Category Archives: Badan Hukum

Hukum Perseroan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
  4. Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
  5. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap enam bulan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.
  8. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.
  9. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat.
  10. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarkatan internal perusahaan.

Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Pada Perusahaan

Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal berusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

  • Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan.
  • Mendapat persetujuan dewan komisari atau rapat umum pemegang saham.

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan disusun dan memuat  rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosail dan lingkungan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungakan sebagai biaya perseroan.

Laporan Tahunan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungandimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham.

Besaran Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Besaran atau nilai atau nominal yang dianggarkan oleh perseroan tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini cenderung kepada tanggung jawab moral perseroan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sepenuhnya dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat dilakukan di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.

Perseroan dapat menggunakan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan sosial budaya kemasyarakatan. (RenTo)(090720)

Akibat Kepailitan

Photo by vedanti on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit.

Akibat kepailitan antara lain:

  1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernytaan pailit diucapkan.
  2. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
  3. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
  4. Selama beralngsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan periktan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
  5. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
  6. Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.
  7. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
  8. Selama kepailitan debitor tidak kenakan uang paksa.
  9. Penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitor, yang prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator kuartor dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
  10. Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
  1. Terhahap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
  2. Terhadap penyerahan barang yang telah diperjanjikan oleh debitor yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus, untuk kemudian pihak penerima barang dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendaptkan ganti rugi.
  3. Terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor dapat dilakukan penghentian sewa, dengan syarat dilakukan pemberitahuan penghentian sewa sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  1. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, atau debitor melalui kurator dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat empat puluh lima hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa upah terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
  2. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kuraotr tidak dapat diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
  3. Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang meruguikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  4. Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.
  5. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan persekongkokolan antara kreditor dan debitor dengan maksud menguntungkan kreditor dari kreditor lainnya.
  6. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan harta tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.
  7. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, melakukan pembayaran kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
  8. Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak dengan adanya putusan pernyataan pailit.
  9. Terhadap suami atau isteri yang dinyatakan pailit maka isteri atau suami tidak berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harata bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
  10. Isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.
  11. Kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit.
  12. Terhadap benda yang tidak termasuk persatuan harta suami atau isteri yang dinyatakan pailit termasuk ke dalam harta pailit, namun hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Akibat kepailitan sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara garis besarnya saja, sedangkan secara teknis dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (RenTo)(040320)

Syarat dan Putusan Pailit

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk itu dalam hal syarat dan putusan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Debitor mempuyai dua atau lebih kreditor.
  2. Untuk satu keditor saja debitor tidak mampu membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo.
  3. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pailit selain diajukan oleh debitor atau kreditor, dapat juga dilakukan oleh:

  1. Kejaksaan; untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan atas dasar kepentingan umum.
  2. Bank Indonesia; dalam hal debitor merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  3. Badan Pengawas Pasar Modal; dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Menteri Keuangan; dalam hal dibitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Baca juga: Pengantar tentang Kepailitan

Kedudukan Hukum Debitor

Kedudukan hukum debitur merupakan hal yang harus diperhatikan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitor. Hal lainnya yang harus dicermati berkenaan dengan kedudukan hukum debitor adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
  2. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum persero atau firmas tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
  3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indoensia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
  4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Status Hukum Debitor

Status hukum debitor yang dimaksud adalah status pernikahan debitor, yang mana pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang masih terikat pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari suami atau isteri, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat. (RenTo)(030320)

Pengantar tentang Kepailitan

Photo by energepic.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan satu kesatuan, namun untuk keperluan pendidikan dan memudahkan pemahaman, maka diuraikan secara terpisah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa pengertian terhadap istilah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

  • Kreditor; adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  • Debitor; adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
  • Debitor pailit; adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.
  • Kurator; adalah balai harta penginggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
  • Hakim pengawas; adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hal-Hal yang Diatur Berkenaan dengan Kepailitan

Hal-hal yang berkenaan dengan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Syarat dan putusan pailit.
  2. Akibat kepailitan.
  3. Pengurusan harta pailit.
  4. Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas curator.
  5. Pencocokan piutang.
  6. Perdamaian.
  7. Pemberesan harta pailit.
  8. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan.
  9. Kepailitan harta peninggalan.
  10. Ketentuan-ketentuan hukum internasional.
  11. Rehabilitasi.

Uraian lebih lanjut mengenai hal-hal tentang kepailitan sebagaimana tersebut di atas disampaikan sesuai dengan masing-masing pokok pikirannya. (RenTo)(030320)

Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

Asuransi-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perasuransian

Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

  1. Perseroan terbatas.
  2. Koperasi.
  3. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Usaha bersama yang telah ada sebelum UU No. 40/2014 apabila bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah, atau usaha asuransi jiwa syariah harus diarahkan untuk menjadi badan usaha berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang diautr lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pemilik Perusahaan Asuransi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki o;eh:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
  2. WNI sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 di atas, secara bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memilkiusaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Warga negara asing hanya dapat menjadi pemilik perusahaan perusahaan perasuransian melalui transaksi di bursa efek.

Kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan perasuransi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (RenTo)(040919)

Mengenal Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Lembaga Pembiyaan-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Perusahaan Pembiayaan

Apa itu perusahaan pembiayaan? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan  kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

Dengan kata lain perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada kepada konsumen baik berupa barang atau jasa, dimana besaran nilai barang atau jasa tersebut akan dibayar oleh konsumen sesuai dengan batasan waktu dan besaran nilai tertentu yang disepakati bersama.

Jenis Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

  1. Pembiayaan investasi; adalah pembiyaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modrenisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
  2. Pembiayaan modal kerja; adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
  3. Pembiayaan multi guna; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
  4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Sewa pembiayaan (Finance Lease); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  2. Jual dan sewa – balik (sale and lease back); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiyaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
  3. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menaggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembayaran.
  4. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (Factoring without recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
  5. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; adalah kegiataan pembiayaan barangdan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
  6. Pembiayaan proyek; adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut.
  7. Pembiayaan infrastruktur; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
  8. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Jual dan sewa – balik (sale and lease back); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiyaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
  2. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menaggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembayaran.
  3. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (Factoring without recourse); adalah transaksi anjak piutang usaha dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
  4. Fasilitas modal usaha; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
  5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan wajib dilakukan dengan cara:

  1. Sewa pembiayaan (Finance Lease); adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
  2. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; adalah kegiataan pembiayaan barangdan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
  3. Fasilitas dana; adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
  4. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Semua jenis kegiatan usaha baik dalam jenis usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna terdapat klausul usaha pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Untuk melakukan kegiatan pembiayaan lain tersebut, perusahaan pembiayaan harus memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018):

  1. Rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan.
  2. Memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.
  3. Memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah.
  4. Memenuhi ketentuan gearing ratio.
  5. Memiliki ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
  6. Tidak sedang dikenakan sanksi administrative oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dokumen Permohonan Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Dalam pendirian sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pembiayaan, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:

  1. Produk yang akan dipasarkan.
  2. Analisis prospek usaha.
  3. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan.
  4. Hak dan kewajiban para pihak.
  5. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

Kegiatan Usaha Lainnya Sebuah Perusahaan Pembiayaan

Selain kegiatan usaha sebagaimana yang tersebut diatas, masih terdapat jenis usaha pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sewa operasi maksudnya adalah sewa yang secara tidak substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan, sedangkan maksud dari kegiatan imbal jasa (fee) adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk lain yang terkait dengan jasa keuangan.

Khusus untuk kegiatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja ditujukan kepada debitur yang memiliki usaha yang produktif, maksudnya adalah usaha usaha untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendpatan bagi debitur dan memiliki ide untuk mengembangkan usaha produktif, hal ini sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. (RenTo)(070919)

Ruang Lingkup Usaha Perasuransian di Indonesia

Asuransi-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas:

  1. Asuransi, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
  2. Asuransi syariah, yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ruang lingkup usaha perasuransian secara umum diatur dalam Pasal 2 – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Berikut ini uraian mengenai asuransi dan dan Asuransi syariah.

Asuransi

Asuransi diselenggarakan oleh:

Perusahaan Asuransi Umum

Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

  1. Usaha asuransi umum; adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwayang tidak pasti. Usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri.
  2. Usaha reasuransi; adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Usaha reasuransi lingkupnya adalah pertanggungan risiko atas perusahaan asuransi umum lain

Perusahaan Asuransi Jiwa

Persuahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. 

Usaha asuransi jiwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidu, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didsarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Perusahaan Reasuransi

Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan penjamin.

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

Asuransi Syariah

Asuransi syarifah diselenggarakan oleh:

Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

  1. Usaha asuransi umum syariah; yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi  dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
  2. Usaha reasuransi syariah; yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan perushaan yang bergerak pada bidang usaha asuransi jiwa syariah.

Usaha asuransi jiwa syariah berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan  pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan  usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdarkan prinsip syariah.

Perusahaan Reasuransi Syariah

Perusahaan reasuransi syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha reasuransi syariah.

Usaha reasuransi syariah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

Jenis Perusahaan Arusansi Lainnya

Jenis perusahaan asuransi lainnya di Indonesia adalah:

Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian kalimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang asuransi, dimana pialang asuransi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultasi  dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi, dimana pengertian usaha pialang asuransi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultansi atas objek asuransi.

Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi, yangmana pengertian usaha penilai kerugian asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 40/2014 adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ruang lingkup usaha asuransi umum dan asuransi jiwa serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah dapat diperluas sesuai dengan kebuuthan masyarakat, yangmana perluasan tersebut dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Mengenai perluasan ruang lingkup sebagai dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (RenTo)(010919)

Jenis Perusahaan Perasuransian

By: Rendra Topan

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang Mengenal Perasuransian di Indonesia. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelenggaraan asuransi di Indonesia dilaksankan oleh perusahaan perasuransian. 

Jenis Perusahaan Perasuransian

Perusahaan perasuransian terdiri dari beberepa jenis, yaitu:

  1. Perusahaan asuransi; adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
  2. Perusahaan asuransi syariah; adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
  3. Perusahaan reasuransi; adalah perusahaan yang melaksanakan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan penjamin.
  4. Perusahaan reasuransi syariah; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah.
  5. Perusahaan pialang asuransi: merupakan perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penutpan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian kalimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 
  6. Perusahaan pialang reasuransi; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa konsultansi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
  7. Perusahaan penilai kerugian asuransi; adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultansi atas objek asuransi.

Jadi di Indonesia terdapat tujuh jenis perusahaan perasuransian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (RenTo)(290819)

Mengenal Perasuransian di Indonesia

By: Rendra Topan

Seiring dengan kemajuan jaman dan kebutuhan masyarakat akan jaminan  kesehatan, dan barang-barang yang bernilai lainnya, maka mucul berbagai macam asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan, rumah, kendaraan bermotor dengan segala macam propagandanya.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang asuransi, namun mereka mengikuti program asuransi, sehingga saat proses claim sering terjadi kesalahpahaman.

Melalui artikel ini penulis menyampaiakan tentang asuransi secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu asuransi?

Asuransi terbagi atas dua macam, yaitu: asuransi dan asuransi syariah.

Pengertian asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

  1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

  1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu rpistiwa yang tidak pasti, atau;
  2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip syariah yang merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang sayriah.

Objek Asuransi

Hal apa saja yang dapat diasuransikan? Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa hal-hal yang dapat diasuransikan atau menjadi objek asuransi adalah:

  1. Jiwa dan raga.
  2. Kesehatan manusia.
  3. Tanggung jawab hukum.
  4. Benda dan jasa.
  5. Serta kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Dalam hal hal penyelenggaraaan asuransi sebagaimana yang diuraikan di atas, dilakukan oleh perusahaan perasuransian. (RenTo)(290819)

Perseroan Terbatas

Photo by SevenStorm JUHASZIMRUS on Pexels.com

By : Rendra Topan

Pengertian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ketentuan Pendirian Perseroan

Tata cara dan syarat pendirian sebuah perseroan terbatas sebagai berikut:

  1. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
  2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian, hal ini tidak berlaku dalam rangka peleburan perseroan.
  3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahaan badan hukum perseroan.
  4. Setelah berstatus badan hukum, dikemudian hari jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka setelah jangka waktu enam bulan sejak kejadian dimaksud pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan menerbitkan saham baru kepada orang lain.
  5. Jika telah melewati jangka waktu enam bulan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, maka pemegang saham bertanggungjawab atas segala perikatan yang ada dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mengharuskan sebuah perseroan didirikan oleh dua orang lebih tidak berlaku bagi perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseoran yang mengelola bursa efek, kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pasar modal.

Akta Pendirian Perseroan 

Akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan perseroan, adapan keterangan lain dimaksud memuat paling tidak, yaitu :

  1. Identitas para pendiri : nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
  2. Identitas anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat.
  3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempakan dan disetor. Pada saat pembuatan akta perseroan, pendiri dapat diwakilkan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Anggaran Dasar Perseroan 

Anggaran dasar sebuah perseroan memuat, antara lain:

  1. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan sebuah perseroan.
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan.
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
  5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
  6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris.
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, anggota direksi dan dewan komisaris.
  9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Selain hal-hal tersebut di atas anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perlu diingat bahwa anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Anggaran dasar ini pun dapat diubah melalui penetapan dalam RUPS, yangmana agen dan perubahan anggaran dasar harus disebutkan dalam undangan RUPS.

Pendaftaran perseroan diselenggarakan oleh menteri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dalam waktu empat belas haris terhitung sejak diterbitkannya keputusan menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan. (RenTo)(141018)

Artikel Terkait