Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
By: Rendra Topan Kota Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, khususnya dalam sektor kepemilikan lahan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas […]
By: Rendra Topan Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8) BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25) […]
By: Rendra Topan Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi judul yang pilih untuk menguraikan tentang isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal […]
By: Rendra Topan Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3). Penyisipan satu pasal […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Permohonan Pemberian Grasi (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tata […]
By: Rendra Topan Untuk meringankan beban keuangan negara berkenaan dengan pengadaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah khusunya untuk pemakaian rumah tangga, pemerintah mengalihkan subsidi minyak tanah dengan mengganti penggunaan […]
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram terdiri dari 17 Pasal.
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Perencanaan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jargas (Pasal 7 – Pasal 11) BAB III Pelaksanaan Penyedian dan Pendistribusian […]
