BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29) BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian […]
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 Perubahan ketentuan Pasal 8 Penyisipan pasal diantara ketenuan Pasal 13 dan ketentuan Pasal 14 sebanyak 6 pasal Perubahan ketentuan Pasal 14 Penyisipan pasal diantara Pasal 14 […]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 Perubahan ketentuan Pasal 4 Perubahan Ketentuan Pasal 5 Penjelasan Pasal 7 dihapus, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 4. Perubahan ketentuan Pasal 12 Perubahan […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan Pengadilan (Pasal 6 – Pasal 49) BAB III Kekuasaan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 54) BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
BAB I Ketentun Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV Kegiatan yang Dilarang (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Pasal 5 – Pasal 7) BAB III Rencana Induk Industri Nasional (Pasal 8 – Pasal […]
Penyusunan Undang-Undang
By: Rendra Topan Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Pasal 2 – Pasal 12) BAB III Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Pasal 13 – Pasal 22) […]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kegiatan Usaha (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Sistem Informasi dan Teknologi (Pasal 18 – Pasal 19) BAB IV Uang Muka Kendaraan Bermotor […]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pembinaan (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Perencanaan (Pasal 13 – […]
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian (Pasal 6 – Pasal 7) […]
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pasal 4) BAB IV Pelaksanaan Pendaftaran Tanah […]
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pokok-Pokok Penyelenggaraaan Pendaftaran Tanah (Pasal 5 – Pasal 12) BAB IV Pendaftaran Tanah Untuk […]
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Organisasi (Pasal 5 – Pasal 6) BAB III Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan (Pasal 7) BAB IV Kelompok Jabatan […]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1 Perubahan Pasal 63 ayat (1). Pengahapusan Pasal 65 ayat (1) huruf f. Perubahan Pasal 66 ayat (3) dan Penambahan satu ayat. Perubahan Pasal 88. Penyisipan satu huruf pada Pasal 101 […]
