Category Archives: Opini

Ariktel pendapat penulis

“Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha.

Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebabai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui semua bentuk peraturan yang ada. Mulai dari peraturan yang berkenaan dengan persyaratan dan perizinan, tenaga kerja sampai dengan pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Begitu hebatnya perananan pemerintah sampai ke masalah harga pun dimana pelaku usaha seharusnya mendapatkan untung dari usahanya, harus diintervensi oleh pemerintah agar margin keuntungannya di perkecil.

Hal yang demikian menurut penulis boleh saja dilakukan, maksudnya mengenai intervensi harga, namun pelaksanaannya yang belum pas menurut hemat penulis. Kenapa penulis katakana demikian?

Sebagai pengusaha sangatlah wajar mereka mendapatkan keuntungan, dan dalam perdagangan berlaku prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Bolehkah pemerintah intervensi harga?

Menurut penulis pemerintah boleh saja melakukan intervensi harga dengan alasan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya atau alasan lainnya yang bersifat sosial, dan sebagai pengusaha tentunya juga sangat bersedia memenuhi permintaan pemerintah tersebut. Apakah terpikir oleh kita dampaknya?

Dampak yang akan timbul akibat intervensi harga oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua pengusaha kemudian diminta untuk menurunkan harga jualnya dengan mengurangi margin keuntungannya pada kesempatan dan waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi dan disanggupi oleh pengusaha hanya sementara waktu, namun setelah melewati kesempatan dan waktu tertentu tersebut akan mengambil margin keuntungan yang lebih besar dari masyarakat lagi, dan ini akan cenderung terus naik sampai periode berikutnya, dan terus begitu secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut penulis ada cara yang lebih bijaksana dalam melakukan intervensi harga di masyarakat, yaitu dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yang ada melakukan pengendalian harga pasar dengan menjual langsung kepada masyarakat dengan margin keuntungan yang kecil saja, dan dilakukan dengan cara dan metode yang sama seperti para pengusaha dalam mempengaruhi harga pasar.

Sebagai ilustrasi penulis sampaikan mengenai Perum Bulog, seharusnya Perum Bulog inilah yang melakukan penjualan ke masyarakat langsung dengan margin keuntungan yang kecil, karena memang negara sebagai pemilik modal bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan pengusaha dipersilahkan saja untuk menjual barang dengan harga yang mereka inginkan. Selama harga yang dijual oleh Perum Bulog jauh lebih rendah dari harga pengusaha maka masyarakat tetap akan membeli dari Perum Bulog. Jangan terjadi “permainan” antara Perum Bulog dengan pengusaha distributor, karena akibatnya yang dirugikan adalah tetap masyarakat.

Demikian juga mengenai permintaan turunnya harga tiket pesawat, ini juga dapat dilakukan dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu Garuda, dengan mengambil margin keuntungan yang kecil garuda dapat melayani penerbangan dengan baik, tentunya maskapai penerbangan lainnya akan sepi penumpang dan lambat laun juga akan melakukan penurunan harga tiket pesawat. 

Jangan hanya maskapai lain diminta untuk melakukan penurunan harga tiket pesawat, sementara BUMN Garuda harganya tetap saja. Kalau begini caranya maskapai mana yang mau menurunkan harga dengan resiko keselamatan penumpang mereka.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua kebijakan dan peraturan yang pernah ada, agar semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada berpedoman dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi bangsa Indonesia dimana didalamnya terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para Bapak bangsa.(RenTo)(080519)

Mata Rantai Korupsi

Photo by Lola Russian on Pexels.com

By: Rendra Topan

Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara.

Bila dicermati korupsi ini bermula dari pendidikan oleh orang tua, kenapa penulis mengatakan demikian? Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan sekaliugs menjadi guru bagi anaknya mulai dari lahir sampai dewasa atau bahkan seumur hidup. Pada saat memberikan pendidikan inilah peranan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian serta akhlak  yang baik bagi sang anak, sehingga sang anak dapat berdiri sendiri di atas kakinya dengan menunjukan sikap  ketegasan namun tetap lembut dalam penyampaian prinsip-prinsip hidupnya yang berorientasi kepada kebenaran.

Pendidikan orang tua merupakan mata rantai pertama dalam siklus korupsi, karena begitu orang tua mendidik dan mencontohkan hal yang salah terhadap sesuatu hal, maka akan menjadi pedoman dan rujukan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya nanti setelah dewasa. Sebagai contoh penulis membuat analogi terhadap kejadian yang kerap terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pada saat sang anak akan memasuki jenjang pendidikan formil mulai dari sekolah dasar sampai seterusnya. 

Pada saat sang anak mulai memasuki sekolah dasar, tentunya ada persyaratan yang salah satunya menyebutkan berusia 7 tahun. Implementasinya ternyata syarat berusia 7 tahun pada saat melakukan pendaftaran jarang dijumpai. Mayoritas usia yang mendaftar adalah di bawah usia 7 tahun pada waktu pendaftaran. Persyaratan ini memberikan celah kepada orang tua untuk menghubungi panitia penerimaan agar sang anak yang umurnya di bawah 7 tahun tersebut dapat diterima di sekolah tersebut dengan memberikan imbalan tertentu kepada panitia penerimaan. Demikian juga sebaliknya kesempatan yang muncul dengan adanya celah berkenaan dengan persyaratan batasan umur tadi, dimanfaatkan oleh penitia penerimaan untuk mengajukan syarat tertentu kepada orang tua murid agar sang anak dapat diterima atau lulus seleksi, sehingga dapat bersekolah di sekolah tersebut.

Ibarat kata pepatah mencari kesempatan dalam kesempitan, karena adanya celah tersebut muncul pula pihak ketiga yang menjadi mediator dan fasilitator untuk memudahkan dalam memanfaatkan celah yang ada. Celakanya lagi pihak ketiga ini ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara itu sendiri dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya.

Mata rantai berikutnya setelah pendidikan orang tua adalah lapangan pekerjaan, dimana ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, memungkinkan analogi sebagaimana yang telah diuraikan di atas terjadi juga pada bidang lapangan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang menjadi abdi negara dengan kata pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI.

Selanjutnya setelah lapangan pekerjaan, mata rantai berikutnya adalah posisi atau kedudukan setelah mendapatkan pekerjaan. Masing-masing individu setelah bekerja tentu ingin mempunyai jenjang karir yang bagus baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Jenjang karir ini bagus sebagai motivasi kerja bagi setiap individu, hanya saja cara berkarirnya terkadang harus menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan syarat yang telah ada terkadang diabaikan demi sebuah posisi dan kedudukan. Bagi mereka yang melakukan hal-hal seperti ini beranggapan bahwa posisi dan kedudukan adalah di atas segalanya, sehingga mereka akan mengorbankan apa saja untuk mencapainya.

Mata rantai pendidikan orang tua, kemudian pekerjaan yang dilanjutkan dengan karir merupakan hal yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan dengan meminimalisir celah-celah yang dapat menimbulkan perbuatan korupsi, sehingga generasi Indonesia adalah generasi yang kuat secara fisik dan mentalnya.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap hal-hal yang data menimbulkan celah terjadinya koropsi. Menurut penulis korupsi dapat terjadi karena memang sudah direncakan oleh para pihak.

Kejadian-kejadian sebagaimana yang dianalogikan di atas memang terjadi dalam hidup dan kehidupan, namun sebagai orang yang beriman hendaknya bijaksana dalam berbuat dan bertindak untuk banyak hal.  (RenTo)(060519)

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional oleh bangsa Indonesia. Bicara pendidikan tentunya tidak terlepas dari peranan semua pihak baik masyarakat, orang tua, dan pemerintah.

Penulis memperhatikan perkembangan dunia pendidikan beberapa waktu belakangan ini, dimana penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia berawal dari sistem pendidikan itu sendiri yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dalam melakukan evaluasi terhadap  sistem pendidikan nasional masih belum maksimal.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang dimaksud adalah kebutuhan pendidikan agar dapat memudahkan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Untuk itu masyarakat berusaha mengikuti jenjang pendidikan yang ada, walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.

Ada beberapa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan pendidikan, seperti berlombanya para orang tua untuk memasukan anaknya pada pendidikan anak usia dini. Sebenarnya hal yang demikian itu baik, namun masih ada para orang tua yang memanfaatkan pendidikan anak usia dini seolah-olah menjadi tempat penitipan anak, sementara orang tua sibuk dengan urusan dan keperluan lainnya.

Fenomena sosial lainnya adalah orang tua marah atau bahkan melakukan penuntutan secara hukum pada saat anaknya mendapat sanksi atau hukuman dari gurunya disekolah. Hal yang demikian menciderai dunia pendidikan, padahal yang bertanggung jawab dan wajib memberikan pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua. Namun karena ada beberapa keterbatasan orang tua berkenaan dengan formalitas, makanya para orang tua menitipkan anak-anaknya di sekolah untuk diajar dan dididik agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggara sistem pendidikan, sebaiknya juga melakukan evaluasi pada saat penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Ada hal yang menjadi perhatian penulis dalam penerimaan siswa baru untuk mengikuti pendidikan dasar yaitu berkenaan dengan akta kelahiran.

Akta kelahiran selalu diminta oleh pihak sekolah sebagai syarat untuk pendaftaran dalam rangka mengikuti pendidikan dasar sebagai bukti bahwa calon siswa tersebut memang sudah memasuki usia wajib belajar. Masalah timbul pada saat calon siswa belum atau tidak mempunyai akta kelahiran, konsekuensinya calon siswa tersebut menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar. Hal ini sangat disayangkan, padahal tujuan dari pendidikan dasar itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya karena administrasi kependudukan mereka menjadi tidak dapat mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut di atas, penulis yakin bahwa pasti ada jalan keluarnya yang dapat diberikan oleh semua stakeholder bangsa Indonesia. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, pada kesempatan ini penulis hanya dapat menyampaikan sedikit saja yang merupakan awal dari semua masalah yang ada pada dunia pendidikan.(RenTo)(020519)

Indonesia Negara Hukum

Photo by Nothing Ahead on Pexels.com

By: Rendra Topan

Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana nusa berarti pulau dalam bahasa sansekerta.

Indonesia dengan ribuan pulaunya tentu mempunyai keanekaragaman suku, budaya, adat dan istiadat serta bahasa, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia mengumumkan hasil kongres pemuda yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. 

Sumpah pemuda ini berisikan tiga butir pernyataan atau ikrar para pemuda Indonesia yaitu:

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan;
  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam perkembangan sejarah kemudian Indonesia menggunakan moto Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki Burung Garuda yang  merupakan lambang negara Indonesia, dimana pada dada Burung Garuda tersebut terdapat lambang dari lima sila Pancasila, sehingga disebutlah dengan sebutan Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna bahwa walaupun berbeda suku, agama, adat istiadat dan perbedaan lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tetap satu, sebagaimana bunyi ikrar sumpah pemuda.

Lima sila pancasila yang lambangnya terdapat pada dada Burung Garuda tersebut, isinya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu:

  1. Ketuhanan yang maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasalnya yang merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya, 

Maksud UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya adalah bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada urutan pertama adalah UUD 1945, baru kemudian disusul dengan Ketetapan MPR, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan yang lebih rendah urutannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya atau peraturan yang lebih tinggi.

Sebagai penjabaran dari Pancasila, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur dalam Pasal 1 UUD 1945 tentang:

  1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
  3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penulis tertarik dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi menarik karena begitu rentannya keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan konflik yang biasa disebut dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Negara hukum maksudnya adalah negara yang dalam mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi atau peraturan dasar dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Negara Indonesia.

Konstitusi inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Berkaitan dengan UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, maka semua konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan dihindari, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, namun kemajemukan tersebut sudah diatur dan diakomodir oleh semua peraturan perundang-undangan yang ada, seyogyanya untuk menghindari konflik yang berunsur SARA kita hanya tinggal mempedomani kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sangat disayangkan Indonesia yang merupakan negara hukum, ternyata rakyatnya tidak mau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan membuat peraturannya sendiri tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia. Semua konflik yang ada juga dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Bersatu kita teguh, sehingga dapat mencapai dan wewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RenTo)(280419)

Hubungan Antara Perlindungan Anak Dengan Sistem Peradilan Anak

Photo by Juan Pablo Serrano Arenas on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pengertian dan Istilah

Berbicara tentang sistem peradilan anak tentunya tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak.

Terlebih dahulu disampaikan pengertian anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah sejak dalam kandungan sampai dengan usia di bawah 18 tahun yang tentunya juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak  yang merupakan perlindungan terhadap anak adalah perlindungan dalam bidang hukum. Sebagai seorang anak tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan pidana atau pelanggaran hukum. Dalam hal perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Untuk lebih jelasnya diatur juga mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012).

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012). 

Proses penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan anak dengan memperhatikan hak-hak anak lakukan dengan pendekatan yang disebut keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan dengan menggunakan keadilan restoratif diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang meliputi:

  1. Penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SIstem Peradilan Anak.
  2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, wajib dilakukan dengan upaya diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaikan perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, yang bertujuan:

  1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
  2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
  3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupkan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah  dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan memperhatikan:

  1. Kepentingan korban.
  2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
  3. Penghindaran stigma negatif.
  4. Penghindaran pembalasan.
  5. Keharmonisan masyarakat.
  6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagi aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

  1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  2. Tindak pidana ringan.
  3. Tindak pidana tanpa korban.
  4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pengecualian persetujuan kesepakatan diversi sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh penyidik bersama palaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

  1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
  2. Rehabilitasi medis dan psikososial.
  3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
  4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKPS) paling lama tiga bulan.
  5. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun berkedudukan sebagai anak, saat anak melakukan dugaan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, hanya saja karena berkedudukan sebagai anak maka  proses penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (RenTo) (110419)

Gaji PNS dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan sering menjadi objek dalam hal tindak pidana korupsi. Judul artikel ini dipilih untuk dapat dijadikan wacana dan pertimbangan para pihak yang berwenang dalam penentuan kebijakan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena banyaknya PNS dan penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi baik yang dijadikan tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan oleh KPK ataupun operasi lainnya dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Penulis sendiri cukup bersinggungan dengan hal-hal yang demikian, sehingga penulis beranikan memilih tema ini untuk menjadi perhatian semua pihak dan kemajuan bangsa Indonesia.

Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Berdasarkan defenisi tersebut, maka gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 13 Maret 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dimana diatur dalam PP No.7 Tahun 1977 mengenai gaji pegawai negeri sipil yang terdiri dari gaji pokok, kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa, serta tunjangan.

Melihat besaran gaji PNS saat ini sebagaimana yang diatur dalam PP No. 15 Tahun 2019 memang cukup besar perbedaannya jika dibandingkan dengan PP No.7 Tahun 1977. Namun begitu coba kita bandingkan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota yang notabene adalah pegawai nonpemerintah, dimana upah minimum tersebut dilakukan dan ditentukan berdasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Data dan Fakta

Diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Unsur pasal tersebut yang harus digaris bawahi adalah lajang, layak secara fisik, dan jangka waktunya adalah satu bulan.

Sebagai ilustrasi berikut ini disajikan data yang berasal dari beberapa sumber mengenai upah minimum dibeberapa provinsi dan kota besa di Indoensia tahun 2019, yaitu:

  1. UMP kepri Rp2.769.754,-
  2. UMP Sumut Rp2.303.403,-
  3. UMP DKI Rp3.940.972,-
  4. UMP Sulsel Rp2.860.382,-
  5. UMP Papua Rp3.240.900,-
  6. UMP Jatim Rp1.630.058,- 
  7. UMP Jabar Rp1.668.372,-
  8. UMK Bandung Kota Rp3.339.580,-
  9. UMK Surabaya Rp3.871.052,-

Upah minimum provinsi dan upah minimum kota disusun dengan berpedoman kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen KHL ini terdiri dari; makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Data ini disajikan hanya sebagai ilustrasi, kemungkinan data tidak tepat dan akurat mohon dikoreksi untuk dimaklumi dikarenakan keterbatasan penulis.

Sekarang data tersebut diatas dibandingkan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, yaitu:

  1. Gaji Golongan I, terendah Rp1.560.800,- tertinggi Rp2.686.800,-
  2. Gaji Golongan II, terendah Rp2.022.200,- tertinggi Rp3.820.000,-
  3. Gaji Golongan III, terendah Rp2.579.400,- tertinggi Rp4.797.000,-
  4. Gaji Golongan IV, terendah Rp3.004.300,- tertinggi Rp5.901.200,-

Sebagai catatan kategori terendah dimaksud adalah masa kerja nol tahun, dan tertinggi adalah masa kerja 27 tahun untuk golongan I, 33 tahun untuk golongan II, 32 tahun untuk golongan III dan golongan IV.

Pembahasan

Berdasarkan data-data yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa gaji PNS relatif sama dengan upah minimum provinsi dan upah minimum kota, yangmana telah kita ketahui bahwa upah minimum tersebut disusun berdasarkan KHL, sedangkan gaji PNS disusun dengan berpedoman pada laju inflasi. Perbedaan yang mendasar antara besaran upah minimum dengan gaji PNS adalah masa kerja, dimana untuk mendapatkan besaran gaji yang sama dengan upah minimum, seorang PNS harus mempunyai masa kerja tertentu. Sebagai contoh UMP DKI Jakarta dengan besaran Rp3.942.972,- hampir sama dengan gaji PNS golongan III.d dengan masa kerja dua puluh tahun atau PNS golongan II.d dengan masa kerja sekitar 33 tahun.

Harus diakui memang sebagai PNS mendapatkan tunjangan lainnya, seperti untuk PNS di daerah mendapatkan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan APBD daerahnya masing-masing, atau tunjangan kinerja lainnya bagi PNS pusat.  Tunjangan daerah tersebut untuk PNS yang tidak menduduki jabatan biasanya rata-rata mendapatkan sama dengan satu bulan gaji setiap bulannya, sedangkan yang memiliki jabatan rata-rata mendapatkan tunjangan sama dengan dua bulan untuk setiap bulannya. Jumlah pejabat PNS jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada. Jadi rata-rata pendapatan seorang PNS setiap bulannya adalah dua kali dari gaji.

Merujuk pada judul artikel yang berkenaan dengan pencegahan korupsi melalui uraian singkat di atas, penulis melakukan pendekatan sosiologis dengan Gone theory, yang merupakan hasil pemikiran Jack Bologne yang memaparkan bahwa akar korupsi itu ada empat, yaitu:

  1. Corruption by need (korupsi karena kebutuhan).
  2. Corruption by greed (kebutuhan karena keserakahan).
  3. Corruption by opportunity (kebutuhan karena adanya kesempatan).
  4. Corruption by exposes (karena pengungkapan).

Berdasarkan Gone Theory dapat dilihat bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah karena kebutuhan, yang maksudnya adalah kebutuhan hidup sebagaimana komponen kebutuhan hidup layak yang  terdiri dari makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survey kebutuhan layak, namun karena data terakhir yang penulis cari di situs BPS hanya sampai 2015, jadi penulis menggunakan nilai kebutuhan hidup layak di wilayah provinsi DKI Jakarta sebagai contoh atau ilustrasi dalam kurun waktu Agustus – Oktober 2018, berdasarkan hasil survey dewan pengupahan adalah sebesar Rp3.908.020,-.

Nilai kebutuhan hidup layak provinsi DKI Jakarta tersebut hampir sama dengan besaran gaji seorang pegawai negeri sipil golongan III.d dengan masa kerja sekitar dua puluh tahun. Artinya bahwa besaran gaji PNS untuk masa kerja dan golongan di bawah golongan III.d dengan masa kerja kurang dari dua puluh tahun lebih rendah dari nilai kebutuhan hidup layak.

Seorang PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun rata-rata sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak yang sudah bersekolah. Menurut hemat penulis, kondisi ini berdampak pada penghasilan seorang PNS tersebut akan cukup untuk memenuhi standar hidup layak, itupun setelah diakumulasikan dengan tunjangan kinerja. Hal ini memungkinkan seorang PNS karena untuk memenuhi kebutuhannya terkesan seolah-olah mempersulit urusan birokrasi untuk mendapatkan penghsilan lebih. Walaupun demikian cara ini bukan merupakan alasan pembenar untuk melakukan korupsi.

Kesimpulan

Ada baiknya pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan PNS yang seperti diuraikan di atas dengan lebih baik lagi, untuk peningkatan kesejahteraannya. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinkan korupsi, karena tidak sedikit PNS yang belum dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup secara layak.

Lain halnya dengan korupsi yang dilakukan karena keserakahan (greedy), pola korupsi ini terjadi dikarenakan gaya hidup yang berlebihan dari seseorang dalam hal ini PNS atau penyelenggara negara, padahal secara pendapatan dan penghasilan yang sah jauh melebihi nilai kebutuhan hidup layak, namun karena sifat yang selalu merasa tidak pernah cukup dan selalu merasa kurang mengakibatkan terjadinya korupsi. Jika memang ini terjadi sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum terhadap individu yang demikian. (RenTo)(220319)

Peduli Sampah Merupakan Gerakan Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan

By : Rendra Topan

Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan hari yang ditentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun begitu penulis berharap hari tertentu tersebut jangan hanya dijadikan seremonial belaka, karena masih banyak yang harus dibenahi. Jadikanlah Hari Peduli Sampah Nasional sebagai awal untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan.

Merujuk pada kata “peduli” merupakan kata kerja yang berhubungan dengan nurani, maka, menurut penulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kebersihan lingkungan secara berlanjutan yaitu:

  1. Kebersihan harus dimulai dari kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan keluarga di rumah, kemudian baru menuju kepada kebersihan lingkungan dengan skala yang lebih besar lagi.
  2. Regulasi dan penegakan hukum harus jelas dan tegas.

Kebersihan diri sendiri dan lingkungan rumah merupakan awal dari perwujudan peduli akan sampah. Sampah merupakan Limbah domestik yang setiap harinya selalu dihasilkan oleh setiap individu Dan kelompok, yang jika ditotal perharinya berjumlah puluhan bahkan sampai ratusan ton.

Kegiatan peduli sampah ini sangat penting dilakukan untuk mengingatkan dan membiasakan kita peduli akan kebersihan lingkungan. Dimulai dari edukasi di lingkungan keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan edukasi pada pendidikan formal dan non formal untuk mensosialisasikan secara berkelanjutan tentang kebersihan diri dan lingkungan.

Masyarakat sebagai stakeholder melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan dapat berinisiatif untuk melaksankan kegiatan kebersihan lingkungan dalam bentuk peduli sampah, sedangkan pemerintah selain sebagai stakeholder juga merupakan regulator dalam kegiatan peduli sampah, untuk itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pemerintah memang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, tidak cukup hanya kegiatan yang dilakukan secara berkala seperti gotong-royong pada semua tingkatan organisasi pemerintah dan lapisan masyarakat. Salah satu cara dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan program langit biru dan program adipura.

Program langit biru merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan baik dan sumber tidak bergerak (industri) maupun sumber bergerak seperti kendaraan bermotor. Sementara itu program adipura adalah salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu Pemerintah Daerah, meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai lingkungan hidup yang baik.

Secara berkala kegiatan adipura ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesusai dengan penilaian berdasarkan mekanisme dan indikator yang telah ditetapkan. Namun walaupun demikian kebiasaan masyarakat untuk peduli sampah masih belum berubah.

Untuk membiasakan masyarakat peduli sampah ada baiknya pemerintah menyiapkan tempat-tempat sampah umum pada setiap titik yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat seperti, halte, terminal dengan jarak tertentu, selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengambil sampah melalui dinas kebersihan secara rutin ke tempat-tempat yang yang telah ditentukan, kemudian melakukan pengawasan dan penindaka berdasarkan peraturan daerah.

Dari sisi anggaran pemerintah juga harus melihat bahwa untuk mengurus sampah walaupun merupakan merupakan salah satu pendapatan daerah bersumber dari retribusi, namun penggunaannya harus sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat, sehingga kebersihan dan keindahan suatu kota dapat terwujud. Tidak ada salahnya kalau dalam hal pengelolaan sampah dibentuk Badan Layanan Umum untuk sampah, sehingga sistem penganggarannya lebih fleksibel. (RenTo)(230219)

Prostitusi Daring

Hukum Positif Indonesia-

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, sedangkan daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online. 

Jadi prostitusi daring adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu bentuk transaksi perdagangan, dimana salah satu pihak memberikan layanan jasa seksual dengan mengharapkan imbalan dan pihak lainnya menerima jasa layananan seksual tersebut dengan mengeluarkan imbalan berupa uang atau barang, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa alat komunikasi multi media.

Prostitusi merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak dahulu kala, hal ini dapat kita lihat dalam semua kitab suci dan agama yang ada di dunia ini melarang perbuatan tersebut. Sampai saat ini kegiatan tersebut tetap berlangsung, hanya saja perbedaannya terletak pada manajemen pemasarannya.

Pada jaman sekarang pemasarannya sudah menggunakan teknologi multi media seperti jaringan media sosial yang berbasis internet. Penyedia cukup menampilkan foto atau cuplikan video dari “barang dagangannya”, kemudian pembeli dapat memilih melalui media tersebut untuk kemudian mereka sepakat untuk ketemu di suatu tempat tertentu dengan nilai yang telah disepakati.

Kegiatan protitusi ini dapat dikatakan merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat karena melibatkan mulai anak dibawah umur sampai dengan orang dewasa, ada juga yang berperan sebagai mucikari dan perantara, sehingga tergolong ke dalam kelompok hukum pidana. Oleh karena itu para pelaku prostusi dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lainnya tentang perdagangan orang dan perlindungan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kegiatan yang berkenaan dengan prostitusi diatur dalam beberapa pasal, antara lain :

  1. Pasal 293 ayat (1) KUHP, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
  2. Pasal 295 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
  3. Pasal 295 ayat (2) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
  4. Pasal 296 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
  5. Pasal 506 KUHP, barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga mengatur lebih lanjut terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bunyi pasal ini dapat juga dipakai untuk menjerat para pelaku dan jaringan prostitusi daring.

Dengan semua peraturan tersebut di atas diharapkan dapat meminimalisir salah satu penyakit dalam masyarakat yang berkenaan dengan kesusilaan yaitu prostitusi daring, karena dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini secara sistematis dan berkelanjutan sangat merusak akhlak dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. (RenTo)(160219)

“Primadona” nya Lowongan Kerja Menjadi Pegawai Pemerintah

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai ciri yang salah satunya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan, dimana angka usia pencari kerja cukup banyak jika dibandingkan dengan kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia. Sektor lapangan pekerjaan terdiri dari sektor swasta/non pemerintah dan sektor pemerintah.

Menjadi pegawai pemerintah merupakan suatu kebanggaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini dapat diamati dari interaksi di media sosial, media cetak, dan lainnya, yang menjadi pokok bahasan atau tema pada setiap kesempatan penerimaan pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua pekerja yang bekerja pada setiap instansi pemerintah yang gaji dan tunjangannya dibayarkan oleh pemerintah serta mendapatkan uang pensiun, yaitu Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi.

Alasan yang mendasar ramainya peminat para pencari kerja untuk menjadi pegawai pemerintah adalah karena adanya uang pensiun, baru kemudian alasan klasik yaitu untuk mengabdi pada negara. Menurut penulis yang nama nya “mengabdi” berarti tidak mengharapkan pamrih yang besar, pamrih yang diberikan sesuai dengan kemampuan negara. Tetapi entah mengapa tetap saja minat untuk menjadi pegawai pemerintah cukup banyak di masyarakat.

Untuk menjadi pegawai pemerintah bukanlah hal yang mudah, di samping melalui proses seleksi yang ketat, dan setelah menjadi pegawai pun terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun begitu tetap saja menjadi idola untuk menjadi pegawai pemerintah.

Terlepas dari alasan tersebut di atas, di sisi pemerintah sendiri dengan segala keterbatasannya dalam hal rekruitmen pegawai, pemerintah menetapkan jumlah pegawai baru yang akan diterima dan bekerja buat pemerintah. Jika dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi mungkin paling banyak hanya sekitar sepuluh persen saja yang di terima menjadi pegawai pemerintah.

Sementara itu untuk menjadi pegawai swasta minat para pencari kerja relatif lebih sedikit dibandingkan pegawai pemerintah, bahkan yang sudah bekerja pada sektor swasta pun masih mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah selama mereka masih menenuhi syarat dan ketentuan yang ada dengan alasan mereka masih menjadi karyawan kontrak di perusahaan.

Alasan ini ternyata menjadi terbantahkan karena pada tahun 2019 ini pemerintah membuka lowongan pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dengan kata lain tetap saja “pegawai kontrak”, ternyata peminatnya tetap saja banyak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah mengingat masih banyaknya pegawai honor di lingkungan instansi pemerintah yang belum terakomodir untuk menjadi pegawai pemerintah yaitu pegawai negeri sipil.

Penulis mengamati fenomena sosial ini secara otodidak berdasarkan pengetahuan dan cerita yang berkembang di masyarakat, alasan yang menjadi latar belakang banyaknya peminat pencari kerja untuk menjadi pegawai pemerintah antara lain :

  1. Sebagian besar orang tua dalam kelompok masyarakat berpikiran bahwa merupakan suatu kebanggaan keluarga kalau anaknya mendapat gaji atau upah yang dibayar oleh negara.
  2. Adanya uang pensiun, padahal sebagai pegawai swasta pun saat ini juga ada yang mempunyai program pensiun.
  3. Pegawai pemerintah yang ada merupakan contoh bagi pencari kerja, sehingga menjadi daya tarik tersendiri, mulai dari sikap dan tingkah laku sampai gaya hidup baik setelah jam kerja maupun di dalam jam kerja.

Hal-hal yang menjadi latar belakang tersebut di atas hingga saat ini masih belum berubah, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan angka pengangguran dalam data statistik yang disajikan oleh pemerintah. (RenTo)(150219)

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Berkenaan dengan Kendaraan Dinas

By : Rendra Topanh

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, menurut penulis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan anggaran berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi kepada profit atau keuntungan atau laba. Untuk itu diperlukan seni tersendiri dalam penataan keuangan instansi pemerintah.

APBN dan APBD menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, maksudnya dalam hal belanja atau pengeluaran hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang tepat guna tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Beberapa literatur dan referensi yang penulis ketahui, terdapat salah satu mata anggaran yang menarik perhatian penulis berkenaan dengan efiensi dan efektivitas anggaran yaitu mata anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas.

Kendaraan dinas merupakan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat Atau lebih yang digunakan oleh instansi pemerintah sebagai kendaraan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsinya. Idealnya bahwa kendaraan dinas digunakan untuk keperluan kedinasan karena biaya pemeliharaan dan operasionalnya ditanggung oleh pemerintah.

Menjadi pemikiran bagi penulis ketika melihat ada kendaraan dinas terparkir di dalam kondisi ban kempes dan terlihat tidak pernah dicuci, dengan kata lain adalah kendaraan dinas tersebut dalam keadaan rusak. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Padahal pemeliharaannya dibebankan kepada anggaran pemerintah.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, penulis mencoba untuk menguraikannya supaya anggaran belanja pemerintah menjadi efisien dan efektif.

Dimulai dari jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan komposisinya sudah sesuai dengan kebutuhan. Menurut hemat penulis, perlu adanya kajian tertulis dari bagian yang mengurusi tentang kendaraan dinas, mulai dari kebutuhan yang didasarkan pada beban kerja yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, sampai kepada ketersediaan anggaran dalam rangka pengadaan dan pemeliharaannya.

Berikutnya adalah melakukan inventarisir kendaraan dinas yang ada dengan memperhatikan tahun dan kondisi kendaraan. Kenapa demikian? Hal ini dilakukan guna efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah, karena dengan menginventarisir dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi tentunya dapat diperkirakan anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sebuah kendaraan, sehingga apabila secara hitungan akuntansi biaya pemeliharaan dibandingkan dengan biaya membeli kendaraan baru ternyata lebih besar biaya pemeliharaan, adanya baiknya kendaaraan lama dilelang.

Kendaraan baru tentunya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan hanya ganti oli dan service berkala untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini dapat dipastikan dengan harga service berkala dan harga oli pada seriap bengkel resmi yang ada. Kendaraan baru dalam hal pemakaian bahan bakar juga lebih hemat dan dampak positif lainnya baik secara individu maupun secara institusi, langsung ataupun tidak langsung.

Dengan adanya kajian mengenai jumlah kebutuhan kendaraan dinas, kemudian dihubungkan dengan hasil inventarisir yang telah dilakukan dengan benar, tentunya akan berdampak kepada efisiensi dan efektivitas anggaran belanja pemerintah. Hal ini juga merupakan salah satu elemen yang dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. (RenTo)(120219)