Category Archives: Hukum Pidana

Acara Pidana, Pidana Khusus

Pokok-Pokok Praperadilan

Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Praperadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

  • a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
  • b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  • c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Objek Praperadilan

Membaca pengertian praperadilan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi objek praperadilan adalah sebagai berikut:

  • Sah atau tidaknya penangkapan.
  • Sah atau tidaknya penahanan.
  • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
  • Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
  • Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mekanisme Praperadilan

Hal pokok dalam praperadilan yang juga merupakan mekanisme dalam praperadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  • Kewenangan praperadilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.
  • Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
  • Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua penpdilan negeri dengan menyebut alasannya.
  • Acara pemeriksaan praperadilan ditentukan sebagai berikut:
    • Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
    • Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
    • Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
    • Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
    • Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
  • Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, selain itu isi putusan juga memuat hal-hal sebagai berikut:
    • Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
    • Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
    • Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dican tumkan rehabilitasinya.
    • Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Terhadap putusan praperadilan pada prinsipinya tidak dapat dimintakan banding, namun demikian dalam hal putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. (081121)

Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak

Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak-anak yang dimplemtasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan disampaikan mengenai sistem peradilan anak, asas sistem peradilan anak, kategori anak dalam sistem peradilan anak, hak anak dalam proses peradilan anak, dan hak anak dalam menjalani masa pidana.

Pengertian Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tentunya menganut beberapa asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

  1. Pelindungan; meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
  2. Keadilan; bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
  3. Nondiskriminasi; adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
  4. Kepentingan terbaik bagi Anak; adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
  5. Penghargaan terhadap pendapat Anak; adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
  6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
  7. Pembinaan dan pembimbingan Anak; adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, sedangkan pembimbingan maksudnya adalah adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
  8. Proporsional; adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
  9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
  10. Penghindaran pembalasan; adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Kategori Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat beberapa jenis anak atau kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak yang haknya dilindungi oleh undang-undang, yaitu:

  1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum; adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum; adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana; adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Hak Anak dalam Sistem Peradilan Anak

Setiap anak dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai hak. Hak tersebut dibedakan menjadi:

  1. Hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
  2. Hak anak yang sedang menjalani masa pidana.

Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak anak tersebut adalah:

  1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa
  2. Dipisahkan dari orang dewasa;
  3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  4. Melakukan kegiatan rekreasional; adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
  5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
  10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  11. Memperoleh advokasi sosial;
  12. Memperoleh kehidupan pribadi; selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
  13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  14. Memperoleh pendidikan;
  15. Memperoleh pelayananan kesehatan;
  16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Anak yang Sedang Menjalani Masa Pidana

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

  1. Mendapat pengurangan masa pidana;
  2. Memperoleh asimilasi;
  3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  6. Memperoleh cuti bersyarat;
  7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak anak yang sedang menjalani masa pidan tersebut diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Peradilan Anak

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadialan restoratif.

Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012)

Keadilan restoratif meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
  2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
  3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam hal penyidikan dan penuntutan dalam persidangan tindak pidan yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversi.

Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012)

Hal ini dilakukan untuk melindungi dampak phisikis anak dengan mengacu pada asas-asas sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraiakan di atas. (RenTo)(251021)

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian:

Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “tersangka” dilakukan setelah adanya penetapan oleh penyidik melalui tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan kata “terdakwa” dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap dan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hak-hak tersangka sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini penulis mengelompokan hak-hak tersebut sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pemeriksaan

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  • Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
  • Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Penggunaan Juru Bahasa

Penggunaan juru Bahasa dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 177 – Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
  • Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pembelaan dan Bantuan Hukum

Tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Untuk mempersiapkan pembelaan:
    • Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
    • Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  • Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
  • Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak dan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  • Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Komunikasi

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak untuk melakukan komunikasi sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
  • Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
  • Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  • Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  • Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak atas kesehata jasmani dan rohani sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntuan ganti kerugian dan rehabilitasi atas hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menyebabkan tersangka atau terdakwa dapat mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam ketentuan Pasal 95 – Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

  • Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  • Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana disebutkan di atas yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.
  • Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  • Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan.
Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menjadi dasar seorang dapat mempunyai hak untuk rehabiltasi diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
  • Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (RenTo)(041021)

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan kewenangan penyidikan.

Uji materi ini didasarkan pada beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kasus pembalakan liar, kasus pertambangan, dan kasus penyelundupan lobster yang berdasarkan hasil penyidikan mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Dalam hal tindak pidana pencucian uang berkenaan dengan penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa, ” Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan

Pengertian penyidik tindak pidana asal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu dalam penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas gugatan uji materi yang diajukan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap penjelasan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai  bahwa yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik tersebut di atas ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, Penyidik adalah :

  • Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  • Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh penyidik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang terhadap semua kasus yang sedang disidik. (RenTo)(020721)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini sampaikan mengenai:

Pengertian

Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online dijelaskan pemaknaan kata dari pemerasan adalah sebagai berikut:

  • Berasal dari kata dasar peras yang merupakan kata kerja, dan ketika ditambah awalan “me” berubah menjadi “memeras”yang mempunyai arti memijit (menekan dan sebagainya) supaya keluar airnya; mengambil untung yang sebanyak-banyaknya dari orang lain; meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.
  • Pemerasan mempunyai arti perihal, cara, perbuatan memeras.

Sumber: Arti kata peras – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Dengan memperhatikan makna kata tersebut di atas, maka penulis merumuskan pengertian pemerasan dalam tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam rangka mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain baik berupa barang ataupun uang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebut bahwa

Pasal 368

  • (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  • (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur-unsur dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

Subjek Hukum

Subjek hukum dalam tindak pidana pemerasan adalah “barangsiapa” yang bisa dimaknai sebagai orang atau sekolompok orang atau korporasi.

Perbuatannya

Perbuatannya yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau korporasi adalah sebagai berikut:

  • Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  • Dengan cara melawan hukum.
  • Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapuskan hutang.

Sanksi

Pidana Penjara Sembilan Tahun

Bagi para subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana unsur perbuatan terbut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pidana Penjara Dua Belas Tahun

Ancaman hukuman akan menjadi pidana penjara paling lama dua belas tahun jika memenuhi unsur lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu memberlakukan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

  • Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    • jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
    • jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    • jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
    • jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Pidana Penjara Lima Belas Tahun

Ancaman hukuman pidana penjara akan menjadi lima belas tahun paling lama, jika perbuatan tindak pidana pemerasan tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah dizebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana Mati atau Penjara Dua Puluh Tahun Ancaman hukuman atas tindak pidana pemerasan dapat juga berupa pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih) yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan perbuatan itu dilakukan pada waktu malam baik itu rumah, maupun di jalan umum, serta perbuatan itupun dilakukan dengan cara merusak rumah atau dengan alasan perintah dan seragam yang dipalsukan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (RenTo)(090521)

Mengenal Tindak Pidana Terorisme

Photo by Charles Parker on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tindak pidana terorisme pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yang perlu diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, antara lain:

Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. (2)

Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daiam Undang-Undang ini.

Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Korban Tindak Pidana Terorisme

Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan frsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.

Kategori Tindak Pidana Terorisme

Secara tindak pidana terorisme mempunyai unsur-unsur sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Pasal 6 – Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, penulis mengklasifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut:

Tindak Pidana Terorisme Bermaksud untuk Menimbulkan Suasana Teror

Tindak pidana teroris dengan tujuan/bermaksud menimbulkan suasana terror diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

  • Dilakukan dengan sengaja.
  • Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  • Bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara:
    • Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
    • Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasiltas internasional.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Tindak Pidana Terorisme Menimbulkan Suasana Teror

Tindak pidana teroris dengan telah menimbulkan suasana terror diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

  • Dilakukan dengan sengaja.
  • Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  • Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara:
    • Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
    • Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasiltas internasional.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau hukuman mati.

Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Terorisme

Perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6 tersebut di atas diuraikan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yaitu:

  • a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
  • b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
  • c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
  • d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
  • e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  • f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
  • g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
  • h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
  • i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  • j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  • k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  • l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  • m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udaratersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  • n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  • o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
  • p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
  • q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
  • r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Perbuatan Lainnya yang termasuk Tindak Pidana Terorisme

Disamping perbuatan-perbuatan yang yang telah diuraikan di atas, masih terdapat lagi perbuatan lainnya yang termasuk tindak pidana pidana terorisme lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yaitu:

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 10A

  • (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioiogi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  • (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paiing lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

  • a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
  • b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
  • c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
  • d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
  • e. mengancam :
    • 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
    • 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  • f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
  • g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 12A

  • (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  • (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

  • (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
  • (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
  • (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  • (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

  • a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
  • b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
  • c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasai 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasai 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasa} 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 13A.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Ketentuan Lainnya atas Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan lainnya berkenaan dengan tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

  • Ancaman pidananya ditambah 1/3 apabila melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
  • Apabila tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap pengurusnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang menjadi fokus pemerintah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, hal ini didasarkan pada ancaman hukumannya, dan memenuhi unsur “bermaksud” saja sudah diancam dengan pidana. (RenTo)(020521)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Hukum Positif Indonesia-

Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Penistaan Agama

Penistaan agama terdiri dari dua suku kata yaitu penistaan dan agama, yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti secara terpisah sebagai berikut:

  • Penistaan; mempunyai kata dasar nista yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online mempunyai pengertian hina;rendah, tidak enak didengar, aib; cela; noda. Dengan ditambahkan awalan “pe”  menjadi penista mempunyai arti orang yang menista (kata kerja), dan kemudian diberi akhiran “an” menjadi penistaan mempunyai makna menjelaskan kata kerja yakni menista. Jadi penistaan mempunyai makna yaitu perbuatan yang menghina atau merendahkan.
  • Agama; masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online mempunyai pengertian yaitu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan dan peribadatan  kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dengan demikian penistaan agama mempunyai pengertian yaitu perbuatan yang menghina atau merendahkan agama yang merupakan ajaran berupa aturan tata keimanan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan atau makhluk hidup lainnya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama

Tindak pidana penistaan agama diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan sebagai berikut:

“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  • a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
  • b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan uraian Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Subjek Hukum

Subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana penistaan agama adalah orang perorangan atau badan hukum.

Perbuatannya

  1. Dengan sengaja dilakukan.
  2. Dilakukan di muka umum.
  3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.
  4. Bertujuan agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sanksi Pidana

Terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelakunya dipidana penjara paling lama selama lima tahun penjara.

Dalam rangka penjatuhan hukuman penjara atas tindak pidana penistaan agama, terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas melalui proses persidangan yang salah satu tahapannya adalah pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana penistaan agama tersebut. (RenTo)(170421)

Tindak Pidana Pornografi

Hukum Positif Indonesia-

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.  

Telah diketahui bersama bahwa hanya dengan sebuah handphone, kita dapat membuat sebuah gambar baik berupa foto atau merekam sebuah kegiatan tertentu, sehingga hal ini dapat disalahgunakan diantaranya untuk merekam  sebuah kegiatan tertentu yang melanggar norma dan etika di dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri.

Untuk itu pemerintah dalam menjalankan fungsinya telah menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, guna menjamin kepastian hukum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan beberapa pengertian dari istilah yang digunakan, antara lain:

Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jasa Pornografi

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Larangan dan Pembatasan Pornografi

Larang dan pembatasan pornografi diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Larangan Pornografi

  • Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008)
    • persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
    • kekerasan seksual;
    • masturbasi atau onani;
    • ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • alat kelamin; atau
    • pornografi anak.
  • Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: (Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008)
    • menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    • menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    • mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    • menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
  • Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
  • Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
  • Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
  • Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
  • Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
  • Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
  • Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pembatasan Pornografi

  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  • Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
  • Pasal 14 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan poronografi merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dan/denda sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Pornografi

Sanski pidana atas tindak pidana pornografi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:

  • Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (Pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  (Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 33 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 34 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Pasal 37 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. (Pasal 37 UU No. 44 Tahun 2008)
  • Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pasal 38 UU No. 44 Tahun 2008)

Tindak pidana pornografi sebagaimana tersebut di atas merupakan kejahatan, yang dapat dilakukan secara perorangan maupun atas nama suatu korporasi.

Sanksi Lainnya Terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan oleh Korporasi

Terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  • Pembekuan izin usaha;
  • Pencabutan izin usaha;
  • Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
  • Pencabutan status badan hukum.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah pengurus dari korporasi tersebut. (RenTo)(301220)

Unsur-Unsur Tindak Pidana “Menghasut”

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini di sampaikan mengenai:

Pengertian Menghasut

Pengertian menghasut menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disajikan secara daring (dalam jaringan) adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut

Tindak pidana hasut di atur dalam ketentuan Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan bunyi Pasal 160 KUHP tersebut di atas, maka dapat disampaikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Subjek Hukum

Subjek hukum atau pelakunya adalah “barangsiapa”, ini dapat diartikan perorangan atau sekelompok orang.

Perbuatannya

Subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana berupa; di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya:

  • Melakukan pidana;
  • Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum; atau
  • Tidak menuruti ketentuan undang-undang, perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sanksi

Selama unsur-unsur perbuatannya terpenuhi, maka Subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur perbuatan tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebesar Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(121220)

Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Syarat Mendapatkan Perlindungan dan Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat untuk mendapatkan perlindungan saksi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat dibedakan menjadi:

  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau korban.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelaku.
  • Perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelapor dan ahli.

Perlindungan Terhadap Saksi/Korban Tindak Pidana

Syarat-syarat yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi/korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban.
  3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban.
  4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban.

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana

Syarat-syarat yang mendajadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelaku dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
  3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
  4. Kesedian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang diakukan dan dinyatakan dalam dalam pernyataan tertulis.
  5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Perlindungan Terhadap Pelapor dan Ahli

Syarat-sayart yang menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan saksi sebagai pelapor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

  1. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli.
  2. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Tata Cara Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi untuk mendapatkan hak perlindungannya secara umum adalah sebagai berikut:

  1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah diajukan.
  3. Keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat tujuh hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Secara khusus tata cara pemberian perlindungan saksi terhadap anak yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali, namun hal ini tidak diperlukan apabila:

  1. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
  2. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang berdangkutan dalam memberikan kesaksian.
  3. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali.
  4. Anak tidak memilki orang tua atau wali.
  5. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Pemberian perlindungan saksi terhadap kategori anak yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali didasarkan pada penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Permohonan

Surat permohonan yang diajukan oleh saksi dalam rangka mendapatkan perlindungan setelah diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan.
  2. Kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
  3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama yang bersangkutan berada dalam perlindungan lembaga tersebut.
  4. Berkewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
  5. Hal lainnya yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap saksi dan korban termasuk keluarganya, sejak ditandantanginya surat pernyataan tersebut.

Penghentian Pemberian Perlindungan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Penghentian pemberian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dihentikan dengan alasan:

  1. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
  2. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
  3. Saksi dan korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian.
  4. Atas pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  5. Diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Tata Cara Pemberian Bantuan bagi Saksi/Korban Tindak Pidana

Bantuan yang dimaksud terdiri dari:

  • Bantuan medis.
  • Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemberian bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada kobran tindak pidana tertentu atas permintaan terulis yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan pemberian bantuan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, untuk selanjutya keputusan mengenai pemberian bantuan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama tujuh hari sejak diterimanya permintaan tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Syarat dan ketentuan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (RenTo)(150720)