Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sistematika Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Ruang Lingkup (Pasal 4) BAB […]
Ketentuan Umum Mengenai Impor
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan umum mengenai impor diatur dalam Pasal 45 – Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Impor Tanggung Jawab […]
Ketentuan Umum Mengenai Ekspor
Hukum Positif Indonesia- Definisi ekspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ketentuan mengenai ekspor diatur […]
Perdagangan Luar Negeri
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan luar negeri diatur dalam Pasal 38 – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perdagangan Luar Negeri Kebijakan […]
Perdagangan Dalam Negeri: 8 (delapan) Alasan Larangan dan Pembatasan pada Sektor Perdagangan Dalam Negeri
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal perdagangan dalam negeri, pemerintah telah mengatur larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa dalam Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang […]
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Hukum Positif Indonesia- Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat […]
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Hukum Positif Indonesia- Pengadilan merupakan sebuah lembaga untuk mencari keadilan untuk kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Namun dalam proses penyelesaian perkara, khususnya […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6) BAB III Syarat […]
Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan kegiatan hilir. Untuk kepastian hukum dalam […]
Kebijakan Jenis Bahan Bakar Minyak di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka untuk peningkatan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar […]
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kepala Sawit Pasal I Perubahan ketentuan Pasal […]
