Category Archives: Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 3.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 4.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2).
  4. Mengubah ketentuan Pasal 8.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1).
  6. Menghapus ketentuan Pasal 11.
  7. Mengubah ketentuan Pasal 12 lama menjadi ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ayat (3).
  8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama menjadi ketentuan Pasal 12 baru.
  9. Mengubah ketentuan Pasal 14 lama menjadi ketentuan Pasal 13 baru.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama menjadi ketentuan Pasal 14 baru.
  11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama menjadi ketentuan Pasal 15 baru.
  12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama menjadi ketentuan Pasal 16 baru.
  13. Penambahan satu pasal yang dijadikan ketentuan Pasal 17 baru.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Download

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Terdiri dari 23 pasal.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Download

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal I

  1. Mengubah penjelasan ketentuan Pasal 9 ayat (2), dan mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta menambahkan lima ayat.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan penyisipan tiga ayat di antara ayat (3) dan ayat (4).
  3. Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan penyisipan satu ayat di antara ayat (3) dan ayat (4).
  4. Mengubah ketentuan Pasal 22.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 33.
  6. Menyisipkan dua pasal di antara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38.
  7. Menghapus ketentuan Pasal 38.
  8. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.
  9. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Download

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tujuan dan Asas (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Persyaratan Penetapan dan Pencabutan (Pasal 4 – Pasal 7)
  4. BAB IV Standard an Layanan (Pasal 8 – Pasal 9)
  5. BAB V Pengelolaan Keuangan BLU (Pasal 10 – Pasal 30)
  6. BAB VI Tata Kelola (Pasal 31 – Pasal 36)
  7. BAB VII Ketentuan Lain (Pasal 37)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan  (Pasal 38 – Pasal 39)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 40 – Pasal 41)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Download

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Upaya Administratif (Pasal 2 – 20)
  3. BAB III Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 21 – Pasal 27)
  4. BAB IV Hak Kepegawaian Pegawai Apartur Sipil Negara yang Mengajukan Banding Administratif (Pasal 28 – Pasal 29)
  5. BAB V Pendanaan (Pasal 30)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 31 – Pasal 34)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021Download
Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kewajiban dan Larangan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Hukuman Disiplin (Pasal 7 – Pasal 37)
  4. BAB IV Berlakunya Hukuman Disiplin dan Perdokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin (Pasal 38 – Pasal 39)
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 40 – Pasal 43)
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 44 – Pasal 46)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021Download
Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

Terdiri dari dua puluh pasal.

Diundangkan di Jakarta Tanggal 28 April 2021

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021Download
Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Kecamatan (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Kelurahan (Pasal 18 – Pasal 27)
  4. BAB IV Pendanaan (Pasal 28 – Pasal 30)
  5. BAB V Pakaian Dinas (Pasal 31)
  6. BAB VI Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 32 – Pasal 33)
  7. BAB VII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 34)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 37)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018Download
Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 1.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 89.
  3. Mengubah ketentuan Pasal 90.
  4. Mengubah ketentuan 102 ayat (3) huruf f.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 103.
  6. Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (2).
  7. Mengubah ketentuan Pasal 136.
  8. Mengubah ketentuan Pasal 137.
  9. Mengubah ketentuan Pasal 141 ayat (2) huruf j.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 142 ayat (2).
  11. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 143.
  12. Mengubah ketentuan Pasal 148.
  13. Mengubah ketentuan Pasal 149.
  14. Mengubah ketentuan Pasal 150.
  15. Mengubah ketentuan Pasal 152 ayat (1) huruf a.
  16. Mengubah ketentuan Pasal 166 ayat (1), ayat (3) huruf l, dan ayat (4).
  17. Mengubah ketentuan Pasal 167.
  18. Penambahan satu BAB di antara BAB V dan BAB VI.
  19. Penyisipan lima pasal di antara ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172.
  20. Mengubah ketentuan Pasal 181.
  21. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253B dan Pasal 254.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021Download

Keterangan: Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah, Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Leave a comment

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal I

  1. Mengubah ketentuan Pasal 32.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1).
  3. Mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (1).
  4. Mengubah ketentuan Pasal 71.
  5. Mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (1).
  6. Mengubah ketentuan Pasal 142.
  7. Mengubah ketentuan Pasal 228 ayat (6).
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 253A dan Pasal 254.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020Download

Keterangan: