Category Archives: Peraturan Lain

Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Produk Bank (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Pengelolaan Risiko Penyelenggaraan Produk Bank (Pasal 6 – Pasal 8)
  4. BAB IV Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank Baru (Pasal 9 – Pasal 16)
  5. BAB V Penghentian Produk Bank (Pasal 17 – Pasal 18)
  6. BAB VI Pelaporan (Pasal 19 – Pasal 25)
  7. BAB VII Perlindungan Konsumen dan/atau Pemenuhan Prinsip Syariah (Pasal 26 – Pasal 28)
  8. BAB VIII Mekanisme Penyelenggaraan KEgiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri (Pasal 29 – Pasal 31)
  9. BAB IX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 32)
  10. BAB X Ketentuan Peralihan (Pasal 33 – Pasal 34)
  11. BAB XI Ketentuan Penutup (Pasal 35 – Pasal 38)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
  2. BAB II Rencana Korporasi (Pasal 7 – Pasal 10)
  3. BAB III Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 11 – Pasal 23)
  4. BAB IV Bank Digital (Pasal 23 – Pasal 31)
  5. BAB V Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 32 – Pasal 47)
  6. BAB  VI Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank Berbadan Hukum Indonesia dan Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, serta Pemimpin Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 48 – Pasal 55)
  7. BAB VII Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 56 – Pasal 90)
  8. BAB VIII Perubahan Nama dan Logo Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 91 – Pasal 93)
  9. BAB IX Perubahan Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 94 – Pasal 96)
  10. BAB X Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 97 – Pasal 100)
  11. BAB XI Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 101 – Pasal 115)
  12. BAB XII Kantor Perwakilan dari Bank yang Berdudukan di Luar Negeri (Pasal 116 – Pasal 123)
  13.  BAB XIII Pencabutan Izin Usaha Bank Berbadan Hukum Indonesia atau PEncabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau Penutupan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Pasal 124 – Pasal 141)
  14. BAB XIV Sinergi Perbankan (Pasal 142 – Pasal 145)
  15. BAB XV Penyampaian Perizinan dan Laporan (Pasal 146)
  16. BAB XVI Pengelompokan Bank (Pasal 147 – Pasal 148)
  17. BAB XVII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 149 – Pasal 154)
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 155 – Pasal 157)
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 158 – Pasal 160)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5).
  2. BAB II Pemusnahan Barang Milik Negara (Pasal 6 – Pasal 13).
  3. BAB III Penghapusan Barang Milik Negara (Pasal  14 – Pasal 48).
  4. BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 49).
  5. BAB V Ketentuan Peralihan (Pasal 50).
  6. BAB VI Ketentuan Penutup (Pasal 51 – Pasal 52).
  7. Lampiran.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal I

  1. Penyisipan satu angka pada Pasal 1 di antara angka 10 dan angka 11; penghapusan ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 15, dan angka 47; mengubah ketentuan Pasal 1 angka 18; penyisipan satu angka pada ketentuan Pasal 1 di antara angka 18 dan angka 19; penyisipan satu angka pada ketentuan Pasal 1 di antara angka 29 dan angka 30; mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35 dan angka 50; penambahan satu angka pada ketentuan Pasal 1 yaitu angka 54.
  2. Mengubah ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h.
  3. Menghapus ketentuan Pasal 8 hruf g.
  4. Penyisipan satu huruf pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) di antara huruf f dan huruf g; penghapusan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf I; mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (3).
  5. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (5).
  6. Mengubah ketentuan Pasal 11.
  7. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (4); menghapus ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b.
  8. Menghapus ketentuan Pasal 15.
  9. Penambahan satu ayat pada ketentuan Pasal 16.
  10. Mengubah ketentuan Pasal 19.
  11. Mengubah ketentua Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) huruf c; menghapus ketentuan Pasal 26 ayat (4).
  12. Mengubah ketentuan Pasal 27.
  13. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 27 dan 28.
  14. Mengubah ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7).
  15. Mengubah  ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (7); penyisipan satu ayat pada ketentuan Pasal 30 di antara ayat (2) dan ayat (3).
  16. Mengubah ketentuan Pasal 31.
  17. Mengubahan ketentuan Pasal 32.
  18. Mengubah ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4).
  19. Mengubah ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (6); penambahan satu huruf pada ketentuan pasal 38 ayat (5).
  20. Mengubah jtentuan Pasal 39 ayat (3).
  21. Penambahan 4 huruf pada ketentuan Pasal 41 ayat (5).
  22. Mengubah ketentuan Pasal 50 ayat (4) huruf b dan ayat (7) huruf b.
  23. Mengubah ketentuan Pasal 51.
  24. Mengubah ketentuan Pasal 58.
  25. Mengubah ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); penyisipan satu ayata pada ketentuan Pasal 61 di antara ayat (2) dan ayat (3).
  26. Mengubah ketentuan Pasal 65.
  27. Mengubah ketentuan Pasal 66 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); penyisipan satu ayat pada ketentuan Pasal 66 di antara ayat (3) dan ayat (4).
  28. Mengubah ketentuan Pasal 67.
  29. Mengubah ketentuan Pasal 72 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5); Menghapus ketentuan Pasal 72 ayat (4).
  30. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73.
  31. Mengubah ketentuan Pasal 74.
  32. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75.
  33. Mengubah ketentuan Pasal 75 ayat (1); penyisipan satu ayat pada ketentuan Pasal 75 di antara ayat (3) dan ayat (4); penambahan tiga ayat pada ketentuan Pasal 75.
  34. Mengubah ketentuan Pasal 78.
  35. Mengubah ketentuan Pasal 80 ayat (1) hutuf c dan huruf e.
  36. Mengubah ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3).
  37. Mengubah ketentuan Pasal 83 ayat (1).
  38.  Mengubah ketentuan Pasal 85.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

Keterangan; Mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Terdiri dari tiga pasal dan lampiran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 4 – Pasal 8)
  3. BAB III Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Pasal 9 – Pasal 11)
  4. BAB IV Penamaan Satuan Pendidikan (Pasal 12)
  5. BAB V Perubahan Satuan Pendidikan (Pasal 13 – Pasal 14)
  6. BAB VI Penutupan Satu Pendidikan (Pasal 15)
  7. BAB VII Laporan (Pasal 16)
  8. BAB VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 17 – Pasal 18)
  9. BAB IX Ketentuan Penutup (Pasal 19 – Pasal 20)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (3).
  2. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  3. Penghapusan ketentuan Pasal 12.

Pasal II

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327

Keterangan: Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 4 – Pasal 8)
  3. BAB III Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 9)
  4. BAB IV Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 – Pasal 11)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 12 – Pasal 14)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955

Keterangan: Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama periode 11 – 25 Januari 2021, maka diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk itu diinstruksikan:

Kepada :             1.           Gubernur; dan

                            2.           Bupati/ Wali kota,

Untuk :                             

KESATU :            

Khusus kepada:    

  1. Gubernur DKI Jakarta;    
  2. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya;    
  3. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;    
  4. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya;    
  5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo;    
  6. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, dan Malang Raya; dan    
  7. Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya,    

mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19 dan Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7 dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA  :            

Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:    

  • a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;    
  • b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;    
  • c. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;    
  • d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:    
    • 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan    
    • 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 20.00 WIB.    
  • e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;    
  • f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;    
  • kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan    
  • h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.    

KETIGA :            

Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur/kriteria:    

  • a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;    
  • b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;    
  • c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan    
  • d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen).    

KEEMPAT :            

Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan di seluruh Provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan pertimbangan, seluruh Provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari 4 (empat) unsur/kriteria yang tersebut pada Diktum KETIGA dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menetapkan. Kabupaten/Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.    

KELIMA :            

Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumuman yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk untuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antardaerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan.    

KEENAM  :            

Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 (empat) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.    

KETUJUH  :            

Kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.    

KEDELAPAN :            

Kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali kota:    

  • a. mengoptimalkan posko satgas COVID-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan Dusun/RW/RT. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan     
  • b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).    
  • c. melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada Menteri Dalam Negeri tembusan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.    

KESEMBILAN  :            

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 dan pada saat Instruksi Menteri mulai berlaku, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.    

Dikeluarkan di Jakarta,

pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

  1. Presiden Republik Indonesia;
  2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
  7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
  8. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  9. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
  10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
  11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pelaksan (Pasal 2)
  3. BAB III Pengelolaan (Pasal 3 – Pasal 15)
  4. BAB IV Pembinaan (Pasal 16)
  5. BAB V Pendanaan (Pasal 17)
  6. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 18 – Pasal 19)
  7. BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 20)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 2 – Pasal 17)
  3. BAB III Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 18 – Pasal 20)
  4. BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 21)

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42