Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana […]
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sistematika Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum […]
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-undang ini terdiri dari 17 Pasal. Diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian (Pasal 3 – Pasal 7) BAB III Masuk […]
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948
Sistematika Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 Terdiri dari 6 (enam) pasal, dan […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Meterai BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Objek, Tarif dan Saat Terutang Bea Meterai (Pasal 3 – Pasal 8) […]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang […]
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terdiri dari satu pasal, dan mulai berlaku sejak […]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Terorisme BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Lingkup Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti […]
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembinaan (Pasal 4 – […]
You must be logged in to post a comment.