BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Kekuasan Atas Pengelolaan Keuangan Negara (Pasal 6 – Pasal 10) BAB III Penyusunan dan Penetapan APBN (Pasal 11 – Pasal 15) BAB […]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal […]
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29) BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian […]
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 Perubahan ketentuan Pasal 8 Penyisipan pasal diantara ketenuan Pasal 13 dan ketentuan Pasal 14 sebanyak 6 pasal Perubahan ketentuan Pasal 14 Penyisipan pasal diantara Pasal 14 […]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 Perubahan ketentuan Pasal 4 Perubahan Ketentuan Pasal 5 Penjelasan Pasal 7 dihapus, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 4. Perubahan ketentuan Pasal 12 Perubahan […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan Pengadilan (Pasal 6 – Pasal 49) BAB III Kekuasaan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 54) BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
BAB I Ketentun Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV Kegiatan yang Dilarang (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Pasal 5 – Pasal 7) BAB III Rencana Induk Industri Nasional (Pasal 8 – Pasal […]
Penyusunan Undang-Undang
By: Rendra Topan Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal […]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Perencanaan (Pasal 13 – […]
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian (Pasal 6 – Pasal 7) […]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Perubahan Pasal 63 ayat (1). Pengahapusan Pasal 65 ayat (1) huruf f. Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan Penambahan satu ayat. Perubahan Pasal 88. Penyisipan satu huruf pada Pasal 101 […]
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 7. Perubahan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b. Penyisipan satu hutuf ketentuan Pasal 10 di antara huruf b dan c. Penyisipan satu ayat kentenutan Pasal […]
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Prinsip Prinsip Pelaksanaan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Persyaratan Calon (Pasal 7) BAB IV Penyelenggara Pemilihan (Pasal 8 – Pasal […]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Kedudukan dan Jenis Desa (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Penataan Desa (Pasal 7 – Pasal 17) BAB IV Keweangan […]
