Category Archives: Hukum Pidana

Acara Pidana, Pidana Khusus

Penyampaian Putusan Dalam Hukum Acara Pidana

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

By: Rendra Topan

Pengadilan dalam semua tingkatan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung menerbitkan putusan atas perkara yang yang telah selesai proses pemeriksaannya. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis ada yang dinamakan petikan dan ada pula yang disebut dengan salinan dalam hukum acara pidana.

Menurut penulis petikan putusan merupakan ringkasan dari salinan putusan terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan suatu suatu perkara.

Tata cara penyampaian petikan dan salinan putusan diatur dalam Pasal 226 KUHAP dan Pasal 443 KUHAP, yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Pasal 226 KUHAP

  1. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
  2. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
  3. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizing ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 243 KUHAP 

  1. Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
  2. Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
  3. Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
  4. Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
  5. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Terhadap putusan kasasi berdasarkan Pasal 257 KUHAP berlaku tahapan sebagiamana diatur dalam Pasal 226 KUHAP dan Pasal 243 KUHAP, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

Pasal 226 KUHAP dan Pasal 243 KUHAP diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Petikan putusan sudah dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan karena sudah memuat amar putusan majelis terutama dalam perkara pidana yang berkenaan dengan hak asasi manusia dalam hal penahanan terhadap terdakwa, oleh sebab itu Pasal 226 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”. (RenTo)(240619)

Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bentuk Isi Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana

Photo by Pixabay on Pexels.com

Isi putusan dituangkan oleh hakim dalam sebuah bentuk surat putusan, yang mana surat putusan tersebut dapat berupa surat putusan pemidanaan dan surat putusan bukan pemidanaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Surat Putusan Pemidanaan

Adapun surat putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

  1. Kepala putusan yang berbunyi: ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. Nama lengkap , tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
  5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
  8. Menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu dan keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
  12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya jika surat pemidanaan tidak memuat salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dengan segera, hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa, “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini”.

Surat Putusan Bukan Pemidanaan

Kemudian surat putusan bukan pemidanaan memuat hal-hal sebagai berikut: (Pasal 199 ayat (1) KUHAP)

  1. Kententuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali tentang: a) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. b) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. c) Menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  2. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
  3. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Putusan ini pun harus segera dilaksanakan, dan apabila putusan tidak memuat hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan batal demi hukum. (Pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). (RenTo)(02118)

Lihat: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Selama Menjalani Proses Hukum

Sera + Beri
Kid Honey
Lavender

By: Rendra Topan

Penangguhan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan. Permintaan penangguhan penahanan disampaikan oleh tersangka atau terdakwa kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai dengan kewenangan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara). Dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP.

Alasan Penangguhan

Alasan dilakukan penangguhan penahanan walaupun tidak diatur dengan jelas di dalam KUHAP, namun dapat dianasirkan merupakan kontradiksi dari Pasal 21 KUHAP. Maksudnya dalam hal ini adalah selama pihak yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan (tersangka/terdakwa) dapat meyakinkan pihak yang melakukan penahanan terhadap hal-hal seperti yang tersebut di bawah ini, maka akan menjadi pertimbangan bagi pihak yang melakukan penahanan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka/terdakwa. Adapun hal-hal yang dimaksud tersebut adalah:

  1. Adanya kepastian tidak melarikan diri.
  2. Adanya kepastian tidak menghilangkan atau merusak barang bukti.
  3. Adanya kepastian tidak akan mengulangi tindak pidana.

Ketiga hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai syarat dilakukan penangguhan penahanan, yang apabila dilanggar maka pihak yang memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat mencabut penagguhan penahanannya terhadap ayng bersangkutan. (RenTo)(040619)

Alasan Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Photo by Donald Tong on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Dalam rangka pemeriksaan suatu perkara setelah adanya penetapan tersangka, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan sebagaimana yang diatur dalm Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

  1. Tersangka dikhawatirkan melarikan diri.
  2. Tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti.
  3. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Alasan Lainnya Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Disamping alasan-alasan tersebut diatas, masih terdapat alasan yang sangat mendasar yaitu:

  • bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya mempunyai ancaman hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) a).

Tata Cara Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa

Penahanan tersebut harus dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, yaitu dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dengan menyebutkan:

  1. Identitas tersangka atau terdakwa.
  2. Alasan dilakukan penahanan.
  3. Uraian singkat tindak pidanan yang dipersangkakan atau didakwakan.
  4. Lokasi tempat penahanan.

Surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut tembusannya harus disampaikan kepada pihak keluarga tersangka atau terdakwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAP. (RenTo)(040619)

Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan

By: Rendra Topan

Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para rekanan bisnis. Hal-hal seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan gratifikasi.

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kembali, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara melalui Surat Edaran Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan. Dalam surat edaran ini memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Dilarang menerima gratifikasi berupa uang/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko saksi pidana.
  2. Wajib melaporkan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
  3. Permintaan dan, sumbangan sebagai Tunjangan Hari Raya atau sebutan lainnya oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara secara individu maupun institusi baik tertulis atau tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
  4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang yang membutuhkan, dan kemudian melaporkannya kepada instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasu, untuk selanjutnya instasi yang bersangkutan melaporkannya kepada KPK.
  5. Pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasioanl untuk kegiatan mudik. Fasilitas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
  6. Pimpinan Kementerian/Lemabag/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti memberikan imbauan secara internal, atau membuata surat edaran terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan pubik lainnya agar para pemangku kepentingan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya.
  7. Demikian juga bagi pimpinan perusahaan atau korporasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka gratifikasi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan call centre 198, berkenaan dengan gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.(RenTo)(300519)

Unsur-Unsur Gratifikasi

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

By: Rendra Topan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Gratifikasi

Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bgratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bentuk Gratifikasi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui perbuatan gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi, yang termasuk kepada gratifikasi adalah berupa:

  1. Pemberian uang.
  2. Pemberian barang.
  3. Pemberian discount (rabat)
  4. Pemberian komisi.
  5. Pemberian pinjaman tanpa bunga.
  6. Pemberian tiket perjalanan
  7. Pemberian fasilitas penginapan.
  8. Pemberian paket perjalanan wisata.
  9. Pemberian pengobatan secara cuma-cuma.

Uraian perbuatan gratifikasi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 

  1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Unsur garitifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001.

Subjek Hukum

Subjek hukumnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimana yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perbuatan

Perbuatannya adalah menerima pemberian hadiah dalam arti luas sebagaimana telah diuraikan diatas berkenaan dengan pengertian gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan kalau nilai gratifikasi tersebut bernilai Rp10.000.000,- atau lebih kewajiban pembuktian pemberian gratifikasi tersebut berada pada penerima gratifikasi, sedangkan kalau nilainya kurang dari Rp10.000.000,- kewajiban pembuktiannya berada pada penuntut umum.

Sanksi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi tersebut di atas apabila terpenuhi, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- dan paling banyak Rp1.000.000.000,-.

Namun demikian unsur-unsur gratifikasi tersebut di atas dapat dikecualikan sebagaimana di atur dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
  2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima 
  3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 
  4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dengan demikian selama proses penegakan hukum terhadap gratifikasi berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka setiap gratifikasi dapat diproses oleh aparat penegak hukum.(RenTo)(100519)

Tindak Pidana Dalam Perdagangan

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen mengatur juga ketentuan pidana dalam Pasal 104 – Pasal 116, adapun ketentuan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  2. Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  3. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  4. Pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  5. Pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
  6. Produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
  7. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  8. Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  9. Eksportir yang mengekspor barang yang mengekspor barang yang ditetapkan sebagi barang yang dilarang untuk diekspor, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak miliar rupiah.
  10. Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.
  11. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.
  12. Penyedia jasa yang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.
  13. Setiap pelaku usaha yang meperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi , diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
  14. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin  dari menteri, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah.

Ketentuan pidana tersebut prosesnya tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana penyampaian berkas  kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia. (RenTo)(270319)

Tindak Pidana Dalam Standar Nasional Indonesia

By: Rendra Topan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatur tentang ketentuan pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu Pasal 62 – Pasal 73.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pidana Pokok atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah:

  1. Orang/korporasi yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  2. Orang/korporasi yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan Badan Standarisasi Nasional (BSN), diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  3. Orang/korporasi yang membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label diluar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat, atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak empat miliar rupiah.
  4. Setiap orang/korporasi yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja meperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  5. Orang/korporasi yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem, yang tidak sesuai dengan SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  6. Orang/korporasi yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan  barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  7. Orang/korporasi yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  8. Orang/korporasi yang memalsukan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian atau membuat tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.
  9. Setiap orang/korporasi yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo Komite Akreditasi Nasional (KAN), menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, atau personalnya tidak sesuai dengan SNI, atau menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi, diancam dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak tiga puluh lima miliar rupiah.
  10. Orang/korporasi yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Pidana Tambahan atas Tindak Pidana dalam Standar Nasional Indonesia

Selain yang tersebut di atas, pelaku tindak  pidana yang berkenaan dengan SNI dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. Kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar.
  2. Kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.
  4. Pencabutan izin bagi korporasi.
  5. Pencabutan status badan hukum bagi korporasi.

Apabila pelaku tindak pidana SNI tersebut adalah korporasi maka yang bertanggungjawab adalah pemilik dan/atau pengurusnya, serta ancaman pidana menjadi tiga kali lebih besar dari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230319)

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

By : Rendra Topan

Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal  yang berkenaan dengan kerahasiaan bank  berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Telah diuraikan dalam artikel sebelumnya tentang pelanggaran dan kejahatan dalam perbankanbahwa salah satu tindak pidana perbankan adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Demikian juga halnya mengenai rahasia bank juga sudah dibahas pada artikel sebelumnya.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan :

  • Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
  • Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Izin Tertulis Bank Indonesia untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, maksudnya adalah dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada semua tingkatan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung harus meminta izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.

Para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan Umum Izin Tertulis yang Diberikan Bank Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Perkara Pidana

Izin tertulis tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung.

Bagaiman jika izin terulisa Bank Indonesia Tidak ada?

Dengan kata lain apabila izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia tidak ada, maka pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam rangka pembuktian tidak dapat dilakukan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Jika Tidak Ada Izin Tertulis dari Bank Indonesia

Seandainya tetap dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana yang berkaitan perbankan, maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur sebagai berikut:

  • Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  • Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Subyek Hukum

Subyek hukum yang dapat diancam pidana pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

  • Polisi
  • Jaksa
  • Hakim
  • Dewan Komisaris
  • Direksi
  • Pegawai bank
  • Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu : akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluargnya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Delik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa barang siapa yang tidak mempunyai izin dalam melakukan periksaan perkara pidana berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya diancam dengan sanksi pidana dan denda.

Obyek Hukum

Sementara itu yang menjadi obyek hukumnya adalah nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sanksi

  • Pidana penjara, dua tahun paling sedikit, dan empat tahun paling lama.
  • Denda, Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sampai dengan  Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Unsur – unsur pidana tersebut di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dan termasuk kepada tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pihak yang berwenang. (RenTo)(210119)

Surat Dakwaan

By : Rendra Topan

Surat dakwaan yang disusun atau dibuat oleh penuntut umum mempunyai peranan yang cukup penting dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena merupakan dasar yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan suatu perkara.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Fungsi Surat Dakwaan

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, pada angka II disebutkan bahwa fungsi dari surat dakwaan adalah sebagai berikut:

  • Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupaka dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
  • Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
  • Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Tata Cara Pembuatan Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Syarat Formil Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Adapun yang menjadi syarat formil sebuah surat dakwaan, yaitu :

  • Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan.
  • Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umut atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat Materiil Surat Dakwaan

Syarat materiil sebuah surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan dinilai telah memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan tersebut sudah memberikan gambaran secara bulat dan utuh, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan bahwa surat dakwaan berisikan tentang :

  • Tindak pidana yang dilakukan.
  • Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
  • Dimana tindak pidana dilakukan.
  • Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan.
  • Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.
  • Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil)
  • Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
  • Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Salinan atau turunan dari surat dakwaan tersebut juga harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

Dalam Pasal 141 KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

  • Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya.
  • Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain.
  • Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Surat dakwaan dapat diubah oleh penuntut umum sebanyak satu kali perubahan, dengan ketentuan selama pengadilan belum menetapkan hari sidang, dimana perubahan surat dakwaan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan tuntutannya. Turunan dari perubahan surat dakwaan harus disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 144 KUHAP).

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam perkembangannya surat dakwaan dapat dikelompokan menjadi beberapa bentuk, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yaitu:

  • Tunggal, dalam surat dakwaan hanya satu tundak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya dakwaan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)
  • Alternatif, dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai dengan lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh : Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau Kedua Penadahan (Pasal 480 KUHP).
  • Subsidair, sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Contoh : Primer : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), lebih subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP)
  • Komulatif,dalam surat dakwaan komulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).
  • Kombinasi,disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan komulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin beragam baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Contoh : Kesatu-primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), subsidair : pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), lebih subsidair : penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP) ; Kedua-primair : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP) ; Ketiga-Perkosaan (Pasl 285 KUHP).

Teknik Pembuatan Surat Dakwaan

Teknik pembuatan surat dakwaan terdiri dari:

  • Pemilihan Bentuk, sebagaimana telah diuraikan di atas.
  • Teknis redaksional, dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusan ketentuan tindak pidana yang dilanggar.

Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut di atas yang menjadi dasar penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan, yang nantinya surat dakwaan tersebut akan diuji kebenarannya dalam persidangan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum hakim melakukan pemeriksaan perkara dan memutus perkara, untuk itu penuntut umum harus benar-benar cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan sehingga tercipta rasa keadilan bagi semua pihak. (RenTo)(180119)

Penuntutan dalam Perkara Pidana

By : Rendra Topan

Penuntutan merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum, diatur dalam Pasal 137 – Pasal 144 KUHAP.

Dalam Pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntuan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Tata Cara Penuntutan

Tahapan dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut:

  1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, setelah mempelajari dan menelitinya wajib memberitahukan kepada penyidik mengenai lengkap atau tidaknya berkas hasil penyidikan  dalam waktu tujuh hari.
  2. Penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik kalau belum lengkap, disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi, dan dalam waktu empat belas hari berkas tersebut harus sudah disampaikan kembali kepada penuntut umum oleh penyidik.
  3. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, setelah diteliti dan dipelajari dan kemudian dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan, berdasarkan berkas tersebut akan dilakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan.

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, selain menyiapkan surat dakwaan, penuntut umum dapat juga untuk  memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan yaitu :

  1. tidak cukup bukti, atau 
  2. peritiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau 
  3. perkara ditutup demi hukum.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk surat ketetapan, yang nantinya isi dari surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka. Apabila pada saat pemberitahuan ketetapan tersebut tersangka sedang dalam masa penahanan, maka wajib segera dibebaskan.

Salinan atau turunan dari surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau pihak keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. (RenTo)(180119)