Category Archives: Opini

Ariktel pendapat penulis

Fenomena Slogan Ganti Presiden

Photo by Element5 Digital on Pexels.com

By : Rendra Topan

Menjelang pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019 nanti, suhu politik semakin tinggi di samping ini merupakan kegiatan lima tahun sekali juga calon pasangan yang akan maju hanya ada dua. Sehingga kemungkinan timbul kampanye hitam (black campaign) sangat besar. Dua calon pasangan tersebut yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga.

Salah satu issue yang sedang banyak menjadi perhatian adalah adanya slogan “ganti presiden”. Pro dan kontra tentunya pasti ada dengan slogan tersebut, dimana salah satu calon pasangan yaitu Jokowi (Joko Widodo) merupakan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Para pendukung Jokowi sedikit banyaknya pasti akan membantah slogan tersebut, demikian juga sebaliknya para pendukung Prabowo akan berusaha untuk mensosialisasikan slogan tersebut.

Di sadari atau tidak akan timbul gesekkan antara para pendukung masing-masing calon, seperti yang sudah kita ketahui bersama baik dari media sosial ataupun media cetak tentang penolakan slogan dimaksud. Dan juga dengan cara penolakan slogan yang anarkis, secara tidak langsung sebenarnya slogan tersebut akan tersosialisasi dengan baik, karena masyarakat akan mencari tahu asal-usul dan penyebabnya.

Saya melihat fenomena ini sudah mengarah kepada perbuatan sewenang-wenangan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sudah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebagai Warga Negara Indonesia hendak kita harus saling menghormati satu sama lain atas perbedaan pendapat ini, karena kalau tidak akan menimbulkan perpecahan, dimana perpecahan ini merupakan indikator dalam pertahankan dan keamanan yang akan menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. (RenTo) (260818)

Korupsi Oh Korupsi

Photo by cottonbro on Pexels.com

By : Rendra Topan

Menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa waktu lalu, sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa calon pasangan kepala daerah terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga sekarang menjelang pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif, kita sama-sama mengetahui beberapa anggota legislatif juga terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Mereka itu semuanya merupakan calon pemimpin dan pemimpin yang dipilih melalui pesta demokrasi dimana dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun.

Fenomena pesta demokrasi pemilihan langsung inilah yang membuat seolah-olah semua warga negara Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Untuk menjadi peserta pesta demokrasi yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini jugalah yang membuat para calon pemimpin atau wakil rakyat berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dengan berbagai macam cara propaganda agar dapat dipilih oleh rakyat dan menjadi menjadi pemenangnya. Disadari atau tidak disadari sebenarnya yang akan dirugikan adalah masyarakat Indonesia itu sendiri, karena untuk melakukan propaganda membutuhkan biaya yang angkanya lebih besar bila dibandingkan dengan penghasilan (gaji) mereka nantinya setelah terpilih atau menduduki jabatan tersebut.

Bila dianalogikan dengan pengusaha atau pedagang yang menganut prinsip ekonomi “dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan laba yang sebesar-besarnya”, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan praktik-praktik yang dilarang atau bertentangan dengan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

Melihat fenomena seperti inlah sehingga Komisi Pemilihan umum (KPU) mengeluarkan peraturan yang melarang para mantan terpidana korupsi tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Hal ini tentunya menuai kritik pro dan kontra dari masyarakat. Namun begitu hendaknya kita lebih bijak dalam menentukan pilihan kita, karena pilihan kita akan menentukan nasib kita dan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. (RenTo)(080918)

Dirgahayu Republik Indonesia

Photo by Dio Hasbi Saniskoro on Pexels.com
 by : Rendra Topan
 

“Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia….Merdeka.”

Sepenggal lirik lagu perjuangan yang diciptakan oleh H. Mutahar, menginformasikan kepada rakyat Indonesia bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Peringatan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia  ke-73, dapat di jadikan momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan, dengan periode mulai dari masa penjajahan, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa, “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…” merupakan tujuan dari bangsa Indonesia yang seyogyanya  para pemimpin bangsa Indonesia tidak hanya berorientasi pada satu bidang atau beberapa bidang saja, melainkan harus semua bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, perhananan dan keamanan, agar terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia.

Dirgahayu Repubulik Indonesia, Jayalah Indonesiaku. (RenTo)(170818)

Informasi Palsu (HOAX)

Photo by Pixabay on Pexels.com

by : Rendra Topan

Di era digital ini begitu mudahnya orang menggunakan media sosial melalui jaringan internet untuk meyebarkan berita-berita/informasi palsu atau bohong (HOAX), sehingga terbaca dan tersebar secara luas bahkan sampai lingkup internasional hanya dalam hitungan menit.

Demikian juga halnya dengan Indonesia tidak ketinggalan mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital, dimana media-media cetak pun mulai beralih ke media on line agar tidak ditinggalkan oleh pembacanya. Namun begitu hendaknya media on line tetap harus memperhatikan kode etik jurnalistik.

Salah satu fungsi kode etik jurnalistik menurut M. Alwi Dahlan adalah mencegah manipulasi informasi dan narasumber, sehingga masyarakat luas diharapakan mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta dapat di pertanggungajawabkan. Berdasarkan keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, menyampaikan setidaknya ada empat azas yang harus diperhatikan dalam kode etik jurnalistik yaitu : azas demokrasi, azas profesionalitas, azas moralitas dan azas supremasi hukum.

Begitu juga dengan para pembaca, untuk menghindari penyebaran pemberitaan palsu diharapkan lebih bijaksana dan saksama dalam membaca suatu objek berita agar tidak menimbulkan fitnah. Karena akibat pemberitaan palsu akan berdampak multi dimensi, baik terhadap subjek berita maupun yang menjadi objek berita. (RenTo)(130818)