Category Archives: Perbankan

Penggunaan Mata Uang Rupiah

Spesimen

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar yang sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai mata uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Mata uang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mempunyai pengertian adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia mempunyai satuan mata uang yang dinamakan dengan rupiah sebagai alat tukar yang sah disimbolkan dengan Rp.

Macam dan Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang, rupiah tentunya mempunyai jenis dan nilai nominal atau harga.

Macam Rupiah

Rupiah terdiri dari dua macam yaitu:

  • Rupiah kertas; dibuat dengan kertas uang sebagai bahan baku, yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan yang tahan lama.
  • Rupiah logam; dibuat dengan logam uang sebagai bahan baku, dengan menggunakan bahan baku, yang digunakan  untuk membuat logam rupiah yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama.

Harga Rupiah

Sebagai sebuah mata uang uang, rupiah tentunya juga mempunyai harga atau nilai nominal. Harga rupiah merupakan nilai nomila yang tercantum pada setiap pecahan rupiah, dengan ketentuan bahwa satu rupiah adalah seratus sen.

Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan nilai nominal rupiah adalah Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Penetapan nilai nominal pecahan rupiah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • Kondisi moneter.
  • Kepraktisan sebagai alat pembayaran.
  • Kebutuhan masyarakat.

Untuk setiap perubahan harga atau nilai nominal rupiah diatur dengan undang-undang.

Penggunaan Rupiah

Rupiah sebagai sebuah mata uang yang digunakan untuk alat tukar yang sah, wajib digunakan dalam hal:

  • Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
  • Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
  • Transaksi keuangan lainnya.

Dimaksud dengan transaksi keuangan lainnya yaitu transaksi yang meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.

Kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku dalam hal:

  • Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
  • Transaksi perdagangan internasional.
  • Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
  • Transaksi pembiayaan internasional.

Larangan dalam Penggunaan Rupiah

Larangan dalam penggunaan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 24 – Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penulis mengelompokan larangan terhadap penggunaan rupiah menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Larangan dalam Hal sebagai Alat Pembayaran

  1. Larangan dalam hal sebagai alat pembayaran.
  2. Larangan untuk meniru rupiah.
  3. Larangan merusak rupiah.
  4. Larangan memalsukan rupiah.
  5. Larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku untuk membuat rupiah.

Dalam penggunaan rupiah sebagai alat tukar, setiap orang dilarang untuk menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau alat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dalam rangka transaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali dalam pembayaran atau kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Larangan Meniru Rupiah

Setiap orang dilarang untuk meniru rupiah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atau promosi, dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan tersebut.

Larangan Merusak Rupiah

Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara, juga dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Larangan Memalsukan Rupiah

Setiap orang dilarang dilarang memalsukan rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahui merupakan rupiah palsu, serta mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang dikethauinya merupakan rupiah palsu.

Masih berkenaan dengan pemalsuan rupiah, setiap orang juga dilarang membawa atau memasukan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu.

Larangan Memproduksi Rupiah, dan Memperdagangkan Alat, serta Bahan Baku Pembuatan Rupiah

Berkenaan dengan larangan memproduksi, dan memperdagangkan alat, serta bahan baku pembuatan rupiah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyebutkan bahwa:

  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
  • Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana Terhadap Penggunaan Rupiah

Pelanggaran terhadap larangan dalam penggunaan rupiah sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 33 – Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Secara ringkas ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran terhadap larangan dalam hal penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran, diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan meniru rupiah, diancam dengan pidana kurungan apling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran terhadap larangan merusak rupiahn diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan diancam pidana penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah terhadap pelanggaran mengimpor atau mengekspor rupiah sudah rusak.
  • Pelanggaran terhadap memalsukan rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) bagi pelaku pelanggaran terhadap membawa keluaratau memasukkan rupiah palsu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,- bagi pelaku pelanggaran terhadap mengimpor dan mengekspor rupiah palsu.
  • Demikian juga dengan pelaku pelanggaran terhadap pelaku yang memperoduksi, dan memperdagangkan alat serta bahan baku untuk membuat rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Hukum acara yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana terhadap penggunaan rupiah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah dalam hal alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa barang yang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optic, dan semua bentuk data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya. (RenTo)(130921)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Produk Bank

Photo by Alexandros Chatzidimos on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Kelompok Produk Bank

Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan:

  • Penghimpunan dana.
  • Penyaluran dana.
  • Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut:

  • Berbasis teknologi informasi.
  • Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau prudok lembaga jasa keuangan selain bank.
  • Memerlukan persetujuan atau peizinan dari otoritas lain.
  • Bersifat kompleks.

Jenis Produk Bank Dasar

Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.

Dalam pokok bahasan ini hanya disampaikan mengenai jenis produk bank dasar bank umum konvensional.

Jenis Produk Bank Dasar Bank Umum Konvensional

Jenis produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Jadi jenis produk bank dasar bank umum konvensional terdiri atas:

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar, yaitu:

Giro

Giro merupakan jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis prosuk simpanan yang penarikannya hanua dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call, dan serfikat deposito (Negotiable Certificate Deposito/NCD).

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

Peroduk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank umum konvensional, dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaktan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga.

Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau taguhan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Pemberian Garansi

Pemberian garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemberian garansi bank dapat berupa Standby Letter of Credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan yang dimaksudkan adalah penyediaan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit L/C)

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain

Produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya yang merupakan kegiatan bank umum konvensional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum  adalah sebagai berikut:

Jual Beli Uang Kertas Asing (Bank Notes)

Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) merupakan kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing.

Uang kertas asing yang dimaksud adalah uang kertas dalam valutas asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla merupakan instrument keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (underlying asset) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai.

Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN) maksudnya bank bertindak sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, seperti penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Transfer Dana

Transfer dana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine), dan/atau kartu debet.

Uang Elektronik

Bank juga menyelenggarakan produk dasar dalam kegiatan sederhana lainnya berupa uang elektornik. Uang dapat dikatakan  uang uang elektronik setelah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Layanan Keuangan Digital

Layanan keuangan digital merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan uang elektronikmelalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

Safe Deposit Box

Safe deposit box  merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.

Traveller’s Cheque

Traveller’s cheque merupakan penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing oleh bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Cash Management

Cash management merupakan jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank untuk melakukan transaksi berdasarkan perintah nasabah.

Layanan Nasabah Prima

Layanan nasabah prima merupakan jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasbah prima.

Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi

Kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi dengan bank. Bank hanya berperan memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Syarat dan Ketentuan Produk Bank

Seluruh produk bank dasar tersebut di atas maupun produk bank lanjutan dapat dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan produk bank tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah sebagai berikut:

  • Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB, baik untuk produk bank baru maupun produk bank lanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
    • Merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru.
  • Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan produk bank tersebut, maka:
    • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
    • Apabila sudah dikenai sanksi tertulis, namun belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi:
      • Pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
      • Larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
  • Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. Syarat dan ketentuan produk bank ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. (RenTo)(070921)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Photo by Szabu00f3 Viktor on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Modal inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi Bank BHI, Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai CEMA sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi KCBLN.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah Bank BHI, CEMA, dan KCBLN, yang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Bank BHI

Bank BHI merupakan akronim dari Bank Berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.

CEMA

CEMA juga merupakan akronim dari Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) yang mempunyai pengertian yaitu Capital Equivalency Maintained Assets sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

KCBLN

Demikian juga dengan KCBLN yang merupakan akronim dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.

Berdasarkan pengertian modal inti tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Pengelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bahwa berdasarkan modal inti bank dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu:

  1. Kelompok bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), disebut dengan KBMI 1.
  2. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah), disebut dengan KBMI 2.
  3. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 3.
  4. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 4.

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti ini berlaku bagi;

  • Bank Berbadan Hukum Indonesia BHI.
  • Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
  • Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank yang didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Sejalan dengan KBMI, bagi pemangku kepentingan lain yang mempunyai pengaturan bagi bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • BUKU 1 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 2 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 3 disetarakan dengan KBMI 2.
  • BUKU 4 disetarakan dengan KMBI 3 atau KBMI4.

Pemangku kepentingan lain yang dimakasud antara lain Bank Indonesia dan Kementerian yang terkait dengan pengaturan bank umum. (RenTo)(030921)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Photo by Expect Best on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bank

Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank tersebut di atas, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, dan cara serta proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya disebut dengan perbankan.

Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Melalui ketentuan Pasal 2 – 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan di Indonesia mempunyai asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

Asas Perbankan

Perbankan di Indonesia menganut asas demorasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan Perbankan Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis dan Usaha Bank

Bank dapat dibedakan berdasarkan jenis dan kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jenis Bank

Berdasarkan jenis bank terdiri dari:

  • Bank umum; adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
  • Bank Perkreditan Rakyat (BPR); adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada kegiatan bank umum, bank dapat mengkhususkan pada pelaksanaan kegiatan tertentu saja.     

Usaha Bank

Berdasarkan jenis bank tersebut di atas, kita dapat membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya sebagai berikut:

Usaha Bank Umum

Bank Umum mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menerbitkan surat pengakuan hutang.
  • Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    • Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    • Obligasi.
    • Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    • Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  • Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  • Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  • Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  • Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  • Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  • Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  • Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  • Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan usaha berupa:

  • Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kewajiban Bank Umum

Bank umum berkenaan dengan kegiatan usahanya berkewajiban untuk:

  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
  • Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
  • Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Larangan bagi Bank Umum

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank Umum dilarang untuk:

  • Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal:
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan usaha perasuransian.
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat berkenaan dengan kegiatan usahanya dilarang untuk:

  • Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  • Melakukan penyertaan modal.
  • Melakukan usaha perasuransian;
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan Pemberian Kredit

Untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal pemberian kredit baik yang dilakukan oleh Bank Umum maupun oleh Bank Perkreditan Rakyat, maka pemerintah mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.  
  • Batas maksimum sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia) atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    • Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    • Anggota dewan komisaris;
    • Anggota direksi;
    • Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi.
    • Pejabat bank lainnya;
    • Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak (pemegang saham dan keluarga, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, serta pejabat bank lainnya).
  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksanaan ketentuan pemberian kredit wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang pelasanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220721)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Baca juga

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Hak Tanggungan

jaminan kredit
Photo by Dimitry Anikin on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitor merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Sifat Hak Tanggungan

Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini merupakan yang yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Hak milik.
  2. Hak guna bangunan.
  3. Hak guna usaha.

Baca juga: Hak-Hak Atas Tanah

Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, yang dapat dijadikan objek hak tanggungan lainnya adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Sesuai dengan hak-hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan dapat juga dibebankan hak tanggungan terhadap bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembenannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU No.4/1996).

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana disebutkan bahwa:

  1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dimana kewenangan tersebut harus ada pada saat pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
  2. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tahapan Hak Tanggungan

Tahapan hak tanggungan terdiri dari proses atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Pemberian hak tanggungan; pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, dimana pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dihadapan pejabat pembuat akta tanah diserta dengan pembuatan surat kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pendaftaran hak tanggungan; pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan  paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
  3. Peralihan hak tanggungan; piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dapat beralih karena cassie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru. Peralihan tersebut juga harus didaftarkan pada Badan Pertanahan.
  4. Hapusnya hak tanggungan; hak tanggungan hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Terhadap hak tanggungan juga dapat dilakukan eksekusi apabila debitor cidera janji/wanprestasi yang tata caranya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (RenTo)(230220)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

penyidikan otoritas jasa keuangan

By: Rendra Topan

Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang hal-hal antara lain:

  1. Kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan.
  2. Permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.
  3. Laporan dan/atau Informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
  4. Administrasi penyidikan.
  5. Ketentuan sanksi.

Penyidikan dilakukan tentunya terhadap sebuah tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang mengenai OJK, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Baca juga: Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia-Bank

Kewenangan Penyidikan

Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan disebutkan dalam Pasal 2 – Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

OJK  merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dilakukan oleh penyidik OJK, dimana penyidik OJK tersebut terdiri atas:

  1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK.
  2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di pekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Jadi Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ,yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan seangkaian tindakan penyidik OJK dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewenangannya, penyidik OJK dapat dibantu oleh pegawai atau pejabat OJK namun pegawai atau pejabat OJK tersebut bukanlah penyidik OJK.

Penyidik OJK dalam melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, hasil penyidikannya disampaikan langsung kepada jaksa untuk kemudian dilakukan penuntutan. Dalam hal ini jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan paling lama Sembilan puluh hari hasil sejak diterimanya hasil penyidikan dimaksud.

Baca juga: Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Perbankan

Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian

Penyidik OJK dalam menjalan tugas penyidikannya dapat meminta informasi dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan juga dapat meminta keterangan kepada kustodian mengenai rekening efek para pihak tersebut.

Permintaan Informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang Rekening Efek pada Nasabah Kustodian di atur dalam Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan dan/atau Informasi Mengenai Dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Semua pihak dapat melakukan atau membuat laporan secara tertulis atau datang langsung kepada OJK berkenaan dengan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mencantumkan:

  1. Nama pelapor.
  2. Identitas pelapor.
  3. Uraian kejadian atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya terhadap tindak lanjut sebuah laporan, OJK akan menyampaikan laporan perkembangan penyidikan kepada pihak pelapor atas permintaan tertulis darinya dengan ketentuan setelah OJK menetapkan dimulainya penyidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Administrasi Penyidikan

Adminstrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada penyidik POLRI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21011 tentang OJK.

Ketentuan Sanksi

Ketentuan sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sanksi yang berkenaan dengan  permintaan informasi tentang rahasia bank dan informasi tentang rekening efek pada nasabah kustodian.

Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, dimana secara administrasi terpisah dari kekayaan bank atas permintaan orang yang melakukan penitipan. Jual beli surat berharga, serta penagihan deviden dan bunga termasuk kepada kgiatan custodian, dimana bank hanya bertindak sebagai agen perantara. (RenTo)(161119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

By : Rendra Topan

Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Khususnya akan dibahas mengenai pasal-pasal  yang berkenaan dengan kerahasiaan bank  berdasarkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Telah diuraikan dalam artikel sebelumnya tentang pelanggaran dan kejahatan dalam perbankanbahwa salah satu tindak pidana perbankan adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Demikian juga halnya mengenai rahasia bank juga sudah dibahas pada artikel sebelumnya.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan :

  • Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
  • Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Izin Tertulis Bank Indonesia untuk Kepentingan Peradilan Perkara Pidana

Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan perkara pidana, maksudnya adalah dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pada semua tingkatan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung harus meminta izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.

Para aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan Umum Izin Tertulis yang Diberikan Bank Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Perkara Pidana

Izin tertulis tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung.

Bagaiman jika izin terulisa Bank Indonesia Tidak ada?

Dengan kata lain apabila izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia tidak ada, maka pemeriksaan perkara pidana yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam rangka pembuktian tidak dapat dilakukan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Jika Tidak Ada Izin Tertulis dari Bank Indonesia

Seandainya tetap dilakukan pemeriksaan atas perkara pidana yang berkaitan perbankan, maka Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur sebagai berikut:

  • Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  • Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Subyek Hukum

Subyek hukum yang dapat diancam pidana pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

  • Polisi
  • Jaksa
  • Hakim
  • Dewan Komisaris
  • Direksi
  • Pegawai bank
  • Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  • Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu : akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
  • Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluargnya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Delik

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa barang siapa yang tidak mempunyai izin dalam melakukan periksaan perkara pidana berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya diancam dengan sanksi pidana dan denda.

Obyek Hukum

Sementara itu yang menjadi obyek hukumnya adalah nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sanksi

  • Pidana penjara, dua tahun paling sedikit, dan empat tahun paling lama.
  • Denda, Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sampai dengan  Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Unsur – unsur pidana tersebut di atas merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dan termasuk kepada tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pihak yang berwenang. (RenTo)(210119)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat hal ini, maka pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang kemudian diperbarui dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Jenis Usaha Penerima Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran strategis usaha mikro, kecil dan menengah dalam struktur perekonomian nasional. Adapun kelompok usaha yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah :

  1. Usaha Mikro
  2. Usaha Kecil
  3. Usaha Menengah

Usaha Mikro

Usaha mikro menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

Usaha Menengah

Usaha menengah menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah)

Kewajiban Bank Umum dalam Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap total kredit/pembiayaan.
  2. Pencapaian rasio tersebut di atas dihitung pada setiap akhir tahun dan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan sampai dengan besaran persentase yang mulai dari 5% dan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 10%, 15% dan 20%.

Cara Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Pemberian Kredit

Cara pemberian kredit oleh bank umum terbagi atas :

  1. Kredit diberikan langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
  2. Kredit diberikan secara tidak langsung melalui kerjasama dengan pola executing, polachanneling atau pembiayaan bersama (sindikasi)

Untuk menjamin transparansi dan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, maka bank umum harus berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang:

  1. Rencana bisnis bank.
  2. Laporan bulanan bank umum.
  3. Laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu.
  4. Sistem informasi debitur.
  5. Transparansi informasi rpoduk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bantuan Teknis oleh Bank Umum Kapada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bantuan teknis diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Bantuan teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat berupa :

  1. Penelitian
  2. Pelatihan
  3. Penyediaan informasi, dan;
  4. Fasilitasi

Pihak Peneriman Bantuan Teknis

Bantuan teknis oleh Bank Indonesia diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pihak-pihak tersebut adalah :

  1. Bank umum, Badan Perkreditan Rakyat  dan bank pembiyaan rakyat syariah.
  2. Lembaga pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
  3. Lembaga penyedia jasa.
  4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pencapaian rasio kredit atau pembiyaan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap total kredit/pembiayaan oleh bank umum dipublikasi pada website Bank Indonesia secara periodik agar dapat diketahui masyarakat.

Bagaimana kalau terjadi pelanggaran terhadap kewajiban bank umum dalam pemberian kredit dan bantuan teknis?

Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia oleh bank umum, akan diberikan sanksi berupa :

  1. Teguran tertulis
  2. Penurunan tingkat kesehatan bank.
  3. Denda

Sanski denda merupakan sanksi tambahan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu OJK mempertegas Peraturan Bank Indonesia yang berkenaan dengan bank umum dalam memberikan kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. (Rento)(271218)

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi

Rahasia Bank


Photo by Pixabay on Pexels.com

By : Rendra Topan

Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah batasan tentang kerahasiaan bank.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya kecuali untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundangan, dan ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi.

Pihak Terafiliasi

Pihak terafiliasi ini maksudnya adalah :

  1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
  3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
  4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi  pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Pengecualian atas Kerahasiaan Bank

Pengecualian atas kerahasiaan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya, yaitu:

  • Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa untuk peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, permintaan izin tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau ketua Mahkamah Agung disertai nama dan jabatan dari pihak yang meminta izin, nama terdakwa dan alasan diperlukan keterangan serta hubungannya dengan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas tunggal pengawas jasa keuangan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tentang kerahasiaan informasi, yaitu setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat anggota dewan komisioner, pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), orang yang bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau sebagai staf ahli di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun orang yang karena kedudukannya, profesinya berhubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilarang mengungkapkan informasi apapun kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian informasi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Komisioner.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas yang berkenaan dengan rahasia bank atau kerahasiaan informasi perbankan tentunya mempunyai konsekuensi, yaitu sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengen Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (RenTo) (020918)

Baca juga:

Tindak Pidana Perbankan Berkenaan dengan Rahasia Bank

rendratopan.com menerima kerja sama untuk publikasi semua bentuk tulisan ilmiah baik secara perorangan maupun institusi