Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang terpercaya untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Penyelenggaraan Kearsipan (Pasal […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan […]
Hukum Positif Indonesia- Pandemi COVID-19 yang mendunia membuat pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) […]
Hukum Positif Indonesia- Bangunan gedung diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung sebagai bagian dari penataan ruang dan pembangunan di Indonesia, mengingat bangunan gedung penting […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Fungsi Bangunan Gedung (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13) BAB III […]
Hukum Positif Indonesia- Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu, “jenjang […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 6 – Pasal 50) BAB III Jaminan Mutu […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika golongan I. Narkotika golognan II. Narkotika golongan III. Baca […]
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini disadur dari who.int yaitu website World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membantu menyebarluaskan informasi mengenai […]
Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 19 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal I Penyisipan satu angka pada ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4) BAB III […]
Hukum Positif Indonesia- Mengenai kendaraan diatur dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang […]
Donation/Donasi
We accept your donation to the continuation of this site. Thank you/Kami menerima sumbangan dalam rangka mengisi artikel. Terimakasih
$5.00
