By: Rendra Topan Pemerintahan desa dalam menjalankan urusan pemerintahan dan tugas-tugas pemerintahan desa salah satu yang menjadi sumber pendanaannya adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini selanjutnya diatur dalam […]
By: Rendra Topan Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil tentunya juga memilki sistem akuntansi dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Keuangan desa diatur dalam Pasal 71 – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]
By: Rendra Topan Pembuktian dan pembukuan hak atas tanah diatur dalam Pasal 23 – Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Uraian mengenai hal ini terdiri atas: Pembuktian […]
By: Rendra Topan Setelah mengucapkan sumpah/janji, selanjutnya anggota DPR-R mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsekuensi dari sumpah/janji yang telah diucapkan tersebut. Hak dan kewajiban anggota DPR-RI ini diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang […]
By: Rendra Topan Sebagai sebuah lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempunyai hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan […]
By: Rendra Topan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang terpilih melalui proses pemilihan legislatif setiap lima tahun sekali dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 […]
By: Rendra Topan Mencermati judul artikel ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat dua buah istilah dalam pendidikan yang sekilas tampak serupa namun mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman terhadap dua […]
By: Rendra Topan Standar nasional pendidikan merupakan acuan atau pedoman dalam perumusan kurikulum, yang diatur dalam Pasal 36 – Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum […]
By: Rendra Topan Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah mengaturnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal […]
By: Rendra Topan Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap tanah yang berupa pengukuran dan pemetaan yang meliputi kegiatan: Pembuatan peta dasar pendaftaran. Penetapan bidang-bidang […]
By: Rendra Topan Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun […]
By: Rendra Topan Untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah di Indonesia, pemerintah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menurut Pasal […]
By: Rendra Topan Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun hal-hal yang menjadi […]
By: Rendra Topan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan agar efektif dan efisien menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah […]
By: Rendra Topan Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, namun begitu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan sebagian ataupun seluruhnya. Kewenangan yang dapat dilimphakan tersebut yaitu dalam […]
Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum
Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hak dan Kewajiban Dalam Keterbukaan Informasi Publik Asas dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik Pengertian dan Istilah Keterbukaan Informasi Publik
