah?

Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa pengelola barang milik negara/daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan terhadap barang milik negara/daerah.

Sebagaimana pengertian pengelola barang negara/daerah yang tersebut di atas, maka pengelola barang dibedakan menjadi:

  1. Pengelola barang milik negara.
  2. Pengelola barang milik daerah.

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola barang milik negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara, menteri keuangan dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang berdasarkan tata cara yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Pengelola Barang Milik Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sekretaris daerah.

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi kegiatan sebagai berikut:

  1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara/Daerah.
  2. Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah.
  3. Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
  4. Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.
  5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah.
  6. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah.
  7. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.
  8. Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah.
  9. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah.
  10. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
  11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah.

Secara bertahap mengenai uraian dari masing-masing kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan barang milik negara/daerah dilanjutkan dengan judul tersendiri. (RenTo)(280620)

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Hukum Positif Indonesia-

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya juga didukung dengan pendanaan dan pengelolaannya dalam bentuk bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 – Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dalam bentuk:

  1. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Disamping dana penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah menyediakan juga anggaran pendanaan lainnya melalui APBN yaitu:

  1. Dana kontinjensi bencana; adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
  2. Dana siap pakai; adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  3. Dana bantuan sosial berpola hibah; adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai disediakan oleh pemerintah pusat dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di tempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Partisipasi Masyarakat

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong  partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana untuk penanggulangan bencana dengan cara sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana.
  2. Memfasilitasi  masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana.
  3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah pusat dicatatkan dalam APBN, dan APBD bagi pemerintah daerah, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Baca juga:

Penanggulangan Bencana

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

  1. Prabencana;
  2. Tanggap darurat bencana;
  3. Pascabencana;

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pengelolaan bantuan penaggulangan bencana diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang diberikan kepada korban bencana adalah sebagai berikut:

  1. Santunan duka cita.
  2. Santunan kecacatan.
  3. Pinjaman lunak untuk usaha produktif.
  4. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Semua kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(160620)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tim anggaran pemerintah daerah dipimpin oleh sekretaris daerah beranggotakan sebagai berikut:

  1. Pejabat perencana daerah.
  2. Pejabat pengelola keuangan daaerah.
  3. Pejabat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tugas tim anggaran pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

  1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
  2. Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan kijakan umum anggaran.
  3. Menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rencana perubahan prioritas dan plafon anggaran smentara.
  4. Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daeah.
  5. Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  6. Membahas hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  7. Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah dan rancangan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
  8. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
  9. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim anggaran pemerintah daerah dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. (RenTo)(290520)

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Selaku Pengelola Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibedakan menjadi:

  • Bendahara penerimaan
  • Bendahara pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara penerimaan ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan satuan kerja perangkat daerah atas usul pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan

Tugas dan wewenang bendahara penerimaan adalah:

  1. menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah.
  2. Menatauahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran yang melimpahkan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka kepala daerah dapat menetapakn bendahara penerimaan pembantu, yang tugas dan wewenangnya sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan yang ditetapkan kepala daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala satuan kerja perangkat daerah,

Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk  menerima, menyimpan, mebayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah.

Bendahara pengeluaran dibedakan menjadi:

  • Bendahara pengeluaran.
  • Bendahara pengeluaran pembantu.

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  1. Mangajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
  2. Menerima dan menyimpan uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang.
  3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan, ganti uang, dan tambah uang yang dikelolanya.
  4. Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
  6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara umum daerah secara periodic.
  7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna anggaran dalam hal ini kepala satuan kerja perangkat daerah yang melimpahkan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran menunjuk bendahara pengeluaran pembantu, yang kemudian melalui usulan pejabat pengolala keuangan daerah dilakukan penetapan oleh kepala daerah.

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu

  1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
  2. Menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
  3. Menerimah dan menyimpan tambah uang dari bendahara umum daerah.
  4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan tambah uang yang dikelolanya.
  5. Menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
  7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada kuasa pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Kepala satuan kerja perangkat daerah atas usul bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah, yang tugas dan wewenang lingkup tugasnya ditetapkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

Larangan bagi Bendahara

Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilarang untuk:

  1. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa.
  2. Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan penjualan jasa.
  3. Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangannya lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung

Larangan bendahara sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. (RenTo)(280520)