Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 […]
Rasio Luasan Lahan Pendirian Satuan Pendidikan Terhadap Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan
Hukum Positif Indonesia- Lahan merupakan salah satu syarat dalam pendirian satuan pendidikan yang termasuk dalam kelompok sarana dan prasarana pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri […]
Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sekretariat Dewan […]
Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode […]
Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Kependudukan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Kependudukan Kartu […]
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, […]
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 […]
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang […]
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik […]
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara […]
