Category Archives: Opini

Ariktel pendapat penulis

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

Hukum Positif Indonesia-

Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang terjadi di daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan minyak dan gas bumi, khususnya mengenai tata niaga minyak dan gas bumi di Indonesia.

Untuk itu penulis menyampaikan pandangannya melalui tulisan ini yang disajikan dengan metode yuridis normatif  

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah.

Dalam uraian ini terlebih dahulu disampaikan beberapa informasi umum  untuk kesamaan pemahaman dalam hal yang berkenaan dengan judul.

Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan minyak dan gas?

Penyelenggaraan minyak dan gas bumi adalah serangkaian kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Siapa penyelenggara minyak dan gas bumi di Indonesia?

Penyelenggara minyak dan gas bumi adalah Pertamina yang ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam hal penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Permasalahan

Apakah pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia?

Pembahasan

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, penulis menyampaikan mengenai beberapa pokok pikiran antara lain mengenai sejarah singkat Pertamina, urusan pemerintahan konkuren, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pertamina.

Sejarah Singkat Pertamina

Pertamina mulai dibentuk sekitar tahun 1950-an sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1960 berstatus sebagai perusahaan negara, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai penyelenggara Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan melalui kegiatan usaha.

Pertamina ditetapkan menjadi holding company pada 12 Juni 2020 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara di sektor energi dan sumber daya mineral

Saat ini pertamina membawahi lima subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu:

  • Upstream Sub-holding yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Hulu Energi.
  • Gas Sub-Holding yang dijalankan oleh PT. Perusahaan Gas Negara.
  • Refinery & Petrochemical Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional.
  • Power & NRE Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Pertamina Power Indonesia, dan Commercial & Trading Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga.
  • Shipping Company yang dijalankan oleh PT. Pertamina International Shipping.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan sebagaimana kita ketahui bersama terdiri atas urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai bidang-bidang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu bidang dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pilihan, yang  terdiri dari beberapa sub-urusan, yaitu: geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan,

Hubungan Pertamina dengan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan menjadi kegiatan usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Baca juga: Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Pertamina sebagai penyelenggara minyak dan gas bumi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan holding company yang membawahi beberapa perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sebagai sebuah perusahaan, pertamina tentunya berorientasi pada visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan guna mendapatkan keuntungan melalui strategi bisnis yang sudah dirumuskan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahn konkuren sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hubungan antara pertamina dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat turut serta dalam strategi bisnis yang telah dirumuskan pertamina dalam rangka mewujudkan visi dan misiya karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kesimpulan

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Angka I huruf CC disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral berkenaan dengan sub-urusan minyak dan gas bumi.

Demikian juga halnya dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan konkuren dalam bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan menunjuk Pertamina sebagai penyelenggara dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi. (RenTo)(210121)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

Hukum Positif Indonesia-

Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen.

Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kejadian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan tentang hak konsumen, diantaranya:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut para pimpinan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk mencarikan jalan keluar atas kejadian tersebut, yang hasilnya  adalah, bahwa selisih pembayaran listrik tersebut dapat dicicil beberapa kali pada setiap tagihan bulan berikutnya.

Hak ini menurut penulis tetap saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kelistrikan, disamping PT. PLN tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen juga tidak mendapatkan haknya.

Dasar Alasan Masyarakat Tetap Dirugikan

Penulis menyampaikan pendapat bahwa masyarakat tetap dirugikan dengan pembayaran selisih tagihan yang dapat dicicil berdasarkan pada sudut pandang ekonomi.

Untuk memudahkan pemahaman penulis sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Tagihan pembayaran listrik untuk setiap meteran yang terpasang terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian dalam satuan KWh. Perhitungan tagihan listrik untuk setiap meteran yang terpasang atas biaya pemakaian per KWh setiap bulannya teridiri dari beberapa blok/kelompok, biasanya ada tiga blok dengan rincian;

  • blok I (pemakaian 0 – 20 KWh) dengan nominal per KWh Rp200,-
  • blok II (pemakian 20 – 40 KWh) dengan nominal  per KWh Rp350,-
  • Blok III (pemakaian 40 – 60 KWh) dengan nominal per KWh Rp500,-

Ilustrasi II

Berdasarkan ilustrasi singkat mengenai besaran perhitungan tagihan listrik di atas, maka apabila seorang pelanggan menggunakan daya listrik sebanyak 50 KWh setiap bulannya, dapat diuraikan besaran biaya pemakaian yang dibayarkan sebagai berikut:

  • Blok I adalah 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II adalah 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III adalah 10 KWh x Rp500,- = Rp5.000,-

Jadi besar biaya tagihan listrik tersebut adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp5.000,- = Rp16.000,- + biaya berlangganan (abonemen).

Dengan pencatatan yang tidak akurat, maka pencatatan pemakaian daya listrik yang tadinya 50 KWh menjadi 100 KWh, akan tetapi tagihannya bukan berarti Rp16.000,- x 2 = Rp32.000,- melainkan perhitungannya menjadi:

  • Blok I 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III 60 KWh x Rp500,- = Rp30.000,-

Sehingga besaran tagihan bulanan yang dibayarkan adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp30.000,- = Rp41.000,- + biaya berlangganan.

Dengan demikian jelas terdapat selisih Rp41.000,-  –  Rp32.000,- = Rp9.000,-

Kemudian karena pencatatan yang tidak akurat tersebut pelanggan atau konsumen tetap harus melakukan pelunasan pembayaran walaupun dengan cara dicicil.

Ilustrasi III

Angka Rp9000 itu baru untuk satu pelanggan, kalau dikalikan 1 juta pelanggan saja, maka akan bernilai Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Bayangkan jika uang tersebut didepositokan di bank selama masa cicilan, maka jumlahnya akan berlibat ganda dan tetap saja untuk keuntungan bagi PT. PLN.

Kesimpulan

Jadi solusi dengan tetap membayar selesih tagihan listrik oleh pelanggan kepada PT. PLN bukanlah solusi yang tepat bagi konsumen atau masyarakat, karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya biaya tagihan tidak akurat.

Sudah seharusnya PT.PLN menghitung ulang besaran biaya tagihan tersebut dengan menggunakan data yang akurat, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui tagihan sudah termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. PLN untuk melakukan pencatatan. (RenTo)(090620)

Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”

Hukum Positif Indonesia-

Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada.

Virus corona tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, namun keberadaannya pasti dan nyata yang dibuktikan dengan banyaknya pasien yang terpapar oleh virus corona.

Tulisan ini tidak memuat data statistik mengenai pandemi COVID-19 di seluruh dunia, namun melalui tulisan ini penulis melihat sisi lainnya yaitu “kebesaran Tuhan”, oleh karena itu tulisan ini mengambil judul “Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling Sexy”.

Penggunaan kata sexy pada judul hanya merupakan ungkapan penulis betapa Maha Besar dan Maha Kuasanya Tuhan terhadap makhluk ciptaan-Nya yang disebut virus corona.

Terdapat tiga elemen ciptaan Tuhan yang menjadi objek dalam tulisan ini yaitu virus corona, manusia, dan bumi yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Virus Corona

Virus corona merupakan makhluk hidup dengan ukuran sangat kecil, sehingga untuk dapat melihatnya diperlukan alat bantu yang dinamakan mikroskop.

Berdasarkan referensi yang ada telah disebutkan bahwa virus corona dapat menyebabkan penyakit pada manusia begitu “sang virus” memasuki tubuh manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh “sang virus” ini berupa gangguan sistem pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian bagi manusia.

Sepengetahuan penulis bahwa yang namanya virus keberadaannya tidak dapat dibunuh atau dimatikan, virus hanya dapat dilemahkan. Oleh karenanya seluruh ilmuan baik secara perseorangan maupun melalui lembaga penelitian saat ini sibuk mencari vaksin untuk virus corona.

Coba kita renungkan mengenai “sang virus” ini yang merupakan ciptaan Tuhan, berukuran sangat kecil namun mematikan dan membuat panik manusia di alam raya ini.

Baca juga: Virus Corona

Manusia

Manusia merupakan makhluk cipaan Tuhan yang sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran.

Dengan akal pikiran manusia mampu untuk berbuat banyak hal di bumi ini, namun hasil akal pikiran tersebut ada bertujuan untuk kebaikan manusia dan ada pula yang cenderung kerusakan manusia itu sendiri.

Manusia dengan akal pikirannya tersebut merencanakan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pemanfaatan bumi dan menciptakan tatanan kehidupan manusia mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta lain sebagainya.

Namun sayangnya manusia dengan kesempurnaan yang dimilikinya, ada yang berpikir bahwa dia lah segalanya dan merasa dapat menyamai Tuhan dengan segala perencanaan yang mereka buat.

Betapa sempurna rencana manusia tersebut menurut ukuran manusia, ternyata dapat tidak berjalan atau berantakan dengan kata lain amburadul hanya melalui sebuah makhluk yang berukuran sangat kecil.

Sebagai contoh kecil dampak yang diakibatkan oleh virus corona, penulis mengambil contoh negara Indonesia dalam beberapa bidang antara lain bidang politik, perekonomian, sosial dan budaya.

Bidang Politik

Dampak virus corona dalam bidang politik di Indonesia antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Setember 2020, ditunda pelaksanaannya pada bulan Desember 2020.

Bayangkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang sudah direncanakan dengan matang pelaksanaannya baik secara individu, maupun organisasi, menjadi berantakan hanya oleh “sang virus”.

Sebagian daerah di Indonesia ada yang melakukan pembatasan sosial berskala besar karena merupakan zona merah pandemi corona, ada juga daerah yang tidak melakukan pembatasan sosial berskala besar walaupun sudah termasuk kategori zona merah pandemi COVID-19 namun melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini mengakibatkan kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia, karena pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam nasional.

Lagi-lagi hal ini hanya disebabkan oleh virus bernama corona.

Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian di Indonesia dampak virus corona antara lain banyak pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya atau usahanya menjadi terhenti yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya.

Dengan demikian roda perekomian menjadi tersendat dengan melemahnya daya beli masyarakat, hal ini juga disebakan oleh “sang virus”.

Anggaran pendapatan dan belanja negara defisit, sehingga utang luar negeri meningkat untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan masih banyak lagi dampak perekonomian lainnya.

Bidang Sosial dan Budaya

Virus corona juga berdampak pada bidang sosial dan budaya di Indonesia, antara lain para pasien yang meninggal dunia pada saat pandemi corona tidak dapat di makamkan dengan prosesi sebagaimana biasanya melainkan dimakamkan dengan protocol COVID-19.

Menjaga jarak saat berinteraksi dengan menggunakan masker walaupun merupakan bagian dari protokol COVID-19, namun untuk kedua hal tersebut acap kali menjadi sumber pertengkaran antara petugas dengan masyarakat dilapangan terutama bagi daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Belum lagi permsalahan sosial lainnya yang ditimbulkan pada saat distribusi bantuan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat meringankan beban perekomian, mulai dari kuantitas bantuan sampai kualitas bantuan bila dinominalkan dengan rupiah.

Sebenarnya masih ada lagi bidang-bidang lainnya yang terdampak hanya oleh “sang virus”.

Bumi

Bumi sebagai wadah atau tempat tinggalnya manusia dan virus corona juga terdampak, namun dampak tersebut penulis kategorikan positif.

Mengapa dikategorikan positif? Menurut pemikiran penulis bumi ini sudah tua dan bumi ini juga harus memperbarui dirinya agar tetap dapat menampung semua makhluk ciptaan Tuhan secara berkelanjutan.

Dengan dilakukannya “lockdown”, berdasarkan pemberitaan yang ada tingkat polusi udara di beberapa negara menurun, hal ini tentu sangat baik untuk meningkatkan kualitas udara yang dihirup oleh manusia sehingga sistem pernafasan manusia bekerja secara normal.

Uraian tersebut di atas hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi perhatian penulis selama masa pandemi COVID-19.

Pecayalah bahwa virus corona itu ada dan nyata, hanya saja sebagian dari manusia karena keserakahannya melakukan kegiatan yang tidak pada tempatnya atau kurang baik, ibarat kata pepatah “memancing di air keruh” atau “mencari kesempatan dalam kesempitan”. (RenTo)070620)

Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Kekarantinaan Kesehatan

Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah kedaruratan kesehatan masyarakat yang juga mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pengertian lainnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Setelah mengetahui pengertian dari kedua variable yang menjadi judul artikel ini, maka penulis menguraikannya dengan ringkas secara yuridis normatif  terhadap variable-variabel tersebut.

Permasalahan

Bagaimana Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Pembahasan

Kekarantinaan Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa; dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut di atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehata di wilayah dapat dibedakan menjadi:

  1. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  2. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  3. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
  3. Dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Merujukan pada pengertian pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tersebut diatas, dan mencermati ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan persetujuan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah sebagaimana dinayatakan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan demikian Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagiamana yang diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tetap berpedoman dengan tata cara yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (RenTo)(270420)

Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam

Opini

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang ke Batam dengan berbagai macam argumen dan latar belakang guna mencari kehidupan yang lebih baik.

Batam merupakan salah satu pulau yang berkembang dengan cepat, terutama bidang industri. Konsekuensi dari perkembangan yang cepat tersebut salah satunya adalah pertambahan jumlah penduduk, yang juga berdampak terhadap kebutuhan akan tempat tinggal.

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal tersebut merupakan kewajiban pemerintah, yang kemudian diejawantahkan dengan memberikan dukungan kepada pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan di Batam. Pihak pengembang diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sebagai pengguna lahan kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan lahan di Batam untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan.

Baca juga:

Hak pengelolaan lahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam setelah melalui tata cara yang sudah ditetapkan diberikan kepada pemohon pengguna lahan untuk dilakukan pembangunan dengan kewajiban membayar Uang Wajib Tahunan (UWT).

Baca juga:

Selanjutnya pengguna lahan dalam hal ini adalah pihak pengembang mendaftarkan tanah yang penyelenggaraan hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada Badan Pertanahan Nasional, untuk kemudian diterbitkan sertifikat hak guna bangunan. Secara sederhana hak guna bangunan bermakna bahwa hanya bangunannya saja yang merupakan hak sepenuhnya dari pemilik properti, sedangkan status tanahnya adalah milik dari pihak yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada artikel “Hak-Hak Atas Tanah” .

Pihak pengembang sebagai pengguna lahan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional kemudian mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan dukungan keuangan dalam rangka membangun perumahan. Dengan terbangunnya perumahan oleh pihak pengembang, maka masyarakat di Batam dapat memilkinya dengan cara pembelian tunai atau dengan cara angsuran.

Dengan adanya kepemilikan properti di Batam, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa hukum antara lain jual beli dan sewa menyewa. Sebagian para pembeli properti di Batam masih belum  mengerti mengenai yang dimaksud dengan hak guna bangunan dan kewajiban membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Baca juga:

Permasalahan

Dari uraian pendahuluan di Batam, penulis mempunyai banyak pertanyaan terhadap

  1. Bagaimana status peralihan hak di Batam khususnya hak atas tanah yang penyelenggara hak pengelolaannya berada pada Badan Pengusahaan Kawasan Batam?
  2. Apakah sertifikat Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan dalam melakukan kredit di lembaga keuangan?
  3. Bagaimana dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Banguan (PBB)?

Tiga buah pertanyaan  tersebut di atas hanya merupakan sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi ganjalan dalam pemikiran penulis tentang hukum positif di Indonesia.

Pembahasan

Penulis dengan segala keterbatasan mencoba untuk menguraikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tersebut dalam subjudul permasalahan secara singkat dengan metode yuridis normatif.

Peralihan Hak Atas Tanah di Batam

Pada prinsipnya peralihan hak dilakukan dengan cara jual beli, hibah, hadiah atau warisan dari pemegang hak sebelumnya yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama yang bersangkutan.

Hak atas tanah atau lahan di Batam diselenggarakan pengelolaannya oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Peralihan diberikan kepada pemohon alokasi lahan dengan kewajiban tertentu, salah satunya membayar uang wajib tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa pemohon alokasi lahan sebenarnya merupakan pengguna lahan yang apabila disetujui permohonannya, membayar uang sewa tanah kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan istilah uang wajib tahunan dalam periode waktu tertentu, dan setelah periode tersebut dapat dilakukan perpanjangan.

Dalam perkembangannya pengguna lahan kemudian mendirikan bangunan di atas lahan yang alokasinya sudah ditetapkan oleh Badan Pengusaha Kawasan Batam biasanya dalam bentuk perumahan, untuk kemudian perumahan tersebut dijual kepada konsumen yaitu masyarakat. Sebenarnya penjualan perumahan yang dilakukan oleh pengguna lahan dalam hal ini adalah pengembang hanyalah fisik bangunannya saja, tidak termasuk tanahnya.

Mengapa demikian? Karena tanahnya bukan merupakan milik dari pengembang, melainkan hak milik pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, sehingga walaupun nanti terjadi peralihan hak dari pembeli/pemilik properti tetap saja hanya bangunannya saja, tidak berikut dengan tanahnya.  Tanahnya tetap saja sewa dengan kewajiban membayar uang wajib tahunan secara periodik. Untuk itu di Batam khususnya wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Batam, hanya diterbitkan hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Namun terjadi ketidakpastian hukum saat transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan notaris dalam bentuk akta jual beli, yaitu tidak dibenarkannya jual beli dilakukan apabila objek yang dijual dalam status sewa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1559 KHUPer disebutkan bahwa “penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya,kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan”.  

Dari kutipan pasal tersebut di atas, peralihan hak atas sewa saja tidak dibolehkan jika tidak ada izin dari pemilik barang, apalagi dijual.

Pengembang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mengenai peralihan hak tersebut kepada konsumen, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Hak Guna Bangunan sebagai Jaminan Kredit

Ketidakpastian hukum sebagaimana tersebut di atas berlanjut ketahapan berikutnya, yaitu ketika pemilik properti menjadikan sertifikat hak guna bangunan sebagai agunan dalam pengajuan kredit pada Lembaga keuangan.

Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara hak pengelolaan atas lahan di Batam dapat memberikan lahan kepada pemohon alokasi lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna lahan hanya memperoleh hak guna bangunan apabila di atas tanah yang diberikan kepada pengguna lahan tersebut didirikan bangunan. Bangunan-bangunan tersebut dapat berupa pabrik, perumahan dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan akan diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Secara umum sertifikat hak guna bangunan dapat dijadikan objek jaminan kredit yang diajukan oleh pemilik sertifikat kepada Lembaga keuangan. Khusus di Batam hal ini menjadi rancu mengingat status tanah di Batam hak pengelolaan lahannya berada Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang penggunaannya diberikan kepada pemohon alokasi lahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu persyaratannya adalah membayar uang wajib tahunan selama 30 tahun untuk periode pertama.  

Baca juga:

Sesuai dengan ketentuan sewa menyewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah seharusnya lembaga keuangan dalam menghitung perkiraan besaran kredit yang dapat diberikan terhadap sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan sebagai agunan tersebut dilakukan berdasarkan perkiraan nilai bangunan saja. Hal ini merupakan idealnya terjadi, mengingat setifikat hak guna bangunan diterbitkan dengan memperhatikan hak pengelolaan lahan yang penyelenggaraan dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam.

Demikan juga halnya dengan lahan yang belum didirikan bangunan di atasnya oleh pengguna lahan, tentunya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk dasar perhitungan besaran pemberian kredit oleh Lembaga keuangan, mengingat pengguna lahan bukan merupakan pemilik dari lahan tersebut, pengguna lahan hanya menggunakan lahan tersebut sementara/jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain bukan merupakan hak milik.

Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan

Dampak berikutnya dari pembahasan mengenai peralihan hak atas tanah di Batam adalah mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan terdiri atas pajak bumi dan pajak bangunan di Batam juga menimbulkan kerancuan. Dalam hal hak guna bangunan khususnya di Batam, pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayarkan oleh pemilik sertifikat hak guna bangunan.  Padahal mengingat status Batam yang khusus, sudah seharusnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan secara terpisah.

Pemisahan pembayaran pajak bumi dan pajak bangunan ini didasarkan pada status kepemilikan lahan yang hak peyelenggara pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan bangunannya adalah milik subjek hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat hak guna bangunan. Jelasnya, lahan sebagai objek pajak merupakan milik Badan Pengusahaan Kawasan, sedangkan bangunannya selaku objek pajak adalah milik subjek pajak perorangan/badan hukum. Kecuali ditentukan lain/disepakati dalam perjanjian sewa menyewa dalam menggunakan lahan yang menyebutkan bahwa mengenai kewajiban pembayaran pajak dilakukan oleh penyewa.

Namun begitu walaupun pembayaran pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh penyewa, bagaimana dengan kewajiban penyewa yang harus membayar uang wajib tahunan kepada Badan Pengusahaan Kawasan. Dalam kondisi saat ini terjadi ketidakpastian hukum berkenaan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu konsumen membayar pajak bumi dan bangunan, serta harus membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Sudah seharusnya kewajiban membayar pajak buminya saja dilakukan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Batam selaku penyelenggara pengelolaan hak atas lahan, dan pemilik sertifikat hak guna bangunan berkewajiban membayar pajak bangunannya saja.

Baca juga:

Kesimpulan

Membingungkan memang, tapi hal ini merupakan cermin tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Akhirnya penulis menyimpulkan dari uraian tersebut di atas sebagai berikut:

  1. Terbitnya akta jual beli atas properti di Batam, padahal status kepemilikan tanah adalah sewa kepada penyelenggara hak pengelolaan atas tanah di Batam dengan membayar uang wajib tahunan Badan Pengusahaan Kawasan Batam, dan terbitnya sertifikat hak guna bangunan berdasarkan akta jual beli tersebut.
  2. Lembaga keuangan untuk memberikan dukungan dana kepada pihak yang mengajukan kredit dengan agunan sertifikat hak guna bangunan sebagaimana tersebut pada kesimpulan angka 1 di atas, agar mengitung perkiraan besaran pemberian dukungan dana berdasarkan fisik bangunannya saja.
  3. Dipisahkan kewajiban pembayaran pajak bumi dengan pajak bangunan mengingat staus lahan bukan merupakan hak milik dari pemilik bangunan.

Saran

Diperlukan evaluasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berkenaan dengan kepemilikan properti di Batam, untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. (RenTo)(200220)

Pengalaman Mendapat Telepon Dari Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Akhir-akhir ini banyak lembaga pembiayaan yang tumbuh dan berkembang seperti cendawan dimusim hujan. Mereka (lembaga pembiayaan) mempunyai berbagai macam teori dan praktek untuk menarik perhatian masyarakat dalam rangka pemberian bantuan keuangan dalam berbagai macam kebutuhan yang diperlukan, antara lain alat-alat rumah tangga, elektronik, telepon genggam, dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat yang mendapatkankan kemudahan dengan segala bentuk propaganda perusahaan pembiayaan disarankan untuk secara saksama membaca isi perjanjian dan formulir yang ditandatangani, antara lain mencatumkan nomor referensi yang bisa dihubungi pada saat keadaan darurat.

Berdasarkan pengalaman penulis ternyata keadaan darurat tersebut salah satunya ketika orang yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan. Penulis mengalami mulai dari hari ketiga keterlambatan sampai hari ke-42 setiap hari sekitar jam tujuh pagi dan sore sekitar jam 3-an.

Hal ini sebenarnya bentuk intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan agar nomor refrensi yang dicantumkan mau melakukan pembayaran cicilan berikut biaya keterlambatan karena mempunyai hubungan keluarga. Aneh memang, tapi begitulah perusahaan pembiayaan.

Lebih aneh lagi saat penulis tanyakan kepada pelepon dari lembaga pembiayaan tersebut, “apakah anda melakukan survey sebelumnya?” ehh…jawaban mereka adalah bahwa mereka hanya dari bagian penagihan. Otak saya pun langsung berpikir bahwa mereka tidak melakukan survey terlebih dahulu, dan tidak pernah konfirmasi sebelumnya terhadap nomor referensi yang dicantumkan oleh penerima pembiayaan.

Saat berkomunikasi ditelopon mereka juga menyampaikan bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran segera, maka saudara anda akan masuk daftar hitam di Bank Indonesia, dan kedepannya tidak dapat mengajukan kredit lagi. Mendengar hal itu tentu saja saya tetap tidak tanggapi karena toh bukan nama saya. Akhirnya mereka menyampaikan bahwa saya tidak koperatif, dan akan menelepon saya kembali sampai bisa koperatif.

Keesokan harinya mereka telpon kembali dan menayakan apakah sudah disampaikan pesan mereka kepada yang bersangkutan, tentu saja saya jawab dengan balik bertanya apakah anda melakukan survey terhadap yang bersangkutan sebelumnya, dan kembali dijawab dengan jawaban yang sama bahwa mereka hanya dari bagian penagihan dan tidak tahu mengenai hal survey. Aneh kuadrat buat saya jawaban ini. Tapi saya pikir biarlah mereka melakukan pekerjaannya, entah mana yang akan menyerah terlebih dahulu mereka atau saya, yang pasti jawaban saya selalu sama.

Perusahaan pembiayaan sebaiknya menambah wawasan para penagih utang ini pengetahuan dasar tentang hukum perjanjian, dan tidak lupa juga untuk membekali para penagih utang via telepon ini dengan pelatihan dan sertifikasinya, sehingga saat komunikasi bisa dua arah.

Sebagai perusahaan pembiayaan harusnya langkah yang dilakukan adalah menulis surat peringatan kepada orang yang bersangkutan secara tertulis, karena mereka mempunyai fotocopy KTP dan KK orang yang bersangkutan, tapi yang dilakukan adalah menelpon yang bersangkutan dan dengan alasan nomornya tidak bisa dihubungi, maka mereka meminta bantuan nomor referensi yang telah dicantumkan.

Kemudian kalau memang sudah dalam jangka waktu lama, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan kan bisa ditarik kembali sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku, tanpa harus melibatkan pihak yang nomornya teleponnya dicantumkan sebagai referensi. (RenTo)(240919)

Baca juga:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perspektif Kegiatan Olahraga dan Hak Anak

Photo by Pixabay on Pexels.com

By: Rendra Topan

Membaca media online yang menampilkan tema Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan sebuah kegiatan olahraga, menjadi perhatian penulis mengingat hal ini cukup berlebihan dengan sikap penyelenggara yang menghentikan kegiatan tersebut untuk tahun berikutnya.

Alasan pihak penyelenggara menghentikan kegiatan tersebut adalah karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan olahraga tersebut, dengan tidak diperbolehkannya menampilkan logo organisasi penyelenggara pada pernak-pernik kegiatan tersebut karena indentik dengan salah satu perusahaan rokok.

Mencermati hal tersebut penulis memberanikan diri menyampaikan pandangannya secara yuridis normatif berkenaan dengan polemik tersebut, mengingat olahraga merupakan bagian dari kehidupan penulis dan penegakan hukum juga merupakan sebagian lainnya.

Dasar Hukum

Terlebih dahulu penulis sampaikan mengenai dasar hukum yang menjadi dasar dalam artikel ini, yaitu tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hak anak dan tembakau.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Penulis akan mengawali dengan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai tugas:

  1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
  3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
  4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
  5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
  6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Hak Anak

Mengacu tugas KPAI berkenaan dengan undang-undang perlindungan anak, tentunya perlu disampaikan juga mengenai hak anak.

Hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Pengamanan Tembakau

Mengingat tembakau juga menjadi salah satu alasan, maka penulis juga menyampaian dasar hukum mengenai tembakau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut penulis pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berkenaan dengan polemik tersebut adalah:

Pasal 36

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 37

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
  2. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 47

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pembahasan

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum di atas, penulis akan menguraikan hubungan antara hak anak dengan kegiatan olahraga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah satu tugasnya adalah melindungi hak anak, tentunya hak anak yang dimaksud adalah hak anak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak anak yang dimaksud oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah hak anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.

Setelah dicermati kegiatan olahraga yang diselenggarakan, dalam hal ini penyelenggara tidak melanggar hak anak baik itu berkenaan dengan diskriminatif, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya hubungan antara kegiatan olahraga dengan sponsor tembakau, menurut penulis terdapat kalimat kunci pada setiap pasal yang telah diuraikan diatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yaitu kalimat “tidak bertujuan untuk mempromosikan tembakau”. Dalam hal ini jelas kegiatan olahraga tersebut adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka untuk mencari atlit-atlit muda yang berbakat.

Kemudian dalam hal logo dan merek dagang tentunya kita juga harus memperhatikan tentang hak kekayaan intelektual, dimana hak kekayaan intelektual juga diatur dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya pihak penyelenggara mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya juga memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”, dalam hal ini olahraga merupakan salah satu dari pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan anak. (RenTo)(08092019)

Demontrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menyampaikan pendapat di muka umum ini disebut dengan demontrasi, dimana arti demontrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi daring) adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, unjuk rasa. Menurut Wikipedia arti unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

Pada praktiknya demontrasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan jumlah massa yang banyak sering berakhir dengan bentrokan antara pihak pengamanan demontrasi dan pihak demonstran. Padahal salah satu tujuan dari UU No. 9 Tahun 1998 adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sengaja penulis menebalkan tujuan tersebut di atas untuk mendapatkan perhatian pembaca berkenaan dengan kata-kata bertanggung jawab dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bertanggung jawab menurut penulis maksudnya adalah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang tersebut hendaknya dilakukan secara tertib dan damai sesuai dengan konstitusi, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Judul yang dipilih penulis sebagaimana tersebut diatas merupakan pemikiran penulis secara individu merujuk pada referensi yang ada secara sosial kemasyarakatan. 

Dimulai dari struktur bangsa Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat istiadat serta budaya, karena penulis pernah kuliah pada fakultas hukum yang tentunya belajar hukum adat, walaupun hanya kulitnya saja tapi penulis menyimpulkan bahwa dari semua teori hukum adat dari masing-masing suku bangsa di Indonesia saat terjadi permasalahan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Berarti setiap permasalahan yang ada pada satu kaum diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara bermusywarah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut tanpa harus menunjukan kekuatan fisik apalagi kekuatan senjata.

Dalam setiap adat selalu terdapat tiga komponen yang merupakan unsur utama dalam satu wilayah adat dengan sebutan yang berbeda-beda yaitu kelompok agama, kelompok orang yang mempunyai pengalaman dan kepandaian, kelompok yang melindungi wilayah adat itu sendiri. Ketiga kelompok ini selalu bekerjasama dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk masyarakat adatnya.

Nilai-nilai yang tercermin dalam adat dan budaya tersebut kemudian diambil intisarinya oleh para pendiri bangsa Indonesia, selanjutnya dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi nilai-nilai yang menjadi intisari dari Pancasila tersebut sudah tidak dihiraukan lagi mulai dari hubungan anak dan orang tua, hubungan murid dan guru, hubungan suami dan isteri sampai kepada hubungan antar kelompok baik itu LSM maupun Partai Politik, dalam menyelesaikan permasalahan ternyata saat ini selalu mengedepankan penegakan hukum yang berawal dengan pembuatan Laporan Peristiwa (LP), penahanan, persidangan dan berakhir di penjara.

Kembali kepada judul tulisan di atas, demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan kerusuhan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yaitu kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (RenTo)(220519)

“Rempongnya” Jadi Pelaku Usaha di Indonesia

https://rendratopan.com/category/opini-2/
Opini

By: Rendra Topan

Sengaja penulis menggunakan bahasa gaul sebagai judul sebagai padanan kata yang lebih sopan menurut penulis. Rempong di sini sebagai padanan kata susah atau repot sekali kalau menjadi pelaku usaha.

Pelaku usaha diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sebabai pelaku usaha tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menjalankan usahanya, dimana persayaratan tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui semua bentuk peraturan yang ada. Mulai dari peraturan yang berkenaan dengan persyaratan dan perizinan, tenaga kerja sampai dengan pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Begitu hebatnya perananan pemerintah sampai ke masalah harga pun dimana pelaku usaha seharusnya mendapatkan untung dari usahanya, harus diintervensi oleh pemerintah agar margin keuntungannya di perkecil.

Hal yang demikian menurut penulis boleh saja dilakukan, maksudnya mengenai intervensi harga, namun pelaksanaannya yang belum pas menurut hemat penulis. Kenapa penulis katakana demikian?

Sebagai pengusaha sangatlah wajar mereka mendapatkan keuntungan, dan dalam perdagangan berlaku prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Bolehkah pemerintah intervensi harga?

Menurut penulis pemerintah boleh saja melakukan intervensi harga dengan alasan untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya atau alasan lainnya yang bersifat sosial, dan sebagai pengusaha tentunya juga sangat bersedia memenuhi permintaan pemerintah tersebut. Apakah terpikir oleh kita dampaknya?

Dampak yang akan timbul akibat intervensi harga oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua pengusaha kemudian diminta untuk menurunkan harga jualnya dengan mengurangi margin keuntungannya pada kesempatan dan waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi dan disanggupi oleh pengusaha hanya sementara waktu, namun setelah melewati kesempatan dan waktu tertentu tersebut akan mengambil margin keuntungan yang lebih besar dari masyarakat lagi, dan ini akan cenderung terus naik sampai periode berikutnya, dan terus begitu secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Menurut penulis ada cara yang lebih bijaksana dalam melakukan intervensi harga di masyarakat, yaitu dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yang ada melakukan pengendalian harga pasar dengan menjual langsung kepada masyarakat dengan margin keuntungan yang kecil saja, dan dilakukan dengan cara dan metode yang sama seperti para pengusaha dalam mempengaruhi harga pasar.

Sebagai ilustrasi penulis sampaikan mengenai Perum Bulog, seharusnya Perum Bulog inilah yang melakukan penjualan ke masyarakat langsung dengan margin keuntungan yang kecil, karena memang negara sebagai pemilik modal bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan pengusaha dipersilahkan saja untuk menjual barang dengan harga yang mereka inginkan. Selama harga yang dijual oleh Perum Bulog jauh lebih rendah dari harga pengusaha maka masyarakat tetap akan membeli dari Perum Bulog. Jangan terjadi “permainan” antara Perum Bulog dengan pengusaha distributor, karena akibatnya yang dirugikan adalah tetap masyarakat.

Demikian juga mengenai permintaan turunnya harga tiket pesawat, ini juga dapat dilakukan dengan cara pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu Garuda, dengan mengambil margin keuntungan yang kecil garuda dapat melayani penerbangan dengan baik, tentunya maskapai penerbangan lainnya akan sepi penumpang dan lambat laun juga akan melakukan penurunan harga tiket pesawat. 

Jangan hanya maskapai lain diminta untuk melakukan penurunan harga tiket pesawat, sementara BUMN Garuda harganya tetap saja. Kalau begini caranya maskapai mana yang mau menurunkan harga dengan resiko keselamatan penumpang mereka.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua kebijakan dan peraturan yang pernah ada, agar semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada berpedoman dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi bangsa Indonesia dimana didalamnya terkandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para Bapak bangsa.(RenTo)(080519)

Mata Rantai Korupsi

Photo by Lola Russian on Pexels.com

By: Rendra Topan

Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan negara.

Bila dicermati korupsi ini bermula dari pendidikan oleh orang tua, kenapa penulis mengatakan demikian? Orang tua berkewajiban untuk mendidik dan sekaliugs menjadi guru bagi anaknya mulai dari lahir sampai dewasa atau bahkan seumur hidup. Pada saat memberikan pendidikan inilah peranan orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian serta akhlak  yang baik bagi sang anak, sehingga sang anak dapat berdiri sendiri di atas kakinya dengan menunjukan sikap  ketegasan namun tetap lembut dalam penyampaian prinsip-prinsip hidupnya yang berorientasi kepada kebenaran.

Pendidikan orang tua merupakan mata rantai pertama dalam siklus korupsi, karena begitu orang tua mendidik dan mencontohkan hal yang salah terhadap sesuatu hal, maka akan menjadi pedoman dan rujukan bagi sang anak dalam menjalani kehidupannya nanti setelah dewasa. Sebagai contoh penulis membuat analogi terhadap kejadian yang kerap terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu pada saat sang anak akan memasuki jenjang pendidikan formil mulai dari sekolah dasar sampai seterusnya. 

Pada saat sang anak mulai memasuki sekolah dasar, tentunya ada persyaratan yang salah satunya menyebutkan berusia 7 tahun. Implementasinya ternyata syarat berusia 7 tahun pada saat melakukan pendaftaran jarang dijumpai. Mayoritas usia yang mendaftar adalah di bawah usia 7 tahun pada waktu pendaftaran. Persyaratan ini memberikan celah kepada orang tua untuk menghubungi panitia penerimaan agar sang anak yang umurnya di bawah 7 tahun tersebut dapat diterima di sekolah tersebut dengan memberikan imbalan tertentu kepada panitia penerimaan. Demikian juga sebaliknya kesempatan yang muncul dengan adanya celah berkenaan dengan persyaratan batasan umur tadi, dimanfaatkan oleh penitia penerimaan untuk mengajukan syarat tertentu kepada orang tua murid agar sang anak dapat diterima atau lulus seleksi, sehingga dapat bersekolah di sekolah tersebut.

Ibarat kata pepatah mencari kesempatan dalam kesempitan, karena adanya celah tersebut muncul pula pihak ketiga yang menjadi mediator dan fasilitator untuk memudahkan dalam memanfaatkan celah yang ada. Celakanya lagi pihak ketiga ini ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara itu sendiri dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya.

Mata rantai berikutnya setelah pendidikan orang tua adalah lapangan pekerjaan, dimana ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, memungkinkan analogi sebagaimana yang telah diuraikan di atas terjadi juga pada bidang lapangan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang menjadi abdi negara dengan kata pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI.

Selanjutnya setelah lapangan pekerjaan, mata rantai berikutnya adalah posisi atau kedudukan setelah mendapatkan pekerjaan. Masing-masing individu setelah bekerja tentu ingin mempunyai jenjang karir yang bagus baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Jenjang karir ini bagus sebagai motivasi kerja bagi setiap individu, hanya saja cara berkarirnya terkadang harus menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan syarat yang telah ada terkadang diabaikan demi sebuah posisi dan kedudukan. Bagi mereka yang melakukan hal-hal seperti ini beranggapan bahwa posisi dan kedudukan adalah di atas segalanya, sehingga mereka akan mengorbankan apa saja untuk mencapainya.

Mata rantai pendidikan orang tua, kemudian pekerjaan yang dilanjutkan dengan karir merupakan hal yang saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan dengan meminimalisir celah-celah yang dapat menimbulkan perbuatan korupsi, sehingga generasi Indonesia adalah generasi yang kuat secara fisik dan mentalnya.

Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap hal-hal yang data menimbulkan celah terjadinya koropsi. Menurut penulis korupsi dapat terjadi karena memang sudah direncakan oleh para pihak.

Kejadian-kejadian sebagaimana yang dianalogikan di atas memang terjadi dalam hidup dan kehidupan, namun sebagai orang yang beriman hendaknya bijaksana dalam berbuat dan bertindak untuk banyak hal.  (RenTo)(060519)