Category Archives: Acara Pidana

Hukum acara pidana

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian:

Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “tersangka” dilakukan setelah adanya penetapan oleh penyidik melalui tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan kata “terdakwa” dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap dan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hak-hak tersangka sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini penulis mengelompokan hak-hak tersebut sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pemeriksaan

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  • Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
  • Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Penggunaan Juru Bahasa

Penggunaan juru Bahasa dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 177 – Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
  • Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pembelaan dan Bantuan Hukum

Tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Untuk mempersiapkan pembelaan:
    • Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
    • Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  • Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
  • Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak dan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  • Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Komunikasi

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak untuk melakukan komunikasi sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
  • Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
  • Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  • Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  • Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak atas kesehata jasmani dan rohani sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntuan ganti kerugian dan rehabilitasi atas hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menyebabkan tersangka atau terdakwa dapat mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam ketentuan Pasal 95 – Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

  • Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  • Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana disebutkan di atas yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.
  • Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  • Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan.
Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menjadi dasar seorang dapat mempunyai hak untuk rehabiltasi diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
  • Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (RenTo)(041021)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kewenangan penyidikan.

Uji materi ini didasarkan pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kasus pembalakan liar, kasus pertambangan, dan kasus penyelundupan lobster yang berdasarkan hasil penyidikan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Dalam hal tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, ” Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan

Pengertian penyidik tindak pidana asal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu dalam penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas gugatan uji materi yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tersebut di atas ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

  • Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  • Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap semua kasus yang sedang disidik. (RenTo)(020721)

Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibedakan menjadi:

  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelaku.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelapor dan ahli.

Perlindungan Terhadap Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi/korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban.
  3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.
  4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana

Syarat-syarat yang mendajadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelaku dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
  3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
  4. Kesedian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang diakukan dan dinyatakan dalam dalam pernyataan tertulis.
  5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan Terhadap Pelapor dan Ahli

Syarat-sayart yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelapor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi untuk mendapatkan hak perlindungannya secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan.
  3. Keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Secara khusus tata cara pemberian perlindungan saksi terhadap anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali, namun hal ini tidak diperlukan apabila:

  1. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
  2. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang berdangkutan dalam memberikan kesaksian.
  3. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali.
  4. Anak tidak memilki orang tua atau wali.
  5. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pemberian perlindungan saksi terhadap kategori anak yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali didasarkan pada penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Permohonan

Surat permohonan yang diajukan oleh saksi dalam rangka mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan.
  2. Kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
  3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut.
  4. Berkewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Hal lainnya yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan korban termasuk keluarganya, sejak ditandantanginya surat pernyataan tersebut.

Penghentian Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Penghentian pemberian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dihentikan dengan alasan:

  1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
  2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
  3. Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
  4. Atas pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  5. Diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata Cara Pemberian Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Bantuan yang dimaksud terdiri dari:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada kobran tindak pidana tertentu atas permintaan terulis yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan pemberian bantuan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, untuk selanjutya keputusan mengenai pemberian bantuan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya permintaan tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (RenTo)(150720) 

Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilaksanakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Proses hukum tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti, di antara alat bukti tersebut salah satunya adalah minta keterangan saksi.

Namun dalam pelaksanaan proses hukum tersebut masih terdapat kendala seperti para saksi yang akan atau telah memberikan keterangan mendapat intimidasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga tidak dapat hadir atau dihadirkan dalam proses penegakan hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Mengatasi hal tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Perlindungan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sementara itu perlindungan mempunyai pengertian adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi perlindungan saksi adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga tertentu dalam rangka memberikan rasa aman terhadap diri dan keluarga saksi atau korban, yang karena keterangannya akan membuat terang suatu tindak pidana.

Jenis Saksi

Berdasarkan pengertian saksi sebagaiman tersebut di atas, maka saksi dapat dibedakan menjadi:

  1. Saksi pelaku; adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berkerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
  2. Saksi korban; adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  3. Saksi pelapor; adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Hak Saksi dan Korban

Hak saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Saksi

 Dalam rangka kesaksiannya seorang saksi berhak atas hal-hal sebagai berikut:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  3. Memberikan keterangan tanpa tekananan.
  4. Mendapat penterjemah.
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
  7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
  8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
  9. Dirahasiakan identitasnya.
  10. Mendapat identitas baru.
  11. Mendapat tempat kediaman sementara.
  12. Mendapat tempat kediaman baru.
  13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  14. Mendapat nasihat hukum.
  15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  16. Mendapat pendampingan.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana walaupun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana, dan pemberian hak-hak tersebut diberikan dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak Korban

Korban tidak pidana juga mempunyai hak menerima bantuan berupa:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan sebagaimana tersebut di atas diberikan bagi korban, yaitu:

  1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
  2. Korban tindak pidana terorisme.
  3. Korban tindak pidana perdagangan orang.
  4. Korban tindak pidana penyiksaan.
  5. Korban tindak pidana kekerasan seksual.
  6. Korban penganiayaan berat.

Hak Lainnya

Hak lainnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak-hak sebagai mana yang tersebut di atas juga mendapatkan hak atas kompensasi, yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kompensasi adalah hak ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Hak korban tindak pidana lainnya yang termasuk dalam program perlindungan saksi dan korban yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah mendapatkan restitusi berupa:

  1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
  2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
  3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Mengenai tata cara perlindungan saksi dan korban dibahas lebih lanjut secara terpisah dengan judul tersendiri. (RenTo)(150720)

Penghentian Penyidikan atas Perbuatan yang diduga Merupakan Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia-

Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya di tutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Dalam uaraian ini disampaikan mengenai:

Alasan Penghentian Penyidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 109  ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa alasan penghentian tahapan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut:

  1. Tidak cukupnya bukti atas peritiwa tindak pidana tersebut.
  2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
  3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan lainnya penghentian penyidikan demi hukum adalah karena atas peristiwa tindak pidana tersebut sudah pernah dilakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan dan sudah diputuskan oleh hakim (nebis in idem), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tidak Cukup Bukti

Dengan tidak cukupnya bukti selama proses penyidikan, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk pengehentian penyidikan. Bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

  1. Keterangan saksi.
  2. Keterangan ahli.
  3. Bukti surat.
  4. Bukti petunjuk.
  5. Keterangan terdakwa.

Dengan tidak cukupnya alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka merupakan alasan penyidikan terhadap sebuah peristiwa tindak pidana dihentikan.

Baca juga: Pembuktian pada Hukum Acara Pidana

Bukan Merupakan Tindak Pidana

Selama proses penyidikan berlangsung berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dan alat bukti yang ada, tidak terdapat kesesuaian untuk sebuah peristiwa tindak pidana, sehingga penyidik berkesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya proses penyidikannya dihentikan.

Penyidikan dihentikan Demi Hukum

Proses penydidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana dihentikan demi hukum  dengan alasan daluarsa atau lewat waktu.

Daluarsa dapat dibedakan menjadi:

  • Daluarsa dalam hal penuntutan.
  • Daluarsa dalam hal menjalankan hukuman pidana.

Daluarsa Dalam Hal Penuntutan

Daluarsa dalam rangka penghentian penyidikan adalah daluarsa dalam hal penuntutan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Bagaimana penghentian penyidikan dalam hal daluarsa penuntutan kalau pelaku tindak pidana masih hidup?

Penghentian penyidikan demi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih hidup dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, masa daluarsanya adalah setelah 1 (satu) tahun.
  • kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, masa daluarsanya adalah setelah 6 (enam) tahun.
  • Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa daluarnya setelah 12 (dua belas) tahun.
  • Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, masa daluarsanya setelah 18 (delapan belas) tahun.

Penghentian penyidikan dengan alasan daluarsa, perhitungan waktu daluarsanya dimulai sehari setelah perbuatan dilakukan, ini berarti hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus setelah masa daluarsa sebagaimana disebutkan diatas terpenuhi.

Daluarsa Dalam Hal Menjalankan Hukuman Pidana

Dalam hal daluarsa dalam menjalankan hukuman pidana menjadi hapus jika terpidana meninggal dunia, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain alasan meninggal dunia, penghentian penyidikan dengan alasan daluarsa dalam hal menjalankan hukuman pidana dapat dilakukan dengan ketentuan:

  • Hukuman pidana terhadap pelaku semua bentuk pelanggaran yang telah dilakukan, masa daluarsanya adalah 2 (dua) tahun.
  • Hukuman pidana terhadap semua bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, masa daluarsanya adalah 5 (lima) tahun.
  • Hukuman pidana terhadap kejahatan lainnya, masa daluarsanya sama dengan masa daluarsa dalam hal penuntutan, ditambah sepertiga.

Masa daluarsa atas penghentian penyidikan dalam hal daluarsa menjalani hukuman pidana terhitung sejak satu hari setelah putusan hakim dijalankan, dan masa daluarsa ini tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Salah satu dari ketiga dasar atau alasan dihentikannya penyidikan sebagaimana tersebut di atas, sudah dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik, dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah berkoordinasi dan disampaikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat(3) KUHAP). (RenTo)(230220)

Permohonan dan Pemberian Grasi

permohonan grasi oleh presiden

By: Rendra Topan

Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pengertian Grasi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa pengertian grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dimana terpidana yang dimaksud adalah adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1 UU No. 22/2002).

Ketentuan Permohonan Grasi

Berdasarkan pengertian pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ditetapkan ruang lingkup atau batasan permohonan grasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu:

  1. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan permohonan tersebut diajukan oleh terpidana kepada presiden.
  2. Putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau putusan pidana penjara paling rendah dua tahun.
  3. Permohona grasi hanya dapat diajukan satu kali.

Hal Lainnya Mengenai Permohonan Grasi

Hal lain yang diatur dalam undang-undang mengenai grasi sebagaimana tersebut di atas adalah:

  1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis selain diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dapat juga dilakukan oleh keluarganya atas persetujuan terpidana kepada presiden.
  2. Permohonan grasi bagi terpidana mati dapat diajukan oleh keluarganya tanpa adanya persetujuan dari terpidana.
  3. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  4. Permohonan grasi diajukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat dimana terpidana menjalani pidana, untuk kemudian diteruskan kepada presiden serta salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus pidana dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari, terhitung sejak diterimanya permohonan grasi.
  5. Salinan permohonan grasi yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama diteruskan kepada Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara terpidana paling lama dua puluh hari sejak tanggal diterimanya salina permohonan grasi.

Bentuk Pemberian Grasi

Permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukum, atau keluarganya, merupakan kewenangan dan hak prerogative presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung.

Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa (Pasal 4 UU No.22/2002):

  1. Peringanan atau perubahan jenis pidana.
  2. Pengurangan jumlah pidana.
  3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertimbangannya secara tertulis kepada presiden paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya salinan permohona dan berkas perkara. (RenTo)(271119)

Perubahan Pasal 46, Pasal 47 dan Penyisipan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

perubahan pasal dasar hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan penyisipan Pasal 47A Pasal 43 No.19/2019  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Perubahan Pasal 46

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 46 

(1)  Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(2)  Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.
Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. 

    

Perubahan Pasal 47

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 47

(1)  Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2)  Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:  
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.   
Pasal 47 

(1)  Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

 (2)  Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. 

(3)  Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat
a) nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
b) keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
d) tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan
e) tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4)  Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.    

Penyisipan Pasal 47A

Pasal 47A 

  1. Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
  2. Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Putusan Bukan Pemidanaan Batal Demi Hukum

Photo by Ekaterina Bolovtsova on Pexels.com

Surat Putusan Bukan Pemidanaan

Melanjutkan uraian mengenai bentuk dari isi putusan pengadilan, khususnya mengenai surat putusun bukan pemidanaan, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan bukan pemidanaan memuat hal-hal sebagai berikut: (Pasal 199 ayat (1) KUHAP)

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali tentang:
    • a) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
    • b) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
    • c) Menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  2. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
  3. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Putusan ini pun harus segera dilaksanakan, dan apabila putusan tidak memuat hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan batal demi hukum. (Pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). (RenTo)(090719)

Putusan Pemidanaan Batal Demi Hukum

Photo by Ekaterina Bolovtsova on Pexels.com

Dalam hal putusan pemidanaan, surat putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

  1. Kepala putusan yang berbunyi: ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. Nama lengkap , tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
  5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
  8. Menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu dan keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
  12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya jika surat pemidanaan tidak memuat salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali angka 7 diatas, maka putusan tersebut batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. (RenTo)(090719)

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

By: Rendra Topan

Permeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum merupakan salah satu upaya hukum luar biasa terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama dengan disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu dan hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Pengajuan Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan syarat pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum adalah sebagai berikut:

  1. Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan putusan pada tingkat pengadilan negeri atau tingkat pengadilan tinggi.
  2. Pengajuannya dilakukan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dimaksud.
  3. Menyertakan risalah yang memuat alasan-alasan pengajuan permohonan  pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.
  4. Hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali.

Tata Cara Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan pemeriksaan perkara tingkat kasasi demi kepentingan hukum selanjutnya pengajuan dilakukan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

  1. Salinan risalah yang yang memuat alasan permintaan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum setelah diterima panitera, untuk selanjutnya segera disampaikan kepada pihak yang berkepntingan.
  2. Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.
  3. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
  4. Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum.
  5. Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan tinggi tersebut, panitera minta bantuan kepada pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan tersebut.

Penting untuk diperhatikan bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. (RenTo)(070719)

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Photo by CQF-Avocat on Pexels.com

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Alasan yang dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

  1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
  3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tepap, apabila putusan itu merupakan suatu perbutan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pemidanaan/hukuman.

Tata Cara Permintaan Peninjauan Kembali

  1. Diajukan kepada panitera yang telah memutus perkaranya dengan menyebutkan secara jelas alasannya, dan selanjutnya permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
  2. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu, jadi kapan saja dapat diajukan permintaan peninjuan kembali tersebut.
  3. Dalam rangka pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh ketua pengadilan, jaksa dan pemohon ikut hadir dan menyampaikan pendapatnya.
  4. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera, dan berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
  5.  Ketua pengadilan segera mengirim surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dengan disertai suatu catatan penjelasan, dan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
  6. Pemeriksaan atas permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
  7. Pemeriksaan atas permintaan kembali setelah dapat diterima dan diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  • Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangan.
  • Apabila Mahkamah Agung membenarkan keputusan pemohon, Mahkamah Agung mebatalkan putusan yang dimintakan untuk dilakukan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
    • Putusan bebas.
    • Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
    • Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
    • Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Tata cara selanjutnya yang berkenaan dengan peninjauan kembali adalah:

  1. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.
  2. Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.  
  3. Dalam peninjauan kembali berlaku juga ketentuan Pasal 243 ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP dalam hal penyampaian putusan Mahkamah Agung.
  4. Permintaan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, permintaan ini tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, dan apabila pemohon meninggal dunia, maka mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali diserahkan kepada ahli warisnya (Pasal 268 KUHAP).

Ketentuan tentang peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 263 – Pasal 268 KUHAP berlaku juga dalam lingkungan peradilan militer (Pasal 269 KUHAP). (RenTo)(070719)