Category: Ilmiah

Opini, TInjauan Yuridis

Mata Rantai Korupsi

By: Rendra Topan Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan untuk terjadinya banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satu diantaranya adalah masalah korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan perbuatan curang yang bertujuan […]

Indonesia Negara Hukum

By: Rendra Topan Nusantara adalah sebutan lain untuk negara Indonesia, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia inilah yang menjadi dasar penyebutan nusantara, dimana […]

Polemik K1, K2 dan PPPK

Tinjauan Yuridis

By: Rendra Topan Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, pemerintah telah mengeluarkan moratorium berkenaan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis mengartikan moratorium tersebut adalah penundaan penerimaan PNS sebagaimana telah diatur dalam […]

Peduli Sampah

By : Rendra Topan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) merupakan hari yang ditentukan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun begitu penulis berharap hari tertentu tersebut jangan hanya dijadikan seremonial […]

Prostitusi Daring

Prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Sedangkan daring merupakan akronim dari “dalam jaringan” dalam bahasa Inggeris biasa disebut online. Jadi […]

Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkenaan dengan Keorganisasian BP Batam dan Pegawai Negeri Sipil.

Tinjauan Yuridis

By : Rendra Topan Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi  Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]