Category Archives: Tinjauan Yuridis

Membahas kasus berdasarkan peraturan perundangan.

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Leave a comment
Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini.

Latar Belakang

Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 yang dianggap cukup besar oleh sekelompok orang tertentu karena pembayaran THR besarannya tidak termasuk nominal tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan pembayaran THR yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu, dimana pembayaran THR besarannya termasuk nominal tunjangan.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Petisi ini menarik perhatian penulis untuk menyampaikan pandangan hukum melalui artikel ini yang disampaikan secara yuridis normatif.

Tinjauan Pustaka

  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Permasalahan

Memperhatian hal-hal tersebut di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan dalam diri penulis, yaitu:

  1. Apakah isi petisi tersebut?
  2. Apakah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) besarannya termasuk nominal tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membahasnya secara yuridis normatif dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Isi Petisi “THR”

Petisi mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah

Untuk menjaga keakuratan informasi mengenai petisi yang dimaksud, maka penulis menampilkan kutipan tentang isi petisi melalui link change.org, dengan kutipan sebagai berikut:

Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.

(sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429094045-532-636278/thr-pns-2021-tanpa-tunjangan-kinerja-dan-insentif 

Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019

(sumber https://tirto.id/fXWf 

Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. 

Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019.

Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan & pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan Gaji-13 Tahun 2021 tersebut. 

Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN. 

Merdeka! 

Sumber: Petisi · THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019 · Change.org

Petisi ini pada intinya berisikan dukungan terhadap program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru, untuk itu meminta presiden melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agar memasukan unsur tunjangan kinerja dalam pembayarannya.

Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara

Penulis membandingakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dalam hal besaran pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai berikut:

  • Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  • Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Penghasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019) Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Tunjangan bahaya.
  • Tunjangan resiko.
  • Tunjangan pengamanan.
  • Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  • Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  • Insentif khusus.
  • Tunjangan selisih penghasilan.
  • Tunjangan penghidupan luar negeri.
  • Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021

Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, yang menyatakan:

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

  • a. gaji pokok;
  • b. tunjangan keluarga;
  • c. tunjangan pangan; dan
  • d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Komponen yang tidak termasuk dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

  • a. tunjangan kinerja;
  • b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
  • c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
  • d. insentif kinerja; e. insentif kerja;
  • f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  • g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; h. tunjangan pengamanan;
  • i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  • j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  • k. insentif khusus;
  • l. tunjangan khusus;
  • m. tunjangan pengabdian;
  • n. tunjangan operasi pengamanan;
  • o. tunjangan selisih penghasilan;
  • p. tunjangan penghidupan luar negeri;
  • q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  • r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dengan membandingkan duah buah peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas memang tidak disebutkan bahwa tunjangan kinerja termasuk dalam komponen besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang salah satunya adalah Pegawai Negeri SIpil (PNS).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

  • Petisi merupakan permohonan kepada pemerintah, dengan petisi yang menjadi judul artikel ini berarti penandatangan petisi berharap/bermohonan kepada pemerintah agar peninjauan kembali terhadap besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) memasukan komponen tunjangan kinerja.
  • Sesuai dengan dasar hukum yang menjadi dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 ini yaitu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, disebutkan bahwa tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Saran

Kepada para aparatur negara dalam hal ini khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semoga aritkel singkat ini bermanfaat bagi yang membacanya, dan bisa dibagikan kepada yang memerlukan informasi mengenai hal ini. (RenTo)(040521)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Zakat

Pengertian Zakat menurut Bahasa

Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yaitu ZAKKA yang mempunyai arti bangkit, tumbuh, berkembang.

Pengertian Zakat  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak.

Pengertian Zakat menurut Istilah

Menurut istilah zakat merupakan amal wajib dalam rangka penyucian jiwa dan harta sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-qur’an.

Penyucian jiwa ini sebagaimana firman-Nya dalam Ass-Sham ayat 7 – 10:

 وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا

demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

Memperhatikan ayat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa cara untuk menyucikan jiwa itu adalah dengan ketakwaan.

Ketakwaan dapat dicapai melalui salah satu cara yaitu dengan menunaikan kewajiban membayar zakat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-quran, antara lain:

  • Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung petunjuk untuk menunaikan zakat, seperti: surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 83, 110, 177, 277.

Jenis Zakat

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dapat disampaikan dalam urai ini bahwa zakat tersebut terdiri dari dua jenis saja, yaitu:

  • Zakat nafs (jiwa) atau biasa disebut zakat fithra.
  • Zakat maal (harta).

Zakat Nafs (jiwa)/Fithra

Hadits tentang keutamaan zakat fitrah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah”.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pengertian Zakat Fithra

Berdasarkan hadits sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian zakat fithra Zakat fithra adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang merupakan pensucian diri bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.

Hukum Zakat Fitrah

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu, sebagaimana disampaikan melalui hadits berikut ini:

hadis Ibnu Umar ra yang berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim).

Dengan demikan, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap diri pribadi muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kadar Zakat Fitrah

Kadar zakat maksudnya adalah besaran atau nilai atau jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dalam hal zakat fithra, terdapat dua pendapat yaitu:

  • Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha’ (di Indonesia, berat satu sha’ dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.
  • Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha’ menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.

Zakat Maal (Harta)

Dalil dalam Al-Qur’an yang menjadi pedoman mengenai zakat harta antara lain:

Adh-Dhariyat ayat 19

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةًۭ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌۭ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jenis dan Bentuk Harta yang Dibayarkan Zakatnya

Berdasarkan beberapa dalil mengenai jenis dan bentuk harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah:

  • Emas dan Perak.
  • Binatang Ternak.
  • Hasil Perkebunan dan Pertanian.
Emas dan Perak

Dalil naqli mengenai kewajiban menunaikan zakat harta berupa emas dan perak adalah :

  • Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikelurkan zakatnya) dari padanya 5 dirham ; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya dan pada harta-harta ( emas dan perak) tidak ada hak zakat,kecuali apabila sudah lewat satu tahun.” HR Abu dawud.
  • Hadits Tirmidzi 563 (sumber mutiarahadits,com)

Saya tak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda & hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Bakar & Amru bin Hazm. Abu ‘Isa berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Al A’masy & Abu ‘Awanah serta yg lain dari Abu Ishaq dari ‘Ashim bin Dlamrah dari Ali, diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats Tsauri & Sufyan bin ‘Uyainah serta yg lainnya dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali. Dia berkata, saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dia menjawab, keduanya menurutku merupakan hadits shahih dari Abu Ishaq. Tidak menutup kemungkinan hadits ini diriwayatkan dari keduanya (‘Ashim bin Dlamrah & Al Harits). [HR. Tirmidzi No.563].

Syarat dan Ketentuan Zakat Emas dan Perak

Berdasarkan uraian dalil di atas mengenai zakat emas dan perak harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  • Emas jika mempunyai 20 dinar, maka besaran zakatnya adalah 0,5 dinar.
  • Perak jika mempunyai 40 dirham, maka besaran zakatnya adalah 1 dirham.
  • Melewati masa atau waktu satu tahun.

Setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut di atas, maka zakat atas emas dan perak wajib untuk dibayarkan atau dikeluarkan.

Binatang Ternak

Binatang ternak juga dikenakan zakat bagi pemiliknya, sebagaimana dalil hadits tersebut di bawah ini:

  • Hadits Tirmidzi 564 (sumber: mutiarahadits.com)

pada tiap lima ekor unta, zakatnya satu ekor kambing & setiap sepuluh ekor unta zakatnya dua ekor kambing, setiap lima belas ekor unta zakatnya tiga ekor kambing, serta pada tiap dua puluh ekor unta zakatnya empat ekor kambing. jika mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima, maka zakatnya satu ekor bintu makhad (unta betina yg telah memasuki tahun kedua), jika jumlahnya diatas tiga puluh lima sampai empat puluh lima maka zakatnya satu ekor bintu labun (unta betina yg telah memasuki tahun ketiga), & diatas empat puluh lima sampai enam puluh ekor zakatnya satu ekor Hiqqah (unta yg memasuki tahun keempat), dari enam puluh satu ekor sampai tujuh puluh lima ekor zakatnya satu ekor Jadza’ah (yang telah memasuki tahun kelima). Diatas tujuh puluh lima hingga sembilan puluh ekor zakatnya dua bintu labun, jika diatas sembilan puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor zakatnya dua ekor Hiqqah, jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor maka dari setiap lima puluh ekor unta zakatnya satu Hiqqah & pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor bintu labun. Adapun zakat kambing, pada setiap empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya satu ekor kambing, jika diatas seratus dua puluh hingga mencapai dua ratus ekor, zakatnya dua ekor kambing, jika jumlahnya seratus dua puluh satu hingga tiga ratus ekor, zakatnya tiga ekor kambing, jika jumlahnya diatas tiga ratus ekor kambing maka pada setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor kambing, hal ini berlaku jika jumlahnya mencapai empat ratus ekor kambing. Tidak boleh menyatukan beberapa kawanan kambing yg terpisah, demikian juga tak boleh memisahkan satu kawanan kambing dgn niatan menghindari kewajiban zakat, jika satu kawanan hewan milik bersama, maka zakatnya diambil dari keduanya. Tidak boleh diambil zakatnya dari hewan yg sudah tua ataupun cacat. Az Zuhri berkata, jika amil zakat datang, maka hendaknya dia membagi kambing dalam tiga bagian, kualitasnya bagus, sedang & rendah. Lantas dia mengambil zakat dari golongan yg sedang, namun Az Zuhri tak menyebutkan tentang sapi. Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Bakar, Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Abu Dzar & Anas. Abu ‘Isa berkata, hadits Ibnu Umar adl hadits hasan shahih, diamalkan oleh kebanyakan para fuqaha. Yunus bin Yazid serta beberapa orang telah meriwayatkan hadits ini dari Az Zuhri dari Salim, namun semuanya tak memarf’ukannya kecuali Sufyan bin Husain. [HR. Tirmidzi No.564].

  • Hadits Tirmidzi 565

Pada setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Tabi’ atau Tabi’ah (sapi jantan atau betina yg telah memasuki tahun kedua) & pada setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Musinnah (yang telah memasuki tahun ketiga) . Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Mu’adz bin Jabal. Abu ‘Isa berkata, demikianlah ‘Abdus Salam bin Harb meriwayatkannya dari Khushaif, sedangkan ‘Abdus Salam adl orang yg tsiqah & hafizh. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syarik dari Khushaif dari Abu ‘Ubaidah dari ayahnya Abdullah, sedangkan Abu ‘Ubaidah belum pernah meriwayatkan hadits dari ayahnya. [HR. Tirmidzi No.565].

Syarat dan Ketentuan Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak sebagaimana yang diebutkan dalam hadits yaitu: kuda, unta, kambing dan sapi.

Terhadap binatang ternak tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikeluarkan/dibayarkan zakatnya.

  • Setiap 5 ekor unta, besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 1 ekor kambing. Hal ini berlaku kelipatan sampai dengan jumlah unta sebanyak 20 ekor unta.
  • 20 – 35 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor bintu makhad (unta betina yg telah memasuki tahun kedua)
  • 35 – 45 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor bintu labun (unta betina yg telah memasuki tahun ketiga).
  • 40 – 60 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor Hiqqah (unta yg memasuki tahun keempat).
  • 60 – 75 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor Jadza’ah (yang telah memasuki tahun kelima).
  • 75 – 90 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua bintu labun.
  • 90 – 120 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua puluh ekor zakatnya dua ekor Hiqqah.
  • Jika lebih dari 120 ekor unta, maka setiap 50 ekor unta zakat yang dikeluarkan adalah satu Hiqqah, dan pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor bintu labun
  • 40 – 120 ekor kambing, zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor kambing.
  • Setiap 100 ekor kambing bagi pemilik yang jumlah kambingnya di atas 300 ekor, zakat yang harus di bayarkan adalah 1 ekor kambing.
  • Hadits Tirmidzi 566 (sumber: muitarahadits.com)

untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor Tabi’ atau Tabi’ah, & setiap empat puluh ekor sapi zakatnya satu ekor Musinnah. Serta mengambil jizyah dari setiap yg baligh satu dinar atau seharga satu dinar seperti baju ma’afir (baju yg dibuat di Ma’afir salah satu daerah di Yaman). Abu ‘Isa berkata, ini adl hadits hasan. Sebagian ahlul hadits meriwayatkannya dari Sufyan dari A’amasy dari Abu Wail dari Masruq bahwasannya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman & menyuruhnya untuk mengambil…..dst, riwayat ini lebih shahih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ja’far, telah menceritakan kepada kemi Syu’bah dari Amru bin Murrah dia berkata, saya bertanya kepada Abu ‘Ubaidah bin Abdullah, apakah dia mengingat sesuatu dari Abdullah?
Dia menjawab, tidak. [HR. Tirmidzi No.566].

Hasil Perkebunan dan Pertanian

Dalam hal hasil perkebunan dan pertanian tidak lupa diatur juga mengenai kewajiban zakatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

  • Hadits Tirmidzi 568

Tidak ada kewajiban zakat jika unta kurang dari lima ekor, & tak ada kewajiban zakat pada perak yg kurang dari lima uqiyah (satu uqiyah ialah empat puluh dirham), & tak ada kewajiban zakat pada hasil Bumi yg kurang dari lima wasaq (satu wasaq sama dgn 60 sha’ yaitu sekitar 656 kg. Gabah). dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir & Abdullah bin Amru. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan & Syu’bah & Malik bin Anas dari Amru bin Yahya dari ayahnya dari Abu Sa’id Al Khudri dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam seperti hadits Abdul aziz dari Amru bin Yahya. Abu Isa berkata, haditsnya Abu Sa’id adl hadits hasan shahih, hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalur & diamalkan pula oleh ahlul ilmi bahwa tak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada hasil Bumi yg kurang dari lima wasaq, satu wasaq adl 60 sha’, sedangkan lima wasaq adl tiga ratus sha’, & sha’ menurut Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam sebanyak lima sepertiga kati (satu kati sekitar 8 ons atau satu liter). Sedangkan gantangnya penduduk Kufah adl delapan kati. Tidak ada zakat perak yg kurang dari lima Uqiyah, satu Uqiyah sama dgn empat puluh dirham, jadi lima wasaq sama dgn dua ratus dirham. Tidak ada zakat pada unta yg kurang dari lima ekor, jika mempunyai unta dua puluh lima ekor, maka zakatnya adl satu ekor bintu Makhadl, jika memiliki unta kurang dari lima ekor, maka setiap lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing. [HR. Tirmidzi No.568].

Syarat dan Ketentuan Zakat Hasil Perkebunan dan Pertanian
  • Hasil perkebunan dan pertanian tersebut jika hitung kurang dari 5 wasaq (lima wasaq = 60 sha’ = kurang lebih 656 kg gabah) tidak ada kewajiban zakat.

Zakat hasil perkebunan dan pertaniaan menurut hadits tersebut di atas kemudian di”qias”kan kepada dirham, yangmana 5 wasaq = 200 dirham.

Harta yang wajib dikeluarkan zakat juga harus memenuhi syarat secara syariat, antara lain:

  1. Milik sendiri dan bersumber dari yang halal.
  2. Memperoleh penghasilan dari produktivitas harta tersebut.
  3. Mencapai nisab, yaitu batasan paling sedikit jumlah harta atas kewajiban terhadap harta yang harus dikeluarkan zakatnya.
  4. Jangka waktu satu tahun kepemilikan atas harta terebut.

Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya

Zakat harta sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sampai saat ini masih tetap berlaku, bahkan dimasa yang akan datang tetap berlaku dengan segala penamaan dan istilah yang digunakan.

Salah satu contoh istilah yang digunakan untuk zakat harta adalah zakat profesi. Ulama meng”qias”kan perhitungan zakat profesi sama dengan perhitungan zakat emas, yang perhitungan zakat emas sebagaimana telah diuraikan diatas.

Ilustrasi Perhitungan Zakat Harta

Perhitungan zakat emas sesuai dengan ketentuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Menggunakan dinar; yaitu mata uang arab yang terbuat dari emas yang nilai satu dinarnya sama dengan 4,25 gr emas (sebagian ada yang menghitung 1 dinar = 4,38 gr emas)
  • Nisab emasnya adalah 20 dinar, zakat yang dikeluarkan adalah 0,5 dinnar, ini berarti 2,5%
  • Jangka waktunya telah lebih dari satu tahun.

Jadi berapa nisab emas yang harus dizakatkan?

20 dinar, zakatnya adalah 0,5 dinar

20 dinar x 4,25 gr emas = 85 gr emas, kalau dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan nilai emas 1 gr = Rp1.000.000,- maka nisab emas tersebut adalah sebesar Rp85.000.000,-

Jadi zakat harta yang dibayarkan untuk 85 gr emas adalah 2,13 gr emas, atau Rp85.000.000,- x 2,5% = sekitar Rp2.125.000,-

Kapan dibayarkan zakat tersebut?

Zakat harta berupa emas tersebut dibayarkan setelah sampai nisabnya dan dengan batas waktu atau periode penyimpanannya sudah mencapai satu tahun.

Semoga uraian singkat yang bersifat umum ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. (RenTo)(030221)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.

Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang penulis ketahui dari media dalam jaringan (online) adalah mengenai kebijakan dalam bentuk produk hukum yang ditetapkan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Ketidak sesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk produk hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun secara sistematis memang telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun isi atau materinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal seperti ini dapat saja terjadi dikarenakan alasan politik, ketidakmengertian, atau pun bentuk arogansi kekuasaan kepala daerah. Akan tetapi perlu diketahui dengan ditetapkan kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya.

Memperhatikan peristiwa dari fenomena tersebut, penulis menyampaikan paparan mengenai kekuatan hukum sebuah peraturan kepala daerah.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pertanyaan:

  1. Dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  2. Bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  3. Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?
  4. Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?
  5. Apa itu ketentuan pidana?

Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan literasi dalam uraian ini, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Artikel dengan judul Mengenal Hukum Pidana Indonesia pada blog Hukum Positif Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini menggambarkan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau tata pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 7 ayat (1); Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • d. Peraturan Pemerintah;
  • e. Peraturan Presiden;
  • f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2); Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pasal 8 ayat (1); Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2); Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 15

Pasal 15 ayat (1); Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

Pasal 15 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perlu disampaikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Pidana

Uraian mengenai hukum pidana dapat dibaca pada artikel berjudul “Mengenal Hukum Pidana Indonesia”, yang dimuat dalam blog Hukum Positif Indonesia.

Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan diatas pada bab permasalahan, bahwa sejauhmana kekuatan mengikat sanksi pidana yang terdapat dalam sebuah peraturan kepala daerah?

Pada bab pembahasan ini akan diuraikan yang menjadi permasalahan tersebut di atas dengan metode yuridis normatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan negara hukum ini mempunyai pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang dalam setiap tindakannya, baik itu mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, subjek hukum dengan negara, maupun ketatanegaraan dan administrasi negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lantas dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa;

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Jadi Peraturan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lalu bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa;

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?

Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketetentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

  • a. mengajukan rancangan Perda;
  • b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  • c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  • d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  • e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat memuat ketentuan pidana. Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

  • a. Undang-Undang;
  • b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  • c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Khusus bagi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat memuat materi ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
  • Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.

Apa itu ketentuan pidana?

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut.

Khusus Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat bentuk sanksi atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.
  3. Kewenangan Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah membuat peraturan kepala daerah.
  4. Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.
  5. Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tinjauan yuridis tentang kedudukan hukum sebuah Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan secara singkat, semoga dapat menjadi bahan untuk membuka cakrawala menuju bijaksana. (Rento)(060920)

Ilmiah, Lingkungan Hidup, Tinjauan Yuridis

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

Leave a comment
Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan

Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang.

Penataan Ruang

Tata ruang menurut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.26/2007.

Jadi penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk:

  1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi atau pengelompokan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 207 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Berdasarkan wilayah administratif; terdiri atas penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan rang kawasan pedesaan.
  5. Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang harus didasarkan pada perencanaan tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana umum tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  2. Rencana rinci tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Masing-masing rencana tata ruang diatur dan ditetapkan dalam kententuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Reklamasi

Dasar hukum yang menjadi pedoman dilakukannya reklamasi adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan lebih detail lagi hal-hal yang berkenaan dengan reklamasi melalui  Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang dilakukan melalui kegiatan:

  1. Penentuan lokasi.
  2. Penyusunan rencana induk.
  3. Studi kelayakan.
  4. Penyusunan rancangan detail.

Persyaratan utama dari keempat kegiatan tersebut di atas terletak pada penentuan lokasi, dimana penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No.122/2012.

Pelaku Reklamasi

Pelaku reklamasi terdiri dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Perorangan.

Pelaku reklamasi sebelum melakukan kegiatan wajib mengantongi perizinan terlebih dahulu.

Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi terdiri dari dua izin, yaitu:

  1. Izin lokasi reklamasi
  2. Izin pelaksanaan reklamasi.

Kedua jenis perizinan tersebut di atas wajib dimiliki oleh pelaku atau subjek reklamasi, hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 15 Perpres 122/2012.

Tahapan Perizinan Reklamasi

Adapun tahapan dalam mengajukan perizinan reklamasi baik berupa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi berdasar Pasal 16 Perpres No. 122/2012 adalah sebagi berikut:

  1. Pelaku reklamasi mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Menteri memberikan izin berkenaan dengan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
  3. Pemberian izin dimaksud tentunya setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.
  4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi reklamasi juga harus dilengkapi dengan:

  1. Identitas pemohon.
  2. Proposal reklamasi.
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis.
  4. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 122/2012

Sedangkan permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan:

  1. Izin lokasi.
  2. Rencana induk reklamasi.
  3. Izin lingkungan.
  4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finasial.
  5. Dokumen rancangan detail reklamasi.
  6. Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi.
  7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berkesimpulan mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa reklamasi merupakan bagian dari penataan ruang.
  2. Bahwa tujuan dilakukan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang yaitu terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
  3. Bahwa masing-masing ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan reklamasi harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penataan ruang, yaitu; peraturan pemerintah untuk ruang wilayah nasional, peraturan daerah provinsi untuk ruang wilayah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pemanfaatan ruang setiap orang wajib untuk :

  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
  2. Meanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemnafataan.
  3. Memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam persyaratan izin pemanfaatan.
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran kewajiban terhadap pemanfaatanruang tersebut dpat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana penjara serta pidana denda.

Penutup

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. (RenTo)(120719)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Leave a comment
Photo by Luca Nardone on Pexels.com

By: Rendra Topan

Daftar isi:

Pendahuluan

Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan.

Hampir semua mesin produksi di pabrik-pabrik industri, alat-alat perlengkapan yang berhubungan dengan rumah tangga menggunakan energi listrik. Bahkan sekarang energi listrik sudah merambah ke dunia otomotif. 

Demikian pentingnya kebutuhan akan energi listrik, maka pemerintah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.

Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Perusahaan Listrik Negara (PLN) bermula dari dibentuknya sebuah jawatan listrik dan gas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1945, yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Untuk selanjutnya berubah lagi dengan membentuk dua buah perusahaan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas pada 1 Januari 1965. Akhirnya sejak tahun 1994 status PLN berubah status dari perusahaan umum menjadi menjadi perusahaan perseroan  guna memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.

Sebagai sebuah perusahaan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentunya mempunyai visi yaitu, “diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Visi ini akan tercapai dengan menjalani misi-misi sebagai berikut:

  1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
  2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Visi dan misi ini dilengkapi dengan sebuah moto, “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Hubungan Antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Masyarakat

Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas hubungan antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan masyarakat berkenaan dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen secara yuridis normatif.

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berlandaskan pengertian pelaku usaha sebagai mana tersebut di atas, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat merupakan konsumen dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Melihat hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen, tentunya hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan

Hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen adalah apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada tulisan ini penulis akan membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku usaha apabila terjadi pemadaman listrik terhadap konsumennya yakni masyarakat.

Pembahasan

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap konsumennya yaitu masyarakat tentunya mempunyai konsekuensi hukum, dimana baik pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. 

Dalam hal pemadaman listrik secara menyeluruh atau bergantian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pelaku usaha, dapat diartikan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang dilanggar oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu:

  1. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  3. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dengan tidak terpenuhinya kewajiban oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana tersebut di atas, maka terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Adapun yang menjadi tidak terpenuhinya hak konsumen adalah sebagai berikut:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Konsumen

Akibat pemadaman yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagi industri yang bergantung dengan listrik tentunya mengkibatkan kerugian materi yang cukup besar baik industri besar, menengah, kecil dan mikro. Dengan menghitung berapa lama listrik mati dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan serta ditambahkan dengan komponen biaya produksi, maka akan didapat angka kerugian tersebut. Disamping kerugian materi masih ada lagi kerugian-kerugian immateri, contohnya akibat pemadaman yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentu target produksi tidak akan tercapai sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Demikian juga halnya dengan perumahan yang mendapat pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), tentunya mengakibatkan lifetime dari alat-alat elektronik rumah tangga menjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Kembali lagi dalam hal ini tetap saja masyarakat yang dirugikan, sementara masyarkat sendiri apabila terlambat sehari saja dalam melakukan pembayaran listrik sebagai kewajiban tanpa pemberitahuan sebelumnya sudah langsung dilakukan pemutusan sementara aliran listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana yang diuraikan di atas dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pelanggaran hak dan kewajiban ini tergolong ke dalam kelompok hukum perdata yang terkait dengan hukum perikatan.

Baca juga: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan hal-hal atau ketentuan dalam perjanjian yang menyebutkan memberi hak kepada pelaku usaha untuk pengalihan tanggung jawab dan mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan pelanggan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian singkat diatas dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pemadaman listrik sebagai berikut:

  1. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen baik secara perdata maupun pidana.
  2. Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum komitmen dan konsisten untuk mencapai visi melalui misi-misi yang direalisasikan dengan tujuan organisasi.
  3. Masyarakat dapat melakukan gugatan perdata baik secara perorangan maupun berkelompok ataupun bersama-sama dalam sengketa perlindungan konsumen.

Untuk itu disarankan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen dengan visi dan misinya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfation) dengan berorientasi pada program-program kepuasan pelanggan seperti six sigma dan zero defects.

Kepada pemerintah disarankan agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara, berkenaan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. (RenTo)(050419)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Polemik K1, K2 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Leave a comment
https://rendratopan.com/2019/01/23/tinjauan-yuridis-terhadap-berita-tribun-medan-com-tentang-surat-edaran-pns-pemerintah-kota-batam/

By: Rendra Topan

Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan bersama tiga menteri tersebut berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk penataan pegawai negeri sipil dan penghematan belanja pegawai.

Hal ini menjadi menarik karena proses rekruitmen PNS beberapa waktu belakangan melalui jalur Kategori 2 masih tejadi kesimpang siuran yang membuat kerancuan, apalagi dihubungkan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Hukum

Pegawai Honor Kategori 1

Perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai syarat pengelompokan Kategori 1 dan Kategori 2 agar lebih mudah dipahami. Kategori 1 adalah kelompok pegawai honor yang sudah memenuhi syarat antara lain:

  1. Penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) atau Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
  2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah.
  3. Masa kerja paling sedikit satu tahun  pada tanggal 31 Desember 2005, secara terus menerus.
  4. Berusia paling rendah sembilan belas tahun dan tidak boleh lebih dari usia empat puluh enam tahun pada 1 Januari 2006.

Pegawai Honor Kategori 2

Sedangkan untuk Kategori 2 adalah kelompok pegawai honor yang pada saat pendataan Kategori 1 dilakukan telah bekerja sebagai pegawai honor namun tidak memenuhi persayaratan sebagaimana Kategori 1 tersebut di atas, yaitu: penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN atau APBD.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawasi Negeri Sipil, baik pegawai honor kategori 1 maupun pegawai honor kategori 2 mempunyai kesamaan yaitu sama-sama diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

  1. Tenaga guru.
  2. Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan.
  3. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan.
  4. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Maksudnya tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah adalah tenaga teknis yang bersifat oprasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok instansi dan bukan tenaga teknis administratif.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah, “pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Permasalahan

Permasalahan yang di timbulkan sehubungan dengan pengangkatan pegawai honor kategori 2 dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Pada bagian ini dibahas ketentuan yang berkenaan dengan pegawai honor kategori 1 dan kategori 2 berdasarkan kepada keterbatasan wawasan dan pengalaman yang ada pada penulis, yang disajikan secara yuridis normatif.

Perbedaan mendasar pengangkatan pegawai honor kategori 1 dengan kategori 2 adalah setelah dilakukan verifikasi dan validasi data melalui pemeriksaan kelengkapan adminstrasi, sedangkan bagi pegawai honor kategori 2 disamping dilakukan verifikasi dan validasi data, juga dilakukan ujian tertulis sesama pegawai honor kategori 2 yang dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Pegawai Honor Kategori 1

Ketentuan atau syarat pengelompokan pegawai honor kategori 1 berdasarkan uraian singkat pada bagian teori di atas, yaitu; gajinya di bebankan pada APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang. Masa kerja per 31 Desember 2005 terhitung satu tahun, terus menerus atau tidak terputus, dan usia paling rendah 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006, dan pengangkatannya cukup dengan validasi dan verifikasi data.

Pegawai Honor Kategori 2

Telah jelas disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, bahwa pegawai honor kategori dua hanya pembayaran gajinya saja yang tidak dianggarkan di APBN atau APBD, sedangkan syarat lainnya sama dengan pegawai honor kategori 1 dan ditambah dengan mengikuti ujian tertulis untuk pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hubungan Antara Pegawai Honor Kategori 1 dan Kategori 2

Implementasinya untuk syarat pembayaran gaji yang ditanggung oleh APBN atau APBD, jumlah yang dianggarkan berdasarkan jumlah pegawai honor yang ada ternyata lebih sedikit dari jumlah pegawai honor existing. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, sehingga jumlah pegawai honor kategori satu itu ternyata tidak banyak.

Validasi dan verifikasi data ini meluputi antara lain kesesuaian data dengan mata anggaran ataupun kode rekening yang terdapat dalam APBN atau APBD sampai dengan daftar kehadiran pegawai honor yang bersangkutan. 

Syarat lainnya adalah diangkat oleh pejabat yang berwenang yang bekerja di Instansi Pemerintah dan tidak terputus atau berturut-turut kurun waktu masa kerja dimaksud. Syarat ini pada kenyataannya tidak semua pegwai honor memiliki surat keputusan penagkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini karena berkenaan dengan kepegawaian menurut penulis yang menerbitkan adalah pejabat yang memang tugas dan fungsi institusinya mengurusi pegawai.

Syarat berikutnya adalah masa kerja per 31 Desember 2005 sudah mencapai satu tahun, artinya bahwa pegwai honor yang masuk pada tanggal 1 Januari 2005 masuk ke dalam pegawai honor kategori 1 jika syarat-lainnya terpenuhi sebagai mana tersebut di atas.

Batas usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 per 1 Januari 2006 merupakan salah satu syarat pengangkatan tenaga honor menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana menurut Peraturan Permintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengakatan Tenaga  Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, diutamakan adalah pegawai honor yang sudah mendekati usia maksimal dengan masa kerja yang lebih lama juga.

Untuk mengakomodir pegawai honor yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai honor kategori satu, maka dikelompokan dengan sebutan pegawai honor kategori dua.

Baca juga: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kesimpulan

Faktanya sampai awal tahun 2019 ternyata tujuan penundaan penerimaan pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih belum tercapai. 

Terdapatnya permasalahan antara lain yaitu pada saat pegawai honor kategori 2 mendaftar untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ternyata pegawai honor kategori 2 tersebut ada yang sudah mempunyai nomor induk pegawai sebagaimana data Badan Kepegawai Negara (BKN), sehingga tidak dapat mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sementara pegawai honor yang bersangkutan tidak tahu kalau dia sudah mempunyai nomor induk pegawai sebagai pegawai negeri sipil.

Permasalahan lainnya adalah pegawai honor yang memenuhi syarat untuk kategori 1 ternyata masuk kategori 2 dan demikian juga sebaliknya, seharusnya masuk kategori 2 ternyata masuk kategori 1. Praktik-praktik seperti ini mempunyai dampak yuridis dan sosiologis yang cukup luas terhadap kemajuan institusi pada khususnya dan negara Indonesia secara umum.

Permasalahan permasalahan tersebut di atas dapat saja terjadi mengingat banyaknya kepentingan dan keinginan individu untuk menjadi pegawai pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus tegas dengan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil berdasarkan kepada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawasi Negeri Sipil, berkenaan dengan skala prioritas pengangkatan dan tugasnya.(RenTo)(290319)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Kekosongan Hukum Terhadap Penahanan Tersangka/Terdakwa Sebelum Inkracht

Leave a comment

By : Rendra Topan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara penahanan mulai dari proses penyidikan sampai dengan upaya hukum tingkat kasasi. Namun demikian pada beberapa kasus perkara pidana, sebelum adanya kekuatan hukum yang tetap (inkracht) yangmana terhadap terdakwa dilakukan penahanan, dan terdakwa masih melakukan upaya hukum baik tingkat banding ataupun tingkat kasasi tetap berpedoman dengan aturan main atau tatacara melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Untuk lebih jelasnya mengenai penahanan tersangka/terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah:

  1. Penyidik, dengan jumlah total masa tahanan adalah 60 hari.
  2. Penuntut Umum, dengan jumlah total masa penahanan adalah 50 hari.
  3. Hakim, dengan jumlah total  masa penahanan adalah 90 hari.

Jika dijumlahkan semuanya mulai dari penahanan tingkat penyidikan sampai penahanan oleh hakim adalah berjumlah 200 hari. Perlu diingat total masa penahan yang 200 hari ini berlaku hanya pada  pengadilan tingkat pertama atau sampai dengan adanya putusan pengadilan negeri saja. Apabila terdakwa melakukan upaya hukum banding maka hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang  untuk 60 hari berikutnya menunggu sampai adanya putusan dari pengadilan tinggi, jadi jumlah total hari penahanan pada tingkat pengadilan tinggi adalah 90 hari. Demikian juga halnya dengan upaya hukum tingkat kasasi dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 30 hari, dan dapat diperpanjang untuk 60 hari sampai adanya putusan pengadilan tingkat kasasi.

Baca juga:

Permasalahan

Permasalahan pertama yang akan muncul mengingat pengelompokan dan jumlah hari adalah pada saat dilakukan penahanan berkenaan dengan masa perpanjangan penahanan hakim pengadilan pada tingkat pertama akan habis atau sudah habis sementara pemeriksaan perkara masih belum selesai, sehingga antara putusan hakim dan perpanjangan penahanan yang dimohonkan kepada pengadilan tinggi rentang waktunya singkat. Mengingat terdakwa juga mungkin akan melakukan upaya hukum banding, yang besar kemungkinan bahwa terdakwa masih tetap ditahan walaupun masa perpanjangan penahanan sudah habis. 

Hal tersebut di atas dapat terjadi akibat singkatnya rentang waktu antara putusan hakim pengadilan negeri dan terbitnya perpanjangan penahanan oleh hakim pengadilan tinggi yang dimohonkan oleh hakim pengadilan negeri, sementara terhadap terdakwa masih dilakukan penahanan. Akibatnya terhadap masa penahanan dan terbitnya perpanjangan dari hakim pengadilan tinggi lewat waktu dikarenakan terdakwa melakukan upaya hukum banding. Di sinilah biasanya terjadi kekosongan hukum mengenai status penahanan terhadap terdakwa. 

Permasalahan kedua juga tidak berbeda dengan permasalah pertama, perbedaannya hanya pada kewenangan penahanan saja. Kalau pada permasalahan pertama prosesnya perubahan status penahanan dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, pada permasahan kedua perubahanan status penahanan dari tingkat pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung dalam melakukan upaya hukum kasasi. Pokok permasalahannya tetap sama yaitu, rentang waktu masa penahanan oleh pengadilan tinggi sudah akan habis, sementara putusan pengadilan tinggi ditetapkan berdekatan waktunya dengan habisnya masa penahanan, sedangkan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung belum ada. Kembali dapat terjadi kekosongan hukum dalam penahanan.

Pembahasan

Perlu kita ketahui bersama bahwa kewenangan hakim dalam melakukan penahanan mulai dari hakim pengadilan negeri sampai dengan hakim Mahkamah Agung berinduk kepada institusi Mahkamah Agung, jadi segala hal yang berkenaan dengan adminstrasi penahanan semuanya diketahui dan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung selaku institusi yang menaungi semua institusi pengadilan. Sedangkan lembaga pemasyaratan atau rumah tahanan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan berdasarkan KUHAP sebagaimana tersebut di atas, berinduk kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 

Mengingat salah satu  fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah perumusan dan pelaksanaan di bidang registrasi, pelayananan tahanan, dan pembinaan narapidana, dan dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjawab kejadiaan yang berkenaan dengan kekosongan hukum dalam hal penahanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum tanggal 27 Desember 2011.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala RUTAN maupun Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran tahanan, oleh karena itu untuk melakukan penahanan di RUTAN atau LAPAS harus memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, yaitu:

  1. Penahanan harus disertai surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan dari pejabat yang berwenang.
  2. Jika tidak disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS berwenang menolak tahanan.
  3. Jika penahanan disertai dengan surat perintah penahanan dan/atau surat penetapan penahanan, kepala RUTAN atau kepala LAPAS menerima tahanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala RUTAN atau Kepala LAPAS (Pasal 6 PERMENKUMHAM No.24/2011) adalah sebagai berikut:

  1. Memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis masa penahanan atau habis masa perpanjangan penahanan, disampaikan paling lambat sepuluh hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
  2. Wajib mengeluarkan tahanan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan, dapat dikecualikan untuk tetap dilakukan penahanan karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara yang menarik perhatian masyarakat yang sebelumnya harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pengadilan tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum disebutkan bahwa kepala RUTAN atau Kepala Lapas yang tidak mengeluarkan tahanan demi hukum dikenakan sanski administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan petugas RUTAN atau petugas LAPAS dikenakan sanksi administratif jika tidak mengeluarkan tahanan demi hukum.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, merupakan penegasan dari KUHAP sekaligus jawaban dari kekosongan hukum berkenaan dengan masa tahanan yang selama ini kerap terjadi sebelum ada keputusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht), sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dapat dijamin keberadaannya. (RenTo)(170319)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.

Leave a comment

By : Rendra Topan

Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi  Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ada beberapa hal yang jadi pertanyaan bagi penulis antara lain :

  1. Bagaimanakah pengangkatan jabatan dalam BP Batam?
  2. Apakah ada eselonisasi dalam BP Batam?

Penulis berusaha untuk membahas pertanyaan tersebut di atas secara yuridis normatif , namun mengingat keterbatasan sumber referensi tertulis yang dapat dijumpai, pembahasan ini diuraikan secara singkat.

Sejarah Singkat Susunan Organisasi  BP Batam

Terlebih dahulu artikel ini akan membahas secara singkat mengenai sejarah susunan organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan berpedoman kepada  keputusan presiden dan semua perubahannya tentang  Daerah Industri Pulau Batam khususnya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, maka susunan Organisasi Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

  1. Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua merangkap anggota), Menteri Perdagangan (Wakil Ketua I merangkap Ketua Harian dan anggota), Menteri Perindustrian (Wakil Ketua II merangkap anggota), Menteri Dalam Negeri (Wakil Ketua III merangkap anggota), Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BKPM dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (semuanya adalah anggota).
  2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari; Ketua, Deputi Operasi, Deputi Administrasi dan Perencanaan, Deputi Pengawasan dan Pengendalian.
  3. Tim asistensi yang beranggotakan pejabat-pejabat yang berasal dari unsur-unsur; Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam perkembangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000  tentang Kawasan dan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan bahwa :

  1. Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.
  2. Ketua dan Anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas Usul Gubernur bersama-sama DPRD.
  3. Masa kerja ketua dan anggota dewan kawasan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perppu No. 1/2000 juga disebutkan bahwa :

  1. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  2. Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
  3. Masa kerja kepala dan anggota Badan Pengusahaan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
  4. Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
  5. Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000  tentang Kawasan dan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang danPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Susunan Dewan Kawasan menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sebagai berikut :

  1. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  2. Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,  Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Jabatan dalam BP Batam tentunya mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 1 Perka BP Batam No.5/2015 menyebutkan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya dalam peraturan ini disingkat Badan Pengusahaan Batam, terdiri atas :

  1. Kepala
  2. Wakil Kepala
  3. Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum
  4. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  5. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha
  6. Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya
  7. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum
  8. Satuan Pemeriksa Internal
  9. Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam
  10. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi

Masing-masing deputi membawahi beberapa biro/kantor/direktorat, dan di bawahnya lagi terdapat bagian-bagian serta pelaksana urusan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Perka BP Batam No.5/2015.

Permasalahan

Permasalahan yang timbul dengan memperhatikan sejarah singkat tersebut di atas adalah, baagimanakah kekuatan hukum yang peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil?

jawaban mengenai hal ini, penulis uraikan secara singkat pada sub judul pembahasan pembahasan berikut ini.

Pembahasan

Berdasarkan uraian singkat tentang sejarah Badan Pengusahaan (BP) Batam tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan yang ada yaitu Pasal 7a Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 (94/1998) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberpa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989, menyebutkan bahwa :

  1. Ketua adalah jabatan setingkat Eselon Ia
  2. Deputi adalah jabatan setingkat Eselon Ib

Maka dapat disimpulkan bahwa Ketua dan Deputi merupakan jabatan yang diangkat  dan diberhentikan oleh presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Keppres No. 94/1998. Sedangkan tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 94/1998  diangkat dan diberhentikan  atas dasar penugasan Menteri yang bersangkutan.

Membingungkan memang jika dihubungkan dengan semua ketentuan yang ada mengenai BP Batam tentang eselonisasi pejabatnya, karena dari semua ketentuan yang ada hanya Keppres No. 94/1998 yang secara tegas menyebutkan mengenai eselonisasi ketua dan deputi.

Namun begitu dengan memperhatikan struktur organisasi BP Batam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, dan karena semua yang mengisi struktur organisasi yang ada adalah para menteri dan para pejabat kementerian terkait, maka tentunya selain para menteri, pejabat kementerian terkait merupakan pegawai negeri sipil yang sudah mempunyai jabatan dan tentunya ada eselonisasi.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah pasti terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai dari pengadaan PNS, pangkat dan jabatan, penggajian, penghargaan, dan lain-lain sampai kepada permasalahan pemberhentian seorang PNS.

Kesimpulan

BP Batam merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dimana susunan perangkat dan tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan berpedoman pada semua ketentuan peraturan yang telah ada.

Peraturan Kepala Badan tidak termasuk ke dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya saja diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2) UU No.12/2011).(RenTo)(070219)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Tribun-Medan.com Tentang Surat Edaran PNS Pemerintah Kota Batam

Leave a comment

By : Rendra Topan

“Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 jam 15.38. Judul ini menarik perhatian penulis karena berkenaan dengan Pemerintah Kota Batam dimana tempat penulis bekerja.

Sesuai dengan motto web Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas  secara singkat sehubungan dengan isi berita pada media online tersebut di atas secara yuridis normatif, dan netral tanpa ada tendensi dan mendiskreditkan pihak manapun juga. 

Pengertian dan Bentuk Surat Edaran

Sebagai sebuah institusi pemerintahan tentunya Pemerintah Kota Batam mempunyai prosedur administrasi  tersendiri yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal surat edaran ini diatur dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam tanggal 22 Maret 2016.

Dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam disebutkan bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dan pada Pasal 2 Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam menyebutkan bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggaran tata naskah dinas.

Mari kita lihat defenisi naskah dinas terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada BAB Pendahuluan, huruf F, angka 2 adalah komunikasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam rangka penyelenggaraan tugas kedinasan.

Kemudian kita lihat defenisi surat edaran menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam BAB Pendahuluan huruf F angka 21 adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan/atau mendesak.

Selanjutnya kita cermati BAB Bentuk dan Susunan Naskah Dinas, huruf  B angka 2 Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam berkenaan dengan surat edaran, dimana surat edaran pada gambar yang ada lampiran menggunakan logo “Garuda” di bawahnya tertulis “Walikota Batam”.

Berpedoman dari semua pengertian yang disebutkan di atas dibandingkan dengan foto surat yang ada dalam media online Tribun-Medan.com, dapat penulis sampaikan bahwa :

  1. Kop surat yang ditampilkan oleh media online Tribun-Medan.com tidak menggunakan logo garuda, berarti ini jelas bukan surat edaran atau kalau ini dianggap surat edaran berarti tidak sesuai dengan  Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
  2. Nomor dan Kode surat …./BKPSDM…./2018, ini menunjukan bahwa walaupun ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Walikota Batam, tetapi “surat edaran” ini buat oleh SKPD/OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  3. Sebagaimana defenisi surat edaran tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa materi “surat edaran” haruslah hal yang dianggap penting atau mendesak, berarti materi “surat edaran” ini penting dan mendesak.
Lampiran Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Materi Surat Edaran

Sesuai dengan pengertian naskah dinas tersebut di atas, penulis menggarisbawahi tentang “penyelenggaraan tugas kedinasan”. Mengenai hal ini dibahas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undanggan yang berlaku, yaitu :

  1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa tugas ASN salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara juga menyebutkan bahwa peranan ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
  3. Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mneyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil  dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pegawai negeri sipil tersebut di atas, penulis melihat beberapa hal yang menjadi perhatian sehubungan dengan materi dari “surat edaran” tersebut”, yaitu :

  1. Bahwa semua kebijakan yang dibuat harus bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penulis permohonan bantuan keuangan untuk meringankan hukuman pelaku tindak tindak pidana korupsi walapun tidak diatur secara tegas, namun tindak pidana korupsi itu sendiri sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. “surat edaran” tersebut menurut penulis sudah memenuhi unsur tersebut.

Berikutnya materi “surat edaran” tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Namun begitu masih diperlukan penyeledikan dan penyidikan lebih lanjut untuk mendalami materi “surat edaran” tersebut mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dan dibuktikan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999..

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga disebutkan bahwa, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Unsur-unsur penyertaan dalam tindan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 dapat juga dijadikan pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam materi “surat edaran” ini. (RenTo)(220119)

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Penetapan Pehananan Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Leave a comment

By : Rendra Topan

Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini akan dibahas tentang penetapan penahanan berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam.

Info SIPP

Pada SIPP diinformasikan berkenaan dengan penetapan penahanan dengan nomor perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm sebagai berikut :

  1. Pada tingkat penyidikan, tidak dilakukan penahanan.
  2. Pada tingkat penuntutan, dilakukan penahanan mulai dari tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018.
  3. Pada tingkat Pengadilan Negeri dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, mulai dari 17 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018.
  4. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, mulai dari 16 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018.
  5. Hakim Pengadilan Negeri melakukan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, mulai 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018.
  6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, mulai dari 14 November 2018 sampai dengan 13 Desember 2018.

Dengan jumlah hari selama masa penahanan adalah 133 hari, demikian data yang terakhir yang tercantum dalam SIPP Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Januari 2019 jam 10:36 am WIB.

Pembahasan

Berdasarkan data yang disajikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam mengenai penahanan mulai dari kewenangan melakukan penahanan sampai dengan lamanya masa penahanan, penulis melihat semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun setelah dicermati lebih seksama ternyata dalam SIPP PN Batam tersebut tidak mencantumkan alasan dilakukan penahanan. Dengan demikian penulis akan menyampaikan secara yuridis normatif mengenai pembahasan penahanan dalam studi kasus terhadap perkara ini. 

Penulis tidak akan membahas secara rinci tentang penahanan yang diatur dalam KUHAP dalam artikel ini, tetapi untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada artikel sebelumnya tentang penahanan.

Secara singkat penulis sampaikan bahwa perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP, dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHAP bahwa masih dapat dilakukan perpanjangan penahanan dengan ketentuan :

  1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan hukuman sembilan tahun atau lebih.

Merujuk pada riwayat penahanan yang tercantum dalam SIPP PN Batam pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi pengecualian untuk perpanjangan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP, dimana atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi melakukan perpanjangan penahanan pertama dan kedua untuk masing-masing masa penahanan 30 hari ditambah 30 hari.

Memperhatikan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dan nomor perkara menggunakan kode nomor surat “Pid. B” berarti perkara pidana biasa, hal ini menggambarkan bahwa seharusnya dakwaan yang digunakan dalam penuntutan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atau dakwaan alternative ketiga yaitu Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 (1) KUHPidana.

Kenapa bukan dakwaan alternatif pertama yang digunakan dalam penuntutan? Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 KUHPidana, maka karena menggunakan undang-undang perbankan sudah seharusnya menggunakan kode nomor surat “Pid.Sus” yang berarti pidana khusus. 

Tentunya timbul pertanyaan, kenapa harus pidana khusus? Dalam adagium hukum menyatakan bahwa ketentuan hukum yang berlaku khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang berlaku umum, maksudnya adalah tindak pidana perbankan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri disinilah sifat khususnya, sementara tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang hanya diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka nya bersifat umum. Karena bersifat khusus tentunya dalam proses pemeriksaan perkaranya tidak sama dengan pemeriksaan perkara pidana biasa, tentunya tata cara pemeriksaannya selain mengacu kepada KUHAP juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut, dalam hal ini adalah undang-undang perbankan.

Dengan menggunakan kode nomor surat “Pid.B” sudah seharusnya dakwaan alternatif pertama tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, dengan demikian perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagaimana yang tercantum dalam SIPP PN Batam angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) seharusnya juga tidak terjadi mengingat ancaman hukuman penggelapan paling lama adalah pidana penjara lima tahun dan empat tahun (Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana).

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi kerancuan dalam penyusunan surat dakwaan, sehingga mengakibatkan rancunya juga dalam penetapan penahanan. Dalam hal ini tentunya merugikan pihak terdakwa berkenaan dengan masalah hak asasi manusia. (RenTo)(170119)