Category Archives: Hukum Pidana

Acara Pidana, Pidana Khusus

Ketentuan Tindak Pidana Pemilu

By : Rendra Topan

Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidanan Pemilu

Berikut ini adalah perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu, antara lain yaitu :

  • Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
  • Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat atau peserta Pemilu.
  • Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye.
  • Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalnnya kampanye Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPY, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu.
  • Setiap tim pelaksana atau tim kampanye yang melakukan :
  • Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta Pemilu yang lain.
  • Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
  • Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
  • Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
  • Mahkamah Agung, yaitu : ketua, wakil ketua, ketu muda, dan hakim agung serta hakim di semua badan peradilan, termasuk hakim konstitusi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu : ketua, wakil ketua dan anggota.
  • Bank Indonesia, yaitu : gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur.
  • BUMN/BUMD, yaitu : direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan.
  • Aparatur Sipil Negara.
  • Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kepala desa.
  • Perangkat desa.
  • Anggota badan permusyawaratan desa.
  • WNI yang tidak mempunyai hak pilih. (lihat Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) UU No. 17/2017)
  • Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksan dan tim kampanye Pemilu.
  • Pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang dengan sengaja ataupunkarena kelalaiannya mengakibatkan terganggungya pelaksanaan kampanye Pemilu ditingkat kelurahan/desa.
  • Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu. (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3).
  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
  • Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecualai pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
  • Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
  • Ketua dan setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksankan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN  yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Setiap orang yang karena kelalainnya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara.
  • Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
  • Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.
  • Setiap Panwaslu kelurahan/desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan.
  • Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota.
  • Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
  • Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
  • Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa atau Panwaslu LN dalam :
    1. Melakukan pemutakhiran data pemilih.
    2. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara.
    3. Perbaikan dan pengumuman dafatar pemilih sementara hasil perbaikan.
    4. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap.
    5. Daftar pemilih tambahan.
    6. Daftar pemilih khusus.
    7. Rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Hal yang Merugikan Warga Negara Indonesia yang Memiliki Hak Pilih

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih, yaitu:

  • Setiap anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
  • Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
  • Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelkasnaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberika uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
  • Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
  • Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar :
    1. Mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945.
    2. Melakukan kegiatakan yang membahayakan keutuhan NKRI.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pseserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba.
    5. Mengganggu keterbiban umum.
    6. Mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat atau peserta pemilu lain.
    7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
    8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
    9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
    10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang memang sudah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RenTo)(120119)

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Photo by Porapak Apichodilok on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

  1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
  3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
  4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
  6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
  7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
  8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
  9. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

Mengingat tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan tersebut di atas yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka setiap perbuatan, tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Perbuatan yang Merupakan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pada kesempatan ini akan disampaikan secara garis besar tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

  1. Tidak mempunyai izin lingkungan dan tidak mempunyai amdal atau UKL-UPL.
  2. Pajabat yang berwenang, mengeluarkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan.
  3. Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
  4. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3.
  6. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan atau izin lingkungan.
  8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
  9. Pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan pidana yang menguraikan unsur-unsur dari perbutan tindak pidana lingkungan hidup beserta sanksinya diatur dalam Pasal 97 – Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (RenTo)(181218)

Artikel Terkait

Keterangan Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

  By : Rendra Topan 

Keterangan terdakwa merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuktian di sidang peradilan perkara pidana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu keterangan terdakwa?

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bagaimana status keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan?

Kemudian pada ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Kegunaan Keterangan Terdakwa

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 189 (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) menyebutkan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Sahnya Keterangan Terdakwa

Semua keterangan yang disampaikan oleh terdakwa baru dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dinyatakan di dalam persidangan dan perbuatan itu dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Hal tersebut di atas sudah merupakan azas hukum acara pidana, dan hakim bebas untuk menentukan apakah keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan sesuai atau tidak sesuai menurut keyakinan hakim. (RenTo) (230818)

Artikel Terkait

Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

  by : Rendra Topan

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Disebutkan lebih lanjut dalam tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Implementasi Bukti Petunjuk

Penerapan Pasal 188 ayat (1) KUHAP oleh hakim adalah bertujuan untuk memperkuat keyakinan hakim apakah sudah terjadi tindak pidana, dan apakah terdakwa sebagai pelakunya.

Jadi bukti petunjuk ini bukan hanya dapat menghukum terdakwa tetapi juga sebaliknya dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, dimana hakim dengan keyakinannya menghubungkan semua alat bukti yang ada selama proses  persidangan.

Hakim harus dengan cermat dan teliti serta arif dan bijaksana dalam menyimpulkan suatu perkara tindak pidana berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (RenTo) (220818)

Artikel Terkait

Alat Bukti Surat Dalam Perkara Pidana

Photo by MESSALA CIULLA on Pexels.com

by: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Bukti Surat

Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari :

  1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keaadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
  2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana  yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
  4. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jenis surat yang tersebut diatas agar dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi alat bukti surat  baru dapat dikatakan alat bukti yang sah apabila bila selain dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibawah sumpah juga harus mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya.

Jenis Bukti Surat Lainnya

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP juga menyebutkan macam-macam surat, yaitu:

  • Akta autentik.
  • Akta di bawah tangan.
  • Surat biasa.

Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum namun tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memang untuk dijadikan bukti.

Surat biasa adalah surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

Kekuatan alat bukti surat dalam perkara pidana walaupun dikatakan bukti yang sempurna, namun tidak mempunyai kekuatan yang mengikat selama terdakwa dapat mengajukan sangkalan atas alat bukti surat dimaksud, dan hakim akan menjadikan alat bukti surat tersebut untuk memperkuat keyakinannya dalam membuat keputusan didasarkan pada hubungan antara alat bukti yang sah lainnya. (RenTo)(220818)

Artikel Terkait

Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by Polina Tankilevitch on Pexels.com

by : Rendra Topan

Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana

Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang sah, adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

Peranan para ahli diatur lebih lanjut dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP yaitu; dalam hal diterima sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Selanjutnya Pasal 133 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Demikian juga pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya masalah pembunuhan saja yang harus memerlukan keterangan ahli oleh penyidik, tetapi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh kaum intelektual (white coral crime) juga diperlukan keterangan ahli untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan vonis, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan, yang mana tindak pidana tersebut saat ini masuk ke dalam kelompok tindak pidana khusus. (RenTo)(210818)

Artikel Terkait

Keterangan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

by : Rendra Topan 

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biasa disebut dengan akronim KUHAP.

Syarat Sah Keterangan Saksi

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Saksi harus memenuhi  ketentuan sebagai alat bukti yang sah. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

  1. Pasal 160  ayat (3) KUHAP, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
  2. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan.
  3. Pasal 1 angka (27) KUHAP, bahwa keterangan saksi haruslah apa yang dia dengan sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
  4. Pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (azas unus testis nullus testis).

Apabila saksi tidak mau mengucapkan sumpah maka akan berakibat hukum terhadap keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyebutkan bahwa, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. (RenTo) (190818)

Artikel Terkait

Putusan Sela dan Eksepsi Dalam Persidangan Perkara Pidana

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

By : Rendra Topan

Setelah dibukanya acara persidangan perkara pidana untuk pertama kalinya, kemudian jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Untuk selanjutnya terdakwa atau melalui penasehat hukumnya akan menjawab surat dakwaan tersebut.

Jawaban atas surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum inilah yang biasa disebut dengan eksepsi.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Eksepsi

Eksepsi merupakan jawaban terdakwa atau melalui penasehat hukumnya atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang berisikan keberatan terhadap syarat-syarat formil sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara.

Syarat-syarat formil dimaksud dalam hal ini adalah mulai dari manjemen penyidikan (mindik) sampai dengan syarat-syarat sahnya sebuah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dengan adanya eksepsi, tentunya jaksa penuntut umum akan memberikan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasehat hukumnya tersebut. Kemudian setelah adanya  jawaban jaksa penuntut umum, maka hakim akan membuat putusan sela atau eksepsi.

Putusan Sela

Putusan sela itu sendiri adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara perdata atau pidana sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara.

Adapun putusan sela dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh dapat berupa;

  1. surat dakwaan batal demi hukum, karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
  2. bahwa dalam perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka surat pelimpahan perkara akan di kembalikan kepada jaksa penuntut umum, untuk selanjutnya kejasaan negeri yang bersangkutan akan menyampaikan kepada kejaksaan negeri yang tercantum dalam penetapan hakim ( Pasal 148 KUHAP).
  3. surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, karena  surat dakwaan tersebut sudah lewat waktu (daluarsa), pemeriksaan untuk perkara yang sama sudah pernah dilakukan (nebis in idem), dan perkara memerlukan syarat aduan.
  4. penundaan pemeriksaan perkara karena adanya persellihan kewenangan, karena untuk melanjutkan perkara pidana tersebut diperlukan keputusan hakim perdata terlebih dahulu.
  5. eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya diterima, maka perkara tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya tidak diterima dan hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan (Pasal 156 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal diterimanya eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya oleh hakim berkenaan dengan kewenangan mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, setelah mendengar pendapat dari jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi setempat (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP). (RenTo)(040918)

Artikel Terkait

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Photo by JJ Jordan on Pexels.com

by : Rendra Topan

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang mempunyai peranan penting dalam jalan suatu proses peradilan.

Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:

  1. Sistem Conviction in Time, adalah metode menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim.
  2. Sistem Conviction Raisonee, adalah metode dimana  keyakinan hakim dibatasi oleh adanya alasan-alasan yang mendukung hal tersebut.
  3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, adalah metode menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya berdasarkan alat bukti yang sah.
  4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, adalah metode yang menggabungkan  secara komprehensif antara keyakinan hakim dengan pembuktian menurut undang-undang secara positf.

Sistem hukum Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan alat bukti yang sah yaitu :

  1. Keterangan saksi.
  2. Keterangan ahli.
  3. Bukti surat.
  4. Bukti petunjuk.
  5. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berkenaan dengan pembuktian dalam hal putusan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP adalah, surat putusan pemidanaan hendaknya memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa.

Berikutnya pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan yang tersebut pada ayat (1) maka putusan tersebut batal demi hukum. (RenTo) (180818)

Artikel Terkait

Masa Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

Hukum Positif Indonesia
Photo by Donald Tong on Pexels.com

By : Rendra Topan

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah, Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pihak yang Melakukan Penahanan

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa yang dapat melakukan penahanan adalah :

  1. Penyidik
  2. Penuntut Umum
  3. Hakim

Penyidik

Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari, dan apabila untuk untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai, maka penyidik melalui penuntut umum yang berwenang dapat diperpanjang untuk paling lama empat puluh hari.

Jadi total masa tahanan yang dilakukan penyidik adalah enam puluh hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, penyidik dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan sebelum masa tahanan berakhir, tetapi apabila masa tahanan setelah dilakukan masa perpanjangan penanahan pemeriksaan juga belum selesai, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP).

Penuntut Umum

Penuntut umum juga untuk kepentingan pemeriksaan dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama dua puluh hari, apabila selama waktu tersebut pemeriksaan juga belum selesai, penuntut umum melalui ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang masa tahanan paling lama tiga puluh hari.

Jadi total masa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah selama lima puluh hari. Apabila lewat dari lima puluh hari masa penahanan, maka penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Namun penuntut umu dapat juga mengeluarkan tersangka dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 25 KUHAP).

Hakim

Hakim yang mengadili perkara pidana terhadap tresangka/terdakwa di wilayah hukumnya, selama masa persidangan juga dapat melakukan penahanan selama tiga puluh hari, dan dapat diperpanjang melalui ketua pengadilan negeri untuk paling lama enam puluh hari.

Hakim juga dapat mengeluarkan terdakwa sebelum masa tahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Jumlah keseluruhan masa tahan oleh hakim adalah sembilan puluh hari, apabila selama masa penahanan dan setelah dilakukan perpanjangan penahanan perkara tersebut juga belum diputus, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 KUHAP).

Jenis penahanan 

Berdasarkan Pasal 22 KUHAP disebutkan bahwa jenis penahanan terdiri dari :

  1. Penahanan rumah tahanan negara.
  2. Penahanan rumah.
  3. Penahanan kota.

Penyidik, penuntut umum atau hakim mempunyai kewenangan untuk mengalihkan setiap jenis tahan tersebut di atas berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim.

Dasar dilakukannya penahanan

Berdasarkan alat bukti yang cukup, alasan yang menjadi dasar penahanan adalah sebagai berikut:

  1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mealrikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
  2. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Tata Cara Melakukan Penahanan

Adapun tata cara untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik atau penuntut umum adalah dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahan disertai dengan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat dilakukan penahanan.

Perpanjangan Masa Penahanan yang Melebihi Ketentuan

Perpanjangan penahanan dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang diatur oleh Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP apabila:

  1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan masa penahanan seperti ini adalah tiga puluh hari dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga puluh hari berikutnya, atas dasar permintaan dari penyidik dan penuntut umum diberikan oleh ketua pengadilan negeri, pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi dan pemeriksaan banding diberikan oleh mahkamah agung (Pasal 29 KUHAP). (RenTo)(131018)

Artikel Terkait

Penangkapan dalam Peristiwa yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com


By : Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tata Cara Penangkapan

Selanjutnya Pasal 16 – Pasal 19 KUHAP mengatur tentang tata cara penangkapan ini. Dalam KUHAP disebutkan bahwa selama untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Demikian juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang juga untuk melakukan penangkapan.

Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP), dan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surta perintah yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa penangkapan dilakukan dengan tata cara sebagai beikut :

  1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19 KUHAP).
  2. Dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Menunjukan surat tugas/perintah, yang mencantumkan : identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara yang disangkakan.
  4. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkpan dilakukan.(Pasal 18 ayat (3) KUHAP)

Dikecualikan untuk surat perintah penangkapan apabila tertangkap tangan, dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan yang tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. (Pasal 18 ayat (2) KUHAP)

Pengertian Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan mempunyai pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (19) KUHAP yang menyebutkan bahwa tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabilla sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Jadi unsur tertangkap tangan sebagaimana tersebut di atas adalah tertangkapnya seorang :

  1. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
  2. Segera setelah tindak pidana dilakukan.
  3. Diserukan oleh masyarakat sebagai pelaku tindak pidana
  4. Ditemukan benda yang diduga sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, turut melakukan, atau mebantu melakukan.

Petugas polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan seperti yang tersebut diatas adalah petugas polisi yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. (RenTo)(261018)

Artikel Terkait