Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
By: Rendra Topan Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penguasaan […]
By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Sifat, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tempat […]
By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan […]
By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan […]
By: Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). […]
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening […]
By: Rendra Topan Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data […]
By: Rendra Topan Artikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi […]
By: Rendra Topan Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan […]
