By : Rendra Topan Keterangan terdakwa merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuktian di sidang peradilan perkara pidana. Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan […]
Keterangan Terdakwa
Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Alat Bukti Petunjuk
by : Rendra Topan Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Disebutkan lebih lanjut dalam tentang pengertian alat […]
Alat Bukti Surat
by : Rendra Topan Terdapat beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bahwa surat terdiri dari : Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang […]
Keterangan Ahli
by : Rendra Topan Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang sah, adapun yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (28) KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh […]
Poligami
By : Rendra Topan Poligami merupakan salah satu kata yang maknanya tidak disukai oleh banyak orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Hal ini dikarenakan makna poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia […]
Keterangan Saksi
by : Rendra Topan Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara […]
Putusan Sela dan Eksepsi
By : Rendra Topan Setelah dibukanya acara persidangan perkara pidana untuk pertama kalinya, kemudian jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Untuk selanjutnya terdakwa atau melalui penasehat hukumnya akan menjawab surat dakwaan tersebut. […]
Pembuktian pada Hukum Acara Pidana
by : Rendra Topan Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang mempunyai peranan penting dalam jalan suatu proses peradilan. Terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu : Sistem Conviction in Time, adalah metode […]
Kawasan Khusus
By : Rendra Topan Kawasan khusus diatur dalam Pasal 360 – Pasal 362 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksananya antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun […]
Penahanan
By : Rendra Topan Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biasa disebut KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah, Penempatan tersangka atau terdakwa di […]
Penangkapan
By : Rendra Topan Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kawasan Khusus (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Persyaratan Penetapan Kawasan Khusus (Pasal 4 – Pasal Pasal 7) BAB IV Pengusulan Kawasan Khusus […]
Putusan Akhir
By : Rendra Topan Dalam rangkaian hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud […]
Upaya Hukum
By : Rendra Topan Upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP adalah, “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak […]
Pemeriksaan Tingkat Banding
By : Rendra Topan Pemeriksaan tingkat banding termasuk kepada upaya hukum biasa yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pada tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding sebagaimana dibunyi dalam Pasal 67 KUHAP, dapat diajukan […]
