
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal […]
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pengelolaan Tapera (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik […]
Hukum Positif Indonesia- Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. […]
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan […]
Sistematika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru A. Latar Belakang B. Maksud […]
Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1, di antara angka […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Pendidikan (Pasal 2 – Pasal 59) BAB III Penyelenggaraan […]
Hukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tim […]
Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan […]
Hukum Positif Indonesia- Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah […]