Category Archives: Pidana Khusus

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak anak dalam proses peradilan anak, dan hak anak dalam menjalani masa pidana.

Pengertian Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tentunya menganut beberapa asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

  1. Pelindungan; meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
  2. Keadilan; bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
  3. Nondiskriminasi; adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
  4. Kepentingan terbaik bagi Anak; adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
  5. Penghargaan terhadap pendapat Anak; adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
  6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
  7. Pembinaan dan pembimbingan Anak; adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, sedangkan pembimbingan maksudnya adalah adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
  8. Proporsional; adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
  9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
  10. Penghindaran pembalasan; adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat beberapa jenis anak atau kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak yang haknya dilindungi oleh undang-undang, yaitu:

  1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum; adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum; adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana; adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak

Setiap anak dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai hak. Hak tersebut dibedakan menjadi:

  1. Hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
  2. Hak anak yang sedang menjalani masa pidana.

Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak anak tersebut adalah:

  1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa
  2. Dipisahkan dari orang dewasa;
  3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. Melakukan kegiatan rekreasional; adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
  5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. Memperoleh advokasi sosial;
  12. Memperoleh kehidupan pribadi; selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
  13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  14. Memperoleh pendidikan;
  15. Memperoleh pelayananan kesehatan;
  16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Anak yang Sedang Menjalani Masa Pidana

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

  1. Mendapat pengurangan masa pidana;
  2. Memperoleh asimilasi;
  3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  6. Memperoleh cuti bersyarat;
  7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak yang sedang menjalani masa pidan tersebut diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Anak

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadialan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012)

Keadilan restoratif meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam hal penyidikan dan penuntutan dalam persidangan tindak pidan yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012)

Hal ini dilakukan untuk melindungi dampak phisikis anak dengan mengacu pada asas-asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraiakan di atas. (RenTo)(251021)

Mengenal Tindak Pidana Terorisme

Photo by Charles Parker on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tindak pidana terorisme pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yang perlu diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, antara lain:

Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (2)

Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini.

Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Kategori Tindak Pidana Terorisme

Secara tindak pidana terorisme mempunyai unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 6 – Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, penulis mengklasifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut:

Tindak Pidana Terorisme Bermaksud untuk Menimbulkan Suasana Teror

Tindak pidana teroris dengan tujuan/bermaksud menimbulkan suasana terror diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

  • Dilakukan dengan sengaja.
  • Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  • Bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara:
    • Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
    • Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasiltas internasional.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Tindak Pidana Terorisme Menimbulkan Suasana Teror

Tindak pidana teroris dengan telah menimbulkan suasana terror diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

  • Dilakukan dengan sengaja.
  • Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  • Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara:
    • Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
    • Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasiltas internasional.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati.

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Terorisme

Perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6 tersebut di atas diuraikan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yaitu:

  • a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
  • b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
  • c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
  • d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
  • e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  • f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
  • g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
  • h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
  • i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  • j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  • k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  • l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  • m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udaratersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  • n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  • o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  • p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  • q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  • r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan Lainnya yang termasuk Tindak Pidana Terorisme

Disamping perbuatan-perbuatan yang yang telah diuraikan di atas, masih terdapat lagi perbuatan lainnya yang termasuk tindak pidana pidana terorisme lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yaitu:

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 10A

  • (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioiogi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  • (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paiing lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

  • a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
  • b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
  • c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
  • d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
  • e. mengancam :
    • 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
    • 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  • f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
  • g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 12A

  • (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  • (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

  • (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
  • (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  • (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

  • a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
  • b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
  • c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasai 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasai 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasa} 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 13A.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Ketentuan Lainnya atas Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan lainnya berkenaan dengan tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

  • Ancaman pidananya ditambah 1/3 apabila melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
  • Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang menjadi fokus pemerintah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, hal ini didasarkan pada ancaman hukumannya, dan memenuhi unsur “bermaksud” saja sudah diancam dengan pidana. (RenTo)(020521)

Tindak Pidana Pornografi

Hukum Positif Indonesia-

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.  

Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam  sebuah kegiatan tertentu yang melanggar norma dan etika di dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

Untuk itu pemerintah dalam menjalankan fungsinya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, guna menjamin kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan beberapa pengertian dari istilah yang digunakan, antara lain:

Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jasa Pornografi

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Larangan dan Pembatasan Pornografi

Larang dan pembatasan pornografi diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Larangan Pornografi

  • Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008)
    • persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
    • kekerasan seksual;
    • masturbasi atau onani;
    • ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • alat kelamin; atau
    • pornografi anak.
  • Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: (Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008)
    • menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    • mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    • menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
  • Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
  • Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
  • Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  • Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
  • Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
  • Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pembatasan Pornografi

  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
  • Pasal 14 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan poronografi merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan/denda sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Pornografi

Sanski pidana atas tindak pidana pornografi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:

  • Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  (Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 33 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Pasal 37 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. (Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 38 UU No. 44 Tahun 2008)

Tindak pidana pornografi sebagaimana tersebut di atas merupakan kejahatan, yang dapat dilakukan secara perorangan maupun atas nama suatu korporasi.

Sanksi Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan oleh Korporasi

Terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  • Pembekuan izin usaha;
  • Pencabutan izin usaha;
  • Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
  • Pencabutan status badan hukum.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah pengurus dari korporasi tersebut. (RenTo)(301220)

Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak

Photo by JJ Jordan on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

  1. Diskriminatif.
  2. Aborsi.
  3. Pembiaran dan penelantaran anak.
  4. Pengangkatan anak.
  5. Penganiayaan dan kekerasan terhadap anak.
  6. Eksploitasi anak.

Diskriminatif

Perbuatan diskriminatif atau perbedaan perlakuan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Aborsi

Perbuatan aborsi yang dilakukan terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. Perbuatan ini merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77A jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembiaran dan Penelantaran Anak

Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori pembiaran dan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Membiarkan anak dalam situasi darurat (yaitu situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

  1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
  3. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
  4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  5. Dalam hal anak yang diangkat tidak diketahui identitasnya, maka dilakukan berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian (Pasal 27 ayat (4)  UU No. 35/2014).

Pengangkatan anak yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penganiayaan dan Kekerasan Anak

Anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan dan kekerasan, untuk itu pelakunya dapat dipidana sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); apabila mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan pidana ditambahkan sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-  (lima miliar rupiah); apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82  jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); selain dengan kekerasan atau ancaman perbuatan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Eksploitasi Anak

Anak tidak boleh dieksploitasi, oleh karena itu pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri , mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  86A jo. Pasal 76G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  5. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  6. Secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  7. Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  8. Menempatkan, membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual  terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  9. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana  denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  10. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana yang dijatuhkan terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda. (RenTo)(250320)

Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas

pertamina

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam kegiatan migas, secara umum pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Tindak Pidana Migas

Tindak pidana dalam kegiatan usaha migas dibedakan menjadi:

  1. Pelanggaran.
  2. Kejahatan.

Pelanggaran

Termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha migas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang melakukan survei umum harus berdasarkan izin dari pemerintah, berkenaan dengan wilayah kerja yang ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap yang ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Jika tidak memilki izin pemerintah diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
  2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahkan data yang diperoleh dari suvei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan milik negara dan dikuasasi oleh pemerintah, yangmana kerahasian data tersebut berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama. Apabila hal ini dilakukan dalam bentuk apapun tanpa hak, maka dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Kejahatan

Termasuk kejahatan dalam kegiatan migas  berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggu Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)
  2. Setiap orang yang melakukan pengolahan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengolahan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
  3. Setiap orang yang melakukan pengangkutan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
  4. Setiap orang yang melakukan penyimpanan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
  5. Setiap orang yang melakukan niaga pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
  6. Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipidana dengan pidana penajra paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
  7. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar).

Terhadap tindak pidana dalam kegiatan migas yang menjadi pelakunya dapat orang perorangan atau korporasi, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda, dengan besaran denda paling tinggi ditambahkan sepertiganya.

Terdapat pidana tambahan dalam hal tindak pidana  kegiatan migas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (RenTo)(141219)

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT

By: Rendra Topan

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi judul yang pilih untuk menguraikan tentang isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebutkan mengenai batasan atau lingkup rumah tangga, dimana lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi:

  1. Suami, isteri, dan anak.
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang ini dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Merujuk pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yangmana perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada koraban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU No. 23/2004).

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat berupa:

  1. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
  2. Kekerasan phisikis; adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  3. Kekerasan seksual; meliputi:
  • Pemaksaan hubugnan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  • Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  1. Penelantaran rumah tangga; setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan juga mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai batasan atau lingkup rumah tangga, maka yang mejadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

  1. Suami, isteri, dan anak.
  2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga.
  3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang ini dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hak Korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

  1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasian korban.
  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum padda setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan, dimana yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan Kepolisian

Bentuk perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian adalah sebagai berikut:

  1. Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau merima laporan kekerasan dalam rumah tangga.
  2. Perlindungan sementara yang dilakukan pihak kepolisian diberikan paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.
  3. Pihak kepolisian selama jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  4. Dalam meberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
  5. Kepolisian wajib memberikan keterangan pada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
  6. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Tenaga Kesehatan

Bentuk tindakan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban adalah sebagai berikut (Pasal 21 UU No. 23/2004):

  1. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standr profesinya.
  2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan yang sebagaimana tersebut di atas dilakukan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pekerja Sosial

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut (Pasal 22 UU No. 23/2004):

  1. Meberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
  2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian  dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative.
  4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial sebagaimana tersebut di atas dikukan di rumah milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Relawan Pendamping

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh relawan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagi berikut (Pasal 23 UU No. 23/2004):

  1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.
  4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pembimbing Rohani

Pembimbing rohani berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa.

Advokat

Adovokat dalam meberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk (Pasal 25 UU No. 23/2004):

  1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
  3. Melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan pendaping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan untuk perlindungan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28 UU No. 23/2004).

Permohonan  perlindungan dimaksud dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada pengadilan negeri setempat melalui panitra, permohonan perlindungan ini dapat disampaikan oleh:

  1. Korban atau keluarga korban.
  2. Teman korban.
  3. Kepolisian.
  4. Relawan pendamping.
  5. Pembimbing rohani.

Terhadap permohonan tersebut pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

  1. Menetapkan suatu kondisi khusus.
  2. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

Perintah perilindungan melalui penetapan pengadilan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang serta dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan tersebut. (RenTo)(281119)

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

penyidikan otoritas jasa keuangan

By: Rendra Topan

Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang hal-hal antara lain:

  1. Kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.
  2. Permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.
  3. Laporan dan/atau Informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
  4. Administrasi penyidikan.
  5. Ketentuan sanksi.

Penyidikan dilakukan tentunya terhadap sebuah tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang mengenai OJK, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca juga: Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia-Bank

Kewenangan Penyidikan

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan disebutkan dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

OJK  merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dilakukan oleh penyidik OJK, dimana penyidik OJK tersebut terdiri atas:

  1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK.
  2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Jadi Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ,yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan seangkaian tindakan penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik OJK dapat dibantu oleh pegawai atau pejabat OJK namun pegawai atau pejabat OJK tersebut bukanlah penyidik OJK.

Penyidik OJK dalam melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hasil penyidikannya disampaikan langsung kepada jaksa untuk kemudian dilakukan penuntutan. Dalam hal ini jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan paling lama Sembilan puluh hari hasil sejak diterimanya hasil penyidikan dimaksud.

Baca juga: Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perbankan

Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian

Penyidik OJK dalam menjalan tugas penyidikannya dapat meminta informasi dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan juga dapat meminta keterangan kepada kustodian mengenai rekening efek para pihak tersebut.

Permintaan Informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian di atur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Semua pihak dapat melakukan atau membuat laporan secara tertulis atau datang langsung kepada OJK berkenaan dengan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mencantumkan:

  1. Nama pelapor.
  2. Identitas pelapor.
  3. Uraian kejadian atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terhadap tindak lanjut sebuah laporan, OJK akan menyampaikan laporan perkembangan penyidikan kepada pihak pelapor atas permintaan tertulis darinya dengan ketentuan setelah OJK menetapkan dimulainya penyidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Administrasi Penyidikan

Adminstrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21011 tentang OJK.

Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sanksi yang berkenaan dengan  permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.

Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dimana secara administrasi terpisah dari kekayaan bank atas permintaan orang yang melakukan penitipan. Jual beli surat berharga, serta penagihan deviden dan bunga termasuk kepada kgiatan custodian, dimana bank hanya bertindak sebagai agen perantara. (RenTo)(161119)

Mengenal Tindak Pidana Perdagangan Orang

By: Rendra Topan

Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkesploitasi.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang tersebut di atas, maka dirumuskanlah pengertian tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh dalam undang-undang ini.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur yang dimaksud berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang dapat iuraikan sebagai berikut:

  1. Subjek atau pelaku
  2. Perbuatan
  3. Objek

Subjek atau Pelaku

Pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah orang perorangan ataupun korporasi.

Perbuatan

Perbuatan yang termasuk ke dalam perdagangan orang adalah:

  1. Perekrutan, adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari kelaurga atau komunitasnya.
  2. Pengangkutan.
  3. Penampungan.
  4. Pengiriman, adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
  5. Pemindahan.
  6. Penerimaan.

Unsur-unsur perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

  1. Ancaman kekerasan.
  2. Penculikan.
  3. Penyekapan.
  4. Pemalsuan.
  5. Penipuan.
  6. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.
  7. Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

Objek

Maksud dari serangkaian perbuatan-perbuatan tersebut di atas adalah untuk memperoleh persetujuan dari orang orang yang memegang kendali atas orang lain yang memang menjadi objek perdagangan orang. Tujuan dari memperoleh persetujuan tersebut adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang terekspolitasi. 

Pengertian eksploitasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Unsur_unsur tersebut di atas apabila terpenuhi pada saat dilakukannya pemeriksaan, maka menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pelakunya dapat dikenakan pidana penjara mulai dari tiga tahun sampai lima belas tahun dan denda mulai dari Rp120.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000.000,-. (RenTo)(290619)

Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

By: Rendra Topan

Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para rekanan bisnis. Hal-hal seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan gratifikasi.

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kembali, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara melalui Surat Edaran Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Dalam surat edaran ini memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Dilarang menerima gratifikasi berupa uang/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko saksi pidana.
  2. Wajib melaporkan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
  3. Permintaan dan, sumbangan sebagai Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara secara individu maupun institusi baik tertulis atau tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
  4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang yang membutuhkan, dan kemudian melaporkannya kepada instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasu, untuk selanjutnya instasi yang bersangkutan melaporkannya kepada KPK.
  5. Pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasioanl untuk kegiatan mudik. Fasilitas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
  6. Pimpinan Kementerian/Lemabag/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti memberikan imbauan secara internal, atau membuata surat edaran terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan pubik lainnya agar para pemangku kepentingan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya.
  7. Demikian juga bagi pimpinan perusahaan atau korporasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka gratifikasi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan call centre 198, berkenaan dengan gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.(RenTo)(300519)

Unsur-Unsur Gratifikasi

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Gratifikasi

Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bgratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bentuk Gratifikasi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui perbuatan gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi, yang termasuk kepada gratifikasi adalah berupa:

  1. Pemberian uang.
  2. Pemberian barang.
  3. Pemberian discount (rabat)
  4. Pemberian komisi.
  5. Pemberian pinjaman tanpa bunga.
  6. Pemberian tiket perjalanan
  7. Pemberian fasilitas penginapan.
  8. Pemberian paket perjalanan wisata.
  9. Pemberian pengobatan secara cuma-cuma.

Uraian perbuatan gratifikasi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 

  1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Unsur garitifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001.

Subjek Hukum

Subjek hukumnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimana yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perbuatan

Perbuatannya adalah menerima pemberian hadiah dalam arti luas sebagaimana telah diuraikan diatas berkenaan dengan pengertian gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan kalau nilai gratifikasi tersebut bernilai Rp10.000.000,- atau lebih kewajiban pembuktian pemberian gratifikasi tersebut berada pada penerima gratifikasi, sedangkan kalau nilainya kurang dari Rp10.000.000,- kewajiban pembuktiannya berada pada penuntut umum.

Sanksi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi tersebut di atas apabila terpenuhi, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.

Namun demikian unsur-unsur gratifikasi tersebut di atas dapat dikecualikan sebagaimana di atur dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
  2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima 
  3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 
  4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dengan demikian selama proses penegakan hukum terhadap gratifikasi berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka setiap gratifikasi dapat diproses oleh aparat penegak hukum.(RenTo)(100519)