Categories
Aparatur

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

By: Rendra Topan Dalam rangka melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi , “ketentuan lebih lanjut mengenai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam peraturan pemerintah”. Selanjutnya pemerintah telah menetapkan peraturan sebagaimana tersebut dalam pengertian di atas yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor […]

Categories
Keuangan

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

By: Rendra Topan Tahapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini diatur dalam Pasal 43 – Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tahapan tersebut adalah: Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah […]

Categories
Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penetapan Kebutuhan (Pasal 4 – 5) BAB III Pengadaan (Pasal 6 – Pasal 34) BAB IV Penilaian Kinerja (Pasal 35 – Pasal 37) BAB V Penggajian dan Tunjangan (Pasal 38) […]

Categories
Perikatan

Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan

By: Rendra Topan Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pembatalan Perkawinan Sebab-sebab yang membatalkan perkawinan yaitu: Salah satu pihak masih terikat perkawinan. Tanpa ada […]

Categories
Aset

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

By: Rendra Topan Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Adapun para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, yaitu: Pengguna Anggaran  Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Tugas dan Kewenangan Pengguna […]

Categories
Keuangan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

By : Rendra Topan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 54 – Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah : Asas umum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran […]

Categories
Keuangan

Laporan Realisasi Semester Pertama dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

By: Rendra Topan Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 80 – Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Laporan realisasi semester […]

Categories
Perikatan

Pedoman Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan

By: Rendra Topan Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Pencegahan Perkawinan Perkawinan dapat dicegah oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 – Pasal 27) BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal […]

Categories
Badan Hukum

Perseroan Terbatas

By: Rendra Topan Pengertian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Dalam uraian ini […]