Category Archives: Sumber Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 8)
  3. BAB III Perencanaan (Pasal 9 – Pasal 15)
  4. BAB IV Penyelenggaraan Perlindungan (Pasal 16 – Pasal 42)
  5. BAB V Penyelenggaraan Pemberdayaan (Pasal 43 – Pasal 58)
  6. BAB VI Pendanaan dan Pembiayaan (Pasal 59 – Pasal 69)
  7. BAB VII Pengawasan (Pasal 70)
  8. BAB VIII Partisipasi Masyarakat (Pasal 71 – Pasal 72)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 74)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 75 – Pasal 78)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Ragam Penyandang Disabilitas ((Pasal 4)
  3. BAB III Hak Penyandang Disabilitas (PAsal 5 – Pasal 26)
  4. BAB IV Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 27 – Pasal 128)
  5. BAB V Koordinasi (Pasal 129 – Pasal 130)
  6. BAB VI Komisi Nasional Disabilitas (Pasal 131 – Pasal 134)
  7. BAB VII Pendanaan (Pasal 135)
  8. BAB VIII Kerja Sama Internasional (Pasal 136 – Pasal 137)
  9. BAB IX Penghargaan (Pasal 138 – Pasal 141)
  10. BAB X Larangan (Pasal 142 – Pasal 144)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 144 – Pasal 145)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 146 – Pasal 147)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 148 – Pasal 153)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 69

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Pasal 4 – Pasal 15)
  3. BAB III Pencegahan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 16 – Pasal 31)
  4. BAB IV Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 32 – Pasal 46)
  5. BAB V Ketentuan Pidana (Pasal 47)
  6. BAB VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 48 – Pasal 49)
  7. BAB VII Ketentuan Peralihan (Pasal 50 – Pasal 52)
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 53 – Pasal 55)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105)
  3. BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139)
  4. BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – Pasal 153)
  5. BAB V Pembiayaan Utang Daerah (Pasal 154 – Pasal 163)
  6. BAB VI Pembentukan Dana Abadi (Pasal 164 – Pasal 166)
  7. BAB VII Sinergi Pendanaan (Pasal 167 – Pasal 168)
  8. BAB VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Pasal 169 – Pasal 180)
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 181 – Pasal 185)
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 186)
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 187 – Pasal 188)
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 189 – Pasal 193)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2)
  3. BAB III Subjek dan Objek Pengampunan Pajak (Pasal 3)
  4. BAB IV Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan (Pasal 4 – Pasal 7)
  5. BAB V Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan (Pasal 8 – Pasal 11)
  6. BAB VI Kewajiban Investasi atas Harta yang DIungkapkan dan Pelaporan (Pasal 12 – Pasal 13)
  7. BAB VII Perlakuan Perpajakan (Pasal 14 – Pasal 17)
  8. BAB VIII Perlakuan atas Harta yang Belum atau Kurang Lengkap (Pasal 18)
  9. BAB IX Upaya Hukum (Pasal 19)
  10. BAB X Manajemen Data dan Informasi (Pasal 20 – Pasal 22)
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 23)
  12. BAB XII Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Pasal 24)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 25)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal I

  1. Perubahan ketentuan Pasal 1.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 2.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 3.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 4.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (3), dan penghapusan ayat (4).
  6. Perubahan ketentuan Pasal 8.
  7. Perubahan ketentuan PAsal 9.
  8. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 11.
  10. Perubahan penjelasan ketentuan Pasal 12 ayat (3).
  11. Perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2).
  12. Perubahan ketentuan Pasal 14.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 15.
  14. Perubahan ketentuan Pasal 16.
  15. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 17.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 18.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 19.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 20.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 21.
  21. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 22.
  23. Perubahan ketentuan Bagian Ketujuh BAB IV.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 36.
  25. Penghapusan ketentuan Pasal 37.
  26. Penghapusan ketentuan Pasal 38.
  27. Penghapusan ketentuan Pasal 39.
  28. Penghapusan ketentuan Pasal 40.
  29. Penghapusan ketentuan Pasal 41.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 43.
  31. Perubahan penjelasan ketentuan Pasal 47 ayat (2).
  32. Perubahan ketentuan Pasal 48.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 50.
  34. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 52.
  36. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53.
  37. Perubahan ketentuan Pasal 55.
  38. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57.
  39. Perubahan ketentuan Pasal 57.
  40. Penyisipan satu BAB di antara BAB V dan BAB VI.
  41. Penghapusan BAB VI.
  42. Penyisipan satu BAB di antara BAB VI dan BAB VII.
  43. Perubahan ketenuan BAB VII.
  44. Penyisipan satu BAB di antara BAB VII dan BAB VIII.
  45. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Pasal I

  1. Penghapusan frasa Bagian Pertama Pengertian pada BAB I.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 1.
  3. Penghapusan frasa Bagian Kedua Kedudukan pada BAB I.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 2.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 3.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 4.
  7. Perubahan Bagian Pertama pada BAB II.
  8. Perubahan ketentuan Pasal 6.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 7.
  10. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.
  11. Perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
  12. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9.
  13. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  14. Penyisipan dua pasal di antara ketenuan PAsal 9 dan Pasal 10.
  15. Perubahan ketentuan Pasal 10 ayat (1).
  16. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.
  17. Perubahan ketentuan Pasal 12.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 13.
  19. Perubahan ketentuan Pasal 17.
  20. Perubahan ketentuan Pasal 18.
  21. Perubahan ketentuan Pasal 20.
  22. Perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (1).
  23. Perubahan ketentuan Pasal 23 ayat (3).
  24. Perubahan ketentuan Pasal 24.
  25. Perubahan judul Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga ahli pada BAB II.
  26. Perubahan ketentuan Pasal 29.
  27. Perubahan Bagian Pertama pada Pada BAB III.
  28. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31.
  29. Perubahan penjelasan ketentuan Pasal 31.
  30. Perubahan ketentuan Pasal 33.
  31. Perubahan ketentuan Pasal 34.
  32. Penyisipan tiga pasal di antara ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35.
  33. Perubahan ketentuan Pasal 35.
  34. Penyisipan dua pasal di antara ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36.
  35. Perubahan ketentuan Pasal 36.
  36. Perubahan penjelasan ketentuan Pasal 37 ayat (1).
  37. Perubahan ketentuan Pasal 39.
  38. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40.
  39. Penyisipan satu pasal di antara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal II

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Lingkup Pelindungan Paten (Pasal 2 – Pasal 23)
  3. BAB III Permohonan Paten (Pasal 24 – Pasal 45)
  4. BAB IV Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif (Pasal 46 – Pasal 56)
  5. BAB V Persetujuan dan Penolakan Permohonan (Pasal 57 – Pasal 63)
  6. BAB VI Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding (Pasal 64 – Pasal 73)
  7. BAB VII Pengalihan Hak, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (Pasal 74 – Pasal 108)
  8. BAB VIII Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Pasal 109 – Pasal 120)
  9. BAB IX Paten Sederhana (Pasal 121 – Pasal 124)
  10. BAB X Dokumentasi dan PElayanan Informasi Paten (Pasal 125)
  11. BAB XI Biaya (Pasal 126 – Pasal 129)
  12. BAB XII Penghapusan Paten (Pasal 130 – Pasal 141)
  13. BAB XIII Penyelesaian Sengketa (Pasal 142 – Pasal 154)
  14. BAB XIV Penetapan Sementara Pengadilan (Pasal 155 – Pasal 158)
  15. BAB XV Penyidikan (Pasal 159)
  16. BAB XVI Perbuatan yang Dilarang (Pasal 160)
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 161 – Pasal 166)
  18. BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 167 – Pasal 168)
  19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 169)
  20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 170 – Pasal 173)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Lingkup Merek (Pasal 2 – Pasal 3)
  3. BAB III Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 4 – Pasal 19)
  4. BAB IV Pendaftaran Merek (Pasal 20 – Pasal 40)
  5. BAB V Pengalihan dan Lisensi (Pasal 41 – Pasal 45)
  6. BAB VI Merek Kolektif (Pasal 46 – Pasal 51)
  7. BAB VII Permohonan Pendaftaran Merek Internasional (Pasal 52)
  8. BAB VIII Indikasi Geografis (Pasal 53 – Pasal 55)
  9. BAB IX Pendaftaran Indikasi Geografis (Pasal 56 – Pasal 65)
  10. BAB X Pelanggaran dan Gigatan (Pasal 66 – Pasal 69)
  11. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis (Pasal 70 – Pasal 71)
  12. BAB XII Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek (Pasal 72 – Pasal 79)
  13. BAB XIII Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 80 – Pasal 81)
  14. BAB XIV Biaya (Pasal 82)
  15. BAB XV Penyelesaian Sengekta (Pasal 83 – Pasal 93)
  16. BAB XVI Penetapan Sementara Pengadilan  (Pasal 94 – Pasal 98)
  17. BAB XVII Penyidikan (Pasal 99)
  18. BAB XVIII Ketentuan (Pasal 100 – Pasal 103)
  19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 104 – Pasal 105)
  20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 106 – Pasal 109)

Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 252

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2)
  3. BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8)
  4. BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9)
  5. BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal 11)
  6. Lampiran