Category Archives: Hukum Perdata

Badan Hukum, Perikatan, Perkawinan, Properti, Perbankan

Produk Bank

Photo by Alexandros Chatzidimos on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.

Kelompok Produk Bank

Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan:

  • Penghimpunan dana.
  • Penyaluran dana.
  • Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut:

  • Berbasis teknologi informasi.
  • Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau prudok lembaga jasa keuangan selain bank.
  • Memerlukan persetujuan atau peizinan dari otoritas lain.
  • Bersifat kompleks.

Jenis Produk Bank Dasar

Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.

Dalam pokok bahasan ini hanya disampaikan mengenai jenis produk bank dasar bank umum konvensional.

Jenis Produk Bank Dasar Bank Umum Konvensional

Jenis produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan sederhana lainnya diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Jadi jenis produk bank dasar bank umum konvensional terdiri atas:

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar, yaitu:

Giro

Giro merupakan jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis prosuk simpanan yang penarikannya hanua dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Deposito

Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposito on call, dan serfikat deposito (Negotiable Certificate Deposito/NCD).

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

Peroduk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank umum konvensional, dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepaktan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian bunga.

Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau taguhan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

Pemberian Garansi

Pemberian garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemberian garansi bank dapat berupa Standby Letter of Credit (SBLC), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan yang dimaksudkan adalah penyediaan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Letter of Credit L/C)

Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lain

Produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya yang merupakan kegiatan bank umum konvensional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum  adalah sebagai berikut:

Jual Beli Uang Kertas Asing (Bank Notes)

Jual beli uang kertas asing (Bank Notes) merupakan kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing.

Uang kertas asing yang dimaksud adalah uang kertas dalam valutas asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla

Transaksi Derivatif yang Bersifat plain vanilla merupakan instrument keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (underlying asset) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai.

Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN) maksudnya bank bertindak sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, seperti penjualan Surat Utang Negara (SUN).

Transfer Dana

Transfer dana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh bank berupa kartu kredit, kartu ATM (Automated Teller Machine), dan/atau kartu debet.

Uang Elektronik

Bank juga menyelenggarakan produk dasar dalam kegiatan sederhana lainnya berupa uang elektornik. Uang dapat dikatakan  uang uang elektronik setelah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.
Layanan Keuangan Digital

Layanan keuangan digital merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yang menerbitkan uang elektronikmelalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.

Safe Deposit Box

Safe deposit box  merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.

Traveller’s Cheque

Traveller’s cheque merupakan penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing oleh bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Cash Management

Cash management merupakan jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada bank untuk melakukan transaksi berdasarkan perintah nasabah.

Layanan Nasabah Prima

Layanan nasabah prima merupakan jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasbah prima.

Kerja Sama Pemasaran Produk Asuransi (bancassurance) Model Bisnis Referensi

Kerja sama pemasaran produk asuransi (bancassurance) model bisnis referensi merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi dengan bank. Bank hanya berperan memberikan referensi atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.

Syarat dan Ketentuan Produk Bank

Seluruh produk bank dasar tersebut di atas maupun produk bank lanjutan dapat dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan produk bank tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum adalah sebagai berikut:

  • Bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam RPPB, baik untuk produk bank baru maupun produk bank lanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
    • Merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru.
  • Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang menjadi syarat dan ketentuan produk bank tersebut, maka:
    • dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
    • Apabila sudah dikenai sanksi tertulis, namun belum memenuhi kewajibannya, maka dikenakan sanksi:
      • Pembekuan Produk Bank tertentu; dan/atau
      • Larangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru.
  • Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam 1 (satu) tahun kalender, Bank tetap harus menyampaikan RPPB nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang selanjutnya disingkat RPPB adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. Syarat dan ketentuan produk bank ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. (RenTo)(070921)

Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Photo by Szabu00f3 Viktor on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Modal inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi Bank BHI, Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai CEMA sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi KCBLN.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat istilah Bank BHI, CEMA, dan KCBLN, yang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Bank BHI

Bank BHI merupakan akronim dari Bank Berbadan Hukum Indonesia yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.

CEMA

CEMA juga merupakan akronim dari Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) yang mempunyai pengertian yaitu Capital Equivalency Maintained Assets sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

KCBLN

Demikian juga dengan KCBLN yang merupakan akronim dari Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) yang mempunyai pengertian yaitu Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.

Berdasarkan pengertian modal inti tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengelompokan bank berdasarkan modal inti.

Pengelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI) adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bahwa berdasarkan modal inti bank dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu:

  1. Kelompok bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah), disebut dengan KBMI 1.
  2. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah), disebut dengan KBMI 2.
  3. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 3.
  4. Kelompok bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), disebut dengan KBMI 4.

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti ini berlaku bagi;

  • Bank Berbadan Hukum Indonesia BHI.
  • Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN).
  • Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank yang didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Sejalan dengan KBMI, bagi pemangku kepentingan lain yang mempunyai pengaturan bagi bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • BUKU 1 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 2 disetarakan dengan KBMI 1.
  • BUKU 3 disetarakan dengan KBMI 2.
  • BUKU 4 disetarakan dengan KMBI 3 atau KBMI4.

Pemangku kepentingan lain yang dimakasud antara lain Bank Indonesia dan Kementerian yang terkait dengan pengaturan bank umum. (RenTo)(030921)

Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia

Photo by Expect Best on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah lembaga keuangan yang biasa di sebut dengan bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Bank

Pengertian bank berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank tersebut di atas, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, dan cara serta proses bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya disebut dengan perbankan.

Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Melalui ketentuan Pasal 2 – 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan di Indonesia mempunyai asas, fungsi, dan tujuan sebagai berikut:

Asas Perbankan

Perbankan di Indonesia menganut asas demorasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan Perbankan Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis dan Usaha Bank

Bank dapat dibedakan berdasarkan jenis dan kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jenis Bank

Berdasarkan jenis bank terdiri dari:

  • Bank umum; adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
  • Bank Perkreditan Rakyat (BPR); adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada kegiatan bank umum, bank dapat mengkhususkan pada pelaksanaan kegiatan tertentu saja.     

Usaha Bank

Berdasarkan jenis bank tersebut di atas, kita dapat membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya sebagai berikut:

Usaha Bank Umum

Bank Umum mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menerbitkan surat pengakuan hutang.
  • Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
    • Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    • Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    • Obligasi.
    • Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    • Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  • Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  • Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  • Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  • Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  • Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  • Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  • Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  • Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan usaha berupa:

  • Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai kegiatan usaha meliputi:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Kewajiban Bank Umum

Bank umum berkenaan dengan kegiatan usahanya berkewajiban untuk:

  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
  • Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
  • Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
  • Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Larangan bagi Bank Umum

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank Umum dilarang untuk:

  • Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal:
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    • Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Melakukan usaha perasuransian.
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat berkenaan dengan kegiatan usahanya dilarang untuk:

  • Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  • Melakukan penyertaan modal.
  • Melakukan usaha perasuransian;
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahanya sebagaimana tersebut di atas.

Ketentuan Pemberian Kredit

Untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal pemberian kredit baik yang dilakukan oleh Bank Umum maupun oleh Bank Perkreditan Rakyat, maka pemerintah mengatur hal-hal sebagai berikut:

  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.  
  • Batas maksimum sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  • Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia) atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
    • Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
    • Anggota dewan komisaris;
    • Anggota direksi;
    • Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi.
    • Pejabat bank lainnya;
    • Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak (pemegang saham dan keluarga, anggota dewan komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, serta pejabat bank lainnya).
  • Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksanaan ketentuan pemberian kredit wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang pelasanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220721)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia-

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat
  4. Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan bahwa kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu, pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
  5. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi dan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap enam bulan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan panas bumi masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.
  8. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.
  9. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan masyarakat.
  10. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan, demikian juga halnya dengan sosial kemasyarkatan internal perusahaan.

Mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Pada Perusahaan

Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal berusahaan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut:

  • Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan.
  • Mendapat persetujuan dewan komisari atau rapat umum pemegang saham.

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan disusun dan memuat  rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosail dan lingkungan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungakan sebagai biaya perseroan.

Laporan Tahunan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungandimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham.

Besaran Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Besaran atau nilai atau nominal yang dianggarkan oleh perseroan tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini cenderung kepada tanggung jawab moral perseroan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan sekitarnya.

Penggunaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR)

Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sepenuhnya dalam rangka pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dapat dilakukan di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan.

Perseroan dapat menggunakan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pada sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, dan sosial budaya kemasyarakatan. (RenTo)(090720)

Akibat Kepailitan

Photo by vedanti on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit.

Akibat kepailitan antara lain:

  1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernytaan pailit diucapkan.
  2. Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
  3. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
  4. Selama beralngsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan periktan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
  5. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitor dan yang yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
  6. Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.
  7. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
  8. Selama kepailitan debitor tidak kenakan uang paksa.
  9. Penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitor, yang prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator kuartor dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
  10. Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
  1. Terhahap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.
  2. Terhadap penyerahan barang yang telah diperjanjikan oleh debitor yang waktu pelaksanaannya dilakukan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka perjanjian tersebut menjadi hapus, untuk kemudian pihak penerima barang dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendaptkan ganti rugi.
  3. Terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitor dapat dilakukan penghentian sewa, dengan syarat dilakukan pemberitahuan penghentian sewa sebelum masa sewa berakhir sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
  1. Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, atau debitor melalui kurator dapat memutuskan hubungan kerja tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling singkat empat puluh lima hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa upah terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
  2. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kuraotr tidak dapat diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
  3. Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang meruguikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  4. Hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditor.
  5. Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan persekongkokolan antara kreditor dan debitor dengan maksud menguntungkan kreditor dari kreditor lainnya.
  6. Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan harta tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.
  7. Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, melakukan pembayaran kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
  8. Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak dengan adanya putusan pernyataan pailit.
  9. Terhadap suami atau isteri yang dinyatakan pailit maka isteri atau suami tidak berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harata bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
  10. Isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.
  11. Kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit.
  12. Terhadap benda yang tidak termasuk persatuan harta suami atau isteri yang dinyatakan pailit termasuk ke dalam harta pailit, namun hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Akibat kepailitan sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara garis besarnya saja, sedangkan secara teknis dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (RenTo)(040320)

Syarat dan Putusan Pailit

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Syarat dan putusan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk itu dalam hal syarat dan putusan pailit adalah sebagai berikut:

  1. Debitor mempuyai dua atau lebih kreditor.
  2. Untuk satu keditor saja debitor tidak mampu membayar lunas utangnya yang sudah jatuh tempo.
  3. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan pailit selain diajukan oleh debitor atau kreditor, dapat juga dilakukan oleh:

  1. Kejaksaan; untuk kepentingan umum permohonan pernyataan pailit dapat juga diajukan oleh kejaksaan atas dasar kepentingan umum.
  2. Bank Indonesia; dalam hal debitor merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
  3. Badan Pengawas Pasar Modal; dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
  4. Menteri Keuangan; dalam hal dibitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Putusan Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Baca juga: Pengantar tentang Kepailitan

Kedudukan Hukum Debitor

Kedudukan hukum debitur merupakan hal yang harus diperhatikan saat mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum debitor. Hal lainnya yang harus dicermati berkenaan dengan kedudukan hukum debitor adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
  2. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum persero atau firmas tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
  3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indoensia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
  4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Status Hukum Debitor

Status hukum debitor yang dimaksud adalah status pernikahan debitor, yang mana pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang masih terikat pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari suami atau isteri, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh advokat. (RenTo)(030320)

Pengantar tentang Kepailitan

Photo by energepic.com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan satu kesatuan, namun untuk keperluan pendidikan dan memudahkan pemahaman, maka diuraikan secara terpisah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdapat beberapa pengertian terhadap istilah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

  • Kreditor; adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
  • Debitor; adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
  • Debitor pailit; adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.
  • Kurator; adalah balai harta penginggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.
  • Hakim pengawas; adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hal-Hal yang Diatur Berkenaan dengan Kepailitan

Hal-hal yang berkenaan dengan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Syarat dan putusan pailit.
  2. Akibat kepailitan.
  3. Pengurusan harta pailit.
  4. Tindakan setelah pernyataan pailit dan tugas curator.
  5. Pencocokan piutang.
  6. Perdamaian.
  7. Pemberesan harta pailit.
  8. Keadaan hukum debitor setelah berakhirnya pemberesan.
  9. Kepailitan harta peninggalan.
  10. Ketentuan-ketentuan hukum internasional.
  11. Rehabilitasi.

Uraian lebih lanjut mengenai hal-hal tentang kepailitan sebagaimana tersebut di atas disampaikan sesuai dengan masing-masing pokok pikirannya. (RenTo)(030320)

Jaminan Fidusia

agunan fidusia, kredit
Photo by Yurii Hlei on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Kita sering mendengar kata fidusia  atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Apa itu Jaminan Fidusia?

Sebelum menguraikan pengertian jaminan fidusia, terlebih dahulu disampaikan pengertian fidusia menurut undang-undang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, demikian pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengusaan pemberi fidusia, sebagai agunan atas pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Baca juga

Dalam hal jaminan fidusia para pihak disebut dengan pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang oerseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (hak untuk menerima pembayaran) yang pembarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tidak berwujud.
  3. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Benda-benda yang dikecualikan dari objek jaminan fidusia dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
  2. Hipotek atas kapal yang terdaftar denga nisi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
  3. Hipotek atas pesawat terbang.
  4. Gadai.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dengan biaya tertentu.

Hal-hal pokok berkenaan dengan jaminan fidusia yang merupakan pedoman dasar adalah:

  1. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.
  2. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
  3. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
  4. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).
  5. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda benda yang benjadi objek fidusia diasuransikan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian).

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda-benda yang dibebani jaminan fidusia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia berisikan tentang:

  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
  2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
  4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjamina.
  6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum, dengan tujuan agar pemberi fidusia tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, karena  melakukan fidusia ulang tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dala ketentuan Pasal 19 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan untuk selanjutnya didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Namun hal ini menjadi tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji/wanprestasi oleh debitor dan atas pemberi fidusia pihak ketiga, jika tetap terjadi maka pemberi fidusia berkewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara.

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25 – Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
  2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
  3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penerima fidusia mempunyai hak mendahulu, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama sama, maka hak fidusia diahulukan terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendafatran fidusia. (RenTo)(240220)

Hak Tanggungan

jaminan kredit
Photo by Dimitry Anikin on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitor merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Sifat Hak Tanggungan

Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal ini merupakan yang yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisikan pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Objek Hak Tanggungan

Objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Hak milik.
  2. Hak guna bangunan.
  3. Hak guna usaha.

Baca juga: Hak-Hak Atas Tanah

Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, yang dapat dijadikan objek hak tanggungan lainnya adalah hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Sesuai dengan hak-hak atas tanah yang merupakan objek hak tanggungan dapat juga dibebankan hak tanggungan terhadap bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau aka nada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembenannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (4) UU No.4/1996).

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana disebutkan bahwa:

  1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dimana kewenangan tersebut harus ada pada saat pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan.
  2. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berdudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Tahapan Hak Tanggungan

Tahapan hak tanggungan terdiri dari proses atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu:

  1. Pemberian hak tanggungan; pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang, dimana pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dihadapan pejabat pembuat akta tanah diserta dengan pembuatan surat kuasa pembebanan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pendaftaran hak tanggungan; pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan  paling lambat 7 hari setelah penandatangan akta pemberian hak tanggungan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diserahkan kepada pemegang hak tanggungan.
  3. Peralihan hak tanggungan; piutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan dapat beralih karena cassie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor baru. Peralihan tersebut juga harus didaftarkan pada Badan Pertanahan.
  4. Hapusnya hak tanggungan; hak tanggungan hapus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  • Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  • Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
  • Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
  • Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Terhadap hak tanggungan juga dapat dilakukan eksekusi apabila debitor cidera janji/wanprestasi yang tata caranya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. (RenTo)(230220)

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Photo by Maria Orlova on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Harta Benda dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi:

  1. Harta bersama. 
  2. Harta  bawaan. 

Harta Bersama

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bersama ini biasa disebut dengan istilah harta gono-goni.

Kedudukan Harta Bersama

Terhadap harta bersama, suami-isteri dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak.

Menjadi catatan khusus berkenaan dengan harta bersama adalah apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya hukum masing-masing  dalam hal ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu yang peroleh oleh masing-masing pihak, baik suami ataupun isteri sebelum terjadi perkawinan, dimana harta tersebut dapat berasal dari hadiah/hibah atau warisan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan.

Kedudukan Harta Bawaan

Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak (suami/isteri) berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa ada adanya persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak ada kesepakatan lain antara keduanya. (RenTo)(110220)