Advertisements Hukum Positif Indonesia- Penangguhan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan. Permintaan penangguhan penahanan disampaikan oleh tersangka atau terdakwa kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai dengan kewenangan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara). Dalam hal penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang […]
Author: Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyidikan guna membuat terang suatu perkara pidana, maka penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Dilakukan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa Dalam rangka pemeriksaan suatu perkara setelah adanya penetapan tersangka, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap […]
Advertisements Artikel ini saya share dari dalamislam.com dengan judul 15 ayat tentang kematian dalam Islam, untuk mengingatkan diri saya dan kita semua sebagai makhluk ciptaan TUHAN. Di waktu kecil kita pasti pernah mendengar dongeng tentang orang orang yang hidup kekal di dunia ini dengan keadaan berbahagia selamanya, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang batil. Tidak ada […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pada umumnya setiap negara mempunyai hari-hari besar kenegaraan yang diperingati pada setiap tahunnya, termasuk Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peringatan hari-hari besar kenegaraan ini atau yang biasa disebut hari besar nasional antara lain adalah untuk memovitasi semua masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari besar nasional ini terdiri dari […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Menghadapi perayaan Idul Fitri sudah menjadi tradisi di Indonesia untuk saling memberikan bingkisan atau parcel kepada para rekanan bisnis. Hal-hal seperti ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang disebut dengan gratifikasi. […]
Categories
Selamat Idul Fitri
Advertisements تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّا وَ مِنْكُمْ صِيَمَنَا وَ صِيَمَكُمْ وَجْعَلْنَا مِنَ الْعَائِدِين وَالْفَائِزِين Taqabbalallahu minna waminkum, shiyamana wa shiyamakum. Wa jaalanallahu minal aidzin wal faidzin Semoga Allah menerima amalanku dan kamu, puasaku dan puasamu. Semoga Allah menjadikanku dan kamu sebagai orang-orang yang kembali dan beruntung. Amin
Advertisements Berbagi informasi kepada rekan-rekan PNS Keppres No. 13/2019: Cuti Bersama PNS Pada Idul Fitri 1440H Tanggal 3, 4, dan 7 Juni Oleh: Humas ; Diposkan pada: 28 May 2019 ; 6126 Views Kategori: Berita Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efetivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama […]
Advertisements Artikel berikut ini merupakan copy paste dari yuliamarza.com. Artikel ini sebagai variabel pembanding dengan artikel Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com. Berdasarkan uraian pada artikel yuliamarza.com tentang sejarah kampung tua yang ada di Batam, dapat dilihat kesesuaian dengan Kriteria Cagar Budaya pada rendratopan.com Setelah penulis membadingkannya ternyata artikel tentang mengenal sejarah kampung tua di Batam masih harus didukung […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam rangka menambah wawasan rakyat Indonesia mengenai cagar budaya yang merupakan […]
Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup (Pasal 2 –Pasal 4) BAB III Kriteria Cagar Budaya (Pasal 5 – Pasal 11) BAB IV Pemilikan dan Penguasaan (Pasal 12 – Pasal 22) BAB V Penemuan dan Pencarian (Pasal 23 – Pasal […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Sengketa Proses Pemilu dan Perselihan Hasil Pemilu merupakan dua hal yang berbeda, untuk mencegah terjadinya diskriminasi dengan mendiskreditkan subjek hukum yang menjadi pihak-pihak dalam proses berkenaan dengan putusan yang diterbitkan tentang sengketa pemilihan pemilihan umum dan perselisihan pemilihan umum oleh institusi yang berwenang, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak berikut […]
Categories
Demonstrasi Bukan Budaya Bangsa Indonesia
Advertisements By: Rendra Topan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 telah mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menyampaikan […]
Categories
Perencanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kinerja diatur dalam Pasal 8 – Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Perencanaan kinerja merupakan tahapan pertama dari sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil diawali dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dimana penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) memperhatikan perilaku kerja. […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (Pasal 5 – Pasal 7). Apa itu sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil? Sebelum lebih jauh diuraikan, untuk kesamaan pemahaman […]
Categories
Hukum Positif Indonesia mengucapkan
Advertisements
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 30 Tahun 2019. Dalam uraian ini […]
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77
Categories
Perselisihan Hasil Pemilu
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Perselisihan hasil pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Objek Perselisihan Hasil Pemilu Adapun yang menjadi objek perselihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, oleh […]
Advertisements By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Tunjangan, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan […]
Advertisements By: Rendra Topan Dalam rangka menjamin kesejahteraan Penerima Pensiun, maka pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Penulis sengaja memisahkan pembahasan dari […]