Category Archives: Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Tujuan dan Fungsi (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer (Pasal 6)
  4. BAB IV Disiplin Militer (Pasal 7)
  5. BAB V Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer (Pasal 8 – Pasal 13)
  6. BAB VI Atasan dan Bawahan (Pasal 13 – Pasal 19)
  7. BAB VII Ankum dan Kewenangannya (Pasal 20 – Pasal 24)
  8. BAB VIII Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 25 – Pasal 45)
  9. BAB IX Pengajuan Keberatan (Pasal 46 – Pasal 52)
  10. BAB X Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (Pasal 53)
  11. BAB XI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54 – Pasal 57)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 58 – Pasal 60)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 61 – Pasal 62)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

  1. Buku Pertama
    • BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
    • BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5)
    • BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31)
    • BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38)
    • BAB IV Gabungan Tindak PIdana (Pasal 39)
    • BAB V Tindak Pidana Aduan dalam Hukum Pidana Umum (Pasal 40)
    • BAB VI Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana (Pasal 41 – Pasal 44)
    • BAB VII Pengertian-Pengertian dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan (Pasal 45 – Pasal 63)
  2. Buku Kedua; Kejahatan-Kejahatan
    • BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 64 – Pasal 72)
    • BAB II Kejahatan dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, tanpa Bermaksud untuk memberi Bantuan Kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh (Pasal 73 – Pasal 84)
    • BAB III Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seseorang Militer untuk Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas (Pasal 85 – Pasal 96)
    • BAB IV Kejahatan terhadap Pengabdian (Pasal 97 – Pasal 117)
    • BAB  V Kejahatan-Kejahatan terhadap Pelbagai Keharusan Dinas (Pasal 118 – Pasal 139)
    • BAB VI Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 – Pasal 146)
    • BAB VII Merusakkan, Membinasakan atau Menghilangkan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang (Pasal 147 – Pasal 149)
  1. Ketentuan Penutup (Pasal 150)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pembentuk Partai Politik (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Poltik (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Asas dan Ciri (Pasal 9)
  5. BAB V Tujuan dan Fungsi (Pasal 10 – Pasal 11)
  6. BAB  VI Hak dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal 13)
  7. BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 14 – Pasal 16)
  8. BAB VIII Organisasi dan Tempat Kedudukan (Pasal 17 – Pasal 18)
  9. BAB IX Kepengurusan (Pasal 19 – Pasal 26)
  10. BAB X Pengambilan Keputusan (Pasal 27 – Pasal 28)
  11. BAB XI Rekrumen Politik (Pasal 29)
  12. BAB XII Peraturan dan Keputusan Partai Politik (Pasal 30)
  13. BAB XIII Pendidikan Politik (Pasal 31)
  14. BAB XIV Penyelesaian Partai Politik (Pasal 32 – Pasal 33)
  15. BAB XV Keuangan (Pasal 34 – Pasal 39)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 40)
  17. BAB XVII Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik (Pasal 41 – Pasal 45)
  18. BAB XVIII Pengawasan (Pasal 46)
  19. BAB XIX Sanksi (Pasal 47 – Pasal 50)
  20. BAB XX Ketentuan Peralihan (Pasal 51)
  21. BAB XXI Ketentuan Penutup (Pasal 52 – Pasal 53)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Macam dan Harga Rupiah (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah (Pasal 4 – Pasal 9)
  4. BAB IV Pengelolaan Rupiah (Pasal 11 – Pasal 20)
  5. BAB V Penggunaan Rupiah (Pasal 21)
  6. BAB VI Penukaran Rupiah (Pasal 22)
  7. BAB VII Larangan (Pasal 23 – Pasal 27)
  8. BAB VIII Pemberantasan Rupiah Palsu (Pasal 28 – Pasal 29)
  9. BAB IX Pemeriksaan TIndak Pidana Terhadap Rupiah (Pasal 30 – Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Pidana (Pasal 33 – Pasal 41)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 42 – Pasal 43)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 48)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3).
  2. BAB II Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 – Pasal 10).
  3. BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11 – Pasal 21).
  4. BAB IV Pengelolaan Uang (Pasal 22 – Pasal 32).
  5. BAB V Pengelolaan Piutang dan Utang (Pasal 33 – Pasal 40).
  6. BAB VI Pengelolaan Investasi (Pasal 41).
  7. BAB VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 42 – Pasal 49).
  8. BAB VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang Dikuasai Negara/Daerah (Pasal 50).
  9. BAB IX Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD (Pasal 51 – Pasal 57).
  10. BAB X Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 58).
  11. BAB XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Pasal 59 – Pasal 67).
  12. BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pasal 68 – Pasal 69).
  13. BAB XIII Ketentuan Peralihan (Pasal 70 – Pasal 71).
  14. BAB XIV Ketentuan Penutup (Pasal 72 – Pasal 74).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Pasal I

Menambah enam ketentuan baru di antara ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74

Keterangan: Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4.

Pasal II

Menambah tiga pasal baru pada BAB IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah ketentuan Pasal 95.

Pasal III

Menambah sebuah BAB baru setelah BAB XXIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu BAB XXIX A.

Pasal IV

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 1976

Keterangan: Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal I

Pasal II

Pasal III

  1. Penambahan satu pasal setelah ketentuan Pasal 52, yaitu Pasal 52a.
  2. Penambahan satu pasal setelah ketentuan Pasal 142, yaitu Pasal 142a.
  3. Penambahan satu pasal setelah ketentuan Pasal 154, yaitu Pasal 154a.

Pasal IV

Diundangkan pada tanggal 29 September 1958

Keterangan: Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang ini terdiri dari 17 Pasal.

Diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian (Pasal 3 – Pasal 7)
  3. BAB III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Pasal 8 – Pasal 23)
  4. BAB IV Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 24 – Pasal 33)
  5. BAB V Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tunggal (Pasal 34 – Pasal 65)
  6. BAB VI Pengawasan Keimigrasian (Pasal 66 – Pasal 74)
  7. BAB VII Tindakan Administrasi Keimigrasian (Pasal 75 – Pasal 80)
  8. BAB VIII Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi (Pasal 81 – Pasal 90)
  9. BAB IX Pencegahan dan Penangkalan (Pasal 91 – Pasal 103)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 104 – Pasal 112)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 113 – Pasal 137)
  12. BAB XII Biaya (Pasal 137 – Pasal 138)
  13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 139 – Pasal 140)
  14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 141)
  15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 142 – Pasal 145)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948

Sistematika Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948

Terdiri dari 6 (enam) pasal, dan belum ada perubahannya.