Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pemberhentian dengan Hormat (Pasal 2 – Pasal 10) BAB III […]
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 6 – […]
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
By : Rendra Topan Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan […]
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Pembentukan dan Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 6) BAB […]
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala organisasi perangkat daerah. Penyelenggaraan akuntansi oleh oraganisasi perangkat daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan […]
Penatausahaan Keuangan Daerah
By ; Rendra Topan Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa […]
Kampanye Pemilihan Umum
By : Rendra Topan Kampanye pemilihan umum diatur dalam Buku Ketiga BAB VII Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara […]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Buku Kesatu, Pengaturan dan Istilah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Prinsip, dan Tujuan (Pasal 2- Pasal 5) Buku Kedua, […]
Penerimaan Negara Bukan Pajak
By : Rendra Topan Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang dimaksud […]
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 2) BAB II Objek dan Subjek PNBP (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III […]
Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan segela kewenangan yang melekat padanya mempunyai wacana untuk menghukum mati para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya saja akan menimbulkan pendapat pro dan kontra akan pelaksanaan hukuman […]
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas-asas Dasar (Pasal 2 – Pasal 8) BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan […]
Happy New Year 2019
Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah memperhatikan bahwa untuk pengendalian inflasi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Mengingat hal ini, maka pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan […]
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban Bank dan Cakupan Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Transparansi dan Realisasi dalam rangka […]
PNS Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang
By : Rendra Topan Pemberhentian seorang pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, tewas, atau hilang diatur dalam ketentuan Pasal 243 – Pasal 246 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai […]
Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri
By : Rendra Topan Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri merupakan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dan pemberhentian tersebut dapat ditunda untuk paling lama satu tahun apabila secara kedinasan […]
Mekanisme Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
By : Rendra Topan Mekanisme pengadaan pegwai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 6 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagaimana […]
Memasuki Usia Pensiun dan Perampingan Organisasi
By : Rendra Topan Usia Pensiun Alasan pemberhentian berikutnya adalah karena memasuki batas usia pensiun, dimana menurut ketentuan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil batas […]
Jabatan Pegawai Negeri Sipil
By : Rendra Topan Layaknya sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pekerjanya tentu mempunyai jenjang karir berupa pangkat dan jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 – Pasal […]
Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan
By : Rendra Topan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]
Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin
By : Rendra Topan Seseorang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 […]
We wish You
Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
By : Rendra Topan Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk berhenti sebagai pegawai negeri sipil apabila dirinya mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, […]
Pemberhentian PNS Karena Hal Lain
By : Rendra Topan Hal lain yang dijadikan dasar seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 257 s/d Pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun […]
