Category Archives: Tata Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Kelembagaan, Aparatur, Anggaran, Pemilu, Pengadaan Barang dan Jasa

Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Mengenal Mahkamah Konstitusi

Leave a comment
Photo by Colin Lloyd on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan turunannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka angka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstutsi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memilik susunan organisasi sebagai berikut:

  • Hakim.
  • Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap anggota.
  • Wakil ketua Mahkamah Konstitusi merangkap anggota.
  • Sekretariat jenderal.
  • Kepaniteraan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan bersifat final memiliki makna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.Sifat putusan final ini sekaligus mencakup kekuatan hukum mengikat.

Selain memutus hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban berdasarkan kewenangan tersebut untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

  • Pengkhianatan terhadap negara; maksudnya adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Korupsi dan penyuapan; maksudnya adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Tindak pidana berat lainnya; maksudnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  • Perbuatan tercela; makdsunya adalah perbuatan yang merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden.
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden; maksudnya adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana tersebut di atas, maksudnya adalah pendapat yang diambil dalam keputusan paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi

Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penulis membedakan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi ini menjadi:

  • Tanggung jawab internal.
  • Tanggung jawab eksternal.

Tanggung Jawab Internal

Tanggung jawab internal maksudnya adalah bahwa tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Tanggung Jawab Eksternal

Tanggung jawab eksternal maksudnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:

  • Permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus.
  • Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Laporan berkala tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan informasi putusan dapat diakses oleh masyarakat.

Pengertian Permohonan

Pengertian permohonan sebagaimana yang disebutkan tanggung jawab eksternal adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu; permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

  • Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945.
  • Pembubaran patai politik.
  • Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  • Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. (RenTo)(021221)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Aparatur, Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Leave a comment
Photo by alfauzikri on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian bela Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah, “tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga Negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negawa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha bela negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Hak Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Setiap warga negara dalam usaha bela negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara.
  2. Mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia.
  3. Mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan.

Kewajiban Warga Negara dalam Usaha Bela Negara

Selain hak dalam usaha bela negara yang dimiliki oleh setiap warga negara, terdapat juga kewajiban yaitu:

  1. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahan negara.
  2. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota komponen cadangan yang dimobilisasi dalam mengahadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pembinaan kesadaran bela negara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan melalui:

  • Pendidikan kewarganegaraan.
  • Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
  • Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
  • Pengabdian sesuai dengan profesi.

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang ruang lingkupnya meliputi:

  • Pendidikan.
  • Masyarakat.
  • Pekerjaan.

Nilai dasar bela negara tersebut meliputi:

  1. Cinta tanah air.
  2. Kesadaran berangsa dan bernegara.
  3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
  4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
  5. Kemampuan awal bela negara.

Dalam pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sementara itu pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup masyarakat ditujukan bagi warga negara yang meliputi tokoh agama, tokok masyarakat,tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader oragnisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Sedangkan pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pekerjaan, ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara Sukarela atau Secara Wajib

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengabdian sesuai dengan Profesi

Penyelenggaraan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi  untuk kepentingan pertahanan negara disiapkan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida dapat dilakukan melalui keanggotaan komponen cadangan atau komponen pendukung yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentraformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. (RenTo)(241121)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Badan Hukum, Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Selayang Pandang mengenai Organisasi Kemasyarakatan

Leave a comment
Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

Hukum Posisitf Indonesia-

Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian organisasi kemasyarakatan tersebut di atas dikutip berdasarkan bunyi kententaun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Pembentukan organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Fungsi organisasi kemasyaraktan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendirian dan Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Pendirian organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang didirikan  dapat berbentuk:

  • Badan hukum.
  • Tidak berbadan hukum.

Organisasi Kemasyarakatan Berbentuk Badan Hukum

Organisasi kemasyarakatan yang beberntuk badan hukum dibedakan lagi menjadi:

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum berbasis anggota, bentuknya keorganisasiannya berupa perkumpulan, dengan persyaratan sebagai berikut:
    • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
    • Program kerja.
    • Sumber pendanaan.
    • Surat keterangan domisili.
    • Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan.
    • Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengekta di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

  • Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum tidak berbasis anggota, bentuk keorganisasiannya berupa yayasan.

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan

Mengenai pendaftaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaraktan.

Terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tidak memerlukan surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum harus melakukan pendaftaran sebagai sebuah oraganisasi dengan syarat pendaftaran sebagai berikut:

  • Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Aanggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  • Program kerja.
  • Susunan pengurus.
  • Surat keterangan domisili.
  • Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan.
  • Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan.
  • Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diterbitkan surat keterangan terdaftar oleh:

  • Menteri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional.
  • Gubernur bagi organisasi kemasyaraktan yang memiliki lingkup provinsi.
  • Bupati/walikota bagi organisasi kemasrakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Tahapan Pendaftaran Organsiasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum

Sebelum menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi oragnisasi kemasyarakatan yang diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota diwajibkan untuk melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, meminta organisasi kemasyarakatan pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan lulus verifikasi, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud, memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

Pendataan yang didasarkan domisili tersebut dilakukan oleh camat atau sebutan lainnya, meliputi:

  • Nama dan alamat organisasi;
  • Nama pendiri;
  • Tujuan dan kegiatan; dan
  • Susunan pengurus.

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Hak dan kewajiban organisasi kemasyarkatan diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hak Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berhak:

  • mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
  • Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
  • Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
  • Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

  • Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
  • Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
  • Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  • Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya, organisasi kemasyarakatan dapat membentuk suatu wadah berhimpun lebih dari satu, dengan syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(181121)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Aparatur, Tata Pemerintahan

Upaya Administratif atas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara

Leave a comment
Photo by Nicola Barts on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas pelanggaran hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan upaya administratif. Untuk itu pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Mengenai pengertian upaya administratif dan hal lainnya berkenaan dengan upaya administratif disampaikan dalam uraian ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pajabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau keputusan pejabat.

Kategori Upaya Administratif

Upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara upaya administrative dibedakan menjadi:

  • Keberatan.
  • Banding Administratif

Keberatan

Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

Objek Keberatan

Hal-hal yang mnejadi objek keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun hal yang menjadi objek keberatan tersebut adalah:

  • Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), keberatan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Pejabat, keberatan diajukan kepada atasan pejabat.

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Mengenai tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Tata cara penyelesaian keberatan tersebut dibedakan menjadi:

  • Penyelesaian keberatan atas putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Penyelesaian keberatan atas putusan pejabat.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagai  berikut:

  • diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
  • Keberatan sebagaimana diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud (jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja), maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menerima keberatan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian Keberatan atas Putusan Pejabat

Tata cara penyelesaian keberatan atas putusan pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

  • Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada pejabat.
  • Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu dimakasud, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan keberatan.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud wajib dibuat oleh pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
  • Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
  • Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
  • Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
  • Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
  • Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
  • Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
  • Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat.
  • Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Banding Administratif

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terhadap banding administratif ditindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selaku badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

Objek Banding Administratif

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengajukan banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan objek banding administratif. Bentuk keputusan dimaksud berupa:

  • Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  • Pemutusan kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tata Cara Penyelesaian Banding Administraitf

Tata cara penyelesaian banding administratif atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

  • Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
  • Surat penetapan sebagaimana dimaksud, ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
  • Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
  • Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
  • Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
  • Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

Persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Tata cara persidangan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Adapun tata cara persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), didahului dengan pra-sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Pra-sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud, dinyatakan sah jika dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).
  • Dalam hal anggota Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana dimaksud berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  • Sidang Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Berkenaan dengan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) terdapat hal-hal  yang harus diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 18, yaitu:

  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ditetapkan oleh Ketua, dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
  • Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas atas keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berlaku secara mutatis mutandis terhadap Upaya Administratif bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaduan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas terhadap tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang tidak melaksanakan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (RenTo)(101121)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Aparatur, Tata Pemerintahan

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin  militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.

Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tujuan Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Fungsi Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

  • Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
  • Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

  • Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
  • Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
  • Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
  • Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
  • Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  • Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer

Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:

  • Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
  • Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
    • Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
    • Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
    • Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
    • Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

  • Teguran.
  • Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
  • Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer,  dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
  • Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:

  • Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Leave a comment
Photo by Susanne Jutzeler on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek perselisihan dalam sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
  • Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
  • Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Pertanggungjawaban keuangan.
  • Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Terhadap hal yang menjadi objek perselisihan partai politik tersebut di atas, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Terhadap permasalahan yang menjadi objek perselisihan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturnya sebagai berikut:

  • Diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Perkara Partai Politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diajukan melalui pengadilan negeri, dan diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (RenTo)(010121)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewajiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  5. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  6. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  10. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  11. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  1. Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  2. Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  3. Dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  6. Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  7. Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  8. Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  9. Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  10. Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Kelembagaan, Tata Pemerintahan

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Leave a comment
Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp

Aparatur, Tata Pemerintahan

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Passal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran terhadap Kewajiban

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelanggaran terhadap kewajiban dibedakan menjadi:

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada Unit kerja, bentuk hukuman disiplin tersebut berupa:
    • Teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    • Teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegwaia Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yan bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin sedang berupa:
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban utama dengan hukuman disiplin berat.
  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin berat.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin berat berupa:
    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Larangan

Selain pelanggaran atas kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan sanksi hukuman disiplin, pelanggaran terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil (PNS) juga mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Bentuk pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja danlatau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangkutan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Pemberian hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230921)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Aparatur, Tata Pemerintahan

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan menaati larangan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Mengenai tingkatan hukuman disiplin dan bentuk pelanggarannya tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tingkatan Hukuman Disiplin terdiri atas:

  • Hukuman disiplin ringan.
  • Hukuman disiplin sedang.
  • Hukuman disiplin berat.

Masing-masing tingkatan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari beberapa jenis hukuman.

Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan tingkatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, dapat ditentukan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Jenis Hukuman Disiplin Ringan

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

  • Teguran lisan; Merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Teguran tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Untuk sementara jenis hukum disiplin sedang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sampai diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis Hukuman Disiplin Berat

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 (dua belas) bulan.
  • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); hukuman disiplin ini diberikan setelah melalui tahapan pemekrisaan terlebih dahulu.

Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220921)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp