BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Pelaksanaan Kampanye (Pasal 6 – Pasal 18) BAB III Materi Kampanye (Pasal 19 – Pasal 22) BAB IV Metode Kampanye (Pasal […]
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Organisasi (Pasal 4 – Pasal 51) BAB III Instansi Vertikal (Pasal 52) BAB IV Unit Pelaksana Teknis (Pasal 53 […]
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Dalam Negeri Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) […]
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Etika Profesi POLRI (Pasal 4 – Pasal 5) BAB III Kewajiban dan Larangan (Pasal 6 – Pasal 16) BAB IV Penegakkan […]
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Transparansi dan Realisasi dalam rangka […]
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal : 24 Maret 2015
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI […]
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 3) 2. BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 4 – Pasal 7) 3. BAB III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 8 […]
