Category Archives: Perikatan

Hukum Perikatan

Akibat Kepailitan

Photo by vedanti on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit.

Akibat kepailitan antara lain:

  1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernytaan pailit diucapkan.
  2. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
  3. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
  4. Selama beralngsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan periktan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
  5. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
  6. Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.
  7. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
  8. Selama kepailitan debitor tidak kenakan uang paksa.
  9. Penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitor, yang prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator kuartor dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
  10. Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
  11. Terhahap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
  12. Terhadap penyerahan barang yang telah diperjanjikan oleh debitor yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus, untuk kemudian pihak penerima barang dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendaptkan ganti rugi.
  13. Terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor dapat dilakukan penghentian sewa, dengan syarat dilakukan pemberitahuan penghentian sewa sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  14. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, atau debitor melalui kurator dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat empat puluh lima hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa upah terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
  15. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kuraotr tidak dapat diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
  16. Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang meruguikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  17. Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.
  18. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan persekongkokolan antara kreditor dan debitor dengan maksud menguntungkan kreditor dari kreditor lainnya.
  19. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan harta tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.
  20. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, melakukan pembayaran kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
  21. Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak dengan adanya putusan pernyataan pailit.
  22. Terhadap suami atau isteri yang dinyatakan pailit maka isteri atau suami tidak berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harata bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
  23. Isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.
  24. Kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit.
  25. Terhadap benda yang tidak termasuk persatuan harta suami atau isteri yang dinyatakan pailit termasuk ke dalam harta pailit, namun hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Baca juga: Pengantar tentang Kepailitan

Akibat kepailitan sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara garis besarnya saja, sedangkan secara teknis dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (RenTo)(040320)

Syarat dan Putusan Pailit

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk itu dalam hal syarat dan putusan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Debitor mempuyai dua atau lebih kreditor.
  2. Untuk satu keditor saja debitor tidak mampu membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo.
  3. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pailit selain diajukan oleh debitor atau kreditor, dapat juga dilakukan oleh:

  1. Kejaksaan; untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan atas dasar kepentingan umum.
  2. Bank Indonesia; dalam hal debitor merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  3. Badan Pengawas Pasar Modal; dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Menteri Keuangan; dalam hal dibitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Baca juga: Pengantar tentang Kepailitan

Kedudukan Hukum Debitor

Kedudukan hukum debitur merupakan hal yang harus diperhatikan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitor. Hal lainnya yang harus dicermati berkenaan dengan kedudukan hukum debitor adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
  2. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum persero atau firmas tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
  3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indoensia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
  4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Status Hukum Debitor

Status hukum debitor yang dimaksud adalah status pernikahan debitor, yang mana pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang masih terikat pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari suami atau isteri, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat. (RenTo)(030320)

Pengantar tentang Kepailitan

Photo by energepic.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan satu kesatuan, namun untuk keperluan pendidikan dan memudahkan pemahaman, maka diuraikan secara terpisah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa pengertian terhadap istilah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

  • Kreditor; adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  • Debitor; adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
  • Debitor pailit; adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.
  • Kurator; adalah balai harta penginggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
  • Hakim pengawas; adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hal-Hal yang Diatur Berkenaan dengan Kepailitan

Hal-hal yang berkenaan dengan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Syarat dan putusan pailit.
  2. Akibat kepailitan.
  3. Pengurusan harta pailit.
  4. Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas curator.
  5. Pencocokan piutang.
  6. Perdamaian.
  7. Pemberesan harta pailit.
  8. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan.
  9. Kepailitan harta peninggalan.
  10. Ketentuan-ketentuan hukum internasional.
  11. Rehabilitasi.

Uraian lebih lanjut mengenai hal-hal tentang kepailitan sebagaimana tersebut di atas disampaikan sesuai dengan masing-masing pokok pikirannya. (RenTo)(030320)

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

Hak Tanggungan

jaminan kredit
Photo by Dimitry Anikin on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitor merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Sifat Hak Tanggungan

Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini merupakan yang yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Hak milik.
  2. Hak guna bangunan.
  3. Hak guna usaha.

Baca juga: Hak-Hak Atas Tanah

Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, yang dapat dijadikan objek hak tanggungan lainnya adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Sesuai dengan hak-hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan dapat juga dibebankan hak tanggungan terhadap bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembenannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU No.4/1996).

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana disebutkan bahwa:

  1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dimana kewenangan tersebut harus ada pada saat pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
  2. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tahapan Hak Tanggungan

Tahapan hak tanggungan terdiri dari proses atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Pemberian hak tanggungan; pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, dimana pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dihadapan pejabat pembuat akta tanah diserta dengan pembuatan surat kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pendaftaran hak tanggungan; pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan  paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
  3. Peralihan hak tanggungan; piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dapat beralih karena cassie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru. Peralihan tersebut juga harus didaftarkan pada Badan Pertanahan.
  4. Hapusnya hak tanggungan; hak tanggungan hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Terhadap hak tanggungan juga dapat dilakukan eksekusi apabila debitor cidera janji/wanprestasi yang tata caranya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (RenTo)(230220)

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Photo by Maria Orlova on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi:

  1. Harta bersama. 
  2. Harta  bawaan. 

Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bersama ini biasa disebut dengan istilah harta gono-goni.

Kedudukan Harta Bersama

Terhadap harta bersama, suami-isteri dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak.

Menjadi catatan khusus berkenaan dengan harta bersama adalah apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya hukum masing-masing  dalam hal ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu yang peroleh oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun isteri sebelum terjadi perkawinan, dimana harta tersebut dapat berasal dari hadiah/hibah atau warisan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan.

Kedudukan Harta Bawaan

Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak (suami/isteri) berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ada adanya persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain antara keduanya. (RenTo)(110220)

Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

online shop

Hukum Positif Indonesia-

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik

Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:

  1. Pelaku usaha; adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. 
  2. Konsumen; adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hiudp lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Pribadi; adalah orang perseorangan yang menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial.
  4. Instansi penyelenggara negara;

Hubungan hukum antara para pihak sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan hukum privat, dimana hubungan tersebut dapat terjadi antara (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik):

  1. Pelaku usaha dengan pelaku usaha.
  2. Pelaku usaha dengan konsumen.
  3. Pribadi dengan pribadi.
  4. Instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan defenisi pelaku usaha sebagaimana tersebut diatas, maka pelaku usaha dibedakan bedakan menjadi:

  1. Pelaku usaha dalam negeri.
  2. Pelaku usaha luar negeri.

Pelaku Usaha Dalam Negeri

Pelaku usaha dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. 

Pelaku usaha dalam negeri meliputi:

  1. Pedagang dalam negeri.
  2. Penyelenggara perdangangan melalui sistem elektronik.
  3. Penyelenggara sarana perantara dalam negeri.

Pelaku Usaha Luar Negeri

Pelaku usaha luar negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdangangan melalui sistem elektronik di wilayah negara Republik Indonesia.

Pelaku usaha luar negeri meliputi:

  1. Pedagang luar negeri.
  2. Penyelenggaran perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri.
  3. Penyelenggara sarana perantara luar negeri.

Terhadap pelaku usaha luar negeri sebagaimana tersebut di atas harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu:

  1. Jumlah transaksi.
  2. Nilai transaksi.
  3. Jumlah paket pengiriman.
  4. Jumlah traffic atau pengakses.

Selanjutnya setelah kriteria sebagaimana tersebut di atas terpenuhi, maka pelaku usaha luar negeri diwajibkan untuk menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat bertindak dan atas nama pelaku usaha luar negeri tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (RenTo)(101219)

Mengenal Perasuransian di Indonesia

By: Rendra Topan

Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan  kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai macam asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan, rumah, kendaraan bermotor dengan segala macam propagandanya.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi, namun mereka mengikuti program asuransi, sehingga saat proses claim sering terjadi kesalahpahaman.

Melalui artikel ini penulis menyampaiakan tentang asuransi secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu asuransi?

Asuransi terbagi atas dua macam, yaitu: asuransi dan asuransi syariah.

Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

  1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

  1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu rpistiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang sayriah.

Objek Asuransi

Hal apa saja yang dapat diasuransikan? Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa hal-hal yang dapat diasuransikan atau menjadi objek asuransi adalah:

  1. Jiwa dan raga.
  2. Kesehatan manusia.
  3. Tanggung jawab hukum.
  4. Benda dan jasa.
  5. Serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Dalam hal hal penyelenggaraaan asuransi sebagaimana yang diuraikan di atas, dilakukan oleh perusahaan perasuransian. (RenTo)(290819)

Hak Cipta

By: Rendra Topan

Perkembangan pranata dan tata kehidupan serta kemajuan teknologi yang demikian cepat dengan arus globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum disemua sektor, khususnya sektor hukum berkenaan dengan hak cipta sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hasil karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra inilah yang disebut dengan ciptaan, dimana setiap ciptaan mendapatkan perlindungan yang disebut dengan hak cipta.

Hak cipta menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang disebut sebagai pencipta adalah (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta):

  1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
  2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan diumumkan sebagai pencipta pada sebuah ciptaan.
  3. Ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka yang berceramah dianggap sebagai penciptanya.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat dipindahtangankan atau dapat dialihkan disebabkan beberapa hal, yaitu :

  1. Pewarisan.
  2. Hibah.
  3. Wasiat.
  4. Dijadikan milik negara.
  5. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan perjanjian itu hanya mengenai kewenangan yang disebutkan dalam akta tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita. Sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum oleh pemerintah, apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan, maka hak ciptanya dipegang oleh negara atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, namun apabila sudah diterbitkan maka hak ciptanya dipegang oleh penerbit untuk kepentingan penciptanya.

Bentuk Ciptaan

Bentuk ciptaan yang dilindungi adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi:

  1. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
  3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
  5. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim.
  6. Karya pertunjukan.
  7. Karya siaran.
  8. Seni rupa dalam segala bentuknya.
  9. Arsitektur.
  10. Peta.
  11. Seni batik.
  12. Fotografi.
  13. Sinematografi.
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengaliwujudan.

Pelanggaran Hak Cipta

Hal-hal yang tidak dianggap pelanggaran terhadap hak cipta adalah sebagai berikut:

  1. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli.
  2. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.
  3. Pengambilan baik sebagian maupun seluruhnya berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar.

Bagi karya cipta yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selama penggunaan dan penggandaannya menyebutkan dan mencantumkan sumber ciptaannya dianggap tidak melanggar hak cipta. Adapun karya cipta dimaksud adalah:

  1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk keperluan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan.
  3. Pengambilan ciptaan pihak lain untuk seluruhnya maupun sebagian guna keperluan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya.
  4. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk kepentingan aktivitasnya.
  5. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
  6. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Jangka Waktu Hak Cipta

Untuk setiap hak cipta masing-masing mempunyai jangka waktu dengan masa berlaku 25 – 50 tahun, dan seumur hidup penciptanya yang dilanjutkan 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Pemegang hak cipta dibenarkan atau berhak untuk memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian yang  disepakati oleh para pihak. Perjanjian lisensi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Dilarang memuat ketentuan yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
  2. Dicatatkan di kantor hak cipta.

Perbuatan yang melanggar hal-hal yang diatur dalam undang-undang hak cipta merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan, sedangkan untuk hak dan kewajiban antara pencipta, pemegang hak cipta dan ahli warisnya dapat dilakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya masih dalam rangka perlindungan dan kepastiaan hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mencabut peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur secara lebih rinci dan jelas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari pengertian hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan pengertian ciptaan, yaitu setiap hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Begitu juga dengan penjelasan lebih lanjut mengenai hak cipta yang terdiri dari hak moral, hak ekonomi, hak ekonomi atas potret, pengalihan hak ekonomi, dan masih ada hak terkait lainnya yaitu hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hal ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi, lembaga penyiaran. Tidak ketinggalan diatur mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi  informasi dan komunikasi dalam BAB tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual, yang kemudian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum hak kekayaan intelektual.(RenTo)(120319)

Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

By : Rendra Topan

Jual beli merupakan kegiatan yang juga bagian dari hukum perdata yang secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata – Pasal 1540 KUHPerdata.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.

Ketentuan Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Jual beli anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi kesepakatan tentang barang yang diperjualbelikan beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (Pasal 1458 KUHPerdata)
  2. Hak milik atas barang yang menjadi obyek jual beli selama barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli, maka hak kepemilikan tersebut belum berpindah, hal ini berpedoman pada Pasal 612 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan benda-benda bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
  3. Penyerahan atau penunjukan barang tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara memindahkan salinan akta otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke kantor penyimpan hipotek dilingkungan tempat barang tidak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinannya dalam daftar yang telah ditentukan.
  4. Untuk objek jual beli dalam bentuk barang yang sudah ditentukan, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli maka tanggung jawab terhadap barang tersebut berada pada pembeli.
  5. Untuk objek jual beli merupakan barang yang diukur berdasarkan berat, jumlah dan ukuran, maka barang tersebut itu menjadi tanggung jawab penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.
  6. Untuk objek jual beli berupa barang berdasarkan tumpukan, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun belum ditimbang, diukur, dan dihitung.
  7. Jual beli dengan melalui masa percobaan dianggap telah terjadi, dengan persyaratan penangguhan.
  8. Pembelian dengan uang panjar,  salah satu pihak dapat membatalkan jual beli tersebut dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar.

Larangan dalam Jual Beli

Dalam kesepakatan jual beli terdapat beberapa hal yang dilarang, yatu :

  1. Objek Jual beli yang menjadi pokok perkara dalam persidangan tidak boleh diperjualbelikan.
  2. Pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, kecuali untuk kepentingan umum dan keadaan luar biasa khusus bagi barang-barang tidak bergerak.
  3. Tidak boleh menjadi pembeli untuk penjualan yang dilakukan tehadap objek jual beli yang berada di bawah penguasaannya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara. Contoh : para agen penjualan, atau barang-barang milik pemerintah.

Hal-hal tersebut jika terjadi dapat menyebabkan pembatalan terhadap jual beli beserta dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal lainnya yang menyebabkan batalnya jual beli adalah :

  1. Barang yang menjadi objek jual beli merupakan milik orang lain, atas ketidaktahuan pembeli melakukan pembelian barang tersebut.
  2. Pada saat penjualan, barang yang menjadi objek jual beli musnah sama sekali. Jika musnah sebagian pembeli dapat membatalkan atau menuntut bagian yang tersisa saja dengan harga yang seimbang.
  3. Penyerahan objek jual beli tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual.

Kewajiban Penjual

Penjual mempunyai kewajiban untuk:

  1. Menyatakan dengan jelas maksud dan tujuan penjualan.
  2. Menyerahkan barang dan menjaminnya serta segala sesuatu yang menjadi perlengkapan barang tersebut beserta surat bukti kepemilikan jika ada dalam keadaan utuh sebagaimana yang telah disepakati.
  3. Menanggung biaya penyerahan, kecuali disepakati lain.
  4. Penyerahan dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Lebih lanjut dalam Pasal 1494 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban pembeli yaitu bahwa meskipun telah disepakati penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun penjual tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala kesepakatan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Untuk itu pembeli dalam tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut penjual untuk (Pasal 1496 KUHPerdata):

  1. Pengembalian uang harga pembelian.
  2. Pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan.
  3. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu juga biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal.
  4. Penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar pembeli.

Penjual tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan, namun ia wajib menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi. Tuntutan terhadap cacat yang meyebabkan batalnya pembelian  harus dilakukan dalam waktu yang singkat.

Kewajiban Pembeli

Pembeli mempunyai kewajiban untuk:

  1. Membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati, atau pada waktu dilakukan penyerahan barang.
  2. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.

Penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijual karena memang disebutkan demikian dalam perjanjian dengan ketentuan mengembalikan uang harga pembelian disertai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama dibawah penguasaan pembeli.

Objek Jual Beli

Objek jual beli dapat di bedakan menjadi :

  1. Barang berwujud dan tidak berwujud
  2. Barang bergerak dan tidak bergerak.

Khusus untuk barang yang tidak berwujud dalam hal ini adalah piutang, penjualannya meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek. (RenTo)(270219)

Sewa Menyewa Sebagai Bentuk Perikatan

By: Rendra Topan

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan istilah atau bahkan melakukan berupa persetujuan atau perikatan yang disebut dengan sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu hubungan keperdataan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1547 – Pasal 1600 KUHPerdata.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Sewa Menyewa

Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Praktiknya sewa menyewa yang seringkali terjadi dapat berupa sewa menyewa rumah, mobil dan tanah. Untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak, lebih jauh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hak dan kewajiban serta larangan para pihak dalam persetujuan sewa menyewa, yaitu:

Kewajiban dan Tanggung Jawab  Pihak yang Menyewakan

  1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
  2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
  3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.
  4. Melakukan pembetulan-pembetulan yang perlu dilakukan selama masa sewa pada barang yang disewakan, kecuali pembetulan yang menjadi kewajiban penyewa.
  5. Bertanggung jawab atas cacat barang yang disewakan, walaupun pada waktu persetujuan berlangsung tidak mengetahuinya.
  6. Jika cacat barang itu telah mengkibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.
  7. Jika dalam persetujuan sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan berhak memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakannya maka ia wajib memberitahukan kehendaknya untuk menghentikan sewa paling sedikit tahun sebelum dilakukan pengosongannya.
  8. Melakukan perbaikan-perbaikan selama sewa, jika perbaikan tersebut tidak dapat ditunda sampai berkahirnya masa sewa. Apabila masa perbaikan tersebut melebihi  dari empat puluh hari, maka harus diperhitungkan kembali dengan uang sewa yang telah dibayarkan.

Larangan Pihak yang Menyewakan

  1. Tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.
  2. Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakannya, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Penyewa

  1. Memakai barang sewa sebagai kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan.
  2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
  3. Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu diluar kesalahannya.
  4. Bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada barang sewa oleh teman-temannya serumah, atau mereka yang mengambil alih sewanya.
  5. Mengembalikan barang yang disewakan setelah berakhirnya masa sewa sesuai dengan berita acara serah terima barang, jika tidak ada berita cara serah terima barang, maka untuk pemeliharaan barang yang disewa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa, karena dianggap telah menerima barang tersebut dengan keadaan bak, kecuali jika dapat dibutkikan sebaliknya maka pengembalian barang yang disewa adalah dalam keadaan yang sama pada waktu diserahkan.

Larangan bagi Pihak Penyewa

  • Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu.
  • Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan. Dengan kata lain bahwa penyewa tidak boleh menyewakan lagi kepada orang lain barang yang disewanya dengan membatalkan atau melepaskan sewanya.

Berakhirnya Sewa Menyewa

Persetujuan sewa menyewa dapat berakhir apabila:

  • Berakhirnya masa sewa, dengan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa waktu sebelumnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  • Perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terhadap barang yang disewakan membuat barang tersebut tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama atau tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan sewa menyewa maka penyewa dapat memutuskan sewanya. 
  • Pembatalan sewa oleh pihak yang menyewakan karena penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya.
  • Hal lainnya yang telah diinformasikan berkenaan putusnya persetujuan sewa meyewa kepada penyewa dan disepakati.

Kewajiban para pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, ini harus diperhatikan dalam hal persetujuan sewa menyewa agar apabila terjadi perselisihan antara para pihak dapat diselesaikan dengan baik. (RenTo)(200219)