Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karateristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode […]
Penyelenggaraan Kewenangan Urusan Administrasi Kependudukan atas Dokumen Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Kependudukan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Kependudukan Kartu […]
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer
Hukum Positif Indonesia- Sektor telekomunikasi dan teknologi yang berkembang dengan pesat memerlukan kepastian hukum dalam melakukan penyederhanaan perhitungan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, […]
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 […]
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di atur dalam ketentuan Pasal 90 – Pasal 96 Undang-Undang […]
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik […]
Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI
Hukum Positif Indonesia- Jenis perizinan senjata api nonorganik TNI/POLRI diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara […]
Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam uraian […]
Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kita sering membaca dan mendengar istilah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Berikut ini disampaikan mengenai pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah […]
Gambaran Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menciptakan iklim kegiatan berusaha yang sehat, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa hal pokok disampaikan dalam uraian ini […]
