Hukum Positif Indonesia- Dalam hal penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) di Indonesia diatur dalam Pasal 276 – Pasal 281 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 276 UU […]
Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)
Mengenal Pelayaran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Sebagai sebuah negara kepulauan transportasi perairan merupakan transportasi […]
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdikasi, […]
Wilayah Laut Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) […]
Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Asas dan tujuan penyelenggaraan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Kelautan Keberlanjutan; adalah […]
Pengantar Kelautan
Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah laut memiliki […]
Ketentuan Umum Mengenai Impor
Hukum Positif Indonesia- Definisi impor berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Ketentuan umum mengenai impor diatur dalam Pasal […]
Ketentuan Umum Mengenai Ekspor
Hukum Positif Indonesia- Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ketentuan mengenai ekspor diatur dalam Pasal […]
Perdagangan Luar Negeri
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Definisi perdagangan luar negeri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 […]
Alasan Larangan dan Pembatasan Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Alasan […]
