Pasal 1 Perubahan Pasal 63 ayat (1). Pengahapusan Pasal 65 ayat (1) huruf f. Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan Penambahan satu ayat. Perubahan Pasal 88. Penyisipan satu huruf pada Pasal 101 […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b. Penyisipan satu hutuf ketentuan Pasal 10 di antara huruf b dan c. Penyisipan satu ayat kentenutan Pasal […]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Prinsip Prinsip Pelaksanaan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Persyaratan Calon (Pasal 7) BAB IV Penyelenggara Pemilihan (Pasal 8 – Pasal […]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kedudukan dan Jenis Desa (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Penataan Desa (Pasal 7 – Pasal 17) BAB IV Keweangan […]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal I Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 16, angka 21, angka 24, angka 25, dan angka 28 […]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal I Perubahan Pasal 15 ayat (1); Perubahan Pasal 71; Perubahan Pasal 73; Perubahan Pasal 74; Perubahan Pasal 83 ayat (1); Perubahan Pasal 84 ayat (1); Perubahan Pasal 105 ayat (1); Penambahan […]
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal I; Penghapusan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Perubahan Pasal 97 ayat (2); Penghapusan Pasal 97 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); Perubahan Pasal 104 […]
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66) BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245) BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313) BAB […]
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 – […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 –Pasal 4) BAB III Kriteria Cagar Budaya (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemilikan dan Penguasaan (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 9) BAB II Persero (Pasal 10 – Pasal 34) BAB III Perum (Pasal 35 – Pasal 62) BAB IV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran […]
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Ruang Lingkup Keberlakukan Undang-Undang (Pasal 4) BAB IV Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 6) […]
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Peran, Pengelompokan, dan Bagian-Bagian Jalan (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Jalan […]
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik […]
