Category Archives: Pidana Khusus

Tindak Pidana Dalam Perdagangan

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen mengatur juga ketentuan pidana dalam Pasal 104 – Pasal 116, adapun ketentuan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  2. Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  3. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  4. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  5. Pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  6. Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
  7. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  8. Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  9. Eksportir yang mengekspor barang yang mengekspor barang yang ditetapkan sebagi barang yang dilarang untuk diekspor, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak miliar rupiah.
  10. Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
  11. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  12. Penyedia jasa yang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
  13. Setiap pelaku usaha yang meperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi , diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
  14. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin  dari menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.

Ketentuan pidana tersebut prosesnya tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana penyampaian berkas  kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia. (RenTo)(270319)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Tindak Pidana Dalam Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang ketentuan pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu Pasal 62 – Pasal 73.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pidana Pokok atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah:

  1. Orang/korporasi yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  2. Orang/korporasi yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan Badan Standarisasi Nasional (BSN), diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  3. Orang/korporasi yang membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label diluar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat, atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  4. Setiap orang/korporasi yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja meperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  5. Orang/korporasi yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem, yang tidak sesuai dengan SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  6. Orang/korporasi yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan  barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  7. Orang/korporasi yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  8. Orang/korporasi yang memalsukan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian atau membuat tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  9. Setiap orang/korporasi yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo Komite Akreditasi Nasional (KAN), menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, atau personalnya tidak sesuai dengan SNI, atau menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi, diancam dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  10. Orang/korporasi yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Pidana Tambahan atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Selain yang tersebut di atas, pelaku tindak  pidana yang berkenaan dengan SNI dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. Kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar.
  2. Kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.
  4. Pencabutan izin bagi korporasi.
  5. Pencabutan status badan hukum bagi korporasi.

Apabila pelaku tindak pidana SNI tersebut adalah korporasi maka yang bertanggungjawab adalah pemilik dan/atau pengurusnya, serta ancaman pidana menjadi tiga kali lebih besar dari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230319)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

By : Rendra Topan

Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal  yang berkenaan dengan kerahasiaan bank  berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Telah diuraikan dalam artikel sebelumnya tentang pelanggaran dan kejahatan dalam perbankanbahwa salah satu tindak pidana perbankan adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Demikian juga halnya mengenai rahasia bank juga sudah dibahas pada artikel sebelumnya.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan :

  • Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
  • Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Izin Tertulis Bank Indonesia untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, maksudnya adalah dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada semua tingkatan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung harus meminta izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.

Para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan Umum Izin Tertulis yang Diberikan Bank Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Perkara Pidana

Izin tertulis tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung.

Bagaiman jika izin terulisa Bank Indonesia Tidak ada?

Dengan kata lain apabila izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia tidak ada, maka pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam rangka pembuktian tidak dapat dilakukan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Jika Tidak Ada Izin Tertulis dari Bank Indonesia

Seandainya tetap dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana yang berkaitan perbankan, maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur sebagai berikut:

  • Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  • Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Subyek Hukum

Subyek hukum yang dapat diancam pidana pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

  • Polisi
  • Jaksa
  • Hakim
  • Dewan Komisaris
  • Direksi
  • Pegawai bank
  • Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu : akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluargnya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Delik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa barang siapa yang tidak mempunyai izin dalam melakukan periksaan perkara pidana berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya diancam dengan sanksi pidana dan denda.

Obyek Hukum

Sementara itu yang menjadi obyek hukumnya adalah nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sanksi

  • Pidana penjara, dua tahun paling sedikit, dan empat tahun paling lama.
  • Denda, Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sampai dengan  Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Unsur – unsur pidana tersebut di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dan termasuk kepada tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pihak yang berwenang. (RenTo)(210119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By : Rendra Topan

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu

Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :

  • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
  • Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
  • Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
  • Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalnnya kampanye Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
  • Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
  • Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
  • Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
  • Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
  • BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
  • Aparatur Sipil Negara.
  • Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kepala desa.
  • Perangkat desa.
  • Anggota badan permusyawaratan desa.
  • WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
  • Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
  • Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupunkarena kelalaiannya mengakibatkan terganggungya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
  • Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
  • Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecualai pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
  • Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
  • Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksankan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN  yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Setiap orang yang karena kelalainnya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
  • Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
  • Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
  • Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
  • Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
    1. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
    2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
    3. Perbaikan dan pengumuman dafatar pemilih sementara hasil perbaikan.
    4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
    5. Daftar pemilih tambahan.
    6. Daftar pemilih khusus.
    7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, yaitu:

  • Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
  • Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelkasnaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
    1. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Melakukan kegiatakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pseserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba.
    5. Mengganggu keterbiban umum.
    6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
    7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
    8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
    9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
    10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(120119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Photo by Porapak Apichodilok on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

  1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
  3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
  4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
  6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
  9. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

Mengingat tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut di atas yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka setiap perbuatan, tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Perbuatan yang Merupakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada kesempatan ini akan disampaikan secara garis besar tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

  1. Tidak mempunyai izin lingkungan dan tidak mempunyai amdal atau UKL-UPL.
  2. Pajabat yang berwenang, mengeluarkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan.
  3. Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
  4. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3.
  6. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan atau izin lingkungan.
  8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
  9. Pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan pidana yang menguraikan unsur-unsur dari perbutan tindak pidana lingkungan hidup beserta sanksinya diatur dalam Pasal 97 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (RenTo)(181218)

Artikel Terkait

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perbankan

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

  By : Rendra Topan

Kejahatan dan pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan dapat diancam pidana atau dijatuhi hukuman/sanksi, sedangkan pengertian perbankan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Jadi kejahatan dan pelanggaran dalam perbankan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai Tindak Pidana Perbankan adalah seluruh tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang perbankan meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional dan syariah yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Adapun ruang tindak pidana perbankan meliputi (disadur dari buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan; OJK) :

  1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. 
  2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank.
  3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank.
  4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
  5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi.
  6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham.
  7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Tindak pidana perbankan ini merupakan kategori tindak pidana khusus, maksudnya adalah tindak pidana ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri secara lebih jelas dan terinci yaitu Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sehingga dalam tindak pidana perbankan ini berlaku  azas hukum “lex specialis derogat lex generali” maksudnya adalah bahwa ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan  ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. (RenTo) (310818)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Serba-Serbi Tindak Pidana Korupsi

By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Korupsi

Kategori perbuatan yang disebut dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana singkat paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 juga menyebutkan, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari rumusan dua pasal tersebut di atas cukup jelas batasan apa yang dimaksud dengan korupsi. Kemudian sesuai dengan perkembangannya yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kategori Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusan tentang batasan korupsi ini diperluas dan diperjelas, menjadi:

Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara

  1. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut juga dikenakan pidana yang sama dengan yang memberi.
  2. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang berprofesi sebagai advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Bagi hakim dan advokat yang menerima pemberian atau janji tersebut juga dipidana dengan pidana yang sama dengan yang memberi.

Pemborong, Ahli Bangunan, dan Pengawas Bangunan serta Pengawas Penyerahan Barang

  1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, demikian juga bagi penerima barang dimaksud diberlakukan pidana yang sama dengan yang meyerahkan.
  2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
  3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang dan orang yang mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan POLRI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, demikian juga bagi penerima barang dimaksud diberlakukan pidana yang sama dengan yang meyerahkan.

Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri

  1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
  2. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
  3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
  • Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasi karena jabatannya.
  • Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
  • Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Hukum Acara pada Tindak Pidana Korupsi

Uraian singkat di atas merupakan garis besar perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi, dimana proses hukum acaranya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya saja pada saat pembuktian khususnya dalam bentuk petunjuk, terdapat tambahan yaitu: (Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001)

  1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
  2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perlu juga diketahui bahwa pada tindak pidana korupsi menggunakan asas pembuktian terbalik, maksudnya adalah bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan sebagai dasar oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. (RenTo)(221018)

Artikel Terkait

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang

By : Rendra Topan

Semakin berkembangnya kegiatan perbankan di Indonesia dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, tindak pidana pencucian uang terdiri dari:

  • Pencucian uang yang dilakukan secara nyata.
  • Pencucian uang yang dilakukan secara samar atau sembunyi.
  • Pencucian uang yang dilakukan oleh penerima transaksi.

Pencucian Secara Nyata

Pencucian uang secara nyata atau langsung ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucuian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”.
  2. Perbuatannya adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, tujuannya adalah untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian Uang Secara Samar

Pencucian uang yang dilakukan secara samar atau sembunyi diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”
  2. Perbuatannya adalah berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian Uang oleh Penerima Transaksi

Pencucian uang yang dilakukan oleh penerima transaksi diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebgaimana dimaksud dalm Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Subjek hukumnya adalah “setiap orang”
  2. Perbuatannya adalah berupa yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan
  3. Objeknya adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang pengasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Khusus untuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan pada ayat (2) nya tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang.

Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang. terdiri dari orang perorangan (natuurlijk persoon) atau korporasi/badan hukum (rechts persoon).

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum (rechts persoon) apabila memenuhi kriteria:

  1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.
  2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
  3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan
  4. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.

Dalam tindak pidana pencucian uang ini juga diatur mengenai perbuatan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, baik pelakunya berada di dalam maupun di luar negeri.(RenTo)(201018)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi