Category Archives: Ilmiah

Opini, TInjauan Yuridis

Ilmiah, Opini

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Leave a comment
Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi para ulama di Indonesia. Penggunaan kata “ulama” memberikan gambaran bagi kita bahwa organisasi ini berdasarkan pada agama Islam.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, melalui tulisan ini disampaikan mengenai peran dan tugas Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peran, Tugas, dan Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tulisan ini diambil dari: Majelis Ulama Indonesia – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, yaitu:

  • Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
  • Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
  • Mempertahankan keharmonisan antarumat beragama di Indonesia.

Peran ini disampaikan oleh pemerintah pada saat pembentukan Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjalankan perannya tersebut, kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan tugas organisasinya.

Tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tugas yang dirumuskan untuk menjalankan perannya tersebut telah dirumuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:

  • Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
  • Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
  • Sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
  • Sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
  • Sebagai pengawal konten dalam media massa.
  • Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai sebuah organisasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentunya mempunyai struktur organisasi sebgaiamana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Adapun struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah sebagai berikut: (Sumber: Kepengurusan MUI – Majelis Ulama Indonesia)

  • Ketua Umum.
    • Wakil Ketua Umum (3 orang).
  • Ketua (14 orang).
  • Sekretaris Jenderal.
    • Wakil Sekretaris Jenderal (14 orang).
  • Bendahara Umum.
    • Bendahara (5 orang)
  • Dewan Pertimbangan.
    • Ketua.
      • Wakil Ketua (13 orang).
  • Sekretaris.
    • Wakil Sekretaris (4 orang).
  • Anggota.

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bentuk dan Kedaulatan.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Kekuasaan Pemerintahan Negara.
  • Kementerian Negara.
  • Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Dewan Perwakilan Daerah.
  • Pemilihan Umum.
  • Hal Keuangan.
  • Kekuasaan Kehakiman.
  • Wilayah Negara.
  • Warga Negara dan Penduduk.
  • Hak Asasi Manusia.
  • Agama.
  • Pertahanan dan Keamanan Negara.
  • Pendidikan.
  • Perekenomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
  • Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dengan jelas dan tegas disampaikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang merupakan pedoman dalam pendirian dan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
  • Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  • Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
  • Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  • Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
  • Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Mewujudkan tujuan negara.

Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana:

  • Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
  • Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
  • Penyalur aspirasi masyarakat.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Pemenuhan pelayanan sosial;
  • Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian singkat mengenai majelis ulama Indonesia, ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan organisasi kemasyarakatan, maka dapat diuraikan mengenai beberapa pertanyaan mengenai Majelis Ulama Indonesia.

Permasalahan

Mencermati sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kadang terkesan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang seolah-olah merupakan lembaga pemerintah, apakah memang demikian?

Pembahasan

Maraknya sikap dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang berdampak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia, melalui tulisan ini disampaikan pandangan umum penulis yang berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diuraikan secara singkat dalam BAB Pendahuluan, merupakan organisasi para ulama di Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam hal-hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa tujuan organisasi kemasyarakatan salah satunya adalah menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah organisasi yang keuangannya bersumber pada iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meskipun terdapat sumber keuangan yang berasal dari APBN maupun APBD, bukan berarti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebuah lembaga negara yang dapat menentukan arah kebijakan jalannya pemerintahan dan perekonomian. Keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD itu biasanya dicairkan dalam bentuk “hibah” dai permerintah kepada organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kementerian negara, tidak ada mengatur mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk dengan berdasarkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perlu diketahui secara hierarki peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang merupakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh para pembantunya yang disebut menteri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara ketatanegaraan, negaralah yang mengatur semua urusan pemerintahan termasuk dalam urusan keagamaan yang dalam hal ini merupakan tugas dan wewenangnya kementerian agama.

Kesimpulan

Berdasarkan BAB Pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya merupakan organsasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tujuan dan fungsinya tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdapat dalam sebuah akta notaris. (RenTo)(281021)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Hukum Perdata, Hukum Pidana, Ilmiah, Sumber Hukum, Tata Pemerintahan, Umum

Kamus Hukum Indonesia

Leave a comment
Photo by Pixabay on Pexels.com

Kamus Hukum Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A

Adaptasi

  • Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Administrasi

  • Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Advokat

  • Advokat; Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Advokat Asing; Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; (peradilan anak) Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aerodrome

  • Aerodrome; Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

Afiliasi

  • Afiliasi; (perasuransian) Hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.

Agen

  • Agen Asuransi; Orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
  • Agen Elektronik; Perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
  • Agen Umum; (pelayaran) Perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.

Agunan

  • Agunan; (perbankan syariah) Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Air

  • Air; Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
  • Air Minum; Air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
  • Air Permukaan; Semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
  • Air Permukaan; (pajak dan retribusi) Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
  • Air Tanah; Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ajudikasi

  • Ajudikasi; (keterbukaan informasi) Proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
  • Ajudikasi; (pelayanan publik) Proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.

Akreditasi

  • Akreditasi; Rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
  • Akreditasi; (hortikultura) Proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
  • Akreditasi; (pendidikan) Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  • Akreditasi; (pesisir) Prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

Akses

  • Akses; (informasi elektronik) Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  • Akses Arsip; Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Akta

  • Akta Notaris; Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tentang jabatan notaris.
  • Akta Pemberian Hak Tanggungan; Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya;

Akuisisi

  • Akuisisi; (perbankan) Pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
  • Akuisisi Arsip Statis; Proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

Akuntan

  • Akuntan Publik; (yayasan) Akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.

Alat

  • Alat Angkut; Kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Alat Angkut; (keimigrasian) Kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
  • Alat dan Mesin Kesehatan Hewan; Peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
  • Alat dan Mesin Peternakan; Semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
  • Alat Kesehatan; Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
  • Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  • Alat Penunjuk; (metrologi) Bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
  • Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; Segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
  • Alat Takar; Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
  • Alat Telekomunikasi; Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
  • Alat Timbang; Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; n. alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
  • Alat Ukur; Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;

Alternatif

  • Alternatif Penyelesaian Sengketa; Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Alur

  • Alur-Pelayaran; Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Anak

  • Anak; Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  • Anak; (hak asasi manusia) Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
  • Anak; (ketenagakerjaan) Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
  • Anak; (perdagangan orang)) Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  • Anak; (perlindungan anak) Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  • Anak Angkat; Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  • Anak Asuh; Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
  • Anak Buah Kapal; Awak Kapal selain Nakhoda.
  • Anak Penyandang Disabilitas; Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
  • Anak Terlantar; Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
  • Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  • Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak); Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  • Anak yang Memiliki Keunggulan; Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
  • Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban); Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  • Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi); Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Analisis

  • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal); Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ancaman

  • Ancaman; (bela negara) Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
  • Ancaman; (saksi dan korban) Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
  • Ancaman;(TNI) Setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
  • Ancaman Bencana; Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
  • Ancaman Bersenjata; Ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.
  • Ancaman Kekerasan; Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
  • Ancaman kekerasan; (perdagangan orang) Setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
  • Ancaman Militer; Ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
  • Ancaman Serius;(lingkungan hidup) Ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Anggaran

  • Anggaran Dasar (AD); Peraturan dasar Ormas.
  • Anggaran Dasar Partai Politik (AD); Peraturan dasar Partai Politik.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
  • Anggaran Rumah Tangga (ART); (ormas) Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar organisisi kemasyarakatan.
  • Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (ART); Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar (AD).

Anggota

  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Angkatan

  • Angkatan; (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Angkutan

  • Angkutan; Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  • Angkutan di Perairan; Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
  • Angkutan Kereta Api; Kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
  • Angkutan Laut Khusus; Kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
  • Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat; Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
  • Angkutan Multimoda; (pelayaran) Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
  • Angkutan Udara; Kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
  • Angkutan Udara Bukan Niaga; Angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
  • Angkutan Udara Dalam Negeri; Kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Angkutan Udara Luar Negeri; Kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
  • Angkutan Udara Niaga; Angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
  • Angkutan Udara Perintis; Kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

Ankum

  • Ankum Atasan; (militer) Atasan Langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.
  • Ankum dari Ankum Atasan; (militer) Atasan Langsung dari Ankum Atasan yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Aparat

  • Aparat Pengawas Internal Pemerintah; (pemerintahan daerah) Inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Aparatur

  • Aparatur Sipil Negara (ASN); Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Arbiter

  • Arbiter; Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Arbiterase

  • Arbitrase; Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arsip

  • Arsip; Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Arsip Aktif; Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
  • Arsip Daerah Kabupaten/Kota; Lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
  • Arsip Daerah Provinsi; Lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
  • Arsip Dinamis; Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
  • Arsip inaktif; Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
  • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
  • Arsip Perguruan Tinggi; Lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.
  • Arsip Statis; Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
  • Arsip Terjaga; Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
  • Arsip Umum; Arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
  • Arsip Vital; Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
  • Arsiparis; Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Arsitek

  • Arsitek; Seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.
  • Arsitek Asing; Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
  • Arsitektur; Wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagran dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Asas

  • Asas Otonomi; Prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
  • Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik; Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aset

  • Aset Desa; Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Asosiasi

  • Asosiasi Komoditas Pertanian; Kumppulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangan kepentingan petani.

Asuransi

  • Asuransi Pertanian; Perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
  • Asuransi Syariah; Kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
  • Asuransi; Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan.

Atasan

  • Atasan; (militer) Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.
  • Atasan Langsung; (militer) Atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap Bawahan yang bersangkutan.
  • Atasan Satuan Kerja Penyelenggara; (layanan publik) Pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
  • Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum); (militer) Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.
  • Atasan yang Berhak Menghukum; (militer) Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Audit

  • Audit Kepabeanan; Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
  • Audit Lingkungan Hidup; Evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Auditor

  • Auditor Halal; Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

Awak

  • Awak Kapal; (kekarantinaan) Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
  • Awak Kapal; (pelayaran) Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
  • Awak Sarana Perkeretaapian; Orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

B

Badan

  • Badan; (pajak dan retribusi) Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  • Badan; (pendapatan negara) Sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
  • Badan; (statistik) Badan Pusat Statistik.
  • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
  • Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata); Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.
  • Badan Hukum; Badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
  • Badan Kepegawaian Negara (BKN); Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
  • Badan Klasifikasi; (pelayaran) Lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
  • Badan Pelaksana; (migas) Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Badan Pengatur; (migas) Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
  • Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu kabupaten/Kota); Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  • Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi); Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
  • Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi); Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
  • Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (Badan Pengawas); Unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
  • Badan Pengelola Tapera (BP Tapera); Badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  • Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
  • Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain; Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  • Badan Publik; (keterbukaan informasi) Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
  • Badan Usaha; Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
  • Badan Usaha; (cipta kerja) Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
  • Badan Usaha; (informasi elektronik) Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  • Badan Usaha; (migas) Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Badan Usaha; (pelayaran) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
  • Badan Usaha; (pertambangan) Setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Badan Usaha Angkutan Udara; Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
  • Badan Usaha Bandar Udara; Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
  • Badan Usaha di Bidang Jalan Tol (Badan Usaha) Badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
  • Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (pertambangan) BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  • Badan Usaha Pelabuhan; Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Bagasi

  • Bagasi Kabin; (penerbangan) barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
  • Bagasi Tercatat; (penerbangan) Barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

Bagian

  • Bagian Bersama; (rumah susun) Bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

Bahan

  • Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (pajak dan retribusi) Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
  • Bahan; Unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
  • Bahan Bakar Minyak; Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
  • Bahan Bakar Nuklir; Bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.
  • Bahan Baku; (perindustrian) Bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
  • Bahan Galian Nuklir; Bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.
  • Bahan Nuklir; Bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
  • Bahan Pakan; Bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
  • Bahan Peledak;Semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
  • Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

Bakalan

  • Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging (Bakalan); Ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Baku

  • Baku Mutu Lingkungan Hidup; Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Balai

  • Balai Pemasyarakatan (Bapas); Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Bandar

  • Bandar Udara; Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
  • Bandar Udara Domestik; Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
  • Bandar Udara Internasional; Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
  • Bandar Udara Khusus; Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
  • Bandar Udara Pengumpan (spoke); Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
  • Bandar Udara Pengumpul (hub); Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
  • Bandar Udara Umum; Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Bangunan

  • Bangunan; (pajak dan retribusi) Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  • Bangunan Cagar Budaya; Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
  • Bangunan Gedung; Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bank

  • Bank; Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  • Bank; (tapera) Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
  • Bank Indonesia; Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.
  • Bank Indonesia; (mata uang) Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Bank Konvensional; Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
  • Bank Kustodian; Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain; termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BiPiH); Bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
  • Bank Perkreditan Rakyat; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Syariah; Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  • Bank Umum; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Umum Konvensional; Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Umum Syariah; Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bantuan

  • Bantuan Darurat Bencana; Upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  • Bantuan Hukum; Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
  • Bantuan Iuran; (jaminan sosial) Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
  • Bantuan Pangan; Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

Barang

  • Barang; Setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
  • Barang; (kekarantinaan) Produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyang digunakan dalam Alat Angkut.
  • Barang; (perdagangan) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Barang; (perlindungan konsumen) Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  • Barang; (persaingan usaha) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  • Barang; (standar nasional) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Barang Bercampur; Barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.
  • Barang Milik Daerah; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  • Barang Tertentu; Barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

Batubara

  • Batubara; Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Bawahan

  • Bawahan; (militer) Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.

Bea

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  • Bea Keluar; Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
  • Bea Masuk; Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
  • Bea Meterai; Pajak atas Dokumen.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bela

  • Bela Negara; Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Belanja

  • Belanja Daerah; Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  • Belanja Daerah; Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  • Belanja Daerah; (keuangan negara) Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  • Belanja Negara; Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Bencana

  • Bencana; Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  • Bencana Alam; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  • Bencana Nonalam; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  • Bencana Pesisir; Kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  • Bencana Sosial; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Benda

  • Benda; Segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
  • Benda Bersama; (rumah susun) Benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
  • Benda Cagar Budaya; Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bendahara

  • Bendahara Umum Negara; (PNBP) Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Benih

  • Benih Hewan (Benih); Bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
  • Benih Hortikultura (benih); Tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
  • Benih Tanaman (benih); Tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

Bentuk

  • Bentuk Usaha Tetap; (migas) Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berhenti

  • Berhenti; (lalu lintas) Keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Berita

  • Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman; Suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

Biaya

  • Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA); Biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan . untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
  • Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); Sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  • Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPiH); Sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
  • Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BiPiH Khusus); Sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.

Bibit

  • Bibit Hewan (Bibit); Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Bintang

  • Bintang; (tanda jasa)Tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.

Bio

  • Bioekoregion; Bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

Biro

  • Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;

Budaya

  • Budaya bangsa; Seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku

  • Buku Daftar Umum; (dana pensiun) Buku yang berisikan daftar pengesahan atas peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum;

Bumi

  • Bumi; (pajak dan retribusi) Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Burung

  • Burung Walet; Satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

C

Cacat

  • Cacat; (dana pensiun) Cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya;

Cadangan

  • Cadangan Pangan Masyarakat; Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
  • Cadangan Pangan Nasional; Persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
  • Cadangan Pangan Pemerintah; Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
  • Cadangan Pangan Pemerintah Desa; Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
  • Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
  • Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

Cagar

  • Cagar Budaya; Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
  • Cagar Budaya Nasional; Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.

Cakupan

  • Cakupan Wilayah; Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.

Calon

  • Calon Bupati dan Calon Walikota; Peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  • Calon Gubernur; Peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
  • Calon Pekerja Migran Indonesia; Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Cekungan

  • Cekungan Air Tanah; Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

Cipta

  • Cipta Kerja; Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Ciptaan

  • Ciptaan; Hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
  • Ciptaan; (hak cipta) Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ciri

  • Ciri Rupiah; Tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

D

Daerah

  • Daerah Aliran Sungai; Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
  • Daerah Khusus; (guru dan dosen) Daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
  • Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); (pelayaran) Perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
  • Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); (pelayaran) Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
  • Daerah Otonom (Daerah); Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara; Wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
  • Daerah Pabean; Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
  • Daerah Persiapan; Bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
  • Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan; Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
  • Daerah Tujuan Pariwisata (Destinasi Pariwisata); Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daftar

  • Daftar Pencarian Arsip (DPA); Daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.
  • Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman; Daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.

Dampak

  • Dampak Besar; (pesisir) Terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  • Dampak Lingkungan Hidup; Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Dana

  • Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK); (pemerintahan daerah) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Dana Alokasi Umum (DAU); (keuangan negara) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  • Dana Alokasi Umum (DAU); (pemerintahan daerah) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  • Dana Asuransi; Kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
  • Dana Bagi Hasil; (keuangan negara) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  • Dana Bagi Hasil (DBH); (pemerintahan daerah) Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  • Dana Darurat; (keuangan negara) Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
  • Dana Dekonsentrasi; Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
  • Dana Efisiensi; (haji) Dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
  • Dana Jaminan; (perasuransian) Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.
  • Dana Jaminan Sosial; Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  • Dana Pensiun; Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
  • Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan; Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.
  • Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
  • Dana Pensiun Pemberi Kerja; Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau scluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
  • Dana Perimbangan; (keuangan negara) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  • Dana Preservasi Jalan; Dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  • Dana Tabarru’; (perasuransian) Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
  • Dana Tapera; Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
  • Dana Tugas Pembantuan; Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Data

  • Data; (statistik) Informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
  • Data Geospasial (DG); Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
  • Data Industri; Fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
  • Data Kawasan Industri; Fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
  • Data Kependudukan; Data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  • Data Pribadi; Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Daya

  • Daya Air; Potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
  • Daya Dukung Lingkungan Hidup; Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
  • Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
  • Daya Rusak Air; Daya Air yang merugikan kehidupan.
  • Daya Tampung Lingkungan Hidup; Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
  • Daya Tarik Wisata; Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Debitor

  • Debitor; Pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
  • Debitor; (fidusia) Pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
  • Debitor; (kepailitan) Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
  • Debitor Pailit; Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Dekomisioning

  • Dekomisioning; Suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.

Dekonsentrasi

  • Dekonsentrasi; Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
  • Dekonsentrasi; (keuangan negara) Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Departemen

  • Departemen Pertahanan; Pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.

Demobilisasi

  • Demobilisasi; (bela negara) Tindakan penghentian pengerahan dan penggunaan Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional setelah melaksanakan tugas Mobilisasi.

Deportasi

  • Deportasi; Tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.

Deposito

  • Deposito; Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Deputi

  • Deputi Komisioner; (tapera) Anggota Komisioner.

Derivatif

  • Derivatif Resi Gudang; Turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.

Desa

  • Desa; Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi

  • Desentralisasi; Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
  • Desentralisasi; (keuangan negara) Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deteni

  • Deteni; Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Dewan

  • Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; Dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
  • Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
  • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP); Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Dewan Komisaris; (perseroan terbatas) Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  • Dewan Komoditas Pertanian Nasional; Suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
  • Dewan Masyayikh; (pesantren) Lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
  • Dewan Pendidikan; Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
  • Dewan Pengawas; (BUMN) Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
  • Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM) Dewan yang bersifat ad hoc di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Dewan Pengawas; (BPJS) Organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota); Lembaga perwakilan rakyat daerah di Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi); Lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (keuangan negara) Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (pemilu) dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di

  • Dikuasai oleh Negara; (cagar budaya) Kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
  • Di Muka Umum; (menyampaikan pendapat) Dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Dinas

  • Dinas Keprajuritan; Pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI.

Dirasah

  • Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; Kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

Direksi

  • Direksi; (BPJS) Organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
  • Direksi; (BUMN) Organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  • Direksi; (perseroan terbatas) Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direktorat

  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
  • Direktorat Jenderal Imigrasi; Unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Direktur

  • Direktur Jenderal; (pabean) Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Disiplin

  • Disiplin Militer; Kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang[1]undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Diskriminasi

  • Diskriminasi; (hak asasi manusia) Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Distribusi

  • Distribusi; (perdagangan) Kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
  • Distribusi Hortikultura (distribusi); Kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
  • Distribusi Tenaga Llistrik; Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Diversi

  • Diversi; (peradilan anak) Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dokter

  • Dokter Hewan; Orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
  • Dokter Hewan Berwenang; Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Dokumen

  • Dokumen; Sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
  • Dokumen; (pencucian uang) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
  • Dokumen Elektronik; Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  • Dokumen Karantina Kesehatan; Surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional. 31.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  • Dokumen Keimigrasian; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
  • Dokumen Kependudukan; Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  • Dokumen Pengangkutan; (psikotropika) Surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengiriman, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.
  • Dokumen Perjalanan; Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
  • Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Dosen

  • Dosen; Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tek:nologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dumping

  • Dumping (pembuangan); (lingkungan hidup) Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Dunia

  • Dunia Usaha; Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

E

Ekoregion

  • Ekoregion; (lingkungan hidup) Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Ekosistem

  • Ekosistem; Kesatuan komunitas tumbuhtumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
  • Ekosistem; (lingkungan hidup) Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Eksploitasi

  • Eksploitasi; (migas) Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
  • Eksploitasi; (panas bumi) Rangkaian kegiatan pada Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
  • Eksploitasi; (perdagangan orang) Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
  • Eksploitasi Seksual; (perdagangan orang) Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Eksplorasi

  • Eksplorasi; (migas) Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
  • Eksplorasi; (panas bumi) Rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
  • Eksplorasi; (pertambangan) Tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Ekspor

  • Ekspor; (narkotika) Kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
  • Ekspor; (pabean) Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  • Ekspor Pangan; Kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Eksportir

  • Eksportir; (perdagangan) Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.

Eradikasi

  • Eradikasi; Tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan.

Evaluasi

  • Evaluasi Pendidikan; Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

F

Fakir

  • Fakir Miskin; Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Faktor

  • Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat; HaI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Fasilitas

  • Fasilitas Operasi Kereta Api; Segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
  • Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  • Fasilitas Penunjang Kereta Api; Segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api.
  • Fasilitas Publik; Tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Fidusia

  • Fidusia; Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fiksasi

  • Fiksasi; (hak cipta) Perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

Film

  • Film; Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Fonogram

  • Fonogram; (hak cipta) Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.

Formasi

  • Formasi Jabatan Notaris; Penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.

Forum

  • Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda); Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Fungsi

  • Fungsi Keimigrasian; Bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

G

Gaji

  • Gaji; (guru dan dosen) Hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Gaji; (tapera) Kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.

Gabungan

  • Gabungan Kelompok Tani; Kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  • Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon.

Gaji

  • Gaji atau Upah; (BPJS) Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Ganti

  • Ganti Kerugian; Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Ganti Rugi; Pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
  • Ganti Rugi Hak Atas Tanah; (kelistrikan) Penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Gas

  • Gas Bumi; Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Gawat

  • Gawat Darurat; Keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Gelar

  • Gelar; (tanda jasa) Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

Geo

  • Geospasial atau Ruang Kebumian; Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Gerakan

  • Gerakan Bersenjata; Gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

Giro

  • Giro; Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Gizi

  • Gizi; Zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Grasi

  • Grasi; Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grosse

  • Grosse Akta; Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Gudang

  • Gudang; Semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
  • Gudang; Suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Gugatan

  • Gugatan Perwakilan; Gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

Guru

  • Guru; Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  • Guru Besar atau profesor (professor); Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

H

Hak

  • Hak Amil; Bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
  • Hak Anak; Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
  • Hak Asasi Manusia; Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
  • Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; (pajak dan retribusi) Hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
  • Hak Cipta; Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Hak Jaminan atas Resi Gudang (Hak Jaminan); Hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
  • Hak Jawab; (pers) Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  • Hak Koreksi; (pers) Hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  • Hak Negara Lainnya; (pendapatan negara) Hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3); Hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
  • Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
  • Hak Prioritas; (varietas tanaman) Hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain.
  • Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Hak Tanggungan); Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
  • Hak Terkait; (hak cipta) Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
  • Hak Tolak; (pers) Hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
  • Hak Ulayat; Hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Hak Ulayat; (pesisir) Kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam wilayah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

Hakim

  • Hakim; Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
  • Hakim; (kekuasaan kehakiman) Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  • Hakim; (peradilan anak) Hakim Anak.
  • Hakim; (peradilan umum) Hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.
  • Hakim ad hoc; Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
  • Hakim Agung; Hakim pada Mahkamah Agung.
  • Hakim Anggota; (militer) Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan.
  • Hakim Banding; (peradilan anak) Hakim banding Anak.
  • Hakim Kasasi; (peradilan anak) Hakim kasasi Anak.
  • Hakim Ketua; (militer) Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan.
  • Hakim Konstitusi; Hakim pada Mahkamah Konstitusi.
  • Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama (Hakim); Pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.
  • Hakim Pengawas; Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Halte

  • Halte; Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Harga

  • Harga Pasar; (persaingan usaha) Harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kepentingan antara para pihak di pasar bersangkutan.

Hari

  • Hari; (cipta kerja) Hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  • Hari; (kepailitan) Hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.

Harta

  • Harta Kekayaan; Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
  • Harta Kekayaan; (pencucian uang) Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil

  • Hasil Hutan; Benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
  • Hasil Hutan Kayu; Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
  • Hasil Pemeriksaan; (pencucian uang) Penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.
  • Hasil Perkebunan; Semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Helikopter

  • Helikopter; Pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.

Hewan

  • Hewan; Binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
  • Hewan Peliharaan; Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Hibah

  • Hibah; (keuangan negara) Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hiburan

  • Hiburan; (pajak dan retribusi) Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Hipotek

  • Hipotek Kapal; Hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.

Honorarium

  • Honorarium; (advokat) Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

Hortikultura

  • Hortikultura; Segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Hotel

  • Hotel; (pajak dan retribusi) Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hubungan

  • Hubungan Industrial; Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Hubungan Kerja; Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
  • Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
  • Hubungan Luar Negeri; Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Hukum

  • Hukum Disiplin Militer; Peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Hukuman

  • Hukuman Disiplin Militer; Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Hutan

  • Hutan; Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  • Hutan Adat; Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
  • Hutan Hak; Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
  • Hutan Konservasi; Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  • Hutan Lindung; Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  • Hutan Negara; Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
  • Hutan Produksi; Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memperoduksi hasil hutan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

I

Ibadah

  • Ibadah Haji; Rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
  • Ibadah Umrah; Berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Iklan

  • Iklan Film; Bentuk publikasi dan promosi film.

Iklim

  • Iklim Usaha; Kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Impor

  • Impor; (narkotika) Kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
  • Impor; (pabean) Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  • Impor; (perdagangan) Kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
  • Impor Barang; (perlindungan konsumen) Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
  • Impor Jasa; (perlindungan konsumen) Kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
  • Impor Pangan; Kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Importir

  • Importir; (perdagangan) Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.

Industri

  • Industri; Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
  • Industri Farmasi; Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
  • Industri Hijau; Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
  • Industri Pariwisata; Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
  • Industri Pertahanan; Industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Industri Strategis; Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Infak

  • Infak; Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Informan

  • Informan; (kehutanan) Orang yang menginformasikan secara rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.

Informasi

  • Informasi; (keterbukaan informasi publik) Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  • Informasi Elektronik; Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  • Informasi Geospasial (IG); Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
  • Informasi Geospasial Dasar (IGD); Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
  • Informasi Geospasial Tematik (IGT); Informasi Geospasial (IG) yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).
  • Informasi Industri; Hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
  • Informasi Ketenagakerjaan; Gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
  • Informasi Publik; Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Insan

  • Insan Perfilman; Setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.

Inseminasi

  • Inseminasi Buatan; Teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.

Insentif

  • Insentif; (cagar budaya) Dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Instalasi

  • Instalasi Nuklir; a. reaktor nuklir; b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bebas.

Instansi

  • Instansi Daerah; (aparatur sipil negara) Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  • Instansi Pelaksana; (administrasi kependudukan) Perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  • Instansi Pemerintah; Instansi pusat dan instansi daerah.
  • Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.
  • Instansi Pusat; (aparatur sipil negara) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
  • Instansi Vertikal; Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Instrumen

  • Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Intelijen

  • Intelijen Keimigrasian; Kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

Interkoneksi

  • Interkoneksi; (pos) Keterhubungan jaringan pos antarpenyelenggara pos.
  • Interkoneksi; (telekomunikasi) Keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Iradiasi

  • Iradiasi Pangan; Metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

Isolasi

  • Isolasi; (kekarantinaan) Pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Iuran

  • Iuran; Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

Izin

  • Izin Lingkungan; Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  • Izin Masuk Kembali; (keimigrasian) Izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
  • Izin Operasi; (kelistrikan) Izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
  • Izin Panas Bumi; Izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
  • Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; Izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
  • Izin Pemanfaatan Langsung; (panas bumi) Izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.
  • Izin Pemanfaatan Ruang; Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • lzin Pengangkutan dan Penjualan; (pertambangan) Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
  • Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  • Izin Tinggal; (keimigrasian) Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
  • Izin Tinggal Terbatas; (administrasi kependudukan) Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Izin Tinggal Tetap; (administrasi kependudukan) Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Izin Tinggal Tetap; (keimigrasian) Izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
  • Izin Usaha; (migas) Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
  • Izin Usaha dan/atau Kegiatan; Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
  • Izin Usaha Jasa Konstruksi; Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
  • Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
  • lzin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
  • Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
  • Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus.
  • Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; Izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

J

Jabatan

  • Jabatan Administrasi; (aparatur sipil negara) Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  • Jabatan Fungsional; (aparatur sipil negara) Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  • Jabatan Pimpinan Tinggi; Sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Jadwal

  • Jadwal Retensi Arsip (JRA); Daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Jaksa

  • Jaksa; Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jalan

  • Jalan; Seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
  • Jalan;  (jalan) Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  • Jalan Bebas Hambatan; Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
  • Jalan Rel; Satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
  • Jalan Tol; Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
  • Jalan Umum; Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 6. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalur

  • Jalur Kereta Api; Jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
  • Jalur Kereta Api Khusus; Jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
  • Jalur Pendidikan; Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jaminan

  • Jaminan Fidusia; Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
  • Jaminan Produk Halal (JPH); Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
  • Jaminan Sosial; Salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh ralgrat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaring

  • Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN); Sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  • Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN); Sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
  • Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN); Sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

Jaringan

  • Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
  • Jaringan Jalur Kereta Api; Seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
  • Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  • Jaringan Penerbangan; Beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
  • Jaringan Pos; Rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.
  • Jaringan Sistem Elektronik; Terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
  • Jaringan Telekomunikasi; Rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Jasa

  • Jasa; (pajak dan retribusi) Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  • Jasa; (perdagangan) Setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Jasa; (perlindungan konsumen) Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
  • Jasa; (persaingan usaha) Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  • Jasa; (standar nasional Indonesia) Setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Jasa Hortikultura; Kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
  • Jasa Hukum; Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
  • Jasa Industri; Usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
  • Jasa Konstruksi; Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
  • Jasa Pertambangan; Jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
  • Jasa Pornografi; Segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
  • Jasa Telekomunikasi; Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
  • Jasa Umum; (pajak dan retribusi) Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  • Jasa Usaha; (pajak dan retribusi) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jemaah

  • Jemaah Haji; Warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  • Jemaah Haji Khusus; Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
  • Jemaah Haji Reguler; Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
  • Jemaah Umrah; Seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.

Jenis

  • Jenis Pendidikan; Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Jenjang

  • Jenjang Pendidikan: Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

K

Kajian

  • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kampanye

  • Kampanye Pemilihan (Kampanye); Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
  • Kampanye Pemilu; Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kantor

  • Kantor Berita; (pers) Perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
  • Kantor Cabang; (perbankan) Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
  • Kantor Hak Cipta; Satuan organisasi di lingkungan departemen yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Hak Cipta.
  • Kantor Imigrasi; Unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
  • Kantor Pabean; Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kantor Perlindungan Varietas Tanaman; Unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
  • Kantor Pertanahan; Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
  • Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKec); Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

Kapal

  • Kapal; (kekarantinaan) Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah.
  • Kapal; (pelayaran) Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
  • Kapal Asing; (pelayaran) Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
  • Kapal Negara; (pelayaran) Kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.
  • Kapal Perang; (pelayaran) Kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kapal Perikanan; Kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

Kapten

  • Kapten Penerbang; Penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karantina

  • Karantina; Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
  • Karantina Rumah; Pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  • Karantina Rumah Sakit; Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  • Karantina Wilayah; Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kargo

  • Kargo; (penerbangan) Setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

Kartu

  • Kartu Keluarga (KK); Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  • Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el); Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Kas

  • Kas Negara; Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Kawasan

  • Kawasan; Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
  • Kawasan; (pesisir) Bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
  • Kawasan Agropolitan; Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
  • Kawasan Budi Daya; Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  • Kawasan Cagar Budaya; Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  • Kawasan Hortikultura; Hamparan sebaranusaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
  • Kawasan Hutan; Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  • Kawasan Hutan Pelestarian Alam; Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  • Kawasan Hutan Suaka Alam; Hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  • Kawasan Industri; (perindustrian) Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
  • Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
  • Kawasan Khusus; (pemerintahan daerah) Bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil secara berkelanjutan.
  • Kawasan Lindung; Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  • Kawasan Megapolitan; Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
  • Kawasan Metropolitan; Kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
  • Kawasan Pabean; Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Kawasan Pemanfaatan Umum; Bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
  • Kawasan Penggembalaan Umum; Lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecii sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
  • Kawasan Perdesaan; Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  • Kawasan Perkotaan; Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  • Kawasan Permukiman; Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
  • Kawasan Siap Bangun (Kasiba); Sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
  • Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  • Kawasan Strategis Nasional; Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
  • Kawasan Strategis Nasional Tertentu; Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
  • Kawasan Strategis Pariwisata; Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
  • Kawasan Strategis Provinsi; Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kaveling

  • Kaveling Tanah Matang; Sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

Keadilan

  • Keadilan Restoratif; Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keamanan

  • Keamanan Dalam Negeri; Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
  • Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
  • Keamanan Pangan; Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  • Keamanan Penerbangan; Suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Kearifan

  • Kearifan Lokal; Nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  • Kearifan Lokal; (lingkungan hiudp) Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearsipan

  • Kearsipan; Hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Kebandarudaraan

  • Kebandarudaraan; Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Kebijakan

  • Kebijakan Umum APBD (KUA); Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebutuhan

  • Kebutuhan Dasar; Kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Kecamatan

  • Kecamatan; Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Kecelakaan

  • Kecelakaan Lalu Lintas; Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
  • Kecelakaan Nuklir; Setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.

Kedaruratan

  • Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Kedaulatan

  • Kedaulatan Pangan; Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kegagalan

  • Kegagalan Bangunan; Suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan seterah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kegiatan

  • Kegiatan Pascatambang (Pascatambang); Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wiiayah Penambangan.
  • Kegiatan Pencegahan Bencana; Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
  • Kegiatan Perfilman; Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial.
  • Kegiatan Statistik; Tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
  • Kegiatan Usaha Hilir; (migas) Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
  • Kegiatan Usaha Hulu; (migas) Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kehutanan

  • Kehutanan; Sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Keimigrasian

  • Keimigrasian; Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kejahatan

  • Kejahatan Terorganisasi; (narkotika) Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. 21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kejaksaan

  • Kejaksaan; (yayaysan) Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.

Kekarantinaan

  • Kekarantinaan Kesehatan; Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekayaan

  • Kekayaan Negara yang dipisahkan; (BUMN) Kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Kekerasan

  • Kekerasan; Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
  • Kekerasan; (perdagangan orang) Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
  • Kekerasan; (perlindungan anak) Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
  • Kekerasan dalam Rumah Tangga; Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekuasaan

  • Kekuasaan Kehakiman; Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kelautan

  • Kelautan; Hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang melipirti dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air-dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau_pulau kecil.

Kelaiklautan

  • Kelaiklautan Kapal; Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaikudaraan

  • Kelaikudaraan; Terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.

Kelancaran

  • Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Kelembagaan

  • Kelembagaan Ekonomi Petani; Lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  • Kelembagaan Petani; Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Kelompok

  • Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); Kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri.
  • Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  • Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN); Kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
  • Kelompok Tani; Kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
  • Kelompok Terbang (Kloter); Pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.

Keluarga

  • Keluarga; Mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Keluarga; (peradilan anak) Orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
  • Keluarga; (perlindungan anak) Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
  • Keluarga; (saksi dan korban) Orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
  • Keluarga Pekerja Migran Indonesia; Suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Kemandirian

  • Kemandirian Pangan; Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Kemasan

  • Kemasan Pangan; Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
  • Kemasan Psikotropika; Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.

Kementerian

  • Kementerian Negara (Kementerian); Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
  • Kementerian Negara (Kementerian); (PNBP) Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Kemerdekaan

  • Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat; Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemitraan

  • Kemitraan; (hortikultura) Kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
  • Kemitraan; (UMKM) Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kenavigasian

  • Kenavigasian; Segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

Kendaraan

  • Kendaraan; Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  • Kendaraan Bermotor; Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
  • Kendaraan Bermotor; (pajak dan retribusi) Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
  • Kendaraan Bermotor Umum; Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  • Kendaraan Darat; (kekarantinaan) Suatu sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.
  • Kendaraan Tidak Bermotor; Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kepabeanan

  • Kepabeanan; Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepailitan

  • Kepailitan; Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepala

  • Kepala Daerah; Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (lalu lintas) Pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Kepala Staf Angkatan;(TNI) Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Kepariwisataan

  • Kepariwisataan; Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepelabuhan

  • Kepelabuhanan; (pelayaran) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Kepemilikan

  • Kepemilikan; (cagar budaya) Hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Kepentingan

  • Kepentingan Umum; Kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Kepolisian

  • Kepolisian; Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); Alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepulauan

  • Kepulauan; (kelautan) Suatu gugusan pulau, termasuk bagian Puiau dan perairan di antara pulau_pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain dimikian erat sehinggi pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politihyang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Kerangka

  • Kerangka Kapal; Setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

Kereta

  • Kereta Api; Sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Kerja

  • Kerja Sama Perdagangan Internasional; Kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.

Kertas

  • Kertas Uang; Bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

Kerugian

  • Kerugian Nuklir; Setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

Kerusakan

  • Kerusakan Lingkungan Hidup; Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kesehatan

  • Kesehatan; Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
  • Kesehatan Hewan; Segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
  • Kesehatan Masyarakat Veteriner; Segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

Kesejahteraan

  • Kesejahteraan Hewan; Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
  • Kesejahteraan Pekerja/Buruh; Suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Keselamatan

  • Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
  • Keselamatan Kapal; Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
  • Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
  • Keselamatan Penerbangan; Suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Kesiapsiagaan

  • Kesiapsiagaan; (bencana) Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Ketahanan

  • Ketahanan Pangan; Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketenagakerjaan

  • Ketenagakerjaan; Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Ketenagalistrikan

  • Ketenagalistrikan; Segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Ketenaganukliran

  • Ketenaganukliran; Hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.

Keterangan

  • Keterangan Ahli; Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  • Keterangan Anak; Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Keterangan Saksi; Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Ketergantungan

  • Ketergantungan Narkotika; Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Keterlambatan

  • Keterlambatan; (penerbangan)Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.

Ketersediaan

  • Ketersediaan Pangan; Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Ketertiban

  • Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Keuangan

  • Keuangan Desa; Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  • Keuangan Negara; Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  • Keuangan Partai Politik; Semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Kewajiban

  • Kewajiban Dasar Manusia; Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
  • Kewajiban Koreksi; (pers) Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
  • Kewajiban Pabean; Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Kewarganegaraan

  • Kewarganegaraan; Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Kiai

  • Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain (Kiai); Seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Kiriman

  • Kiriman; Satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.

Kitab

  • Kitab Kuning; (pesantren) Kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Klausula

  • Klausula Baku; (perlindungan konsumen) Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klien

  • Klien; (advokat) Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
  • Klien Anak; Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Kode

  • Kode Etik Jurnalistik; Himpunan etika profesi kewartawanan.
  • Kode Akses; (informasi elektronik) Angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.
  • Kode Pos; Sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.

Kolam

  • Kolam Pelabuhan; Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

Kolusi

  • Kolusi; Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Komisaris

  • Komisaris; (BUMN) Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

Komisi

  • Komisi ASN (KASN); Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
  • Komisi Informasi; Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
  • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi); Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi..
  • Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Komisi Pemeriksa); Lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU); Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
  • Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota); Penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
  • Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota); Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
  • Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi); Penyelenggara Pemilihan Gubernur.
  • Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi); Penyelenggara pemilu di provinsi.
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
  • Komisi Yudisial; Lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisioner

  • Komisioner; (tapera) Organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Komite

  • Komite Akreditasi Nasional (KAN); Lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
  • Komite Perdagangan Nasional; Lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
  • Komite Sekolah/Madrasah; Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  • Komite Tabungan Perumahan Ralryat (Komite Tapera); Komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Komoditas

  • Komoditas Pertanian; Hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Kompensasi

  • Kompensasi; (cagar Budaya) Imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  • Kompensasi; (kelistrikan) Pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
  • Kompensasi; (saksi dan korban) Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
  • Kompensasi; (sampah) Pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Kompetensi

  • Kompetensi; (guru dan dosen) Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
  • Kompetensi; (pariwisata) Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
  • Kompetensi Kerja; Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompilasi

  • Kompilasi Produk Administrasi; (statistik) Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.

Komponen

  • Komponen Cadangan; (bela negara) Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.
  • Komponen Pendukung; (bela negara) Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
  • Komponen Utama; (bela negara) Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

Komunikasi

  • Komunikasi kepada Publik (Komunikasi);  (hak cipta) Pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media Iainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

Konperensi

  • Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures); Konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter.

Konservasi

  • Konservasi Sumber Daya Air; Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
  • Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
  • Konservasi Sumber Daya Ikan; Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
  • Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Konsolidasi

  • Konsolidasi; (perbankan) Penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
  • Konsolidasi Tanah; Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

Konstruksi

  • Konstruksi; (pertambangan) Kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Konsultan

  • Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman; Orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

Konsultansi

  • Konsultansi Konstruksi; Layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Konsumen

  • Konsumen; Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  • Konsumen; (kelistrikan) Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  • Konsumen; (persaingan usaha) Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Kontrak

  • Kontrak Elektronik; Perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  • Kontrak Karya (KK); Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
  • Kontrak Kerja Konstruksi; Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  • Kontrak Kerja Sama; (migas) Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kontribusi

  • Kontribusi; (perasuransian) Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru’ dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Konvensi

  • Konvensi Meter (la Convention du Metre); Suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara.

Korban

  • Korban; Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  • Korban; (KDRT) Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
  • Korban; (perdagangan orang) Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  • Korban Bencana; Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
  • Korban Tindak Pidana Terorisme; Seseorang yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Korporasi

  • Korporasi; Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korupsi

  • Korupsi; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kredit

  • Kredit; Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kreditor

  • Kreditor; Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
  • Kreditor; Pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.
  • Kreditor; (kepailitan) Orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Krisis

  • Krisis Pangan; Kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Kriteria

  • Kriteria Baku Kkerusakan Lingkungan Hidup; Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Kualifikasi

  • Kualifikasi Akademik; Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Kuasa

  • Kuasa; (hak cipta) Konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
  • Kuasa Asuh; Kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
  • Kuasa Pertambangan; (migas) Wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Kurator

  • Kurator; (cagar budaya) Orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
  • Kurator; (kepailitan) Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Kurikulum

  • Kurikulum; Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kutipan

  • Kutipan Akta; Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan akta.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

L

Label

  • Label Halal; Tanda kehalalan suatu Produk.

Lahan

  • Lahan; Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
  • Lahan Perkebunan; Bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.

Lalu Lintas

  • Lalu Lintas; Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  • Lalu Lintas Kereta Api; Gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
  • Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lambang

  • Lambang Satuan; (metrologi) Tanda yang menyatakan satuan ukuran;

Laporan

  • Laporan; Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  • Laporan; (militer) Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  • Laporan; (ombudsman) Pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.

Laut

  • Laut; Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
  • Laut Lepas; Bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
  • Laut Teritorial Indonesia; Jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Layanan

  • Layanan Pos Universal; Layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Lembaga

  • Lembaga; (penerimaan negara) Organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN); Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
  • Lembaga Arbitrase; Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersnegketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
  • Lembaga Internasional; Organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  • Lembaga Jaminan Resi Gudang  (Lembaga Jaminan); Badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
  • Lembaga Kearsipan; Lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
  • Lembaga Kerja Sama Bipartit; Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
  • Lembaga Kerja Sama Tripartit; Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
  • Lembaga Manajemen Kolektif; (hak cipta) Institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
  • Lembaga Negara; Lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • Lembaga Pembiayaan; (pertanian) Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
  • Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
  • Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
  • Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan; Perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
  • Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); Tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
  • Lembaga Pengawas dan Pengatur; (pencucian uang) Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
  • Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); Lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
  • Lembaga Penilaian Kesesuaian; Lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.
  • Lembaga Penjamin Simpanan; Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.
  • Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
  • Lembaga Penyiaran; (hak cipta) Penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Lembaga Penyiaran; Organisasi penyelenggara siaran, baik Lembaga Penyaiaran Pemerintah maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.
  • Lembaga Penyiaran; Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  • Lembaga Sertifikasi Keandalan; Lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
  • Lembaga Usaha; Setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Limbah

  • Limbah; Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  • Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B30; Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  • Limbah Radioaktif; Zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.

Lingkungan

  • Lingkungan Hidup; Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  • Lingkungan Hunian; Bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
  • Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); Sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
  • Lingkungan Sumber Daya Ikan; Perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

Lisensi

  • Lisensi; (arsitektur) Bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.
  • Lisensi; (hak cipta) Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
  • Lisensi; (penerbangan) Surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
  • Lisensi; (varietas tanaman) Izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
  • Lisensi Wajib; (varietas tanaman) Lisensi yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Logam

  • Logam Uang; Bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

M

Ma’had

  • Ma’had Aly; (pesantren) Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

Mahkamah

  • Mahkamah Agung; Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Mahkamah Agung; (peradilan umum) Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Mahkamah Konstitusi; (kekuasaan kehakiman) Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Mahkamah Pelayaran; Panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Majelis

  • Majelis Masyayikh; (pesantren) Lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
  • Majelis Pengawas Notaris; Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

Maklumat

  • Maklumat Pelayanan; (pelayanan public) Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Maladministrasi

  • Maladministrasi; (ombudsman) Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Manajemen

  • Manajemen ASN; Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Manajer

  • Manajer Investasi; Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat

  • Manfaat; (BPJS) Faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
  • Manfaat Pensiun; Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun;
  • Manfaat Pensiun Cacat; Manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat;
  • Manfaat Pensiun Dipercepat; Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
  • Manfaat Pensiun Normal; Manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;

Marka

  • Marka Jalan; Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Masa

  • Masa Pajak; Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
  • Masa Retribusi; Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  • Masa Tenang; Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Masalah

  • Masalah Pangan; Keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

Masyarakat

  • Masyarakat; (bangunan gedung) Perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
  • Masyarakat; (pelayanan publik) Seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  • Masyarakat; (pendidikan) Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  • Masyarakat; (perlindungan anak) Perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  • Masyarakat; (pesisir) Masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  • Masyarakat Adat; Masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geogralis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
  • Masyarakat Adat; (pesisir) Kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  • Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (perumahan) Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
  • Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (rumah susun) Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.
  • Masyarakat Hukum Adat; Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
  • Masyarakat Hukum Adat; Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  • Masyarakat Lokal; (pesisir) Kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
  • Masyarakat Tradisional; (pesisir) Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Mata

  • Mata Uang; Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Materi

  • Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; Materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Medali

  • Medali; (tanda jasa) Tanda jasa berbentuk persegi lima.

Mediasi

  • Mediasi; (keterbukaan informasi) Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
  • Mediasi; (pelayanan publik) Penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.

Medik

  • Medik Konservasi; Penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
  • Medik Reproduksi; Penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
  • Medik Veteriner; Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

Menera

  • Menera; Hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Mengadili

  • Mengadili; Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menjustir

  • Menjustir; Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

Menteri

  • Menteri Negara (Menteri); Pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
  • Menteri/Pimpinan Lembaga; (PNBP) Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.

Merger

  • Merger; (perbankan) Penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Meterai

  • Meterai; Label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.

Metrologi

  • Metrologi; Ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
  • Metrologi Legal; Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Militer

  • Militer; Anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer; Kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mimbar

  • Mimbar Bebas; (meyampaikan pendapat) Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Mineral

  • Mineral; Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
  • Mineral Bukan Logam dan Batuan; (pajak dan retribusi) Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Minuta

  • Minuta Akta; Asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Minyak

  • Minyak Bumi; Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
  • Minyak dan Gas Bumi; Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Mitigasi

  • Mitigasi; Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  • Mitigasi Bencana; (pesisir) Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Mitra

  • Mitra Bahari; (pesisir) Jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
  • Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Badan yang membantu Instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Mitra Pendiri; (dana pensiun) Pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
  • Mitra Usaha; (pekerja migran) Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.

Mobilisasi

  • Mobilisasi; (bela negara) Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap Ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Modal; Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  • Modal Asing; Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
  • Modal Dalam Negeri; Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Mogok

  • Mogok Kerja; Tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Monopoli

  • Monopoli; Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Mustahik

  • Mustahik; Orang yang berhak menerima zakat.

Musyawarah

  • Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain; Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Mutu

  • Mutu Pangan; Nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

Muzaki

  • Muzaki; Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

N

Nakhoda

  • Nakhoda; (kekarantinaan) Salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Nakhoda; (pelayaran) Salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama

  • Nama Domain; Alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Narkotika

  • Narkotika; Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Nasabah

  • Nasabah; Pihak yang menggunakan jasa bank.
  • Nasabah Debitur; Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
  • Nasabah Penyimpan; Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
  • Navigasi; (pelayaran) Proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
  • Navigasi Penerbangan; Proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.

Negara

  • Negara; (TNI) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
  • Negara Kepulauan; (kelautan) Negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pu1au lain.

Nelayan

  • Nelayan; Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  • Nelayan; (perikanan) Warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  • Nelayan Kecil; Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.

Nepotisme

  • Nepotisme; Setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Niaga

  • Niaga; (migas) Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Nilai

  • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  • Nilai Manfaat; (haji) Dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.
  • Nilai Perbandingan Proporsional (NPP); (rumah susun) Angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

Nomor

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK); Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Notaris

  • Notaris; Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lain.
  • Notaris Pengganti; Seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

O

Obat

  • Obat; Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
  • Obat Hewan; Sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
  • Obat Tradisional; Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Objek

  • Objek Asuransi; Jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.
  • Objek Vital yang Strategis; Kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

Obligasi

  • Obligasi Daerah; Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Oditur

  • Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Oditur Jenderal); Penuntut umum tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
  • Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi (Oditur); Pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Oditurat

  • Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran (Oditurat); Badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Ombudsman

  • Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman); Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Operasi

  • Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; Kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.
  • Operasi Produksi; (pertambangan) Tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Orang

  • Orang Asing; Orang yang bukan warga negara Indonesia.
  • Orang Tua; Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

Organ

  • Organ Perseroan; (perseroan terbatas) Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Organisasi

  • Organisasi Internasional; Organisasi antar pemerintah.
  • Organisasi Internasional; Organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan BangsaBangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  • Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Organisasi Lingkungan Hidup; Kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
  • Organisasi Notaris; Organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
  • Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Organisasi Penyelenggara); Satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
  • Organisasi Pers; Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
  • Organisasi Profesi; (arsitek) Ikatan Arsitek Indonesia.
  • Organisasi Profesi Guru; Perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Organisme

  • Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Otonomi

  • Otonomi Daerah; Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Otonomi Daerah; Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas

  • Otoritas Bandar Udara; Lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
  • Otoritas Pelabuhan (Port Authority); Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
  • Otoritas Veteriner; Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

P

Pajak

  • Pajak Air Permukaan; Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  • Pajak Air Tanah; Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  • Pajak Daerah (Pajak); Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Pajak Hiburan; Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  • Pajak Hotel; Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  • Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  • Pajak Parkir; Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  • Pajak Penerangan Jalan; Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  • Pajak Reklame; Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  • Pajak Restoran; Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  • Pajak Rokok; Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
  • Pajak Sarang Burung Walet; Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  • Pajak yang terutang; Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pabrik

  • Pabrik Obat; Perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

Pahlawan

  • Pahlawan Nasional; Gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pakan

  • Pakan; Bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

Pandu

  • Pandu; (pelayaran) Pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.

Panas

  • Panas Bumi; Sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.

Pangan

  • Pangan; Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
  • Pangan Lokal; Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
  • Pangan Olahan; Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
  • Pangan Pokok; Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  • Pangan Produk Rekayasa Genetik; Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.
  • Pangan Segar; Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

Pangkalan

  • Pangkalan Udara; Kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.

Panglima

  • Panglima TNI (Panglima); Perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima); Perwira tinggi Militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.

Pangsa

  • Pangsa Pasar; (persaingan usaha) Persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutandalam tahun kalender tertentu.

Panitia

  • Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
  • Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
  • Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
  • Panitia Pemungutan Suara (PPS); Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  • Panitia Pemungutan Suara (PPS); Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
  • Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwas Kabupaten/Kota); Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
  • Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwas Kecamatan); Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
  • Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan); Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
  • Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa); Petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
  • Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN); Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Para

  • Para Pihak; (arbitrase) Subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Pariwisata

  • Pariwisata; Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Parkir

  • Parkir; (pajak dan retribusi) Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  • Parkir; Keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Partai

  • Partai Politik; Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik; (pemilihan) Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik Peserta Pemilu; Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Partisipasi

  • Partisipasi Masyarakat; (pemerintahan daerah) Peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasangan

  • Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasangan Calon); Pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan.

Pasar

  • Pasar; Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
  • Pasar; (persaingan usaha) Lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
  • Pasar Bersangkutan; (persaingan usaha) Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

Pasien

  • Pasien; Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Paspor

  • Paspor Republik Indonesia; Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Pawai

  • Pawai; (menyampaikan pendapat) Cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

Pecandu

  • Pecandu Narkotika; Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pedagang

  • Pedagang Besar Farmasi; Perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
  • Pedagang Besar Farmasi; Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.

Pegawai

  • Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN); Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS); Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pejabat

  • Pejabat; Orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
  • Pejabat; (kewarganegaraan) Orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  • Pejabat; (pajak dan retribusi) Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pejabat Administrasi; (aparatur sipil negera) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  • Pejabat Bea dan Cukai; Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pejabat Fungsional; (aparatur sipil negara) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  • Pejabat Imigrasi; Pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.
  • Pejabat Karantina Kesehatan; Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
  • Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian; (aparatur sipil negara) Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pejabat Pencatatan Sipil; Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; (keterbukaan informasi) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
  • Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); (kehutanan) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  • Pejabat Pimpinan Tinggi; Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
  • Pejabat Publik; (keterbukaan informasi) Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
  • Pejabat Sementara Notaris; Seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
  • Pejabat yang Berwenang; (aparatur sipil negara) Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejalan

  • Pejalan Kaki; Setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pekebun

  • Pekebun; Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Pekerja

  • Pekerja; (BPJS) Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Pekerja; (tapera) Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pekerja/buruh; (ketenagakerjaan) Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Pekerja Mandiri; (dana pensiun) Pekerja atas usaha sendiri, bukan karyawan dari orang atau badan.
  • Pekerja Mandiri; (tapera) Setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
  • Pekerja Migran Indonesia; Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.
  • Pekerja Migran Indonesia Perseorangan; Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
  • Pekerja Sosial Profesional; (peradilan anak) Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Pekerjaan

  • Pekerjaan Bawah Air; (pelayaran) Pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
  • Pekerjaan Konstruksi; Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pelabuhan

  • Pelabuhan; Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
  • Pelabuhan; (kekarantinaan) Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
  • Pelabuhan Pengumpan; Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
  • Pelabuhan Pengumpul; Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
  • Pelabuhan Perikanan; Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
  • Pelabuhan Utama; Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelaksana

  • Pelaksana Pelayanan Publik (Pelaksana) Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pelaksanaan

  • Pelaksanaan Penataan Ruang; Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pelaku

  • Pelaku; (hak cipta) Aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.
  • Pelaku Pembangunan Rumah Susun (pelaku pembangunan); Setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
  • Pelaku Pertunjukan; (hak cipta) Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
  • Pelaku Usaha; Orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
  • Pelaku Usaha; Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
  • Pelaku Usaha; (budi daya pertanian) Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  • Pelaku Usaha; (perdagangan) Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
  • Pelaku Usaha; (perlindungan konsumen) Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  • Pelaku Usaha; (pertanian) Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  • Pelaku Usaha; (SNI) Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  • Pelaku Usaha Hortikultura (pelaku usaha); Petani, organisasi petani, orangperseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
  • Pelaku Usaha Pangan; Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
  • Pelaku Usaha Perkebunan; Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.

Pelanggan

  • Pelanggan; (telekomunikasi) Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

Pelanggaran

  • Pelanggaran Hak Aasasi Manusia; Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
  • Pelanggaran Hukum Disiplin Militer; Segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Pelapor

  • Pelapor; Orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
  • Pelapor; (kehutanan) Orang yang memberitahukan adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
  • Pelapor; (ombudsman) Warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.

Pelatihan

  • Pelatihan Kerja; Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelayanan

  • Pelayanan; (PNBP) Segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjaJi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelayanan Dasar; Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  • Pelayanan Kesehatan Kuratif; Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
  • Pelayanan Kesehatan Paripurna; Pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
  • Pelayanan Kesehatan Preventif; Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
  • Pelayanan Kesehatan Promotif; Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
  • Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif; Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
  • Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
  • Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
  • Pelayanan Publik; Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayaran

  • Pelayaran; Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
  • Pelayaran-Perintis; Pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

Peleburan

  • Peleburan; (perseroan terbatas) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pelestarian

  • Pelestarian; (bangunan gedung) Kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
  • Pelestarian; (cagar budaya) Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
  • Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pelindungan

  • Pelindungan; (cagar budaya) Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
  • Pelindungan Lingkungan Laut; Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
  • Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekeda, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
  • Pelindungan Pertanian; Segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
  • Pelindungan Sebelum Bekerja; (pekerja migran) Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
  • Pelindungan Selama Bekerja; Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
  • Pelindungan Setelah Bekerja; Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Pemagangan

  • Pemagangan; (ketenagakerjaan) Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Pemakai

  • Pemakai; (telekomunikasi) Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

Pemancar

  • Pemancar Radio; Alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.

Pemanduan

  • Pemanduan; (pelayaran) Kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Pemanfaatan

  • Pemanfaatan; (cagar budaya) Pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
  • Pemanfaatan; (tenaga nuklir) Kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • Pemanfaatan Bangunan Gedung; Kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
  • Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
  • Pemanfaatan Hutan; Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
  • Pemanfaatan Langsung; (panas bumi) Kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.
  • Pemanfaatan Ruang; Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
  • Pemanfaatan Sumber Daya Alam; (PNBP) Pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
  • Pemanfaatan Tidak Langsung; (panas bumi) Kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. 12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemangku

  • Pemangku Kepentingan; (SNI) Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
  • Pemangku Kepentingan Utama; (pesisir) Para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.

Pemantauan

  • Pemantauan dan Peninjauan; (perundangan) Kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembajakan

  • Pembajakan; (hak cipta) Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pembalakan

  • Pembalakan Liar; Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Pembangkit

  • Pembangkitan Tenaga Listrik; Kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pembangunan

  • Pembangunan Berkelanjutan; (lingkungan hidup) Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
  • Pembangunan Desa; Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  • Pembangunan Jalan; Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
  • Pembangunan Kelautan; Pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.

Pembantu

  • Pembantu; (kepolisian) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pembatasan

  • Pembatasan Sosial Berskala Besar; Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pembelaan

  • Pembelaan Diri; (advokat) Hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

Pembelajaran

  • Pembelajaran; (pendidikan) Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembentukan

  • Pembentukan Daerah; Penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
  • Pembentukan Kementerian; Pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.
  • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Pemberantasan

  • Pemberantasan Perusakan Hutan; Segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korups;i Serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan

  • Pemberdayaan; (UMKM) Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
  • Pemberdayaan Masyarakat; Usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
  • Pemberdayaan Masyarakat; (pesisir) Upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil secara lestari.
  • Pemberdayaan Masyarakat Desa; Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  • Pemberdayaan Petani; Segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Pemberi

  • Pemberi Kerja; (ketenagakerjaan) Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Pemberi Fidusia; Orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
  • Pemberi Kerja; (BPJS) Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  • Pemberi Kerja; (pekerja migran) Instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
  • Pemberi Kerja; (tapera) Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekLrjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberitahuan

  • Pemberitahuan Pabean; Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pembiayaan

  • Pembiayaan; Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  • Pembiayaan; (keuangan negara) Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
  • Pembiayaan; (perumahan) Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
  • Pembiayaan; (UMKM) Penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembimbing

  • Pembimbing Kemasyarakatan; (peradilan anak) Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pembinaan

  • Pembinaan Kesadaran Bela Negara; Segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.
  • Pembinaan Jalan; Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
  • Pembinaan Penataan Ruang; Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembongkaran

  • Pembongkaran; (bangunan gedung) Kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

Pembredelan

  • Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran; (pers) Penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

Pembubaran

  • Pembubaran Kementerian; Menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.

Pembudi

  • Pembudi Daya Ikan; Warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
  • Pembudi Daya Ikan Kecil; Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembudidayaan

  • Pembudidayaan Ikan; Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pembukuan

  • Pembukuan; (pajak dan retribusi) Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemegang

  • Pemegang Hak Cipta; Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.
  • Pemegang Hak Cipta; Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
  • Pemegang Polis; (perasuransian) Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
  • Pemegang Resi Gudang; Pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

Pemeliharaan

  • Pemeliharaan; (bangunan gedung) Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
  • Pemeliharaan; (cagar budaya) Upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Pemeriksa

  • Pemeriksa; (militer) Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
  • Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman; Pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemeriksaan

  • Pemeriksaan; (militer) Tindakan Pemeriksa untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
  • Pemeriksaan; (pajak dan retribusi) Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  • Pemeriksaan; (pencucian uang) Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
  • Pemeriksaan Berkala; (bangunan gedung) Kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
  • Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pemerintah

  • Pemerintah; (TNI) Pemerintah Republik Indonesia.
  • Pemerintah Daerah; Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  • Pemerintah Daerah; Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  • Pemerintah Desa; Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  • Pemerintah Pusat; Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Pemerintah Pusat (Pemerintah); Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Pemerintah Republik Indonesia; Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pemerintahan

  • Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Pemerintahan Desa; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemeteraian

  • Pemeteraian Kemudian; Pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemilih

  • Pemilih; (pemilihan) Penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
  • Pemilih; (pemilu) Warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pemilihan

  • Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan); Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  • Pemilihan Umum (Pemilu); Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilik

  • Pemilik; (rumah susun) Setiap orang yang memiliki sarusun.
  • Pemilik Bangunan Gedung; Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Pemisahan

  • Pemisahan; (perseroan terbatas) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Pemohon

  • Pemohon; (arbitrase) Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
  • Pemohon; (militer) Tersangka yang mengajukan permohonan keberatan atas Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepadanya.
  • Pemohon Informasi Publik; Warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemugaran

  • Pemugaran; (cagar budaya) Upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pemulia

  • Pemulia Tanaman (pemulia); Orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Pemuliaan

  • Pemuliaan; Rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
  • Pemuliaan; (pertanian) Kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.
  • Pemuliaan Tanaman; Rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
  • Pemuliaan Tanaman Hortikultura (pemuliaan); Rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.

Pemulihan

  • Pemulihan; (bencana) Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pemungutan

  • Pemungutan; (pajak dan retribusi) Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemurnian

  • Pemurnian; (pertambangan) Upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melaiui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian iebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Pemusatan

  • Pemusatan Kekuatan Ekonomi; Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Pemusnahan

  • Pemusnahan; (mata uang) Suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupai Rupiah.

Pemutusan

  • Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja; (guru dan dosen) Pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen clan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan scsuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pemutusan Hubungan Kerja; Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Penahanan

  • Penahanan; Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penambangan

  • Penambangan; Kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Penanam

  • Penanam Modal; Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  • Penanam Modal Asing; Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
  • Penanam Modal Dalam Negeri; Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman

  • Penanaman Modal; Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  • Penanaman Modal Asing; Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
  • Penanaman Modal Dalam Negeri; Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanda

  • Penanda Tangan; Subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Penanganan

  • Penanganan Fakir Miskin; Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Penanggung

  • Penanggung Jawab Alat Angkut; (keimigrasian) Pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Penangkalan

  • Penangkalan; (keimigrasian) Larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.

Penangkapan

  • Penangkapan; Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Penangkapan Ikan; Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Penasihat

  • Penasihat Hukum; Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Penataan

  • Penataan Ruang; Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  • Penataan Ruang; (pelayaran) Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pencabutan

  • Pencabutan dan Penarikan; (mata uang) Rangkaian kegiatan yang menetapkan Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan

  • Pencatatan Sipil; Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pencegahan

  • Pencegahan; (keimigrasian) Larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
  • Pencegahan Bencana; Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  • Pencegahan Perusakan Hutan; Segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

Pencemaran

  • Pencemaran Laut; (kelautan) Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
  • Pencemaran Lingkungan Hidup; Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  • Pencemaran Pesisir; Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencetakan

  • Pencetakan; (mata uang) Suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah.

Pencipta

  • Pencipta; (hak cipta) Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
  • Pencipta Arsip; Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pencucian

  • Pencucian Uang; Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pendaftaran

  • Pendaftaran; (cagar budaya) Upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
  • Pendaftaran Penduduk; Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pendamping

  • Pendamping; (peradilan anak) Orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
  • Pendamping; (perlindungan anak) Pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Pendanaan

  • Pendanaan; (perumahan) Penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pendapatan Daerah; Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  • Pendapatan Daerah; (keuangan negara) Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
  • Pendapatan Daerah; Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  • Pendapatan Negara; Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  • Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terutang; Kewajiban PNBP dari wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendayagunaan

  • Pendayagunaan Sumber Daya Air; Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Pendidik

  • Pendidik; Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan

  • Pendidikan; Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  • Pendidikan Anak Usia Dini; Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  • Pendidikan Berbasis Masyarakat; Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  • Pendidikan Diniyah Formal; Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
  • Pendidikan Formal; Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  • Pendidikan Informal; Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
  • Pendidikan Jarak Jauh; Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
  • Pendidikan Muadalah; Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
  • Pendidikan Nasional; Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
  • Pendidikan Nonformal; Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  • Pendidikan Pembentukan; (TNI) Pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.
  • Pendidikan Pertama; (TNI) Pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
  • Pendidikan Pesantren; Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
  • Pendidikan Politik; Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendiri

  • Pendiri (dana pensiun); a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; b. bank atau pcrusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pendistribusian

  • Pendistribusian; (hak cipta) Penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Penduduk

  • Penduduk; Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  • Penduduk; (pemilu) Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.

Penelitian

  • Penelitian; (cagar budaya) Kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Penerbangan

  • Penerbangan; Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Penerima

  • Penerima; (informasi elektronik) Subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
  • Penerima Fidusia; Orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
  • Penerima Hak Jaminan; (gudang) Pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.
  • Penerima Titipan; (dana pensiun) Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan;

Penerimaan

  • Penerimaan Daerah; (keuangan negara) Uang yang masuk ke kas daerah. 12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
  • Penerimaan Negara; Uang yang masuk ke kas negara.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pungutan yang dibayar oteh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung aLas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penetapan

  • Penetapan; (cagar budaya) Pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pengadilan

  • Pengadilan; Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.
  • Pengadilan; (militer) Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
  • Pengadilan; (kepailitan) Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
  • Pengadilan; (yayasan) Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
  • Pengadilan Khusus; (peradilan umum) Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
  • Pengadilan Negeri; (arbitrase) Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
  • Pengadilan Negeri; (persaingan usaha) Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

Pengaduan

  • Pengaduan; Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
  • Pengaduan; (militer) Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengalihan

  • Pengalihan; (cagar budaya) Proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.

Pengamanan

  • Pengamanan; (cagar budaya) Upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Pengambilalihan

  • Pengambilalihan; (perseroan terbatas) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Penganekaragaman

  • Penganekaragaman Pangan; Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Pengangkut

  • Pengangkut; (penerbangan) Badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

Pengangkutan

  • Pengangkutan; (migas) Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  • Pengangkutan; (narkotika) Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
  • Pengangkutan; (pertambangan) Kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
  • Pengangkutan; (psikotropika) Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.

Pengaturan

  • Pengaturan Jalan; Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
  • Pengaturan Penataan Ruang; Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pengawas

  • Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL); Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
  • Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS); Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
  • Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS); Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pengawasan

  • Pengawasan; (advokat) Tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
  • Pengawasan Jalan; Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
  • Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan; Kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan.
  • Pengawasan Kepatuhan; (pencucian uang) Serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.
  • Pengawasan Ketenagakerjaan; Kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.
  • Pengawasan Penataan Ruang; Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengedaran

  • Pengedaran; (mata uang) Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelola

  • Pengelola; (rumah susun) Suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun untuk menjamin.
  • Pengelola Gudang; Pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
  • Pengelola Statuter; (perasuransian) Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
  • Pengelola Sumber Daya Air; Institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan

  • Pengelolaan; (cagar budaya) Upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
  • Pengelolaan Arsip Dinamis; Proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
  • Pengelolaan Arsip Statis; Proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
  • Pengelolaan Barang Milik Negara; (PNBP) Kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
  • Pengelolaan Dana; (PNBP) Pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah, untuk tujuan tertentu.
  • Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; (PNBP) Pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.
  • Pengelolaan Kelautan; Penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
  • Pengelolaan Limbah B3; Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  • Pengelolaan Sumber Daya Air; Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  • Pengelolaan Limbah Radioaktif; Pengumpulan pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
  • Pengelolaan Perikanan; Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
  • Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.
  • Pengelolaan Ruang Laut; Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
  • Pengelolaan Rupiah; Suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
  • Pengelolaan Sampah; Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
  • Pengelolaan Sumber Daya Air; Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  • Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • Pengelolaan Zakat; Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengeluaran

  • Pengeluaran; (mata uang) Suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pengeluaran Daerah; Uang yang keluar dari kas daerah.
  • Pengeluaran Negara; Uang yang keluar dari kas negara. 11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengembangan

  • Pengembangan; (cagar budaya) Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
  • Pengembangan; (UMKM) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; (pertambangan) Upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
  • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; (arsitek) Upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalahkan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.

Pengemudi

  • Pengemudi; Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pengendali

  • Pengendali; (perasuransian) Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Pengendalian

  • Pengendalian Daya Rusak Air; Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
  • Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Pengerukan

  • Pengerukan; (pelayaran) Pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Penggabungan

  • Penggabungan; (perseroan terbatas) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Penggandaan

  • Penggandaan; (hak cipta) Proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Penggeledahan

  • Penggeledahan Badan; Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
  • Penggeledahan Rumah; Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pengguna

  • Pengguna; (telekomunikasi) Pelanggan dan pemakai.
  • Pengguna Anggaran; (keuangan negara) Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  • Pengguna Bangunan Gedung; Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
  • Pengguna Barang; (keuangan negara) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.
  • Pengguna Jalan; Orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
  • Pengguna Jasa; (kereta api) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.
  • Pengguna Jasa; (konstruksi) Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
  • Pengguna Jasa; (lalu lintas) Perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
  • Pengguna Jasa; (pencucian uang) Pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.
  • Pengguna Jasa Arsitek; Pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.

Penggunaan

  • Penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah; Kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
  • Penggunaan Secara Komersial; (hak cipta) Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Penghapusan

  • Penghapusan; (cagar budaya) Tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
  • Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghasil

  • Penghasil Sampah; Setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Penghasilan

  • Penghasilan; (guru dan dosen) Hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dann mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
  • Penghasilan; (tapera) Pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.

Penghuni

  • Penghuni; (rumah susun) Orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.

Pengirim

  • Pengirim; (informasi elektronik) Subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.

Pengiriman

  • Pengiriman; (perdagangan orang) Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Pengkaji

  • Pengkaji Teknis; (bangunan gedung) Orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengolahan

  • Pengolahan; (hortikultura) Proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.
  • Pengolahan; (migas) Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
  • Pengolahan; (pertambangan) Upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiayar.gtidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
  • Pengolahan Hasil Perkebunan; Serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

Penguasaan

  • Penguasaan; (cagar budaya) Pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Pengubahan

  • Pengubahan Kementerian; Pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

Pengumuman

  • Pengumuman; (hak cipta) Pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

Pengundangan

  • Pengundangan; Penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pengungsi

  • Pengungsi; (bencana) Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Pengurus

  • Pengurus; (dana pensiun) Pengurus Dana Pensiun; 19. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;

Pengusaha

  • Pengusaha; (ketenagakerjaan); a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  • Pengusaha Instalasi Nuklir; Orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir.
  • Pengusaha Pariwisata; Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Penilaian

  • Penilaian Kesesuaian; (SNI) Kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

Penitipan

  • Penitipan; (Perbankan) Penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Penjagaan

  • Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard); (pelayaran) Lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Penjamin

  • Penjamin; (keimigrasian) Orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Penjaminan

  • Penjaminan; (UMKM) Pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Penjeratan

  • Penjeratan Utang; (perdagangan orang) Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Penjualan

  • Penjualan; (pertambangan) Kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Pensiun

  • Pensiun Ditunda; Hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

Penumpang

  • Penumpang; Orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

Penuntut

  • Penuntut Umum; Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  • Penuntut Umum; (peradilaln anak) Penuntut umum Anak.

Penuntutan

  • Penuntutan; Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penutupan

  • Penutupan Perusahaan (lock out); Tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

Penyadapan

  • Penyadapan; (narkotika) Kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
  • Penyadapan; (tipikor) Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

Penyakit

  • Penyakit Hewan; Gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
  • Penyakit Hewan Menular; Penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
  • Penyakit Hewan Menular Strategis; Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.

Penyalah

  • Penyalah Guna; Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyedia

  • Penyedia Jasa; (konstruksi) Pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Penyelamatan

  • Penyelamatan; (cagar budaya) Upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Penyelenggara

  • Penyelenggara; (administrasi kependudukan) Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
  • Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK); Badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
  • Penyelenggara Jalan; Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
  • Penyelenggara Kegiatan Statistik; Instansi pemerintah. Lembaga, organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya.
  • Penyelenggara Negara; Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Penyelenggara Negara; (ombudsman) Pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Penyelenggara Negara; (tipikor) Pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Penyelenggara Negara yang bersih; Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
  • Penyelenggara Pelayanan Publik (Penyelenggara); Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
  • Penyelenggara Pemilu; Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat.
  • Penyelenggara Pendidikan; Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
  • Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); Biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
  • Penyelenggara Pos; Suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
  • Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian; Pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
  • Penyelenggara Sarana Perkeretaapian; Badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
  • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; Badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
  • Penyelenggara Sistem Elektronik; Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
  • Penyelanggara Telekomunikasi; Perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

Penyelenggaraan

  • Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran.
  • Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
  • Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
  • Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
  • Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
  • Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
  • Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
  • Penyelenggaraan Kearsipan; Keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
  • Penyelenggaraan Pangan; Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  • Penyelenggaraan Pemilu; Pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
  • Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
  • Penyelenggaraan Penataan Ruang; Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
  • Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
  • Penyelenggaraan Pos; Keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
  • Penyelenggaraan Rumah Susun; Kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
  • Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat.
  • Penyelenggaraan Telekomunikasi; Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
  • Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus; Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.

Penyelia

  • Penyelia Halal; Orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

Penyelidik

  • Penyelidik; Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan.
  • Penyelidik; (kepolisian) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan

  • Penyelidikan; Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Penyelidikan; (kepolisian) Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  • Penyelidikan dan Penelitian; (pertambangan) Kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara.
  • Penyelidikan Umum; (pertambangan) Tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Penyelundupan

  • Penyelundupan Manusia; Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penyensoran

  • Penyensoran; (pers) Penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

Penyerahan

  • Penyerahan; (psikotropika) Setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerahan maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

Penyiaran

  • Penyiaran; Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
  • Penyiaran; (hak cipta) Pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
  • Penyiaran Radio; Media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
  • Penyiaran Televisi; Media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Penyidik

  • Penyidik; Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  • Penyidik; (kepolisian) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  • Penyidik; (lalu lintas) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  • Penyidik; (peradilan anak) Penyidik Anak.
  • Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Penyidik); Atasan yang Berhak Mengkuhum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk melakukan penyidikan.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil; (kepolisian) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian; Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan (PPNS Kekarantinaan Kesehatan); Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.
  • Penyidik Pembantu; Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Penyidik Pembantu; (lalu lintas) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
  • Penyidik Pembantu; (militer) Pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 untuk melakukan penyidikan.di kesatuannya.

Penyidikan

  • Penyidikan; Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  • Penyidikan; (kepolisian) Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  • Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi; Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyiksaan

  • Penyiksaan; (hak asasi manusia) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Penyimpanan

  • Penyimpanan; (migas) Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Penyitaan

  • Penyitaan; Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyuluh

  • Penyuluh Hortikultura (penyuluh); Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyusutan

  • Penyusutan Arsip; Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Perairan

  • Perairan Indonesia; Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
  • Perairan Pesisir; Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
  • Perairan Wajib Pandu; Wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.

Perangkat

  • Perangkat Daerah; Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  • Perangkat telekomunikasi; Sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Peraturan

  • Peraturan Daerah (Perda); Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  • Peraturan Daerah; (pajak dan retribusi) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenlKota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
  • Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
  • Peraturan Dana Pensiun; Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
  • Peraturan Desa; Peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  • Peraturan Kepala Daerah (Perkada); Peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
  • Peraturan Kepala Daerah; (pajak dan retribusi) Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
  • Peraturan Kepolisian; Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (perasuransian) Peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai otoritas jasa keuangan.
  • Peraturan Pemerintah; Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
  • Peraturan Perundang-undangan; Peraturan tertulis yang memuat norrna hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  • Peraturan Perusahaan; Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
  • Peraturan Presiden; Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggr atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Perawatan

  • Perawatan; (bangunan gedung) Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Perbankan

  • Perbankan; Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
  • Perbankan Syariah; Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbanyakan

  • Perbanyakan; (cagar budaya) Kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
  • Perbanyakan; (hak cipta) Menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

Perbekalan

  • Perbekalan Kesehatan; Semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Perdagangan

  • Perdagangan; Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
  • Perdagangan; (psikotropika)Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.
  • Perdagangan Dalam Negeri; Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
  • Perdagangan Luar Negeri; Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
  • Perdagangan melalui Sistem Elektronik; Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
  • Perdagangan Orang; Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
  • Perdagangan Perbatasan; Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  • Perdagangan Pangan; Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Peredaran

  • Peredaran; (psikotroika) Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
  • Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  • Peredaran Pangan; Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

Perekrutan

  • Perekrutan; (perdagangan orang) Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Perencanaan

  • Perencanaan; (mata uang) Suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Rupiah dalam periode tertentu.
  • Perencanaan; (Sumber Daya Air) Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
  • Perencanaan Tata Ruang; Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
  • Perencanaan Tenaga Kerja; Proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Perfilman

  • Perfilman; Berbagai hal yang berhubungan dengan film.

Perhimpunan

  • Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (PPPSRS); Badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.

Perikanan

  • Perikanan; Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Perilaku

  • Perilaku Pasar; (persaingan usaha) Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.

Perimbangan

  • Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Perindustrian

  • Perindustrian; Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Peringatan

  • Peringatan Dini; (bencana) Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Perintah

  • Perintah Perlindungan; (KDRT) Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Peristiwa

  • Peristiwa Kependudukan; Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  • Peristiwa Penting; (administrasi kependudukan) Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Perizinan

  • Perizinan Berusaha; Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  • Perizinan Tertentu; (pajak dan retribusi) Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perjanjian

  • Perjanjian; (persaingan usaha) Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
  • Perjanjian Arbitrase; Suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
  • Perjanjian Internasional; Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
  • Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
  • Perjanjian Kerja; Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  • Perjanjian Kerja; (pekerja migran) Perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama; (guru dan dosen) Perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian Kerja Bersama; Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
  • Perjanjian Kerja Sama Penempatan; (pekerja migran) Pejanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
  • Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Perjanjian Penempatan); Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian Pengangkutan Udara; Perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Perkebunan

  • Perkebunan; Segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan.

Perkeretaapian

  • Perkeretaapian; Satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Perlindungan

  • Perlindungan; (KDRT) Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
  • Perlindungan; (saksi dan korban) Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006.
  • Perlindungan Anak; Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
  • Perlindungan Khusus; (perlindungan anak) Suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  • Perlindungan Konsumen; Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  • Perlindungan Lingkungan Maritim; Setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
  • Perlindungan Petani; Segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
  • Perlindungan Sementara; (KDRT) Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  • Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); Perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
  • Perlindungan Varietas Tanaman Hortikultura; Perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Permohonan

  • Permohonan; (hak cipta) Permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.

Permufakatan

  • Permufakatan Jahat; (narkotika) Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
  • Permufakatan Jahat; (pencucian uang); Perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Permukiman

  • Permukiman; Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
  • Permukiman Kumuh; Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pernyataan

  • Pernyataan Integrasi; (keimigrasian) Pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.

Perolehan

  • Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; (pajak dan retribusi) Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Pers

  • Pers; Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Pers Asing; Pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
  • Pers Nasional; Pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Persaingan

  • Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Persekongkolan

  • Persekongkolan atau Konspirasi Usaha; Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Perselisihan

  • Perselisihan Hubungan Industrial; Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Perseorangan

  • Perseorangan Peserta Pemilu; Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.

Perseroan

  • Perseroan Publik; Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  • Perseroan Terbatas (perseroan); Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
  • Perseroan Terbuka; Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Persetujuan

  • Persetujuan Bangunan Gedung; Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
  • Persetujuan Karantina Kesehatan; Surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas.

Personel

  • Personal; (SNI) Perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
  • Personel Penerbangan; Personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
  • Personel Pesawat Udara; (kekarantinaan) Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator Pesawat Udara untuk melakukan tugas di atas Pesawat Udara.

Personil

  • Personil Pengendali Korporasi; (pencucian uang) Setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Persyaratan

  • Persyaratan Sanitasi; Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

Pertahanan

  • Pertahanan Negara; Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
  • Pertahanan Negara; (bela negara) Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertambangan

  • Pertambangan; Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  • Pertambangan Batubara; Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
  • Pertambangan Mineral; Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pertanian

  • Pertanian; Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Perubahan

  • Perubahan Iklim; Berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perumahan

  • Perumahan; Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
  • Perumahan dan Kawasan Permukiman; Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
  • Perumahan Kumuh; Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Perusahaan

  • Perusahaan; Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Perusahaan; (ketenagakerjaan) a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Perusahaan Angkutan Umum; Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
  • Perusahaan Asuransi; Perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
  • Perusahaan Asuransi Syariah; Perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
  • Perusahaan Daerah; (keuangan negara) Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  • Perusahaan Industri; Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
  • Perusahaan Kawasan Industri; Perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
  • Perusahaan Negara; (keuangan negara); Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
  • Perusahaan Pembiayaan; Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
  • Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  • Perusahaan Perasuransian; Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
  • Perusahaan Perkebunan; Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
  • Perusahaan Pers; Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
  • Perusahaan Perseroan (Persero); BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
  • Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka); (BUMN) Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  • Perusahaan Peternakan; Orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
  • Perusahaan Umum (Perum); BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusakan

  • Perusakan Hutan; Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
  • Perusakan Lingkungan Hidup; Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perwakilan

  • Perwakilan Negara Asing; Perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
  • Perwakilan Republik Indonesia; Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
  • Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Perwakilan Republik Indonesia); Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
  • Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; (perdagangan) Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.

Perwira

  • Perwira Penyerah Perkara (Papera); (militer) Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
  • Perwira Penyerah Perkara; (militer) Perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pesawat

  • Pesawat Terbang; Pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
  • Pesawat Udara; Setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
  • Pesawat Udara Indonesia; Pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
  • Pesawat Udara Negara; Pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Pesawat Udara Sipil; Pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
  • Pesawat Udara Sipil Asing; Pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.

Peserta

  • Peserta; (BPJS) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  • Peserta; (dana pensiun) Setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun; 15. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
  • Peserta; (perasuransian) Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
  • Peserta Didik; Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  • Peserta Pemilu; Partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu prisiden dan wakil presiden.
  • Peserta Tapera; Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.

Peta

  • Peta Lingkungan Laut Nasional; Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.
  • Peta Lingkungan Pantai Indonesia; Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.
  • Peta Rupabumi Indonesia; Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.

Petani

  • Petani; Warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
  • Petani; (pangan) Warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
  • Petani Hortikultura (petani); Perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.

Peternak

  • Peternak; Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

Peternakan

  • Peternakan; Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Petugas

  • Petugas Pemutakhiran Data pemilih (Pantarlih); Petugas yang dibentuk-oteh PPS atau PPLN unhrk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
  • Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH); Petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
  • Petugas Registrasi; (administrasi kependudukan) Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
  • Petugas Statistik; Orang yang diberi tugas penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.

Pewarganegaraan

  • Pewarganegaraan; Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Perwilayahan

  • Pewilayahan Hortikultura; Penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.

Pialang

  • Pialang Asuransi; Orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
  • Pialang Reasuransi; Orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.

Pihak

  • Pihak; (perasuransian) Orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
  • Pihak Pelapor; (pencucian uang) Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
  • Pihak Terafiliasi; (perbankan) a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
  • Pihak Yang Terutang: (bea meterai) Pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.

Pimpinan

  • Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Pinjaman

  • Pinjaman Daerah; Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pintu

  • Pintu Masuk; (kekarantinaan) Tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.

Piutang

  • Piutang; Hak untuk menerima pembayaan.
  • Piutang-Pelayaran yang Didahulukan; Tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.

Pohon

  • Pohon; Tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

Pola

  • PoIa Pengelolaan Sumber Daya Air; Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
  • Pola Ruang; Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Polisi

  • Polisi Kehutanan; Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Politik

  • Politik Luar Negeri; Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi international, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Pondok

  • Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain (Pesantren); Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Populasi

  • Populasi; (statistik) Keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

Pornografi

  • Pornografi; Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pos

  • Pos; Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
  • Pos Lintas Batas Darat Negara; Pintu Masuk orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas negara.
  • Pos Pengawasan Pabean; Tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

Posisi

  • Posisi Dominan; Keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Potret

  • Potret; Gambaran dengan cara dan alat apapun dari wajah orang yang digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya maupun tidak.
  • Potret; (hak cipta) Karya fotografi dengan objek manusia.

Prajurit

  • Prajurit; Anggota TNI.
  • Prajurit Siswa; Warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.
  • Prajurit Sukarela; Warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
  • Prajurit Wajib; Warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Praktik

  • Praktik Arsitek; Penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
  • Praktik Monopoli; Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Prangko

  • Prangko; Label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.

Praperadilan

  • Praperadilan; Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tentang:
    • Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
    • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
    • Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Prasarana

  • Prasarana; (perumahan) Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
  • Prasarana Budi Daya Pertanian; Segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
  • Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung; Fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
  • Prasarana Hortikultura; Segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
  • Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
  • Prasarana Perkeretaapian; Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
  • Prasarana Sumber Daya Air; Bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Prekursor

  • Prekursor Narkotika; Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Premi

  • Premi; (perasuransian) Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Presiden

  • Presiden; Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Presiden dan Wakil Presiden; (pemilu) presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip

  • Prinsip Syariah; (perasuransian) Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  • Prinsip Syariah; (perbankan) Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Prioritas

  • Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Privatisasi

  • Privatisasi; (BUMN) Penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Produk

  • Produk; Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
  • Produk; (halal) Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
  • Produk Dalam Negeri; Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
  • Produk Halal; Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
  • Produk Hewan; Semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
  • Produk Hortikultura; Semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.

Produksi

  • Produksi; (narkotika) Kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
  • Produksi Pangan; Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Produser

  • Produser Fonogram; (hak cipta) Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
  • Produser Rekaman Suara; Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.

Profesional

  • Profesional; Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Program

  • Program Asuransi Wajib; Program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.
  • Program Komputer; Program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.
  • Program Komputer; (hak cipta) Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agarkomputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasi.l tertentu.
  • Program Legislasi Daerah (Prolegda); Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah KabupatenlKota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. ll.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah KabupatenlKota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
  • Program Legislasi Nasional (Prolegnas); Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  • Program Nasional Perumusan Standar (PNPS); Usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  • Program Pensiun; Setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
  • Program Pensiun Iuran Pasti; Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun;
  • Program Pensiun Manfaat Pasti; Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;

Promosi

  • Promosi; (perlindungan konsumen) Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
  • Promosi Dagang; Kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

Proses

  • Proses; (SNI) Rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
  • Proses Produk Halal (PPH); Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Protokol

  • Protokol Notaris; Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Psikotropika

  • Psikotropika; Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Pulau

  • Pulau; (kelautan) Wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air ‘dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
  • Pulau Kecil; Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Pupuk

  • Pupuk; Bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme danlatau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pusat

  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
  • Pusat Registrasi Resi Gudang (Pusat Registrasi); Badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Putusan

  • Putusan Pengadilan; Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Putusan Arbitrase Internasional; Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
  • Putusan Banding; (pajak dan retribusi) Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Q

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

R

Radiasi

  • Radiasi Pengion; Gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.

Radioisotop

  • Radioisotop; Isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion.

Rahasia

  • Rahasia Bank; Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Rambu

  • Rambu Lalu Lintas; Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Rapat

  • Rapat Umum; (menyampaikan pendapat) Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (BUMN) Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Rawan

  • Rawan Bencana; Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Reaktor

  • Reaktor Nuklir; Alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.

Register

  • Register Nasional Cagar Budaya; Daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

Rehabilitasi

  • Rehabilitasi; Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Rehabilitasi; (bencana) Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  • Rehabilitasi; (perdagangan orang) Pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
  • Rehabilitasi Medis; Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
  • Rehabilitasi Sosial; (narkotika) Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
  • Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

Rekayasa

  • Rekayasa Genetik Pangan; Suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

Reklamasi

  • Reklamasi; Kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
  • Reklamasi; (pelayaran) Pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
  • Reklamasi; (pertambangan) Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Reklame

  • Reklame; (pajak dan retribusi) benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Rekomendasi

  • Rekomendasi; (ombudsman) Kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Rekonstruksi

  • Rekonstruksi; (bencana) Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rencana

  • Rencana Aksi Pengelolaan; (pesisir) Tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
  • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupatenlkota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.
  • Rencana Induk Pelabuhan; Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
  • Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
  • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; Hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
  • Rencana Pengelolaan; (pesisir) Rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  • Rencana Strategis; Rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
  • Rencana Zonasi; Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
  • Rencana Zonasi Rinci; (pesisir) Rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Resi

  • Resi Gudang; Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Responden

  • Responden; (statistik) Instansi pemerintah, lembaga, organisasi, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya, yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.

Restitusi

  • Restitusi; (perdagangan orang) Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
  • Restitusi; (saksi dan korban) Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restoran

  • Restoran; (pajak dan retribusi) Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Restrukturisasi

  • Restrukturisasi; (BUMN) Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Retribusi

  • Retribusi Daerah (Retribusi); Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Revitalisasi

  • Revitalisasi; (cagar budaya) Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Risiko

  • Risiko Bencana; Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Royalti

  • Royalti; (hak cipta) Imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
  • Royalti; (varietas tanaman) Kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi.

Ruang

  • Ruang; Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
  • Ruang Detensi Imigrasi; Tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
  • Ruang Lalu Lintas Jalan; Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
  • Ruang Terbuka Hijau; Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Rumah

  • Rumah; Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
  • Rumah Detensi Imigrasi; Unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
  • Rumah Khusus; Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  • Rumah Komersial; Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
  • Rumah Negara; Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  • Rumah Sakit; Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  • Rumah Susun; Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
  • Rumah Susun Khusus; Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  • Rumah Susun Komersial; Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
  • Rumah Susun Negara; Rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
  • Rumah Susun Umum; Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  • Rumah Swadaya; Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
  • Rumah Umum; Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumpun

  • Rumpun Hewan (Rumpun); Segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciriciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

Rupiah

  • Rupiah Palsu; Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
  • Rupiah Tiruan; Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Rute

  • Rute Penerbangan; Lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

S

Saksi

  • Saksi; Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
  • Saksi Pelaku; Tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Satu

  • Satu Hari; Dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

Salvage

  • Salvage; (pelayaran) Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Samkaryanugraha

  • Samkaryanugraha; Tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.

Sampah

  • Sampah; Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  • Sampah Spesifik; Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sampel

  • Sampel; (statistik) Sebagian unit yang menjadi penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.

Sanitasi

  • Sanitasi Pangan; Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

Santri

  • Santri; Peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Sarana

  • Sarana; (perumahan) Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  • Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; Peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
  • Sarana Budi Daya Pertanian; Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
  • Sarana dan Prasarana Nasional; (bela negara) Hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan Pertahanan Negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
  • Sarana dan Prasarana Telekomunikasi; Segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
  • Sarana Hortikultura; Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
  • Sarana Perkeretaapian; Kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.

Satuan

  • Satuan Dasar; Satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan.
  • Satuan Pendidikan; Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalarn setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  • Satuan Pendidikan; Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  • Satuan Rumah Susun (sarusun); Unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  • Satuan Sistem International (le Systeme International d’Unites) (SI); Satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Satwa

  • Satwa Liar; Semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satyalancana

  • Satyalancana; Tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.

Sedekah

  • Sedekah; Harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sediaan

  • Sediaan Farmasi; Obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Sempadan

  • Sempadan Pantai; Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Sengketa

  • Sengketa Informasi Publik; Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
  • Sengketa Lingkungan Hidup; Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Sensor

  • Sensor Film; Penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Sensus

  • Sensus; Pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Sentra

  • Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); (pemilu) Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sepeda

  • Sepeda Motor; Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Serikat

  • Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Sertifikasi

  • Sertifikasi; Serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
  • Sertifikasi; Rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
  • Sertifikasi; (guru dan dosen) Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
  • Sertifikasi; (hortikultura) Proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
  • Sertifikasi; (pariwisata) Proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
  • Sertifikasi Kompetensi Kerja; Proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Sertifikat

  • Sertifikat Badan Usaha; Tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
  • Sertifikat Deposito; Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
  • Sertifikat Elektronik; Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
  • Sertifikat Hak Milik Sarusun (SHM sarusun); Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
  • Sertifikat Halal; Pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
  • Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun (SKBG sarusun); Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
  • Sertifikat Kompetensi; Tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
  • Sertifikat Kompetensi Kerja; Tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
  • Sertifikat Pendidik; Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Setoran

  • Setoran Jemaah; (haji) Sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.

Setiap

  • Setiap Orang; Orang perseorangan atau badan hukum.
  • Setiap Orang; Orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Siaran

  • Siaran; Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
  • Siaran Iklan; Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  • Siaran Iklan Layanan Masyarakat; Siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
  • Siaran Iklan Niaga; Siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Simpanan

  • Simpanan; (perbankan) Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Simpanan; (tapera) Sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan atau Pemberi Kerja.

Simpul

  • Simpul; (lalu lintas) Tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Sinopsis

  • Sinopsis; (statistik) Ikhtisar penyelenggaraan statistik.

Sistem

  • Sistem; (SNI) Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
  • Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; Pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  • Sistem Elektronik; Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  • Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN); Rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
  • Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  • Sistem Informasi Industri Nasional; Tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
  • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN); Sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
  • Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
  • Sistem Informasi Pelayanan Publik (Sistem Informasi); Rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
  • Sistem Informasi Perdagangan; Tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
  • Sistem Internal Perkotaan; Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
  • Sistem Jaringan Jalan; Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
  • Sistem Kearsipan Nasional (SKN); Suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
  • Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas); Tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
  • Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); Sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu.
  • Sistem Merit; (aparatur sipil negara) Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
  • Sistem Pendidikan Nasional; Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
  • Sistem Penyediaan Air Minum; Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
  • Sistem Peradilan Pidana Anak; Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
  • Sistem Pertahanan Negara; Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
  • Sistem Resi Gudang; Kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
  • Sistem Statistik Nasional; Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
  • Sistem Tanggap Darurat; (sampah) Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
  • Sistem Wilayah; Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

Situs

  • Situs Cagar Budaya; Lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Skala

  • Skala; (geospasial) Angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Gesospasial (IG) dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

Spasial

  • Spasial; Aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

Spektrum

  • Spektrum frekuensi Radio; Gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Standar

  • Standar; (perdagangan) Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  • Standar; (SNI) Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  • Standar Induk Satuan Dasar; Standar satuan yang diterima dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu.
  • Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; Pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  • Standar Nasional Indonesia (SNI); Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
  • Standar Nasional Indonesia (SNI); Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Standar Nasional Indonesia (SNI); (perdagangan) Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
  • Standar Nasional Pendidikan; Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Standar Pelayanan; (pelayanan publik) Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
  • Standar Pelayanan Minimal; Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  • Standar Satuan; Suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding.

Standarisasi

  • Standardisasi; Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
  • Standardisasi; (perdagangan) Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
  • Standardisasi; (SNI) Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

Statisktik

  • Statistik; Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
  • Statistik Dasar; Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
  • Statistik Khusus; Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
  • Statistik Sektoral; Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan.

Status

  • Status Karantina; Keadaan Alat Angkut, orang, dan Barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan Kekarantinaan Kesehatan.
  • Status Keadaan Darurat Bencana; Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Struktur

  • Struktur Cagar Budaya; Susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  • Struktur Pasar; (persaingan usaha) Keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
  • Struktur Ruang; Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Studi

  • Studi Kelayakan; (panas bumi) Kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
  • Studi Kelayakan; (pertambangan) Tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Subjek

  • Subjek Pajak; Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Subpenyedia

  • Subpenyedia Jasa; Pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

Sumber

  • Sumber Air; Tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
  • Sumber Daya Air; Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
  • Sumber Daya Alam; (bela negara) Potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara.
  • Sumber Daya Alam; (lingkungan hidup) Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
  • Sumber Daya Buatan; (bela negara) Sumber Daya Alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan Pertahanan Negara.
  • Sumber Daya Genetik; Material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
  • Sumber Daya di Bidang Kesehatan; Segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  • Sumber Daya Genetik; Material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
  • Sumber Daya Genetik Hortikultura; Bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.
  • Sumber Daya Ikan; Potensi semua jenis ikan.
  • Sumber Daya Kelautan; Sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
  • Sumber Daya Pendidikan; Segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
  • Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
  • Sumber Sampah; Asal timbulan sampah.

Surat

  • Surat Berharga;Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
  • Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
  • Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
  • Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI); Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  • Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
  • Surat lzin Penambangan Batuan (SIPB); Izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
  • Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI); lzin yar.g diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
  • Surat Kabar; (perseroan terbatas) Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
  • Surat Keputusan Keberatan; (pajak dan retribusi) Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  • Surat Keputusan Pembetulan; (pajak dan retribusi) Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  • Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; Dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  • Surat Ketetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP terutang yang meliputi surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, surat ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB); Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  • Surat Muatan Udara (airway bill); Dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
  • Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP); Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
  • Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia; Dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
  • Surat Persetujuan Ekspor; Surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  • Surat Persetujuan Impor; (narkotika) Surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  • Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  • Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  • Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  • Surat Tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); Surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
  • Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  • Surat Tanda Registrasi Arsitek; Bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
  • Surat Tercatat; (perseroan terbatas) Surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

Syahbandar

  • Syahbandar; Pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Survei

  • Survei; (statistik) Cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
  • Survei Pendahuluan: (panas bumi) Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
  • Survei Umum; (migas) Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

T

Tabungan

  • Tabungan; Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); Penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tahun

  • Tahun Pajak; Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Taman

  • Taman Baru; Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Tanah

  • Tanah; Permukaan bumi, baik yang berupa daratan, maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
  • Tanah Bersama; (rumah susun) Sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

Tanaman

  • Tanaman; Sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
  • Tanaman Hortikultura; Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
  • Tanaman Perkebunan; Tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.

Tanda

  • Tanda Daftar Usaha Perseorangan; Izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
  • Tanda Jasa; Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
  • Tanda Kehormatan; Penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
  • Tanda Keluar; (keimigrasian) Tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
  • Tanda Kesesuaian; Tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
  • Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); Tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
  • Tanda Masuk; (keimigrasian) Tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
  • Tanda Tangan; Tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
  • Tanda Tangan Elektronik; Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanggap

  • Tanggap Darurat Bencana; Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tanggung

  • Tanggung Jawab Pengangkut; Kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.
  • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (perseroan terbatas) Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tarif

  • Tarif; (pabean) Klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

Tata

  • Tata Ruang; Wujud struktur ruang dan pola ruang.
  • Tata Ruang; (pelayaran) Wujud struktur ruang dan pola ruang.
  • Tata Tertib Militer; Ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.

Tatanan

  • Tatanan Kebandarudaraan Nasional; Sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
  • Tatanan Kepelabuhanan Nasional; Suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Teknologi

  • Teknologi Industri; Hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
  • Teknologi Informasi; Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
  • Teknologi Kesehatan; Segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.

Telekomunikasi

  • Telekomunikasi; Setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
  • Telekomunikasi-Pelayaran; Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Tempat

  • Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
  • Tempat Pemrosesan Akhir; (sampah) Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
  • Tempat Pemungutan Suara (TPS); Tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
  • Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN); Tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  • Tempat Penampungan Sementara; (sampah) Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
  • Tempat Penimbunan Berikat; (pabean) Bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
  • Tempat Penimbunan Pabean; Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
  • Tempat Penimbunan Sementara; (pabean) Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  • Tempat Usaha; Tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

Tenaga

  • Tenaga Ahli Pelestarian; (cagar budaya) Orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
  • Tenaga Kependidikan; Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  • Tenaga Kerja; (ketenagakerjaan) Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  • Tenaga Kerja Asing; (ketenagakerjaan) Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  • Tenaga Kesehatan; Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  • Tenaga Kesehatan Hewan; Orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
  • Tenaga Kesejahteraan Sosial; (peradilan anak) Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
  • Tenaga listrik; Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
  • Tenaga Nuklir; Tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebasakan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

Tenggang

  • Tenggang Waktu; (kepailitan) Jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

Tentara

  • Tentara; Warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI); Alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tera

  • Tera Ulang; Hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berd asarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Terdakwa

  • Terdakwa; Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terhukum

  • Terhukum; (militer) Tersangka yang telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer dan keputusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Terjangkit

  • Terjangkit; (kekarantinaan) Kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Terlapor

  • Terlapor; (ombudsman) Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Terminal

  • Terminal; (lalu lintas) Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  • Terminal; (pelayaran) Fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
  • Terminal Khusus; (pelayaran) Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
  • Terminal untuk Kepentingan Sendiri; (pelayaran) Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Termohon

  • Termohon; (arbitrase) Pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Ternak

  • Ternak; Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
  • Ternak Ruminansia Betina Produktif; Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
  • Ternak Ruminansia Indukan; Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Terorganisasi

  • Terorganisasi; (kehutanan) Kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Terorisme

  • Terorisme; Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terpapar

  • Terpapar; (kekarantinaan) Kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi.

Terpidana

  • Terpidana; Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tersangka

  • Tersangka; Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  • Tersangka; (militer) Militer yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Tertanggung

  • Tertanggung; (perasuransian) Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

Tertangkap

  • Tertangkap Tangan; Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
  • Tertangkap tangan; (militer) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Tiket

  • Tiket; (penerbangan) Dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

Tim

  • Tim Ahli Cagar Budaya; Kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Tindak

  • Tindak Pidana Korupsi; Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • Tindak Pidana Perdagangan Orang; Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
  • Tindak Pidana Terorisme; Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang.

Tindakan

  • Tindakan Administratif Keimigrasian; Sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Titik

  • Titik Kontrol Geodesi; Posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial (IG).

TNI

  • TNI; Tentara Nasional Indonesia.

Tol

  • Tol; Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Transaksi

  • Transaksi; (pencucian uang) Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
  • Transaksi Elektronik; Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
  • Transaksi Keuangan; Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
  • Transaksi Keuangan Mencurigakan; a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  • Transaksi Keuangan Tunai; (pencucian uang) Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

Transito

  • Transito; (psikotropika) Pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.
  • Transito Narkotika; Pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Transmisi

  • Transmisi Tenaga Listrik; Penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Trayek

  • Trayek; (pelayaran) Rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Tugas

  • Tugas Pembantuan; Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  • Tugas Pembantuan; (keuangan negara) Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

U

Uang

  • Uang; Alat pembayaran yang sah.

Uji

  • Uji Publik; (pemilihan) Pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
  • Uji Kompetensi; (arsitek) Penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.

Undang

  • Undang-Undang; Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Unit

  • Unit Kearsipan; Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
  • Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana (UPT Instansi Pelaksana); (kependudukan) Satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
  • Unit Pengolah; Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
  • Unit Penyelenggara Bandar Udara; Lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
  • Unit Penyelenggara Pelabuhan; Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
  • Unit Usaha Budidaya Hortikultura; Satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Unjuk

  • Unjuk Rasa atau Demonstrasi; Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Upah

  • Upah; (ketenagakerjaan) Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  • Upah; (tapera) Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu pedanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upaya

  • Upaya Hukum; Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Upaya Kesehatan; Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
  • Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Urusan

  • Urusan Pemerintahan; Setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Urusan Pemerintahan; (pemerintahan daerah) Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
  • Urusan Pemerintahan Pilihan; Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  • Urusan Pemerintahan Wajib; Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Usaha

  • Usaha Asuransi Jiwa; Usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
  • Usaha Asuransi Jiwa Syariah; Usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
  • Usaha Asuransi Umum; Usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
  • Usaha Asuransi Umum Syariah; Usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
  • Usaha Besar; Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  • Usaha Budi Daya Pertanian; Semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
  • Usaha di bidang Kesehatan Hewan; Kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
  • Usaha di bidang Peternakan; Kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak. Dihapus.
  • Usaha Hortikultura; Semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
  • Usaha Jasa Terkait; (pelayaran) Kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
  • Usaha Kecil; Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
  • Usaha Menengah; Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
  • Usaha Mikro; Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
  • Usaha Pariwisata; Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  • Usaha Penilai Kerugian Asuransi; Usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
  • Usaha Penjualan Tenaga Listrik; Kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
  • Usaha Penyediaan Bangunan; Pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewr-ijudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
  • Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
  • Usaha Perasuransian; Segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
  • Usaha Perfilman; Penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
  • Usaha Perkebunan; Usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
  • Usaha Pertambangan; Kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
  • Usaha Pialang Asuransi; Usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
  • Usaha Pialang Reasuransi; Usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
  • Usaha Reasuransi; Usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
  • Usaha Reasuransi Syariah; Usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
  • Usaha Pokok; (pelayaran) Jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
  • Usaha Tani; Kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

Utang

  • Utang; Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
  • Utang; Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

Utilitas

  • Utilitas Umum; (perumahan) Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

V

Varietas

  • Varietas Tanaman (Varietas); Sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
  • Varietas Tanaman Hortikultura; Bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

Veteriner

  • Veteriner; Segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.

Visa

  • Visa Kerja; Izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
  • Visa Republik Indonesia; Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

W

Wabah

  • Wabah; (kesehatan hewan) Kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.

Wajib

  • Wajib Bayar; (PNBP) Orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Wajib Belajar; Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  • Wajib Pajak; Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  • Wajib Retribusi; Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Wali

  • Wali; (peradialan anak) Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
  • Wali Amanat; Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan.

Warga

  • Warga Negara; Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Warga Negara; (pendidikan) Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Warga Negara; (TNI) warga negara Republik Indonesia.
  • Warga Negara Asing (WNA); Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.
  • Warga Negara Indonesia (WNI); Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Wartawan

  • Wartawan; Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Wilayah

  • Wilayah; Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  • Wilayah; (TNI) Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Wilayah Administratif; Wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
  • Wilayah Hukum Pertambangan; Seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
  • Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia; (migas) Seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
  • Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang SIPB.
  • Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK (WIUPK); Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
  • Wilayah Kerja; Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
  • Wilayah Kerja Panas Bumi; Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
  • Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (mata uang) Seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
  • Wilayah Negara Republik Indonesia; Seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
  • Wilayah Pencadangan Negara (WPN); Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
  • Wilayah Pertambangan (WP); Wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
  • Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
  • Wilayah Pesisir; Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
  • Wilayah Sungai; Kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
  • Wilayah Udara; Wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
  • Wilayah Usaha; (kelistrikan) Wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
  • Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); Bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
  • Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK); Wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, danf atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.

Wisata

  • Wisata; Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
  • Wisata Agro Berbasis Hortikultura (wisata agro); Kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

Wisatawan

  • Wisatawan; Orang yang melakukan wisata.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

X

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Y

A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Yayasan

  • Yayasan; Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Z

Zakat

  • Zakat; Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zat

  • Zat Radioaktif; Setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).

Zona

  • Zona Karantina; Area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
  • Zona; Ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
  • Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); Jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
  • Zona Karantina; Area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Zonasi

  • Zonasi; (cagar budaya) Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
  • Zonasi; (pesisir) Suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

Zoonosis

  • Zoonosis; Penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

back to the top

Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Leave a comment
Photo by Pixabay on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini.

Latar Belakang

Mengikuti pemberitaan pada beberapa media online yang bertemakan “petisi” penolakan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Pegawai Negeri Sipil berkenaan dengan pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021 yang dianggap cukup besar oleh sekelompok orang tertentu karena pembayaran THR besarannya tidak termasuk nominal tunjangan kinerja. Hal ini berbeda dengan pembayaran THR yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 lalu, dimana pembayaran THR besarannya termasuk nominal tunjangan.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Petisi ini menarik perhatian penulis untuk menyampaikan pandangan hukum melalui artikel ini yang disampaikan secara yuridis normatif.

Tinjauan Pustaka

  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Permasalahan

Memperhatian hal-hal tersebut di atas, menimbulkan beberapa pertanyaan dalam diri penulis, yaitu:

  1. Apakah isi petisi tersebut?
  2. Apakah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) besarannya termasuk nominal tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis membahasnya secara yuridis normatif dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Isi Petisi “THR”

Petisi mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah (surat) permohonan resmi kepada pemerintah

Untuk menjaga keakuratan informasi mengenai petisi yang dimaksud, maka penulis menampilkan kutipan tentang isi petisi melalui link change.org, dengan kutipan sebagai berikut:

Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan Gaji-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja.

(sumber:https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429094045-532-636278/thr-pns-2021-tanpa-tunjangan-kinerja-dan-insentif 

Hal ini berbeda dengan penyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan Gaji 13 ASN Tahun 2021 akan dibayar full dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana telah dilakukan di Tahun 2019

(sumber https://tirto.id/fXWf 

Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. 

Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yg berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019.

Selain itu, petisi ini juga mendorong agar Anggota DPR meminta penjelasan & pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan Gaji-13 Tahun 2021 tersebut. 

Mari dukung dan sebarkan, agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa covid-19 dengan konsumsi dari ASN. 

Merdeka! 

Sumber: Petisi · THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019 · Change.org

Petisi ini pada intinya berisikan dukungan terhadap program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru, untuk itu meminta presiden melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agar memasukan unsur tunjangan kinerja dalam pembayarannya.

Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara

Penulis membandingakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, dalam hal besaran pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019

Besaran pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai berikut:

  • Tunjangan hari raya dibayarkan sebesar penghasilan satu bulan yang didasarkan pada nilai atau besaran penghasilan yang telah dibayarkan dua bulan sebelum hari raya. 
  • Apabila pada saat pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan lebih kecil dari pengasilan yang diterima pada dua bulan sebelum hari raya, maka selisih kekurangan pembayaran tunjangan hari raya karena perubahan pengahasilan tersebut tetap akan dibayarkan.

Kategori penghasilan yang besarannya menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Gaji pokok.
  • Tunjangan keluarga.
  • Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Penghasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019) Pengasilan yang tidak dimasukan sebagai dasar pembayaran tunjangan hari raya adalah sebagai berikut: (Pasal 3 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2019)

  • Tunjangan bahaya.
  • Tunjangan resiko.
  • Tunjangan pengamanan.
  • Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.
  • Tambahan Pengasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
  • Insentif khusus.
  • Tunjangan selisih penghasilan.
  • Tunjangan penghidupan luar negeri.
  • Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain diluar sebagaimana penghasilan yang menjadi dasar pembayaran tunjangan hari raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021

Dasar hukum pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, yang menyatakan:

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:

  • a. gaji pokok;
  • b. tunjangan keluarga;
  • c. tunjangan pangan; dan
  • d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Komponen yang tidak termasuk dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

  • a. tunjangan kinerja;
  • b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
  • c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
  • d. insentif kinerja; e. insentif kerja;
  • f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  • g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; h. tunjangan pengamanan;
  • i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  • j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  • k. insentif khusus;
  • l. tunjangan khusus;
  • m. tunjangan pengabdian;
  • n. tunjangan operasi pengamanan;
  • o. tunjangan selisih penghasilan;
  • p. tunjangan penghidupan luar negeri;
  • q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
  • r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Dengan membandingkan duah buah peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas memang tidak disebutkan bahwa tunjangan kinerja termasuk dalam komponen besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang salah satunya adalah Pegawai Negeri SIpil (PNS).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:

  • Petisi merupakan permohonan kepada pemerintah, dengan petisi yang menjadi judul artikel ini berarti penandatangan petisi berharap/bermohonan kepada pemerintah agar peninjauan kembali terhadap besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) memasukan komponen tunjangan kinerja.
  • Sesuai dengan dasar hukum yang menjadi dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 ini yaitu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, disebutkan bahwa tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Saran

Kepada para aparatur negara dalam hal ini khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Semoga aritkel singkat ini bermanfaat bagi yang membacanya, dan bisa dibagikan kepada yang memerlukan informasi mengenai hal ini. (RenTo)(040521)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Zakat

Pengertian Zakat menurut Bahasa

Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yaitu ZAKKA yang mempunyai arti bangkit, tumbuh, berkembang.

Pengertian Zakat  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak.

Pengertian Zakat menurut Istilah

Menurut istilah zakat merupakan amal wajib dalam rangka penyucian jiwa dan harta sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-qur’an.

Penyucian jiwa ini sebagaimana firman-Nya dalam Ass-Sham ayat 7 – 10:

 وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا

demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya.

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu),

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

Memperhatikan ayat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa cara untuk menyucikan jiwa itu adalah dengan ketakwaan.

Ketakwaan dapat dicapai melalui salah satu cara yaitu dengan menunaikan kewajiban membayar zakat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-quran, antara lain:

  • Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung petunjuk untuk menunaikan zakat, seperti: surat Al-Baqarah ayat 3, 43, 83, 110, 177, 277.

Jenis Zakat

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dapat disampaikan dalam urai ini bahwa zakat tersebut terdiri dari dua jenis saja, yaitu:

  • Zakat nafs (jiwa) atau biasa disebut zakat fithra.
  • Zakat maal (harta).

Zakat Nafs (jiwa)/Fithra

Hadits tentang keutamaan zakat fitrah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fithri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah”.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pengertian Zakat Fithra

Berdasarkan hadits sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pengertian zakat fithra Zakat fithra adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang merupakan pensucian diri bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.

Hukum Zakat Fitrah

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu, sebagaimana disampaikan melalui hadits berikut ini:

hadis Ibnu Umar ra yang berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan” (HR. Bukhari Muslim).

Dengan demikan, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap diri pribadi muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kadar Zakat Fitrah

Kadar zakat maksudnya adalah besaran atau nilai atau jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dalam hal zakat fithra, terdapat dua pendapat yaitu:

  • Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha’ (di Indonesia, berat satu sha’ dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.
  • Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha’ menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.

Zakat Maal (Harta)

Dalil dalam Al-Qur’an yang menjadi pedoman mengenai zakat harta antara lain:

Adh-Dhariyat ayat 19

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّۭ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةًۭ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌۭ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jenis dan Bentuk Harta yang Dibayarkan Zakatnya

Berdasarkan beberapa dalil mengenai jenis dan bentuk harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah:

  • Emas dan Perak.
  • Binatang Ternak.
  • Hasil Perkebunan dan Pertanian.
Emas dan Perak

Dalil naqli mengenai kewajiban menunaikan zakat harta berupa emas dan perak adalah :

  • Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikelurkan zakatnya) dari padanya 5 dirham ; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya dan pada harta-harta ( emas dan perak) tidak ada hak zakat,kecuali apabila sudah lewat satu tahun.” HR Abu dawud.
  • Hadits Tirmidzi 563 (sumber mutiarahadits,com)

Saya tak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda & hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Bakar & Amru bin Hazm. Abu ‘Isa berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Al A’masy & Abu ‘Awanah serta yg lain dari Abu Ishaq dari ‘Ashim bin Dlamrah dari Ali, diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats Tsauri & Sufyan bin ‘Uyainah serta yg lainnya dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali. Dia berkata, saya bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits ini, dia menjawab, keduanya menurutku merupakan hadits shahih dari Abu Ishaq. Tidak menutup kemungkinan hadits ini diriwayatkan dari keduanya (‘Ashim bin Dlamrah & Al Harits). [HR. Tirmidzi No.563].

Syarat dan Ketentuan Zakat Emas dan Perak

Berdasarkan uraian dalil di atas mengenai zakat emas dan perak harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  • Emas jika mempunyai 20 dinar, maka besaran zakatnya adalah 0,5 dinar.
  • Perak jika mempunyai 40 dirham, maka besaran zakatnya adalah 1 dirham.
  • Melewati masa atau waktu satu tahun.

Setelah memenuhi syarat dan ketentuan tersebut di atas, maka zakat atas emas dan perak wajib untuk dibayarkan atau dikeluarkan.

Binatang Ternak

Binatang ternak juga dikenakan zakat bagi pemiliknya, sebagaimana dalil hadits tersebut di bawah ini:

  • Hadits Tirmidzi 564 (sumber: mutiarahadits.com)

pada tiap lima ekor unta, zakatnya satu ekor kambing & setiap sepuluh ekor unta zakatnya dua ekor kambing, setiap lima belas ekor unta zakatnya tiga ekor kambing, serta pada tiap dua puluh ekor unta zakatnya empat ekor kambing. jika mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima, maka zakatnya satu ekor bintu makhad (unta betina yg telah memasuki tahun kedua), jika jumlahnya diatas tiga puluh lima sampai empat puluh lima maka zakatnya satu ekor bintu labun (unta betina yg telah memasuki tahun ketiga), & diatas empat puluh lima sampai enam puluh ekor zakatnya satu ekor Hiqqah (unta yg memasuki tahun keempat), dari enam puluh satu ekor sampai tujuh puluh lima ekor zakatnya satu ekor Jadza’ah (yang telah memasuki tahun kelima). Diatas tujuh puluh lima hingga sembilan puluh ekor zakatnya dua bintu labun, jika diatas sembilan puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor zakatnya dua ekor Hiqqah, jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor maka dari setiap lima puluh ekor unta zakatnya satu Hiqqah & pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor bintu labun. Adapun zakat kambing, pada setiap empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya satu ekor kambing, jika diatas seratus dua puluh hingga mencapai dua ratus ekor, zakatnya dua ekor kambing, jika jumlahnya seratus dua puluh satu hingga tiga ratus ekor, zakatnya tiga ekor kambing, jika jumlahnya diatas tiga ratus ekor kambing maka pada setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor kambing, hal ini berlaku jika jumlahnya mencapai empat ratus ekor kambing. Tidak boleh menyatukan beberapa kawanan kambing yg terpisah, demikian juga tak boleh memisahkan satu kawanan kambing dgn niatan menghindari kewajiban zakat, jika satu kawanan hewan milik bersama, maka zakatnya diambil dari keduanya. Tidak boleh diambil zakatnya dari hewan yg sudah tua ataupun cacat. Az Zuhri berkata, jika amil zakat datang, maka hendaknya dia membagi kambing dalam tiga bagian, kualitasnya bagus, sedang & rendah. Lantas dia mengambil zakat dari golongan yg sedang, namun Az Zuhri tak menyebutkan tentang sapi. Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Bakar, Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Abu Dzar & Anas. Abu ‘Isa berkata, hadits Ibnu Umar adl hadits hasan shahih, diamalkan oleh kebanyakan para fuqaha. Yunus bin Yazid serta beberapa orang telah meriwayatkan hadits ini dari Az Zuhri dari Salim, namun semuanya tak memarf’ukannya kecuali Sufyan bin Husain. [HR. Tirmidzi No.564].

  • Hadits Tirmidzi 565

Pada setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Tabi’ atau Tabi’ah (sapi jantan atau betina yg telah memasuki tahun kedua) & pada setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya satu ekor Musinnah (yang telah memasuki tahun ketiga) . Dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Mu’adz bin Jabal. Abu ‘Isa berkata, demikianlah ‘Abdus Salam bin Harb meriwayatkannya dari Khushaif, sedangkan ‘Abdus Salam adl orang yg tsiqah & hafizh. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syarik dari Khushaif dari Abu ‘Ubaidah dari ayahnya Abdullah, sedangkan Abu ‘Ubaidah belum pernah meriwayatkan hadits dari ayahnya. [HR. Tirmidzi No.565].

Syarat dan Ketentuan Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak sebagaimana yang diebutkan dalam hadits yaitu: kuda, unta, kambing dan sapi.

Terhadap binatang ternak tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikeluarkan/dibayarkan zakatnya.

  • Setiap 5 ekor unta, besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 1 ekor kambing. Hal ini berlaku kelipatan sampai dengan jumlah unta sebanyak 20 ekor unta.
  • 20 – 35 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor bintu makhad (unta betina yg telah memasuki tahun kedua)
  • 35 – 45 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor bintu labun (unta betina yg telah memasuki tahun ketiga).
  • 40 – 60 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor Hiqqah (unta yg memasuki tahun keempat).
  • 60 – 75 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor Jadza’ah (yang telah memasuki tahun kelima).
  • 75 – 90 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua bintu labun.
  • 90 – 120 ekor unta, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua puluh ekor zakatnya dua ekor Hiqqah.
  • Jika lebih dari 120 ekor unta, maka setiap 50 ekor unta zakat yang dikeluarkan adalah satu Hiqqah, dan pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor bintu labun
  • 40 – 120 ekor kambing, zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor kambing.
  • Setiap 100 ekor kambing bagi pemilik yang jumlah kambingnya di atas 300 ekor, zakat yang harus di bayarkan adalah 1 ekor kambing.
  • Hadits Tirmidzi 566 (sumber: muitarahadits.com)

untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor Tabi’ atau Tabi’ah, & setiap empat puluh ekor sapi zakatnya satu ekor Musinnah. Serta mengambil jizyah dari setiap yg baligh satu dinar atau seharga satu dinar seperti baju ma’afir (baju yg dibuat di Ma’afir salah satu daerah di Yaman). Abu ‘Isa berkata, ini adl hadits hasan. Sebagian ahlul hadits meriwayatkannya dari Sufyan dari A’amasy dari Abu Wail dari Masruq bahwasannya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman & menyuruhnya untuk mengambil…..dst, riwayat ini lebih shahih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ja’far, telah menceritakan kepada kemi Syu’bah dari Amru bin Murrah dia berkata, saya bertanya kepada Abu ‘Ubaidah bin Abdullah, apakah dia mengingat sesuatu dari Abdullah?
Dia menjawab, tidak. [HR. Tirmidzi No.566].

Hasil Perkebunan dan Pertanian

Dalam hal hasil perkebunan dan pertanian tidak lupa diatur juga mengenai kewajiban zakatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

  • Hadits Tirmidzi 568

Tidak ada kewajiban zakat jika unta kurang dari lima ekor, & tak ada kewajiban zakat pada perak yg kurang dari lima uqiyah (satu uqiyah ialah empat puluh dirham), & tak ada kewajiban zakat pada hasil Bumi yg kurang dari lima wasaq (satu wasaq sama dgn 60 sha’ yaitu sekitar 656 kg. Gabah). dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir & Abdullah bin Amru. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan & Syu’bah & Malik bin Anas dari Amru bin Yahya dari ayahnya dari Abu Sa’id Al Khudri dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam seperti hadits Abdul aziz dari Amru bin Yahya. Abu Isa berkata, haditsnya Abu Sa’id adl hadits hasan shahih, hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalur & diamalkan pula oleh ahlul ilmi bahwa tak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada hasil Bumi yg kurang dari lima wasaq, satu wasaq adl 60 sha’, sedangkan lima wasaq adl tiga ratus sha’, & sha’ menurut Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam sebanyak lima sepertiga kati (satu kati sekitar 8 ons atau satu liter). Sedangkan gantangnya penduduk Kufah adl delapan kati. Tidak ada zakat perak yg kurang dari lima Uqiyah, satu Uqiyah sama dgn empat puluh dirham, jadi lima wasaq sama dgn dua ratus dirham. Tidak ada zakat pada unta yg kurang dari lima ekor, jika mempunyai unta dua puluh lima ekor, maka zakatnya adl satu ekor bintu Makhadl, jika memiliki unta kurang dari lima ekor, maka setiap lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing. [HR. Tirmidzi No.568].

Syarat dan Ketentuan Zakat Hasil Perkebunan dan Pertanian
  • Hasil perkebunan dan pertanian tersebut jika hitung kurang dari 5 wasaq (lima wasaq = 60 sha’ = kurang lebih 656 kg gabah) tidak ada kewajiban zakat.

Zakat hasil perkebunan dan pertaniaan menurut hadits tersebut di atas kemudian di”qias”kan kepada dirham, yangmana 5 wasaq = 200 dirham.

Harta yang wajib dikeluarkan zakat juga harus memenuhi syarat secara syariat, antara lain:

  1. Milik sendiri dan bersumber dari yang halal.
  2. Memperoleh penghasilan dari produktivitas harta tersebut.
  3. Mencapai nisab, yaitu batasan paling sedikit jumlah harta atas kewajiban terhadap harta yang harus dikeluarkan zakatnya.
  4. Jangka waktu satu tahun kepemilikan atas harta terebut.

Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya

Zakat harta sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sampai saat ini masih tetap berlaku, bahkan dimasa yang akan datang tetap berlaku dengan segala penamaan dan istilah yang digunakan.

Salah satu contoh istilah yang digunakan untuk zakat harta adalah zakat profesi. Ulama meng”qias”kan perhitungan zakat profesi sama dengan perhitungan zakat emas, yang perhitungan zakat emas sebagaimana telah diuraikan diatas.

Ilustrasi Perhitungan Zakat Harta

Perhitungan zakat emas sesuai dengan ketentuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

  • Menggunakan dinar; yaitu mata uang arab yang terbuat dari emas yang nilai satu dinarnya sama dengan 4,25 gr emas (sebagian ada yang menghitung 1 dinar = 4,38 gr emas)
  • Nisab emasnya adalah 20 dinar, zakat yang dikeluarkan adalah 0,5 dinnar, ini berarti 2,5%
  • Jangka waktunya telah lebih dari satu tahun.

Jadi berapa nisab emas yang harus dizakatkan?

20 dinar, zakatnya adalah 0,5 dinar

20 dinar x 4,25 gr emas = 85 gr emas, kalau dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan nilai emas 1 gr = Rp1.000.000,- maka nisab emas tersebut adalah sebesar Rp85.000.000,-

Jadi zakat harta yang dibayarkan untuk 85 gr emas adalah 2,13 gr emas, atau Rp85.000.000,- x 2,5% = sekitar Rp2.125.000,-

Kapan dibayarkan zakat tersebut?

Zakat harta berupa emas tersebut dibayarkan setelah sampai nisabnya dan dengan batas waktu atau periode penyimpanannya sudah mencapai satu tahun.

Semoga uraian singkat yang bersifat umum ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. (RenTo)(030221)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Opini

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang terjadi di daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan minyak dan gas bumi, khususnya mengenai tata niaga minyak dan gas bumi di Indonesia.

Untuk itu penulis menyampaikan pandangannya melalui tulisan ini yang disajikan dengan metode yuridis normatif  

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah.

Dalam uraian ini terlebih dahulu disampaikan beberapa informasi umum  untuk kesamaan pemahaman dalam hal yang berkenaan dengan judul.

Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan minyak dan gas?

Penyelenggaraan minyak dan gas bumi adalah serangkaian kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Siapa penyelenggara minyak dan gas bumi di Indonesia?

Penyelenggara minyak dan gas bumi adalah Pertamina yang ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam hal penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Permasalahan

Apakah pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi di Indonesia?

Pembahasan

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, penulis menyampaikan mengenai beberapa pokok pikiran antara lain mengenai sejarah singkat Pertamina, urusan pemerintahan konkuren, dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pertamina.

Sejarah Singkat Pertamina

Pertamina mulai dibentuk sekitar tahun 1950-an sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 1960 berstatus sebagai perusahaan negara, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai penyelenggara Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan melalui kegiatan usaha.

Pertamina ditetapkan menjadi holding company pada 12 Juni 2020 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara di sektor energi dan sumber daya mineral

Saat ini pertamina membawahi lima subholding yang bergerak di bidang energi, yaitu:

  • Upstream Sub-holding yang secara operasional dijalankan oleh PT. Pertamina Hulu Energi.
  • Gas Sub-Holding yang dijalankan oleh PT. Perusahaan Gas Negara.
  • Refinery & Petrochemical Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Kilang Pertamina Internasional.
  • Power & NRE Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Pertamina Power Indonesia, dan Commercial & Trading Sub-holding yang dijalankan oleh PT. Patra Niaga.
  • Shipping Company yang dijalankan oleh PT. Pertamina International Shipping.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan sebagaimana kita ketahui bersama terdiri atas urusan pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Baca juga: Urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai bidang-bidang urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu bidang dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan pilihan, yang  terdiri dari beberapa sub-urusan, yaitu: geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan,

Hubungan Pertamina dengan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan menjadi kegiatan usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi, dan kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Baca juga: Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Pertamina sebagai penyelenggara minyak dan gas bumi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan holding company yang membawahi beberapa perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sebagai sebuah perusahaan, pertamina tentunya berorientasi pada visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan guna mendapatkan keuntungan melalui strategi bisnis yang sudah dirumuskan.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahn konkuren sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hubungan antara pertamina dengan pemerintah daerah berkenaan dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral khususnya sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat turut serta dalam strategi bisnis yang telah dirumuskan pertamina dalam rangka mewujudkan visi dan misiya karena memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kesimpulan

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Angka I huruf CC disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral berkenaan dengan sub-urusan minyak dan gas bumi.

Demikian juga halnya dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan konkuren dalam bidang energi dan sumber daya mineral dengan sub-urusan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan menunjuk Pertamina sebagai penyelenggara dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi. (RenTo)(210121)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Tinjauan Yuridis

Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.

Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan salah satu dampak negatif yang penulis ketahui dari media dalam jaringan (online) adalah mengenai kebijakan dalam bentuk produk hukum yang ditetapkan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Ketidak sesuaian antara kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk produk hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun secara sistematis memang telah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun isi atau materinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal seperti ini dapat saja terjadi dikarenakan alasan politik, ketidakmengertian, atau pun bentuk arogansi kekuasaan kepala daerah. Akan tetapi perlu diketahui dengan ditetapkan kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya.

Memperhatikan peristiwa dari fenomena tersebut, penulis menyampaikan paparan mengenai kekuatan hukum sebuah peraturan kepala daerah.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pertanyaan:

  1. Dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  2. Bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?
  3. Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?
  4. Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?
  5. Apa itu ketentuan pidana?

Tinjauan Pustaka

Penulis menggunakan literasi dalam uraian ini, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Artikel dengan judul Mengenal Hukum Pidana Indonesia pada blog Hukum Positif Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini menggambarkan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau tata pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

Pasal 7 ayat (1); Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  • a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • d. Peraturan Pemerintah;
  • e. Peraturan Presiden;
  • f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2); Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pasal 8 ayat (1); Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2); Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 15

Pasal 15 ayat (1); Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

Pasal 15 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perlu disampaikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum Pidana

Uraian mengenai hukum pidana dapat dibaca pada artikel berjudul “Mengenal Hukum Pidana Indonesia”, yang dimuat dalam blog Hukum Positif Indonesia.

Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan diatas pada bab permasalahan, bahwa sejauhmana kekuatan mengikat sanksi pidana yang terdapat dalam sebuah peraturan kepala daerah?

Pada bab pembahasan ini akan diuraikan yang menjadi permasalahan tersebut di atas dengan metode yuridis normatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan negara hukum ini mempunyai pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang dalam setiap tindakannya, baik itu mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, subjek hukum dengan negara, maupun ketatanegaraan dan administrasi negara didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jelas disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lantas dimana kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa;

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Jadi Peraturan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lalu bagaimana kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah?

Kedududukan hukum Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa;

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Apa saja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah?

Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam ketetentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

  • a. mengajukan rancangan Perda;
  • b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  • c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  • d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  • e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, dengan jelas disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah.

Dapatkah Peraturan Kepala Daerah memuat ketentuan pidana?

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat memuat ketentuan pidana. Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

  • a. Undang-Undang;
  • b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  • c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Khusus bagi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat memuat materi ketentuan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
  • Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.

Apa itu ketentuan pidana?

Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa pidana terdiri dari:

  1. Pidana pokok.
  2. Pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas:

  1. Pidana mati; dilakukan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
  2. Pidana penjara; ialah seumur hidup, atau selama waktu tertentu (paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut).
  3. Pidana kurungan; pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, didalam daerah dimana ia berada, kecuali Menteri kehakiman atas permintaannya, terpidana memboleh menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 22 KUHP).
  4. Pidana denda;  merupakan pidana untuk membayarkan sejumlah uang sebagai pengganti waktu pidana kurungan tertentu yang terlebih dahulu telah diputuskan oleh hakim.
  5. Pidana tutupan; merupakan hukuman pengganti dari pidana penjara yang diputuskan oleh hakim dikarenakan tindak pidana tindak yang dilakukan terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan tetap dilakukan pada tempat tertentu yang kondisinya lebih baik dari penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

  1. Pencabutan hak-hak tertentu.
  2. Perampasan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim mengenai tanggung jawab beban biaya pidana penjara atau pidana kurungan sebagaimana tersebut.

Khusus Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat bentuk sanksi atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menduduki tingkatan pertama dari semua tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, setelahnya baru ikuti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Kekuatan hukum Peraturan Kepala Daerah adalah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.
  3. Kewenangan Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah membuat peraturan kepala daerah.
  4. Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.
  5. Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian tinjauan yuridis tentang kedudukan hukum sebuah Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan secara singkat, semoga dapat menjadi bahan untuk membuka cakrawala menuju bijaksana. (Rento)(060920)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Opini

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya agar pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (demikian tertulis pada draftnya) tidak dilanjutkan dengan alasan yang dikemukan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menciptakan penjajahan rakyat Indonesia (baca: https://www.gelora.co/2020/07/bertemu-pimpinan-dpr-massa-gebrak-kecewa.html).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Beberapa hal pokok disampaikan dalam tulisan ini mengenai isi rancangan undang-undang tersebut berdasarkan draft yang ada dengan judul BAB II Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Rancangan undang-undang cipta kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strtegis nasional (Pasal 3 draft RUU Cipta Kerja).

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka salah satu kebijakan strategis cipta kerja memuat kebijakan penciptaan atau perluasan lapangan kerja melalui pengaturan yang terkait dengan dengan (Pasal 4 ayat (2) RUU Cipta Kerja):

  1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.
  2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
  3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian.
  4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha

Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha memuat pengaturan mengenai:

  1. Penyederhanaan perizinan berusaha.
  2. Persyaratan investasi.
  3. Kemudahan berusaha.
  4. Riset dan inovasi.
  5. Pengadaan lahan.
  6. Kawasan ekonomi.

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja memuat pengaturan mengenai:

  1. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
  2. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
  3. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
  4. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  5. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M

Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M memuat pengaturan mengenai:

  1. Kriteria UMK-M.
  2. Basis data tunggal UMK-M.
  3. Pengelolaan terpadu UMK-M.
  4. Kemudahan perizinan berusaha UMK-M.
  5. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.
  6. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.

Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional memuat pengaturan mengenai:

  1. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  2. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengawasan, pembinaan dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan setelah dibaca lebih lanjut draft RUU Cipta Kerja, memang dilakukan beberapa perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berkenaan dengan kebijakan strategis cipta kerja.

Perlu diketahui bahwa untuk membuat dan merumuskan rancangan undang-undang dalam rangka penetapan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur mengenai asas pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga diatur mengenai asas materi muatan atau isi dari undang-undang dimaksud, sehingga dalam pembahasannya dapat mengurangi hal-hal yang tendensius terhadap kepentingan kelompok atau golongangan tertentu. Apalagi mengingat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan fraksinya yang bermacam-macam, jadi masih terlalu dini untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan berbagai macam alasan yang tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kajian ilmiah tentang sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian setelah dibaca draft RUU Cipta Kerja secara keseluruhan, penulis menyimpulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya yang kemudian dimuat dalam draft RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. (RenTo)(170720)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Opini

Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan listrik sampai sekitar 100%. Hal ini tentunya merugikan konsumen.

Tagihan listrik yang melonjak tersebut terjadi tanpa didasari pada data pencatatan meteran yang akurat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang merupakan konsumen dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kejadian ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan tentang hak konsumen, diantaranya:

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi hal tersebut para pimpinan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah berusaha untuk mencarikan jalan keluar atas kejadian tersebut, yang hasilnya  adalah, bahwa selisih pembayaran listrik tersebut dapat dicicil beberapa kali pada setiap tagihan bulan berikutnya.

Hak ini menurut penulis tetap saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa kelistrikan, disamping PT. PLN tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen juga tidak mendapatkan haknya.

Dasar Alasan Masyarakat Tetap Dirugikan

Penulis menyampaikan pendapat bahwa masyarakat tetap dirugikan dengan pembayaran selisih tagihan yang dapat dicicil berdasarkan pada sudut pandang ekonomi.

Untuk memudahkan pemahaman penulis sampaikan ilustrasi sebagai berikut:

Ilustrasi I

Tagihan pembayaran listrik untuk setiap meteran yang terpasang terdiri dari biaya beban dan biaya pemakaian dalam satuan KWh. Perhitungan tagihan listrik untuk setiap meteran yang terpasang atas biaya pemakaian per KWh setiap bulannya teridiri dari beberapa blok/kelompok, biasanya ada tiga blok dengan rincian;

  • blok I (pemakaian 0 – 20 KWh) dengan nominal per KWh Rp200,-
  • blok II (pemakian 20 – 40 KWh) dengan nominal  per KWh Rp350,-
  • Blok III (pemakaian 40 – 60 KWh) dengan nominal per KWh Rp500,-

Ilustrasi II

Berdasarkan ilustrasi singkat mengenai besaran perhitungan tagihan listrik di atas, maka apabila seorang pelanggan menggunakan daya listrik sebanyak 50 KWh setiap bulannya, dapat diuraikan besaran biaya pemakaian yang dibayarkan sebagai berikut:

  • Blok I adalah 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II adalah 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III adalah 10 KWh x Rp500,- = Rp5.000,-

Jadi besar biaya tagihan listrik tersebut adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp5.000,- = Rp16.000,- + biaya berlangganan (abonemen).

Dengan pencatatan yang tidak akurat, maka pencatatan pemakaian daya listrik yang tadinya 50 KWh menjadi 100 KWh, akan tetapi tagihannya bukan berarti Rp16.000,- x 2 = Rp32.000,- melainkan perhitungannya menjadi:

  • Blok I 20 KWh x Rp200,- = Rp4.000,-
  • Blok II 20 KWh x Rp350,- = Rp7.000,-
  • Blok III 60 KWh x Rp500,- = Rp30.000,-

Sehingga besaran tagihan bulanan yang dibayarkan adalah Rp4.000,- + Rp7.000,- + Rp30.000,- = Rp41.000,- + biaya berlangganan.

Dengan demikian jelas terdapat selisih Rp41.000,-  –  Rp32.000,- = Rp9.000,-

Kemudian karena pencatatan yang tidak akurat tersebut pelanggan atau konsumen tetap harus melakukan pelunasan pembayaran walaupun dengan cara dicicil.

Ilustrasi III

Angka Rp9000 itu baru untuk satu pelanggan, kalau dikalikan 1 juta pelanggan saja, maka akan bernilai Rp9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Bayangkan jika uang tersebut didepositokan di bank selama masa cicilan, maka jumlahnya akan berlibat ganda dan tetap saja untuk keuntungan bagi PT. PLN.

Kesimpulan

Jadi solusi dengan tetap membayar selesih tagihan listrik oleh pelanggan kepada PT. PLN bukanlah solusi yang tepat bagi konsumen atau masyarakat, karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya biaya tagihan tidak akurat.

Sudah seharusnya PT.PLN menghitung ulang besaran biaya tagihan tersebut dengan menggunakan data yang akurat, karena biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat melalui tagihan sudah termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. PLN untuk melakukan pencatatan. (RenTo)(090620)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Opini

Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”

Leave a comment

Hukum Positif Indonesia-

Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang membuktikan kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada.

Virus corona tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, namun keberadaannya pasti dan nyata yang dibuktikan dengan banyaknya pasien yang terpapar oleh virus corona.

Tulisan ini tidak memuat data statistik mengenai pandemi COVID-19 di seluruh dunia, namun melalui tulisan ini penulis melihat sisi lainnya yaitu “kebesaran Tuhan”, oleh karena itu tulisan ini mengambil judul “Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling Sexy”.

Penggunaan kata sexy pada judul hanya merupakan ungkapan penulis betapa Maha Besar dan Maha Kuasanya Tuhan terhadap makhluk ciptaan-Nya yang disebut virus corona.

Terdapat tiga elemen ciptaan Tuhan yang menjadi objek dalam tulisan ini yaitu virus corona, manusia, dan bumi yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Virus Corona

Virus corona merupakan makhluk hidup dengan ukuran sangat kecil, sehingga untuk dapat melihatnya diperlukan alat bantu yang dinamakan mikroskop.

Berdasarkan referensi yang ada telah disebutkan bahwa virus corona dapat menyebabkan penyakit pada manusia begitu “sang virus” memasuki tubuh manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh “sang virus” ini berupa gangguan sistem pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian bagi manusia.

Sepengetahuan penulis bahwa yang namanya virus keberadaannya tidak dapat dibunuh atau dimatikan, virus hanya dapat dilemahkan. Oleh karenanya seluruh ilmuan baik secara perseorangan maupun melalui lembaga penelitian saat ini sibuk mencari vaksin untuk virus corona.

Coba kita renungkan mengenai “sang virus” ini yang merupakan ciptaan Tuhan, berukuran sangat kecil namun mematikan dan membuat panik manusia di alam raya ini.

Baca juga: Virus Corona

Manusia

Manusia merupakan makhluk cipaan Tuhan yang sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran.

Dengan akal pikiran manusia mampu untuk berbuat banyak hal di bumi ini, namun hasil akal pikiran tersebut ada bertujuan untuk kebaikan manusia dan ada pula yang cenderung kerusakan manusia itu sendiri.

Manusia dengan akal pikirannya tersebut merencanakan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pemanfaatan bumi dan menciptakan tatanan kehidupan manusia mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta lain sebagainya.

Namun sayangnya manusia dengan kesempurnaan yang dimilikinya, ada yang berpikir bahwa dia lah segalanya dan merasa dapat menyamai Tuhan dengan segala perencanaan yang mereka buat.

Betapa sempurna rencana manusia tersebut menurut ukuran manusia, ternyata dapat tidak berjalan atau berantakan dengan kata lain amburadul hanya melalui sebuah makhluk yang berukuran sangat kecil.

Sebagai contoh kecil dampak yang diakibatkan oleh virus corona, penulis mengambil contoh negara Indonesia dalam beberapa bidang antara lain bidang politik, perekonomian, sosial dan budaya.

Bidang Politik

Dampak virus corona dalam bidang politik di Indonesia antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Setember 2020, ditunda pelaksanaannya pada bulan Desember 2020.

Bayangkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak yang sudah direncanakan dengan matang pelaksanaannya baik secara individu, maupun organisasi, menjadi berantakan hanya oleh “sang virus”.

Sebagian daerah di Indonesia ada yang melakukan pembatasan sosial berskala besar karena merupakan zona merah pandemi corona, ada juga daerah yang tidak melakukan pembatasan sosial berskala besar walaupun sudah termasuk kategori zona merah pandemi COVID-19 namun melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini mengakibatkan kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia, karena pemerintah pusat sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam nasional.

Lagi-lagi hal ini hanya disebabkan oleh virus bernama corona.

Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian di Indonesia dampak virus corona antara lain banyak pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya atau usahanya menjadi terhenti yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawannya.

Dengan demikian roda perekomian menjadi tersendat dengan melemahnya daya beli masyarakat, hal ini juga disebakan oleh “sang virus”.

Anggaran pendapatan dan belanja negara defisit, sehingga utang luar negeri meningkat untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan masih banyak lagi dampak perekonomian lainnya.

Bidang Sosial dan Budaya

Virus corona juga berdampak pada bidang sosial dan budaya di Indonesia, antara lain para pasien yang meninggal dunia pada saat pandemi corona tidak dapat di makamkan dengan prosesi sebagaimana biasanya melainkan dimakamkan dengan protocol COVID-19.

Menjaga jarak saat berinteraksi dengan menggunakan masker walaupun merupakan bagian dari protokol COVID-19, namun untuk kedua hal tersebut acap kali menjadi sumber pertengkaran antara petugas dengan masyarakat dilapangan terutama bagi daerah yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.

Belum lagi permsalahan sosial lainnya yang ditimbulkan pada saat distribusi bantuan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat meringankan beban perekomian, mulai dari kuantitas bantuan sampai kualitas bantuan bila dinominalkan dengan rupiah.

Sebenarnya masih ada lagi bidang-bidang lainnya yang terdampak hanya oleh “sang virus”.

Bumi

Bumi sebagai wadah atau tempat tinggalnya manusia dan virus corona juga terdampak, namun dampak tersebut penulis kategorikan positif.

Mengapa dikategorikan positif? Menurut pemikiran penulis bumi ini sudah tua dan bumi ini juga harus memperbarui dirinya agar tetap dapat menampung semua makhluk ciptaan Tuhan secara berkelanjutan.

Dengan dilakukannya “lockdown”, berdasarkan pemberitaan yang ada tingkat polusi udara di beberapa negara menurun, hal ini tentu sangat baik untuk meningkatkan kualitas udara yang dihirup oleh manusia sehingga sistem pernafasan manusia bekerja secara normal.

Uraian tersebut di atas hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi perhatian penulis selama masa pandemi COVID-19.

Pecayalah bahwa virus corona itu ada dan nyata, hanya saja sebagian dari manusia karena keserakahannya melakukan kegiatan yang tidak pada tempatnya atau kurang baik, ibarat kata pepatah “memancing di air keruh” atau “mencari kesempatan dalam kesempitan”. (RenTo)070620)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp
Ilmiah, Opini

Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Leave a comment
Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua hal tersebut.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Kekarantinaan Kesehatan

Pengertian Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah kedaruratan kesehatan masyarakat yang juga mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pengertian lainnya mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mempunyai pengertian yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19)  sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Setelah mengetahui pengertian dari kedua variable yang menjadi judul artikel ini, maka penulis menguraikannya dengan ringkas secara yuridis normatif  terhadap variable-variabel tersebut.

Permasalahan

Bagaimana Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar?

Pembahasan

Kekarantinaan Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa; dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut di atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehata di wilayah dapat dibedakan menjadi:

  1. Karantina rumah; adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  2. Karantina rumah sakit; adalah pembatasan sesorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit  dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kotaminasi.
  3. Karantina wilayah; adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
  4. Pembatasan sosial berskala besar; adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan kekarantinaan kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
  2. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.
  3. Dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.
  4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Merujukan pada pengertian pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tersebut diatas, dan mencermati ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) bahwa yang dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar adalah pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan persetujuan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah sebagaimana dinayatakan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan demikian Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagiamana yang diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tetap berpedoman dengan tata cara yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (RenTo)(270420)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Chat on WhatsApp