Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
By : Rendra Topanh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Penjabaran biaya-biaya ini dituangkan dalam satu pembukuan yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) […]
By : Rendra Topan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara dan pemungutan suara dalam Buku III BAB VIII Pasal 340 – Pasal 371. Secara garis […]
By : Rendra Topan Penulis tertarik membahas tentang susunan organisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengingat hal-hal yang berhubungan dengan pegawai negeri sipil dan jabatannya yang memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 […]
By : Rendra Topan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam merupakan metafora dari Otorita Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan […]
Judul ini merupakan hal yang menarik perhatian bagi penulis, karena melihat fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan penulis sendiri dan ditambah dengan informasi dan berita dari media cetak maupun online. Penguasa menurut […]
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang […]
By : Rendra Topan “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 […]
By : Rendra Topan Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang […]
By : Rendra Topan Surat dakwaan yang disusun atau dibuat oleh penuntut umum mempunyai peranan yang cukup penting dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena merupakan dasar yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan […]
By : Rendra Topan Penuntutan merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum, diatur dalam Pasal 137 – Pasal 144 KUHAP. Dalam Pasal 137 KUHAP disebutkan […]
By : Rendra Topan Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini […]
By : Rendra Topan Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif, yang mana […]
By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on line atau […]
Cerita Si Birong
