Category Archives: Kabar Hukum

Berisikan berita-berita hukum yang disadur dari media-media online

Ikhtisar Operasi Tangkap Tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Hukum Positif Indonesia-

Subyek

Komisi Pemberantasan Korupsi

Obyek

Itong Isnaeni Hidayat (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Hamdan (Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya), dan Hendro Kasiono (Pengacara PT. Soyu Giri Primedika).

Kegiatan

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Tanggal Kegiatan

19 Januari 2022

Lokasi

Surabaya-Jawa Timur

Barang Bukti

Sejumlah uang tunai senilai Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Ringkasan Kejadian

Pada tanggal 19 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Itong Isnaeni Hidayat (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya) dkk, wilayah Surabaya, Jawa Timur atas dugaan suap berupa penerimaan sejumlah uang oleh Saudara Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam rangka permohonan pembubaran PT. Soyu Giri Primedika.

Sumber: berbagai media online.

Ikhtisar Operasi Tangkap Tangan Bupati Langkat-Sumetera Utara

Hukum Positif Indonesia-

Subyek

Komisi Pemberantasan Korupsi

Obyek

Terbit Rencana Perangin-Angin (Bupati Langkat-Sumatera Utara) dkk

Kegiatan

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Tanggal Kegiatan

18 Januari 2022

Lokasi

Langkat – Sumatera Utara

Barang Bukti

Sejumlah uang tunai senilai Rp786.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Ringkasan Kejadian

Pada tanggal 18 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat-Sumatera Utara dkk. atas dugaan penerimaan sejumlah uang (suap) oleh Penyelenggara Negara atau yang memakilinya terkait penyelenggaraan proyek di wilayah Kabupaten Langkat-Sumatera Utara.

Sumber: berbagai media online.

Ikhtisar Operasi Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur

Hukum Positif Indonesia-

Subyek

Komisi Pemberantasan Korupsi

Obyek

Abdul Gafur Mas’ud (Walikota Bekasi) dkk.

Kegiatan

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Tanggal Kegiatan

12 Januari 2022

Lokasi

Salah satu mal di wilayah Jakarta Selatan dan Kalimantan Timur

Barang Bukti

Sejumlah uang sekitar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta ruipah), serta buku rekening bank dengan nilai sekitar Rp477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Ringkasan Kejadian

Pada tanggal 12 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur di salah satu mal dalam wilayah wilayah Jakarta Selatan atas dugaan suap berupa penerimaan uang oleh Bupati dari pengusaha berkenaan dengan proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur.

Sumber: berbagai media online.

Ikhtisar Operasi Tangkap Tangan Walikota Bekasi-Jawa Barat

Hukum Positif Indonesia-

Subyek

Komisi Pemberantasan Korupsi

Obyek

Rustam Effendi (Walikota Bekasi) dkk.

Kegiatan

Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Tanggal Kegiatan

05 Januari 2022

Lokasi

Bekasi-Jawa Barat

Barang Bukti

Sejumlah uang sekitar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan buku rekening bank dengan nilai sekitar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Ringkasan Kejadian

Pada tanggal 5 Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Walikota Bekasi-Jawa Barat di wilayah Bekasi dkk. atas dugaan suap penerimaan janji atau hadiah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan jual beli (lelang) jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi-Jawa Barat.

Sumber: berbagai media online.

Joko Widodo

Personal

Nama Lengkap; Ir. H. Joko Widodo

Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta 21 Juni 1961

Riwayat Jabatan

  1. Presiden ke-7 Republik Indonesia; Periode 2014- 2019 dan Periode 2019 – 2024.
  2. Gubernur DKI. Jakarta; Periode 2012 -2017 (pada tahun 2014 mengikuti pemilihan presiden)
  3. Walikota Solo; Periode 2005 – 2010 dan Periode 2010 – 2015 (pada tahun 2012 mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi DKI. Jakarta).

Riwayat Pendidikan

  1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 112 Tirtoyoso.
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Surakarta.
  3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Surakarta.
  4. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Maja.

Tanda Kehormatan

  • Tanda Kehormatan Indonesia
    • Bintang Jasa Utama (2011)
    • Bintang Republik Indonesia Adipurna (2014)
    • Bintang Mahaputera Adipurna (2014)
    • Bintang Kemanusiaan (2014)
    • Bintang Penegak Demokrasi Utama (2014)
    • Bintang Budaya Parama Dharma (2014)
    • Bintang Bhayangkara Utama (2014)
    • Bintang Gerilya (2014)
    • Bintang Sakti (2014)
    • Bintang Dharma (2014)
    • Bintang Yudha Dharma Utama (2014)
    • Bintang Kartika Eka Paksi Utama (2014)
    • Bintang Jalasena Utama (2014)
    • Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (2014)
  • Tanda Kehormatan Luar Negeri
    • Darja Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati – Brunei (7 Februari 2015)
    • Medali Perayaan Emas Sultan Brunei – Brunei (6 Oktober 2017)
    • Penghargaan Raja Abdul Aziz – Arab Saudi (12 September 2015)
    • Kalung Kebesaran Ordem de Timor Leste – Timur Leste (26 Januari 2016)
    • Kesatria Orde Serafim – Swedia (22 Mei 2017)
    • Medali Ghazi Amanullah – Afganistan (29 Januari 2018)

Kinerja  Bidang Hukum

Berdasarkan Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan kemanan tanggal 30 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

  • Hal pertama, Presiden menyampaikan mengenai politik dan keamanan terlebih dahulu. Kita harus waspada terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan untuk mudah sekali bergejolak.
  • Presiden mencontohkan misalnya di Chili. Dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.
  • Presiden menambahkan, itu pun juga tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Presiden mengatakan, pengalaman seperti ini harus dibaca dan dijadikan pengalaman.
  • Presiden mengingatkan untuk harus selalu waspada sejak awal. Jangan sampai, misalnya ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu.
  • Menurut Presiden, kelihatannya ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat, padahal supaya agar semuanya tahu.
  • Tambah Presiden, tahun 2019, pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat, yang pergi ke rumah sakit, ke rumah sakit yang ada di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (Penerima Bantuan Iuran).
  • Jadi anggaran total yang pemerintah subsidikan ke sana 41 triliun. Rakyat harus mengerti ini. Tahun 2020, subsidi yang diberikan kepada BPJS sudah 48,8 triliun, ini angka yang besar sekali.
  • Presiden menegaskan, jangan sampai kesannya ini bersubsidi di APBN, dari APBN itu besar sekali, tetapi kalau cara menerangkan tidak pas, hati-hati ini bisa dipikir kita berikan beban yang berat pada masyarakat miskin.
  • Padahal, menurut Presiden, sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang diberikan.
  • Selanjutnya, Presiden memperingatkan, untuk hati-hati mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Presiden meminta serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara.
  • Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang dan undang-undang yang kontroversial. Dijelaskan sebetulnya seperti apa, karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan.
  • Presiden menambahkan, ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga tidam mengerti substansi, masalahnya dimana. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menkopolhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini.
  • Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery. Kemarin Presiden sudah menugaskan ke Menkopolhukam agar dijaga, dikawal. Begitu juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar dikawal dan dijaga supaya bisa diselesaikan.
  • Presiden melanjutkan, termasuk di sektor pertahanan, harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan, terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri dan juga untuk memenuhi minimum essential force, yang sudah ditargetkan.
  • Menurut Presiden, sedapat mungkin jangan sampai impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir.
  • Presiden menyarankan kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta, terus dilakukan dan bahkan Presiden ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa diekspor.
  • Kemudian, Presiden meminta juga dari pengalaman selama ini program2 yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum, agar juga dilihat seperti kemarin dalam bidang ekonomi.
  • Presiden menyampaikan, banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya.
  • Selain itu juga: 
    • menurut Presiden, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, yang banyak ketakutan terhadap aparat hukum, tolong juga jangan sampai terjadi lagi.
    • Dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa diselesaikan berhenti di tengah jalan, karena memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu. Misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak yang tidak senang karena memang banyak senang yang impor.
  • Presiden menambahkan, suka barang impor, jadi kalau ingin membangun refinery, larinya nanti ke petrochemical. Presiden mengetahui, banyak yang tidak senang, tetapi untuk negara, ini adalah sebuah keharusan, sehingga neraca perdagangan, neraca transaksi, berjalan & bisa diperbaiki.
  • Presiden juga memerintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK, sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
  • Presiden berkata apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa dilihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi.
  • Menurut Presiden, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis, justru yang digigit. Presiden memperingatkan, akan balik yang Presiden yang menggigit mereka.
  • Presiden menegaskan, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, ini harus dibalik.
  • Presiden memerintahkan:
    • instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian pada para pelaku usaha.
    • memberikan dorongan keberanian kepada BUMN, birokrasi untuk berinovasi yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya Mens Rea, yang tidak ada niat untuk melawan hukum, jangan dicari-cari, tetapi jika ada niat jahat, silakan diselesaikan.
  • Yang terakhir, Presiden berpesan, harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya radikalisme, atau istilah lain yang bisa kita gunakan misalnya Manipulator Agama. Presiden menyerahkan kepada Menkopolhukam untuk mengkoordinasi masalah ini.

Sumber:

  1. Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Hukum Positif Indonesia (rendratopan.com)
  2. Joko Widodo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
  3. Presiden Joko Widodo • Presiden RI

Kasus Perusakan Hutan Lindung Batam, Direktur PT PMB Dihukum 7 Tahun Penjara

Kasus Perusakan Hutan Lindung Batam, Direktur PT PMB Dihukum 7 Tahun Penjara

Kasus Perusakan Hutan Lindung Batam, Direktur PT PMB Dihukum 7 Tahun Penjara

BATAMTODAY.COM, Jakarta – Ramudah alias Ayang (44) Direktur PT Prima Makmur Batam (PMB) pelaku perusakan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam.

Terdakwa juga dihukum denda sebanyak Rp 1 miliar, subsider 6 bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lahan di kawasan hutan lindung tersebut.

Kasus perusakan hutan lindung ini disidik oleh penyidik KLHK, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada sidang daring tanggal 23 November 2021 menuntut Ramudah dengan pidana penjara selama 9 tahun denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Dalam kasus yang sama dengan perkara tindak pidana korporasi, PT PMB divonis hakim Pengadilan Negeri Batam dengan pidana denda sebesar Rp 2,5 miliar dalam kasus tersebut.

PT PMB melakukan perusakan lingkungan untuk membangun kavling perumahan dan bangunan tanpa izin di dalam kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai seluas 13,846 ha dan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 5,416 ha, di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum, KLHK, sebelum penegakan hukum, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam sebagai pemangku kawasan telah memberikan peringatan untuk menghentikan seluruh kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut, namun tidak diindahkan oleh PT PMB.

Melihat masih ada kegiatan pembukaan hutan untuk dijadikan kavling perumahan dengan menggunakan alat berat dilokasi tersebut, Dirjen Gakkum bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI, menangkap Zazli bin Kamel (37), Komisaris PT PMB yang tengah berada dilokasi. Untuk perkara tersebut, Zazli telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Batam dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar, subsider 3 bulan penjara. Saat ini Zazli sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Balerang.

“KLHK juga melakukan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan dan kawasan hutan yaitu PT Kayla Alam Sentosa (KAS) dan PT Alif Mulia Jaya Batam (AMJB),” ujar Yazid.

Untuk kejahatan korporasi PT. KAS dan PT. AMJB telah divonis hakim Pengadilan Negeri Batam dengan hukuman denda sebanyak Rp 6 miliar. Sedangkan untuk tindak pidana perorangan tersangka IDM (50) Direktur PT KAS dan DMO (49) Direktur PT AMJB diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32 2009 PPLH yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Batam.

PT PMB melanggar Pasal 98 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU 32 2009 PPLH. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU 32 PPLH selain pidana pokok, untuk kejahatan korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan salah satunya pemulihan lingkungan hidup berupa perbaikan akibat tindak pidana.

Sementara itu, Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK mengatakan KLHK tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan lingkungan hidup dan kehutanan, apalagi pelaku perusakan hutan lindung.

“Pelaku kejahatan baik perorangan maupun korporasi seperti ini akan kami tindak tegas. Pelaku kejahatan yang mencari keuntungan dengan mengancam kehidupan banyak orang, lingkungan hidup, dan kerugian negara, harus dihukum seberat- beratnya. Kami sudah membawa lebih dari 1.190 kasus ke pengadilan terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Sekali lagi mereka ini harus dihukum seberat-beratnya, biar jera dan jadi pembelajaran,” tegas Rasio Sani.

Atas putusan ini, KLHK mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang telah menghukum Zazli, Ramudah, PT PMB, PT KAS dan PT AMJB sebagai perusak hutan dan kami juga mengapresiasi para jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kajari Batam yang menangani dan terus mengawal proses persidangan kasus ini.

“Putusan ini harus menjadi pembelajaran bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Saat ini kami sedang menyiapkan penyidikan berlapis termasuk penyidikan kejahatan pencucian uang, untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” pungkas Rasio.


Selain di SMAN 1 Batam, Muhammad Chaidir Diduga Korupsi Dana BOS Sekolah Lain

Selain di SMAN 1 Batam, Muhammad Chaidir Diduga Korupsi Dana BOS Sekolah Lain

Selain di SMAN 1 Batam, Muhammad Chaidir Diduga Korupsi Dana BOS Sekolah Lain

BATAMTODAY.COM, Batam – Kasus korupsi dana Bos yang menyeret Muhammad Chaidir sebagai tersangka, bukan hanya terjadi di SMA Negeri 1 Batam.

Sumber BATAMTODAY.COM di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menyebutkan, kemungkinan besar praktek korupsi yang dilakukan Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Muhammad Chaidir juga terjadi di sekolah-sekolah lain, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Ada potensi penyelewengan dana Bos juga terjadi di sekolah lain yang dilakukan tersangka. Pasalnya, selain sebagai Kepsek SMAN 1, tersangka juga bertugas melakukan Pengawasan terhadap SMA/SMK dibawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepri,” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya, saat ditemui dibilangan Batam Center, Sabtu (8/1/2022).

Sumber menjelaskan bahwa dana Komite itu ketentuannya tidak jelas sehingga rawan di selewengkan. Sebab, tidak ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (Tingkat Provinsi).

Terkait dana Komite Sekolah yang rawan di korupsi, kata sumber lagi, karena tidak ada ketentuan dari pemerintah yang betul-betul bisa dipedomani oleh sekolah-sekolah, untuk peruntukannya.

“Regulasi pengawasan dari pemerintah belum jelas, baik itu dari pusat maupun provinisi. Sehingga alokasi penggunaan dana komite itu untuk apa, itu terserah sekolah. Makanya, sekolah – sekolah itu bisa sesukanya mempergunakan dana itu. Bisa untuk pelesiran, karena mereka beranggapan gak bakal di tegur kok. Ga bakal terjadi apa-apa,” ujarnya.

Tidak jelasnya regulasi itu, lanjutnya, merupakan salah satu cerminan akan lemahnya sistem pengawasan di dunia pendidikan tanah air, sehingga begitu besar potensi akan terjadinya penyelewengan.

Sebagai salah satu contoh, dana Bos SMAN 1 Batam dipergunakan oleh Kepsek dan para guru untuk melakukan refreshing ke Luar Negeri (Malaysia), lantaran tersangka beranggapan bahwa tidak ada aturan yang melarang.

Namun, kata dia, penggunaan dana bos untuk pelesiran keluar negeri telah menyalahi aturan. Hal itu dilihat dari sudut pandang Undang-undang Sitem Pendidikan Nasional (Sikdiknas), bahwa uang SPP itu peruntukannya untuk fasilitas pendidikan atau fasilitas siswa.

“Filosofi itulah yang dipergunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk menaikan kasus korupsi tersebut,” tukasnya.

Bantuan pendidikan, sambungnya, berbentuk dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa. Makin banyak jumlah siswa, maka anggaran untuk dana BOS akan semakin besar yang diterima sekolah.

Untuk SMA dan SMK, pemerintah menyiapkan dana BOS per siswa hingga Rp 1,4 juta setiap tahunnya. Anggaran yang dikucurkan untuk tingkat SMA dan SMK ini lebih besar dibanding dengan tingkat SMP dan SD.

Sumber pun menganalogikan, apabila satu siswa mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1,4 juta, jika dikalikan seribu siswa maka total dana Bos yang di alokasikan mencapai Rp 1,4 miliar tiap tahunnya.

“Begitu besarnya alokasi dana tersebut, maka potensi korupsi dana Bos rawan terjadi di sekolah dengan jumlah siswa terbanyak,” pungkasnya.


Polda Kepri Dikabarkan Sidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah 20 Miliar – RASIO.CO

Polda Kepri Dikabarkan Sidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah 20 Miliar – RASIO.CO

Polda Kepri Dikabarkan Sidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah 20 Miliar – RASIO.CO

Polda Kepri Dikabarkan Sidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah 20 Miliar

RASIO.CO, Batam – Jajaran Kepolisian Tipikor Krimsus Polda Kepri dikabarkan telah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pemrov kepri bernilai 20 miliar yang merupakan dana APBD tahun 2020.

Informasi lapangan, kasus dugaan korupsi dana hibah ini sudah masuk tahap penyidikan dan ada enam SPDP sudah diterima Kejati Kepri.

Kasus dugaan korupsi dana hibah dikabarkan merupakan atensi dimana telah dilakukan penyelidikan dari tahun 2020 lalu.

Bahkan kabarnya puluhan puluhan orang saksi dari terdiri pihak pemerintah, penerima hibah dan bantuan sosial serta melakukan ekspose penanganan perkara bersama para Ahli.

Ironisnya, dua mantan pejabat Kadispora Kepri dan Mantan Kepala BPKAD Kepri diduga dipanggil tipikor polda kepri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bernilar 20 miliar yamg nersumber dari dana APBD Kepri.

Saat berusaha di konfirmasi awak media terhadap terhadap mantan kepala BPKAD Kepri melalui sambungan wa selularnya belùm mengetahui dilakukan pemanggilan dari penyidik.

” nanti saya cek dlu,” kata MI melalui sambungan selularnya singkat. Jumat(07/01).

Sementara itu, Sementara itu Mantan Kadispora berinisial YT saat berusaha dikonfirmasi belum bersedia berkomentar terkait pemanggilan penyidik terkait kasus ini.

Nilai total anggaran hibah dan bantuan sosial yang sedang dilakukan proses penyidikan ini berjumlah lebih kurang Rp 20 Milyar yang terfokus kepada bidang kepemudaan dan olah raga.

Sementara itu, atas proses penyidikan korupsi ini didapatkan informasi ada 6 SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang sudah dilayangkan ke pihak Penuntut Umum dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Kepri.

Namun, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setiyono, SH, MH Saat berusaha di konfirmasi awak media melalui sambungan wa selularnya 0813xxxxxxxx belum bersedia berkomentar. Maupun membenarkan adanya SPDP yang dikirimkan oleh Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Cabjari Tahan Ketua dan Bendahara FPK Anambas

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Cabjari Tahan Ketua dan Bendahara FPK Anambas

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Cabjari Tahan Ketua dan Bendahara FPK Anambas

BATAMTODAY.COM, Anambas – Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Natuna di Anambas menahan Ketua dan Bendahara Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Anambas, MI dan MA, karena diduga melakukan pemalsuan berkas laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tahun anggaran 2020.

“Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa telah dilaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi oleh tim penyidik dengan rangkaian agenda penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah FPK Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, yang bersumber dari APBD 2020,” kata Kacabjari, Roy Huffington Harahap, Kamis (6/1/2022).

Roy menambahkan, adapun penetapan tersangka yang lakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 169.450.000. Para tersangka dilakukan penahanan di Bintahmil Denpom Lanal Tarempa.

Adapun dasar penahanan yang dilakukan berdasarkan pasal 21 KUHAP. Bahwa penahanan tersebut telah memenuhi syarat subjektif yaitu ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan syarat objektif yaitu tindak pidana yang dilakukan para tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap para tersangka yaitu Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair: pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” terangnya.

Roy menguraikan, pasal primair diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000 kemudian pasal subsidiair diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

“Modus para tersangka yaitu memalsukan LPJ dana hibah tahun anggaran 2020 sekitar Rp 169 juta. Kerugian negara itu juga sangat berdampak pada keberlangsungan sembilan Paguyuban perkumpulan suku yang ada di Anambas,” jelasnya.

Roy Huffington Harahap sekaligus Ketua Tim Penyidik menghimbau seluruh masyarakat agar menghindari perbuatan korupsi dan segera melapor jika mengetahui kasus korupsi yang ada di Anambas. “Setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara dan berdampak pada masyarakat, akan kita proses,” tegasnya.

Di Tengah Penyidikan ‘Allahmu Lemah’, Ferdinand Hutahaean Ngaku Mualaf!

Di Tengah Penyidikan ‘Allahmu Lemah’, Ferdinand Hutahaean Ngaku Mualaf!

Di Tengah Penyidikan ‘Allahmu Lemah’, Ferdinand Hutahaean Ngaku Mualaf!

Jakarta – Bareskrim Polri tengah menyidik kasus cuitan kontroversial Ferdinand Hutahaean ‘Allahmu Lemah’. Di tengah pengusutan perkara ini, Ferdinand Hutahaean mengaku menjadi seorang mualaf sejak 2017.
Hal itu disampaikan Ferdinand saat ditanya wartawan, melalui aplikasi percakapan, mengenai apakah dia akan memenuhi panggilan Bareskrim pada Senin (10/1) pekan depan. Ferdinand mengaku akan memenuhi panggilan tersebut. Dalam rangkaian pernyataan yang sama, dia mengaku seorang muslim.

“Orang tidak pernah tabayun, bertanya kepada saya, saya itu siapa? Saya ini juga sebagai seorang muslim, sudah mualaf sejak 2017 ya. Jadi aneh bagi saya ketika ada orang Islam merasa dilecehkan agamanya, ketika saya menyatakan Allah orang Islam itu kuat, meskipun saya tidak menyebut agama di sana, karena memang saya tidak sedang bicara tentang konteks agama. Tetapi bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah,” ujar Ferdinand via voice note kepada wartawan, Jumat (7/1/2022).

Ferdinand mengaku memang tidak pernah mendeklarasikan dirinya seorang mualaf. Dia mengklaim dirinya mualaf didampingi oleh adik kandung Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Lily Wahid.

“Saya sedih ya. Saya memang tak pernah mendeklarasikan diri saya, saya sudah mualaf saya ini. 2017 saya mualaf didampingi oleh Bu Lily Wahid, adiknya Gus Dur almarhum. Tapi saya tidak perlu mendeklarasikan itu. Tetapi orang dekat saya tahu saya seorang muslim. Saya seorang mualaf,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean menyatakan dirinya memang bukanlah seorang muslim yang taat. Namun dia berusaha terus mendalami agama Islam.

“Bahwa Allah yang saya percaya itu Allah yang kuat yang tidak perlu dibela. Nah, kalau teman-teman saya juga sesama muslim tidak mengaminkan itu, ya saya jadi bingung ini kita mau beragama seperti apa? Saya ini masih belajar tentang Islam,” ucap Ferdinand.

“Belajar tentang agama, mendalami tentang Islam. Sejak 2017 saya mualaf ya. Mungkin saya bukan muslim yang taat. Tetapi saya terus mencoba mendalami. Nah, kalau sudah begini, ketika saya menegaskan diri saya percaya bahwa saya punya Allah yang kuat yang tidak perlu dibela, lantas saya mau dipenjarakan, ini apa namanya?” sambungnya.

Ferdinand Hutahaean turut menyayangkan cuitannya tentang ‘Allahmu ternyata lemah’ itu dibentur-benturkan. Maka dari itu, kata Ferdinand, opininya itu sampai membuat publik ribut.

“Saya akan menjelaskan ini semua ketika iman saya yang menyatakan saya punya Allah yang kuat yang tidak perlu dibela, saya akan dipenjara, dihukum karena ini, maka saya akan menjadi ateis, tidak perlu lagi beragama, untuk apa? Untuk apa beragama kalau saya mengimani, iman saya menyatakan bahwa saya punya Allah yang kuat yang tidak perlu dibela, dan itu adalah komunikasi antara pikiran dengan hati saya. Saya harus dipenjara karena itu, nah inilah sumber malapetaka,” imbuh Ferdinand.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memanggil Ferdinand Hutahaean untuk diperiksa dalam kasus cuitan ‘Allahmu ternyata lemah’ yang kini sudah naik ke penyidikan. Ferdinand Hutahaean dipanggil ke Bareskrim pada Senin (10/1) depan.

“Ya betul, infonya Senin diperiksa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/1).

Awal Mula Kasus


Kasus ini berawal dari cuitan Ferdinand Hutahaean di akun Twitternya, @FerdinandHaean3. Dia sempat mencuit soal ‘Allahmu ternyata lemah’. Cuitan itu dibuat Selasa (4/1). Namun cuitan itu kini sudah dihapus.

“Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela,” bunyi cuitan Ferdinand.

Meski cuitan itu sudah dihapus, sejumlah netizen meng-capture kicauan Ferdinand di akun Twitternya. Netizen bereaksi dengan tagar TangkapFerdinand.

Ferdinand kemudian memberikan penjelasan soal cuitannya itu. Dia mengaku cuitannya dialog imajiner.

“Jadi pertama cuitan saya itu tidak sedang menyasar kelompok tertentu, agama tertentu, orang tertentu, atau kaum tertentu. Tapi dalam kondisi down kemarin, saya juga hampir pingsan. Saya tidak perlu bercerita masalah saya apa. Tapi itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bahwa ketika saya down, pikiran saya berkata kepada saya, ‘Hei, Ferdinand, kau akan hancur, Allahmu lemah tidak akan bisa membela kau, tapi hati saya berkata, oh tidak hei pikiran, Allahku kuat, tidak perlu dibela, saya harus kuatlah’. Kira-kira seperti itu intinya,” kata Ferdinand.

Baca artikel detiknews, “Di Tengah Penyidikan ‘Allahmu Lemah’, Ferdinand Hutahaean Ngaku Mualaf!” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5887992/di-tengah-penyidikan-allahmu-lemah-ferdinand-hutahaean-ngaku-mualaf.