Hukum Perburuhan
By: Rendra Topan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bagian dari penghasilan yang layak yang diberikan dalam bentuk pendapatan non upah, demikian disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. […]
By : Rendra Topan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha, demikian menurut UU No. 13 Tahun […]
By : Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang lamanya waktu kerja, untuk menjamin kepastian hukum dari tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 […]
by : Rendra Topan Perkembangan kawasan industri di Indonesia terus dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk melakukan perlindungan para pekerja Indonesia […]
By : Rendra Topan Pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dihindari oleh pengusaha. Namun begitu, setelah terlebih […]
By : Rendra Topan Pengupahan diatur dalam Pasal 88 – Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang […]
a. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) b. BAB II Landasan, Asas dan Tujuan (Pasal 2-4) c. BAB III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama (Pasal 5-6) […]
a. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) b. BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 3) c. BAB III Penghasilan yang Layak (Pasal 4 – Pasal 10) d. BAB IV Pelindungan […]
By : Rendra Topan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang diatur dalam BAB XI Pasal 102 dan Pasal 149. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan […]
