SistematikaUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1) BAB II BAB II Pajak (Pasal 2 – Pasal 93) BAB III Bagi Hasil Pajak Provinsi (Pasal 94) BAB IV Penetepan dan Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak (Pasal 95) BAB V Pemuntgutan Pajak (Pasal 95 […]
Author: Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah (Pasal 4) BAB IV Sumber Penerimaan Daerah (Pasal 5) BAB V Pendapatan Asli Daerah (Pasal 6 – […]
Categories
Mengenal Tindak Pidana Korupsi
By: Rendra Topan Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Korupsi Kategori perbuatan yang disebut dengan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2(1) Majelis Permusyawaratan […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut : Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sejarah Singkat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka menjaga keseimbangan antara kesedian air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan Lingkungan Hidup Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup […]
Hukum Positif Indonesia- Selain limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pemerintah melalui menteri terkait wajib melakukan uji karekteristik untuk mengindentifikasi limbah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengujian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kategori 1 Pengujian Limbah Bahan […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang berbahaya dan beracun, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan Berbahaya dan […]
Hukum Positif Indonesia- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13 –Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan […]
Categories
Otoritas Jasa Keuangan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam tujuannya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan turut memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi diantaranya adalah sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan mampu mewujudkan sitem keuangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara […]
By: Rendra Topan Pemilihan Presiden RI periode 2019-2024 sudah memasuki tahapan pendaftaran calon presiden, dimana sampai pada batas akhir waktu pendaftaran yaitu 10 Agustus 2019 yang mendaftar hanya dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden., Joko Widodo (sekarang Presiden) berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Majelis Ulama Indonesia) dan Prabowo. S (mantan Danjen Kopasus) […]
Categories
Fenomena Slogan Ganti Presiden
By: Rendra Topan Menjelang pemilihan presiden Republik Indonesia tahun 2019 nanti, suhu politik semakin tinggi di samping ini merupakan kegiatan lima tahun sekali juga calon pasangan yang akan maju hanya ada dua. Sehingga kemungkinan timbul kampanye hitam (black campaign) sangat besar. Dua calon pasangan tersebut yaitu Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga. Salah […]
Categories
Korupsi Oh Korupsi
By: Rendra Topan Menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung beberapa waktu lalu, sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa calon pasangan kepala daerah terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga sekarang menjelang pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif, kita sama-sama mengetahui beberapa anggota legislatif juga terkena operasi tangkap tangan yang […]
Categories
Dirgahayu Republik Indonesia
By: Rendra Topan “Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia….Merdeka.” Sepenggal lirik lagu perjuangan yang diciptakan oleh H. Mutahar, menginformasikan kepada rakyat Indonesia bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama […]
Categories
Informasi Palsu (HOAX)
By: Rendra Topan Di era digital ini begitu mudahnya orang menggunakan media sosial melalui jaringan internet untuk meyebarkan berita-berita/informasi palsu atau bohong (HOAX), sehingga terbaca dan tersebar secara luas bahkan sampai lingkup internasional hanya dalam hitungan menit. Demikian juga halnya dengan Indonesia tidak ketinggalan mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi digital, dimana media-media cetak pun mulai […]
Categories
Hubungan Industrial
Hukum Positif Indonesia- Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang diatur dalam BAB XI Pasal 102 dan Pasal 149. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hubungan Industrial Hubungan industrial menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara […]
By: Rendra Topan Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau, bermacam-macam suku bangsa dan bahasa daerah. Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat, maka pemerintah Republik Indonesia merumuskannya dalam suatu bentuk peraturan […]
By: Rendra Topan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu pemerintah mengatur mekanisme penerimaan PNS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun […]