Category Archives: Ilmiah

Opini, TInjauan Yuridis

Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat yang mendapatkankan kemudahan dengan segala bentuk propaganda perusahaan pembiayaan disarankan untuk secara saksama membaca isi perjanjian dan formulir yang ditandatangani, antara lain mencatumkan nomor referensi yang bisa dihubungi pada saat keadaan darurat.

Berdasarkan pengalaman penulis ternyata keadaan darurat tersebut salah satunya ketika orang yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan. Penulis mengalami mulai dari hari ketiga keterlambatan sampai hari ke-42 setiap hari sekitar jam tujuh pagi dan sore sekitar jam 3-an.

Hal ini sebenarnya bentuk intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan agar nomor refrensi yang dicantumkan mau melakukan pembayaran cicilan berikut biaya keterlambatan karena mempunyai hubungan keluarga. Aneh memang, tapi begitulah perusahaan pembiayaan.

Lebih aneh lagi saat penulis tanyakan kepada pelepon dari lembaga pembiayaan tersebut, “apakah anda melakukan survey sebelumnya?” ehh…jawaban mereka adalah bahwa mereka hanya dari bagian penagihan. Otak saya pun langsung berpikir bahwa mereka tidak melakukan survey terlebih dahulu, dan tidak pernah konfirmasi sebelumnya terhadap nomor referensi yang dicantumkan oleh penerima pembiayaan.

Saat berkomunikasi ditelopon mereka juga menyampaikan bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran segera, maka saudara anda akan masuk daftar hitam di Bank Indonesia, dan kedepannya tidak dapat mengajukan kredit lagi. Mendengar hal itu tentu saja saya tetap tidak tanggapi karena toh bukan nama saya. Akhirnya mereka menyampaikan bahwa saya tidak koperatif, dan akan menelepon saya kembali sampai bisa koperatif.

Keesokan harinya mereka telpon kembali dan menayakan apakah sudah disampaikan pesan mereka kepada yang bersangkutan, tentu saja saya jawab dengan balik bertanya apakah anda melakukan survey terhadap yang bersangkutan sebelumnya, dan kembali dijawab dengan jawaban yang sama bahwa mereka hanya dari bagian penagihan dan tidak tahu mengenai hal survey. Aneh kuadrat buat saya jawaban ini. Tapi saya pikir biarlah mereka melakukan pekerjaannya, entah mana yang akan menyerah terlebih dahulu mereka atau saya, yang pasti jawaban saya selalu sama.

Perusahaan pembiayaan sebaiknya menambah wawasan para penagih utang ini pengetahuan dasar tentang hukum perjanjian, dan tidak lupa juga untuk membekali para penagih utang via telepon ini dengan pelatihan dan sertifikasinya, sehingga saat komunikasi bisa dua arah.

Sebagai perusahaan pembiayaan harusnya langkah yang dilakukan adalah menulis surat peringatan kepada orang yang bersangkutan secara tertulis, karena mereka mempunyai fotocopy KTP dan KK orang yang bersangkutan, tapi yang dilakukan adalah menelpon yang bersangkutan dan dengan alasan nomornya tidak bisa dihubungi, maka mereka meminta bantuan nomor referensi yang telah dicantumkan.

Kemudian kalau memang sudah dalam jangka waktu lama, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan kan bisa ditarik kembali sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku, tanpa harus melibatkan pihak yang nomornya teleponnya dicantumkan sebagai referensi. (RenTo)(240919)

Baca juga:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan olahraga tersebut, dengan tidak diperbolehkannya menampilkan logo organisasi penyelenggara pada pernak-pernik kegiatan tersebut karena indentik dengan salah satu perusahaan rokok.

Mencermati hal tersebut penulis memberanikan diri menyampaikan pandangannya secara yuridis normatif berkenaan dengan polemik tersebut, mengingat olahraga merupakan bagian dari kehidupan penulis dan penegakan hukum juga merupakan sebagian lainnya.

Dasar Hukum

Terlebih dahulu penulis sampaikan mengenai dasar hukum yang menjadi dasar dalam artikel ini, yaitu tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hak anak dan tembakau.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Penulis akan mengawali dengan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas:

  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Hak Anak

Mengacu tugas KPAI berkenaan dengan undang-undang perlindungan anak, tentunya perlu disampaikan juga mengenai hak anak.

Hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Pengamanan Tembakau

Mengingat tembakau juga menjadi salah satu alasan, maka penulis juga menyampaian dasar hukum mengenai tembakau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut penulis pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berkenaan dengan polemik tersebut adalah:

Pasal 36

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 47

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pembahasan

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum di atas, penulis akan menguraikan hubungan antara hak anak dengan kegiatan olahraga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah satu tugasnya adalah melindungi hak anak, tentunya hak anak yang dimaksud adalah hak anak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak anak yang dimaksud oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Setelah dicermati kegiatan olahraga yang diselenggarakan, dalam hal ini penyelenggara tidak melanggar hak anak baik itu berkenaan dengan diskriminatif, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya hubungan antara kegiatan olahraga dengan sponsor tembakau, menurut penulis terdapat kalimat kunci pada setiap pasal yang telah diuraikan diatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yaitu kalimat “tidak bertujuan untuk mempromosikan tembakau”. Dalam hal ini jelas kegiatan olahraga tersebut adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka untuk mencari atlit-atlit muda yang berbakat.

Kemudian dalam hal logo dan merek dagang tentunya kita juga harus memperhatikan tentang hak kekayaan intelektual, dimana hak kekayaan intelektual juga diatur dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya pihak penyelenggara mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya juga memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”, dalam hal ini olahraga merupakan salah satu dari pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak. (RenTo)(08092019)

Hubungan Antara Reklamasi dan Penataan Ruang Dalam Perspektif Hukum

Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan

Membahas tentang reklamasi tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai tata ruang. Penulis akan menguraikannya secara yuridis normatif mengenai reklamasi dan tata ruang dalam tulisan ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagai pengantar diuraikan secara garis besar mengenai penataan ruang dan reklamasi terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang.

Penataan Ruang

Tata ruang menurut menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang. Dimana yang dimaksud dengan ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.26/2007.

Jadi penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bertujuan untuk:

  1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
  2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  3. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan penataan ruang tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi atau pengelompokan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 207 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Berdasarkan sistem; terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
  2. Berdasarkan fungsi utama kawasan; terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  3. Berdasarkan wilayah administratif; terdiri atas penataan ruang nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
  4. Berdasarkan kegiatan kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan rang kawasan pedesaan.
  5. Berdasarkan nilai strategis kawasan; terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pelaksanaan penataan ruang harus didasarkan pada perencanaan tata ruang yang terdiri atas:

  1. Rencana umum tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
  2. Rencana rinci tata ruang; terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Masing-masing rencana tata ruang diatur dan ditetapkan dalam kententuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
  3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Reklamasi

Dasar hukum yang menjadi pedoman dilakukannya reklamasi adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuraikan lebih detail lagi hal-hal yang berkenaan dengan reklamasi melalui  Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor  122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi yang dilakukan melalui kegiatan:

  1. Penentuan lokasi.
  2. Penyusunan rencana induk.
  3. Studi kelayakan.
  4. Penyusunan rancangan detail.

Persyaratan utama dari keempat kegiatan tersebut di atas terletak pada penentuan lokasi, dimana penentuan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) provinsi, kabupaten/kota dan/atau Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perpres No.122/2012.

Pelaku Reklamasi

Pelaku reklamasi terdiri dari:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah.
  3. Perorangan.

Pelaku reklamasi sebelum melakukan kegiatan wajib mengantongi perizinan terlebih dahulu.

Perizinan Reklamasi

Perizinan reklamasi terdiri dari dua izin, yaitu:

  1. Izin lokasi reklamasi
  2. Izin pelaksanaan reklamasi.

Kedua jenis perizinan tersebut di atas wajib dimiliki oleh pelaku atau subjek reklamasi, hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 15 Perpres 122/2012.

Tahapan Perizinan Reklamasi

Adapun tahapan dalam mengajukan perizinan reklamasi baik berupa izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi berdasar Pasal 16 Perpres No. 122/2012 adalah sebagi berikut:

  1. Pelaku reklamasi mengajukan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
  2. Menteri memberikan izin berkenaan dengan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
  3. Pemberian izin dimaksud tentunya setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.
  4. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dalam kegiatan reklamasi dipelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi reklamasi juga harus dilengkapi dengan:

  1. Identitas pemohon.
  2. Proposal reklamasi.
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis.
  4. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur dalam Pasal 17 Perpres No. 122/2012

Sedangkan permohonan izin pelaksanaan reklamasi harus dilengkapi dengan:

  1. Izin lokasi.
  2. Rencana induk reklamasi.
  3. Izin lingkungan.
  4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finasial.
  5. Dokumen rancangan detail reklamasi.
  6. Metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi.
  7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis berkesimpulan mengenai hubungan antara reklamasi dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa reklamasi merupakan bagian dari penataan ruang.
  2. Bahwa tujuan dilakukan reklamasi adalah untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase. Hal ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang yaitu terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
  3. Bahwa masing-masing ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melakukan reklamasi harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penataan ruang, yaitu; peraturan pemerintah untuk ruang wilayah nasional, peraturan daerah provinsi untuk ruang wilayah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal pemanfaatan ruang setiap orang wajib untuk :

  1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
  2. Meanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemnafataan.
  3. Memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam persyaratan izin pemanfaatan.
  4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pelanggaran kewajiban terhadap pemanfaatanruang tersebut dpat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana penjara serta pidana denda.

Penutup

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. (RenTo)(120719)

Demontrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum ini disebut dengan demontrasi, dimana arti demontrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring) adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, unjuk rasa. Menurut Wikipedia arti unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Pada praktiknya demontrasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan jumlah massa yang banyak sering berakhir dengan bentrokan antara pihak pengamanan demontrasi dan pihak demonstran. Padahal salah satu tujuan dari UU No. 9 Tahun 1998 adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sengaja penulis menebalkan tujuan tersebut di atas untuk mendapatkan perhatian pembaca berkenaan dengan kata-kata bertanggung jawab dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bertanggung jawab menurut penulis maksudnya adalah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tersebut hendaknya dilakukan secara tertib dan damai sesuai dengan konstitusi, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Judul yang dipilih penulis sebagaimana tersebut diatas merupakan pemikiran penulis secara individu merujuk pada referensi yang ada secara sosial kemasyarakatan. 

Dimulai dari struktur bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat serta budaya, karena penulis pernah kuliah pada fakultas hukum yang tentunya belajar hukum adat, walaupun hanya kulitnya saja tapi penulis menyimpulkan bahwa dari semua teori hukum adat dari masing-masing suku bangsa di Indonesia saat terjadi permasalahan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Berarti setiap permasalahan yang ada pada satu kaum diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusywarah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut tanpa harus menunjukan kekuatan fisik apalagi kekuatan senjata.

Dalam setiap adat selalu terdapat tiga komponen yang merupakan unsur utama dalam satu wilayah adat dengan sebutan yang berbeda-beda yaitu kelompok agama, kelompok orang yang mempunyai pengalaman dan kepandaian, kelompok yang melindungi wilayah adat itu sendiri. Ketiga kelompok ini selalu bekerjasama dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk masyarakat adatnya.

Nilai-nilai yang tercermin dalam adat dan budaya tersebut kemudian diambil intisarinya oleh para pendiri bangsa Indonesia, selanjutnya dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai yang menjadi intisari dari Pancasila tersebut sudah tidak dihiraukan lagi mulai dari hubungan anak dan orang tua, hubungan murid dan guru, hubungan suami dan isteri sampai kepada hubungan antar kelompok baik itu LSM maupun Partai Politik, dalam menyelesaikan permasalahan ternyata saat ini selalu mengedepankan penegakan hukum yang berawal dengan pembuatan Laporan Peristiwa (LP), penahanan, persidangan dan berakhir di penjara.

Kembali kepada judul tulisan di atas, demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan kerusuhan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yaitu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (RenTo)(220519)

“Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha.

Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebabai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui semua bentuk peraturan yang ada. Mulai dari peraturan yang berkenaan dengan persyaratan dan perizinan, tenaga kerja sampai dengan pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Begitu hebatnya perananan pemerintah sampai ke masalah harga pun dimana pelaku usaha seharusnya mendapatkan untung dari usahanya, harus diintervensi oleh pemerintah agar margin keuntungannya di perkecil.

Hal yang demikian menurut penulis boleh saja dilakukan, maksudnya mengenai intervensi harga, namun pelaksanaannya yang belum pas menurut hemat penulis. Kenapa penulis katakana demikian?

Sebagai pengusaha sangatlah wajar mereka mendapatkan keuntungan, dan dalam perdagangan berlaku prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Bolehkah pemerintah intervensi harga?

Menurut penulis pemerintah boleh saja melakukan intervensi harga dengan alasan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya atau alasan lainnya yang bersifat sosial, dan sebagai pengusaha tentunya juga sangat bersedia memenuhi permintaan pemerintah tersebut. Apakah terpikir oleh kita dampaknya?

Dampak yang akan timbul akibat intervensi harga oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua pengusaha kemudian diminta untuk menurunkan harga jualnya dengan mengurangi margin keuntungannya pada kesempatan dan waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi dan disanggupi oleh pengusaha hanya sementara waktu, namun setelah melewati kesempatan dan waktu tertentu tersebut akan mengambil margin keuntungan yang lebih besar dari masyarakat lagi, dan ini akan cenderung terus naik sampai periode berikutnya, dan terus begitu secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut penulis ada cara yang lebih bijaksana dalam melakukan intervensi harga di masyarakat, yaitu dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yang ada melakukan pengendalian harga pasar dengan menjual langsung kepada masyarakat dengan margin keuntungan yang kecil saja, dan dilakukan dengan cara dan metode yang sama seperti para pengusaha dalam mempengaruhi harga pasar.

Sebagai ilustrasi penulis sampaikan mengenai Perum Bulog, seharusnya Perum Bulog inilah yang melakukan penjualan ke masyarakat langsung dengan margin keuntungan yang kecil, karena memang negara sebagai pemilik modal bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan pengusaha dipersilahkan saja untuk menjual barang dengan harga yang mereka inginkan. Selama harga yang dijual oleh Perum Bulog jauh lebih rendah dari harga pengusaha maka masyarakat tetap akan membeli dari Perum Bulog. Jangan terjadi “permainan” antara Perum Bulog dengan pengusaha distributor, karena akibatnya yang dirugikan adalah tetap masyarakat.

Demikian juga mengenai permintaan turunnya harga tiket pesawat, ini juga dapat dilakukan dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu Garuda, dengan mengambil margin keuntungan yang kecil garuda dapat melayani penerbangan dengan baik, tentunya maskapai penerbangan lainnya akan sepi penumpang dan lambat laun juga akan melakukan penurunan harga tiket pesawat. 

Jangan hanya maskapai lain diminta untuk melakukan penurunan harga tiket pesawat, sementara BUMN Garuda harganya tetap saja. Kalau begini caranya maskapai mana yang mau menurunkan harga dengan resiko keselamatan penumpang mereka.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua kebijakan dan peraturan yang pernah ada, agar semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada berpedoman dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi bangsa Indonesia dimana didalamnya terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para Bapak bangsa.(RenTo)(080519)

Mata Rantai Korupsi

Photo by Lola Russian on Pexels.com

By: Rendra Topan

Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara.

Bila dicermati korupsi ini bermula dari pendidikan oleh orang tua, kenapa penulis mengatakan demikian? Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan sekaliugs menjadi guru bagi anaknya mulai dari lahir sampai dewasa atau bahkan seumur hidup. Pada saat memberikan pendidikan inilah peranan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian serta akhlak  yang baik bagi sang anak, sehingga sang anak dapat berdiri sendiri di atas kakinya dengan menunjukan sikap  ketegasan namun tetap lembut dalam penyampaian prinsip-prinsip hidupnya yang berorientasi kepada kebenaran.

Pendidikan orang tua merupakan mata rantai pertama dalam siklus korupsi, karena begitu orang tua mendidik dan mencontohkan hal yang salah terhadap sesuatu hal, maka akan menjadi pedoman dan rujukan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya nanti setelah dewasa. Sebagai contoh penulis membuat analogi terhadap kejadian yang kerap terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pada saat sang anak akan memasuki jenjang pendidikan formil mulai dari sekolah dasar sampai seterusnya. 

Pada saat sang anak mulai memasuki sekolah dasar, tentunya ada persyaratan yang salah satunya menyebutkan berusia 7 tahun. Implementasinya ternyata syarat berusia 7 tahun pada saat melakukan pendaftaran jarang dijumpai. Mayoritas usia yang mendaftar adalah di bawah usia 7 tahun pada waktu pendaftaran. Persyaratan ini memberikan celah kepada orang tua untuk menghubungi panitia penerimaan agar sang anak yang umurnya di bawah 7 tahun tersebut dapat diterima di sekolah tersebut dengan memberikan imbalan tertentu kepada panitia penerimaan. Demikian juga sebaliknya kesempatan yang muncul dengan adanya celah berkenaan dengan persyaratan batasan umur tadi, dimanfaatkan oleh penitia penerimaan untuk mengajukan syarat tertentu kepada orang tua murid agar sang anak dapat diterima atau lulus seleksi, sehingga dapat bersekolah di sekolah tersebut.

Ibarat kata pepatah mencari kesempatan dalam kesempitan, karena adanya celah tersebut muncul pula pihak ketiga yang menjadi mediator dan fasilitator untuk memudahkan dalam memanfaatkan celah yang ada. Celakanya lagi pihak ketiga ini ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara itu sendiri dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya.

Mata rantai berikutnya setelah pendidikan orang tua adalah lapangan pekerjaan, dimana ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, memungkinkan analogi sebagaimana yang telah diuraikan di atas terjadi juga pada bidang lapangan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang menjadi abdi negara dengan kata pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI.

Selanjutnya setelah lapangan pekerjaan, mata rantai berikutnya adalah posisi atau kedudukan setelah mendapatkan pekerjaan. Masing-masing individu setelah bekerja tentu ingin mempunyai jenjang karir yang bagus baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Jenjang karir ini bagus sebagai motivasi kerja bagi setiap individu, hanya saja cara berkarirnya terkadang harus menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan syarat yang telah ada terkadang diabaikan demi sebuah posisi dan kedudukan. Bagi mereka yang melakukan hal-hal seperti ini beranggapan bahwa posisi dan kedudukan adalah di atas segalanya, sehingga mereka akan mengorbankan apa saja untuk mencapainya.

Mata rantai pendidikan orang tua, kemudian pekerjaan yang dilanjutkan dengan karir merupakan hal yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan dengan meminimalisir celah-celah yang dapat menimbulkan perbuatan korupsi, sehingga generasi Indonesia adalah generasi yang kuat secara fisik dan mentalnya.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap hal-hal yang data menimbulkan celah terjadinya koropsi. Menurut penulis korupsi dapat terjadi karena memang sudah direncakan oleh para pihak.

Kejadian-kejadian sebagaimana yang dianalogikan di atas memang terjadi dalam hidup dan kehidupan, namun sebagai orang yang beriman hendaknya bijaksana dalam berbuat dan bertindak untuk banyak hal.  (RenTo)(060519)

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah.

Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan evaluasi terhadap  sistem pendidikan nasional masih belum maksimal.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang dimaksud adalah kebutuhan pendidikan agar dapat memudahkan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Untuk itu masyarakat berusaha mengikuti jenjang pendidikan yang ada, walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.

Ada beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan pendidikan, seperti berlombanya para orang tua untuk memasukan anaknya pada pendidikan anak usia dini. Sebenarnya hal yang demikian itu baik, namun masih ada para orang tua yang memanfaatkan pendidikan anak usia dini seolah-olah menjadi tempat penitipan anak, sementara orang tua sibuk dengan urusan dan keperluan lainnya.

Fenomena sosial lainnya adalah orang tua marah atau bahkan melakukan penuntutan secara hukum pada saat anaknya mendapat sanksi atau hukuman dari gurunya disekolah. Hal yang demikian menciderai dunia pendidikan, padahal yang bertanggung jawab dan wajib memberikan pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua. Namun karena ada beberapa keterbatasan orang tua berkenaan dengan formalitas, makanya para orang tua menitipkan anak-anaknya di sekolah untuk diajar dan dididik agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggara sistem pendidikan, sebaiknya juga melakukan evaluasi pada saat penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ada hal yang menjadi perhatian penulis dalam penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yaitu berkenaan dengan akta kelahiran.

Akta kelahiran selalu diminta oleh pihak sekolah sebagai syarat untuk pendaftaran dalam rangka mengikuti pendidikan dasar sebagai bukti bahwa calon siswa tersebut memang sudah memasuki usia wajib belajar. Masalah timbul pada saat calon siswa belum atau tidak mempunyai akta kelahiran, konsekuensinya calon siswa tersebut menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar. Hal ini sangat disayangkan, padahal tujuan dari pendidikan dasar itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya karena administrasi kependudukan mereka menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut di atas, penulis yakin bahwa pasti ada jalan keluarnya yang dapat diberikan oleh semua stakeholder bangsa Indonesia. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, pada kesempatan ini penulis hanya dapat menyampaikan sedikit saja yang merupakan awal dari semua masalah yang ada pada dunia pendidikan.(RenTo)(020519)

Indonesia Negara Hukum

Photo by Nothing Ahead on Pexels.com

By: Rendra Topan

Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta.

Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia mengumumkan hasil kongres pemuda yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. 

Sumpah pemuda ini berisikan tiga butir pernyataan atau ikrar para pemuda Indonesia yaitu:

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan;
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah kemudian Indonesia menggunakan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Burung Garuda yang  merupakan lambang negara Indonesia, dimana pada dada Burung Garuda tersebut terdapat lambang dari lima sila Pancasila, sehingga disebutlah dengan sebutan Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna bahwa walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat dan perbedaan lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap satu, sebagaimana bunyi ikrar sumpah pemuda.

Lima sila pancasila yang lambangnya terdapat pada dada Burung Garuda tersebut, isinya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu:

  1. Ketuhanan yang maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasalnya yang merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya, 

Maksud UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya adalah bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada urutan pertama adalah UUD 1945, baru kemudian disusul dengan Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan yang lebih rendah urutannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya atau peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 1 UUD 1945 tentang:

  1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
  3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penulis tertarik dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi menarik karena begitu rentannya keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik yang biasa disebut dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Negara hukum maksudnya adalah negara yang dalam mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan dasar dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Negara Indonesia.

Konstitusi inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Berkaitan dengan UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, maka semua konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan dihindari, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan tersebut sudah diatur dan diakomodir oleh semua peraturan perundang-undangan yang ada, seyogyanya untuk menghindari konflik yang berunsur SARA kita hanya tinggal mempedomani kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sangat disayangkan Indonesia yang merupakan negara hukum, ternyata rakyatnya tidak mau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan membuat peraturannya sendiri tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia. Semua konflik yang ada juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Bersatu kita teguh, sehingga dapat mencapai dan wewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(280419)

Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pengertian dan Istilah

Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak.

Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah sejak dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun yang tentunya juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak  yang merupakan perlindungan terhadap anak adalah perlindungan dalam bidang hukum. Sebagai seorang anak tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dalam hal perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Untuk lebih jelasnya diatur juga mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012).

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012). 

Proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan anak dengan memperhatikan hak-hak anak lakukan dengan pendekatan yang disebut keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan dengan menggunakan keadilan restoratif diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang meliputi:

  1. Penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak.
  2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, wajib dilakukan dengan upaya diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaikan perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, yang bertujuan:

  1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
  2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
  3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupkan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan:

  1. Kepentingan korban.
  2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
  3. Penghindaran stigma negatif.
  4. Penghindaran pembalasan.
  5. Keharmonisan masyarakat.
  6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

  1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  2. Tindak pidana ringan.
  3. Tindak pidana tanpa korban.
  4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengecualian persetujuan kesepakatan diversi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh penyidik bersama palaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

  1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
  2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
  3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
  4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKPS) paling lama tiga bulan.
  5. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun berkedudukan sebagai anak, saat anak melakukan dugaan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hanya saja karena berkedudukan sebagai anak maka  proses penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (RenTo) (110419)

Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Photo by Luca Nardone on Pexels.com

By: Rendra Topan

Daftar isi:

Pendahuluan

Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan.

Hampir semua mesin produksi di pabrik-pabrik industri, alat-alat perlengkapan yang berhubungan dengan rumah tangga menggunakan energi listrik. Bahkan sekarang energi listrik sudah merambah ke dunia otomotif. 

Demikian pentingnya kebutuhan akan energi listrik, maka pemerintah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.

Sejarah Singkat Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Perusahaan Listrik Negara (PLN) bermula dari dibentuknya sebuah jawatan listrik dan gas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1945, yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Untuk selanjutnya berubah lagi dengan membentuk dua buah perusahaan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas pada 1 Januari 1965. Akhirnya sejak tahun 1994 status PLN berubah status dari perusahaan umum menjadi menjadi perusahaan perseroan  guna memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.

Sebagai sebuah perusahaan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentunya mempunyai visi yaitu, “diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Visi ini akan tercapai dengan menjalani misi-misi sebagai berikut:

  1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
  2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Visi dan misi ini dilengkapi dengan sebuah moto, “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Hubungan Antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Masyarakat

Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas hubungan antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan masyarakat berkenaan dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen secara yuridis normatif.

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berlandaskan pengertian pelaku usaha sebagai mana tersebut di atas, maka Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat merupakan konsumen dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Melihat hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen, tentunya hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan

Hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen adalah apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada tulisan ini penulis akan membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku usaha apabila terjadi pemadaman listrik terhadap konsumennya yakni masyarakat.

Pembahasan

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap konsumennya yaitu masyarakat tentunya mempunyai konsekuensi hukum, dimana baik pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. 

Dalam hal pemadaman listrik secara menyeluruh atau bergantian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pelaku usaha, dapat diartikan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang dilanggar oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu:

  1. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  3. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dengan tidak terpenuhinya kewajiban oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana tersebut di atas, maka terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Adapun yang menjadi tidak terpenuhinya hak konsumen adalah sebagai berikut:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Konsumen

Akibat pemadaman yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagi industri yang bergantung dengan listrik tentunya mengkibatkan kerugian materi yang cukup besar baik industri besar, menengah, kecil dan mikro. Dengan menghitung berapa lama listrik mati dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan serta ditambahkan dengan komponen biaya produksi, maka akan didapat angka kerugian tersebut. Disamping kerugian materi masih ada lagi kerugian-kerugian immateri, contohnya akibat pemadaman yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tentu target produksi tidak akan tercapai sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Demikian juga halnya dengan perumahan yang mendapat pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), tentunya mengakibatkan lifetime dari alat-alat elektronik rumah tangga menjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Kembali lagi dalam hal ini tetap saja masyarakat yang dirugikan, sementara masyarkat sendiri apabila terlambat sehari saja dalam melakukan pembayaran listrik sebagai kewajiban tanpa pemberitahuan sebelumnya sudah langsung dilakukan pemutusan sementara aliran listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana yang diuraikan di atas dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pelanggaran hak dan kewajiban ini tergolong ke dalam kelompok hukum perdata yang terkait dengan hukum perikatan.

Baca juga: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan hal-hal atau ketentuan dalam perjanjian yang menyebutkan memberi hak kepada pelaku usaha untuk pengalihan tanggung jawab dan mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan pelanggan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian singkat diatas dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pemadaman listrik sebagai berikut:

  1. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen baik secara perdata maupun pidana.
  2. Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum komitmen dan konsisten untuk mencapai visi melalui misi-misi yang direalisasikan dengan tujuan organisasi.
  3. Masyarakat dapat melakukan gugatan perdata baik secara perorangan maupun berkelompok ataupun bersama-sama dalam sengketa perlindungan konsumen.

Untuk itu disarankan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen dengan visi dan misinya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfation) dengan berorientasi pada program-program kepuasan pelanggan seperti six sigma dan zero defects.

Kepada pemerintah disarankan agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara, berkenaan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. (RenTo)(050419)